PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2019 tentang BANTUAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANANDAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 31 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN KESEHATAN

Pasal 2

Koreksi

Penyelenggaraan Bantuan Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan pada tahap: a. Pra bencana; dan b. Keadaan Darurat Bencana.

Pasal 3

Koreksi

Penyelenggaraan Bantuan Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada: a. tingkat pusat; dan b. tingkat daerah.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Bantuan Kesehatan tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan oleh: a. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan melalui Direktorat Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan; b. Pusat Kesehatan TNI; c. Pusat Kesehatan Angkatan Darat; d. Dinas Kesehatan Angkatan Laut; dan e. Dinas Kesehatan Angkatan Udara. (2) Penyelenggaraan Bantuan Kesehatan tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh: a. Kesehatan Komando Utama TNI Angkatan Darat; b. Kesehatan Komando Utama TNI Angkatan Laut; dan c. Kesehatan Komando Utama TNI Angkatan Udara.

Pasal 5

Kegiatan pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: a. Kesiapsiagaan sumber daya kesehatan; dan b. Mitigasi bencana bidang kesehatan.

Pasal 6

Kesiapsiagaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi: a. peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam Penanggulangan Bencana; dan b. kesiapan fasilitas kesehatan.

Pasal 7

(1) Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a meliputi: a. pendidikan dan pelatihan; b. gladi posko; dan c. gladi lapang. (2) Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan: a. peserta dari tenaga kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI di pusat dan daerah; dan b. narasumber yang berasal dari Kemhan, TNI dan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 8

(1) Kesiapan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b meliputi: a. pemenuhan peralatan kesehatan sesuai standar; dan b. mempunyai standar operasional prosedur kebencanaan di fasilitas kesehatan. (2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rumah sakit Kemhan dan TNI; b. rumah sakit lapangan; c. rumah sakit kapal; dan/atau d. kontainer medik udara.

Pasal 9

(1) Mitigasi bencana bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu dengan menyusun peta geomedik. (2) Penyusunan peta geomedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan melalui Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Pasal 10

(1) Kegiatan pada tahap Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b meliputi: a. pemberian Bantuan Kesehatan; b. evakuasi medis; c. perawatan medis; d. surveilans; dan e. pencatatan pelaporan. (2) Kegiatan pada tahap Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat nasional dilaksanakan berdasarkan permintaan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Panglima TNI. (3) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Kesehatan pada tahap Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan Pusat Kesehatan TNI. (4) Kegiatan pada tahap Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat daerah dilaksanakan berdasarkan permintaan dari Gubernur dan Bupati/Walikota kepada Panglima Komando Utama. (5) Pelaksana kegiatan Bantuan Kesehatan pada tahap Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Kepala Kesehatan Komando Utama.

Pasal 11

(1) Kegiatan pemberian Bantuan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi: a. pembentukan dan pengiriman tim kaji cepat Bencana; dan b. pembentukan dan pengerahan satuan kesehatan lapangan TNI. (2) Tim kaji cepat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan kegiatan: a. penilaian kebutuhan kesehatan pada daerah yang terdampak; dan b. melaksanakan koordinasi dengan dinas kesehatan daerah yang terdampak.

Pasal 12

Kegiatan evakuasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi: a. Triase terhadap korban Bencana; b. penentuan jalur evakuasi terhadap korban Bencana; dan c. pelaksanaan rujukan terhadap korban Bencana ke fasilitas kesehatan.

Pasal 13

Kegiatan perawatan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi: a. penanganan dan observasi terhadap korban Bencana di rumah sakit lapangan; b. perawatan terhadap korban Bencana; dan c. pemantauan kondisi terhadap korban Bencana.

Pasal 14

Kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d meliputi: a. pengumpulan data penyakit di daerah Bencana; b. menganalisis data penyakit; dan c. pencegahan dan pengendalian penyakit yang ditimbulkan akibat dari Bencana.

Pasal 15

(1) Kegiatan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e meliputi: a. pencatatan kegiatan Satgaskes Kemhan dan TNI dalam penanganan terhadap korban Bencana; dan b. penyusunan laporan kegiatan penanganan terhadap korban Bencana. (2) Format pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan administrasi umum unit organisasi Kemhan, unit organisasi Markas Besar TNI, unit organisasi Markas Besar Angkatan Darat, unit organisasi Markas Besar Angkatan Laut, dan unit organisasi Markas Besar Angkatan Udara.

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2019 tentang BANTUAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANANDAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19