PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

PERMEN Nomor 31 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Prajurit Tentara Nasional INDONESIA (TNI), yang berdasarkan Keputusan Pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan. 2. Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang- undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer. 3. Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer. 4. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 5. Pelanggaran Hukum Disiplin Militer adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau Peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. 6. Pelanggaran Disiplin PNS adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 7. Hukuman Disiplin Militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada Bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer. 8. Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut Ankum adalah Atasan yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer kepada Bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya. 9. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah Pegawai yang menjabat jabatan struktural di lingkungan Kementerian Pertahanan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin PNS. 10. Ankum Atasan adalah Atasan Langsung dari Ankum yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer. 11. Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum. 12. Satuan Kerja dan Subsatuan Kerja Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut dengan Satker dan Subsatker adalah satuan di lingkungan Kementerian Pertahanan yang menyelenggarakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan bagi satuan masing-masing, meliputi pengurusan administrasi umum, administrasi pegawai, administrasi materiil, administrasi keuangan dan lainnya yang menjadi tanggung jawab pimpinan satuan tersebut. 13. Kepala Satker adalah Pejabat setingkat eselon I yang terdiri atas Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan, Kepala Badan Kementerian Pertahanan, dan Pejabat setingkat eselon II, Kepala Pusat Kementerian Pertahanan. 14. Kepala Subsatker adalah Pejabat setingkat eselon II yang terdiri atas Kepala Biro Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektur Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Direktur Direktorat Jenderal Kementerian Pertahanan, dan Kepala Pusat Badan Kementerian Pertahanan. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 16. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 6

Koreksi

(1) Dalam keadaan khusus, jenis Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari. (2) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. negara dalam keadaan bahaya; b. dalam kegiatan operasi militer; c. dalam kesatuan yang disiapsiagakan; dan/atau d. militer yang melakukan pengulangan Pelanggaran Disiplin Militer dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.

Pasal 7

(1) Tingkat Hukuman Disiplin PNS terdiri atas: a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat. (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis. (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pasal 8

Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas: a. segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan b. perbuatan yang melanggar peraturan perundang- undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya, meliputi: 1. segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan; 2. perkara sederhana dan mudah pembuktiannya; 3. tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum; dan 4. tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Pasal 9

(1) Setiap Prajurit yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran Hukum Disiplin diambil tindakan disiplin dan/atau dijatuhi Hukuman Disiplin Militer. (2) Tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan seketika oleh setiap Atasan kepada bawahan berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer. (3) Tindakan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tindakan pembinaan fisik yang bersifat mendidik, antara lain push up, sit up, dan lari keliling lapangan. (4) Setiap Prajurit yang telah melakukan 1 (satu) atau lebih Pelanggaran Hukum Disiplin Militer hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin.

Pasal 10

Setiap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin PNS dijatuhi hukuman disiplin PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM DISIPLIN MILITER

Pasal 11

Koreksi

Ankum berdasarkan kewenangannya terdiri atas: a. Ankum berwenang penuh; b. Ankum berwenang terbatas; dan c. Ankum berwenang sangat terbatas.

Pasal 12

Koreksi

(1) Ankum berwenang penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin Militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya. (2) Ankum berwenang terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin Militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya, kecuali penahanan disiplin berat terhadap perwira. (3) Ankum berwenang sangat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, mempunyai wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer teguran dan penahanan ringan kepada bintara dan tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya.

Pasal 13

Ankum berdasarkan jenjangnya terdiri atas: a. Ankum; b. Ankum Atasan; c. Ankum dari Ankum Atasan; dan d. Ankum tertinggi.

Pasal 14

(1) Ankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berwenang: a. melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Militer yang berada di bawah wewenang komandonya; b. menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer terhadap Militer yang berada di bawah wewenang komandonya; dan c. menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer yang telah dijatuhkan. (2) Ankum Atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berwenang: a. menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer; b. memeriksa dan MEMUTUSKAN pengajuan keberatan; dan c. mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya. (3) Ankum dari Ankum Atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berwenang: a. menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer; b. memeriksa dan MEMUTUSKAN pengajuan keberatan tingkat akhir; dan c. mengawasi dan mengendalikan Ankum dibawahnya. (4) Ankum tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d berwenang: a. menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer; b. memeriksa dan MEMUTUSKAN pengajuan keberatan tingkat akhir dan bersifat final; dan c. mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya.

Pasal 15

Ketentuan mengenai Keankuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 bagi Prajurit TNI dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di lingkungan TNI.

Pasal 16

(1) Dalam hal terdapat dugaan adanya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer oleh Prajurit TNI, Kepala Satker/Kepala Subsatker melaksanakan pemeriksaan awal. (2) Dalam hal terdapat dugaan adanya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer, Kepala Satker/Kepala Subsatker melalui Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan atas nama Sekretaris Jenderal Kemhan memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan. (3) Hasil pemeriksaan awal Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dilengkapi dengan paling sedikit 1 (satu) alat bukti yang sah, segera dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan u.p. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan paling lama 14 (empat belas) hari kerja. (4) Hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan, untuk menentukan kualifikasi perbuatan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer. (5) Dalam hal hasil pembahasan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkesimpulan bahwa perbuatan terperiksa merupakan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer, penyelesaian perkaranya dilimpahkan kepada Ankum. (6) Dalam hal hasil pembahasan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) MEMUTUSKAN untuk melimpahkan kepada Ankum, Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan atas nama Sekretaris Jenderal Kemhan melimpahkan berkas pemeriksaan awal perkara Disiplin Militer kepada Ankum paling lama 14 (empat belas) hari kerja. (7) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. barang bukti; b. surat; c. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; d. keterangan saksi; e. keterangan ahli; atau f. keterangan Tersangka.

Pasal 17

Setelah menerima pelimpahan perkara, Ankum dapat melibatkan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) untuk penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.

Pasal 18

(1) Untuk MEMUTUSKAN bahwa Prajurit TNI yang diduga melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer bersalah atau tidak, Ankum dapat mendengar pendapat atau pertimbangan atau keterangan dari Kepala Satker/Kepala Subsatker. (2) Setelah mendengar pendapat, pertimbangan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ankum dapat MEMUTUSKAN Prajurit TNI yang diduga melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer bersalah atau tidak bersalah.

Pasal 19

(1) Ankum setelah menerima dan mempelajari berkas perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer, wajib mengambil keputusan untuk: a. menyidangkan jika terdapat cukup bukti; atau b. tidak menyidangkan jika tidak terdapat cukup bukti. (2) Keputusan Ankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendengar pertimbangan staf dan/atau atasan langsung tersangka dan dapat mendengar keterangan Tersangka. (3) Dalam hal Ankum MEMUTUSKAN perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer disidangkan, Ankum menentukan hari sidang. (4) Dalam hal Ankum MEMUTUSKAN untuk tidak disidangkan, Ankum mengeluarkan keputusan tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer disertai rehabilitasi dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 20

(1) Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer dilaksanakan dalam sidang Disiplin Militer. (2) Sidang Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sidang Disiplin Militer. (3) Ankum menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer berdasarkan keyakinan telah terjadi Pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang dilakukan oleh tersangka, dengan didukung paling sedikit 1 (satu) alat bukti yang sah. (4) Pada waktu menentukan jenis dan lamanya Hukuman Disiplin Militer, Ankum wajib mengusahakan terwujudnya keadilan dan pembinaan dengan memperhatikan keadaan pada waktu Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dilakukan, kepribadian, dan tingkah laku tersangka sehari-hari. (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer oleh Ankum dituangkan dalam keputusan Hukuman Disiplin Militer. (6) Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer oleh Ankum tidak menghapuskan tuntutan pidana atau gugatan perkara lainnya. (7) Ankum sesudah menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mengajukan keberatan.

Pasal 21

Tata cara penjatuhan Hukuman Disiplin Militer dalam sidang Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan di lingkungan TNI.

Pasal 22

Hukuman Disiplin berupa teguran dilaksanakan seketika pada waktu Ankum menjatuhkan Hukuman Disiplin dalam sidang Disiplin Militer.

Pasal 23

(1) Hukuman Disiplin Militer berupa penahanan bagi perwira dilaksanakan di ruang tahanan untuk perwira. (2) Hukuman Disiplin Militer berupa penahanan bagi bintara dan tamtama dilaksanakan di ruang tahanan untuk bintara dan tamtama. (3) Ruang tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dipisahkan antara ruang tahanan untuk Militer laki-laki dan ruang tahanan untuk Militer perempuan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 24

(1) Dalam hal pelaksanaan penahanan ringan, terhukum dapat menerima tamu dan dapat dipekerjakan di lingkungan satuannya pada jam kerja. (2) Dalam hal pelaksanaan penahanan berat, terhukum tidak dapat menerima tamu, tidak dapat dipekerjakan, dan menjalani penahanan tersebut pada tempat tertutup. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penahanan ringan dan penahanan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI.

Pasal 25

(1) Terhukum yang sakit dan/atau dirawat sebelum melaksanakan Hukuman Disiplin Militer, pelaksanaan hukumannya ditunda sampai dinyatakan sembuh. (2) Pernyataan sakit dan pernyataan sembuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis oleh dokter atau tenaga medis dari rumah sakit. (3) Waktu selama terhukum dirawat karena sakit di luar ruang tahanan tempat menjalani Hukuman Disiplin Militer, tidak dihitung sebagai waktu pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer.

BAB Kesatu

Ankum dan Kewenangannya

Pasal 11

Koreksi

Ankum berdasarkan kewenangannya terdiri atas: a. Ankum berwenang penuh; b. Ankum berwenang terbatas; dan c. Ankum berwenang sangat terbatas.

Pasal 12

Koreksi

(1) Ankum berwenang penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin Militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya. (2) Ankum berwenang terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin Militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya, kecuali penahanan disiplin berat terhadap perwira. (3) Ankum berwenang sangat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, mempunyai wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer teguran dan penahanan ringan kepada bintara dan tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya.

Pasal 13

Ankum berdasarkan jenjangnya terdiri atas: a. Ankum; b. Ankum Atasan; c. Ankum dari Ankum Atasan; dan d. Ankum tertinggi.

Pasal 14

(1) Ankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berwenang: a. melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Militer yang berada di bawah wewenang komandonya; b. menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer terhadap Militer yang berada di bawah wewenang komandonya; dan c. menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer yang telah dijatuhkan. (2) Ankum Atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berwenang: a. menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer; b. memeriksa dan MEMUTUSKAN pengajuan keberatan; dan c. mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya. (3) Ankum dari Ankum Atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berwenang: a. menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer; b. memeriksa dan MEMUTUSKAN pengajuan keberatan tingkat akhir; dan c. mengawasi dan mengendalikan Ankum dibawahnya. (4) Ankum tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d berwenang: a. menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer; b. memeriksa dan MEMUTUSKAN pengajuan keberatan tingkat akhir dan bersifat final; dan c. mengawasi dan mengendalikan Ankum di bawahnya.

Pasal 15

Ketentuan mengenai Keankuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 bagi Prajurit TNI dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di lingkungan TNI.

BAB Ketiga

Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer

Pasal 18

Koreksi

(1) Untuk MEMUTUSKAN bahwa Prajurit TNI yang diduga melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer bersalah atau tidak, Ankum dapat mendengar pendapat atau pertimbangan atau keterangan dari Kepala Satker/Kepala Subsatker. (2) Setelah mendengar pendapat, pertimbangan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ankum dapat MEMUTUSKAN Prajurit TNI yang diduga melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer bersalah atau tidak bersalah.

Pasal 19

(1) Ankum setelah menerima dan mempelajari berkas perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer, wajib mengambil keputusan untuk: a. menyidangkan jika terdapat cukup bukti; atau b. tidak menyidangkan jika tidak terdapat cukup bukti. (2) Keputusan Ankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendengar pertimbangan staf dan/atau atasan langsung tersangka dan dapat mendengar keterangan Tersangka. (3) Dalam hal Ankum MEMUTUSKAN perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer disidangkan, Ankum menentukan hari sidang. (4) Dalam hal Ankum MEMUTUSKAN untuk tidak disidangkan, Ankum mengeluarkan keputusan tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer disertai rehabilitasi dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 20

(1) Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer dilaksanakan dalam sidang Disiplin Militer. (2) Sidang Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sidang Disiplin Militer. (3) Ankum menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer berdasarkan keyakinan telah terjadi Pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang dilakukan oleh tersangka, dengan didukung paling sedikit 1 (satu) alat bukti yang sah. (4) Pada waktu menentukan jenis dan lamanya Hukuman Disiplin Militer, Ankum wajib mengusahakan terwujudnya keadilan dan pembinaan dengan memperhatikan keadaan pada waktu Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dilakukan, kepribadian, dan tingkah laku tersangka sehari-hari. (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer oleh Ankum dituangkan dalam keputusan Hukuman Disiplin Militer. (6) Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer oleh Ankum tidak menghapuskan tuntutan pidana atau gugatan perkara lainnya. (7) Ankum sesudah menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mengajukan keberatan.

Pasal 21

Tata cara penjatuhan Hukuman Disiplin Militer dalam sidang Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan di lingkungan TNI.

Pasal 22

Hukuman Disiplin berupa teguran dilaksanakan seketika pada waktu Ankum menjatuhkan Hukuman Disiplin dalam sidang Disiplin Militer.

Pasal 23

(1) Hukuman Disiplin Militer berupa penahanan bagi perwira dilaksanakan di ruang tahanan untuk perwira. (2) Hukuman Disiplin Militer berupa penahanan bagi bintara dan tamtama dilaksanakan di ruang tahanan untuk bintara dan tamtama. (3) Ruang tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dipisahkan antara ruang tahanan untuk Militer laki-laki dan ruang tahanan untuk Militer perempuan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 24

(1) Dalam hal pelaksanaan penahanan ringan, terhukum dapat menerima tamu dan dapat dipekerjakan di lingkungan satuannya pada jam kerja. (2) Dalam hal pelaksanaan penahanan berat, terhukum tidak dapat menerima tamu, tidak dapat dipekerjakan, dan menjalani penahanan tersebut pada tempat tertutup. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penahanan ringan dan penahanan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI.

BAB V

PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 26

Koreksi

(1) PRESIDEN MENETAPKAN penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan jabatan lain yang pengangkatannya dan pemberhentiannya menjadi wewenang PRESIDEN untuk jenis hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan. (2) Menteri Pertahanan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat MENETAPKAN penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan dan untuk jenis Hukuman Disiplin yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan. (3) Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara, MENETAPKAN penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan dan untuk jenis Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan. (4) Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang setara, MENETAPKAN penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan dan untuk jenis Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan. (5) Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setara, MENETAPKAN penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan dan untuk jenis Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan. (6) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara, MENETAPKAN penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan dan untuk jenis Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.

Pasal 27

(1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin. (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Atasannya. (3) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis Hukuman Disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin. (4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin. (5) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Prajurit TNI dan tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dianggap melanggar Disiplin dan dapat dijatuhi Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI.

Pasal 28

Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 29

(1) Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS dilaksanakan melalui kegiatan: a. pemanggilan; b. pemeriksaan; c. penjatuhan hukuman disiplin; dan d. penyampaian keputusan hukuman disiplin. (2) Kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan kepada PNS dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa. (3) Ketentuan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan Hukuman Disiplin dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.

BAB kesatu

Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 26

Koreksi

(1) PRESIDEN MENETAPKAN penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan jabatan lain yang pengangkatannya dan pemberhentiannya menjadi wewenang PRESIDEN untuk jenis hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan. (2) Menteri Pertahanan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat MENETAPKAN penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan dan untuk jenis Hukuman Disiplin yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan. (3) Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara, MENETAPKAN penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan dan untuk jenis Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan. (4) Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang setara, MENETAPKAN penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan dan untuk jenis Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan. (5) Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setara, MENETAPKAN penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan dan untuk jenis Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan. (6) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara, MENETAPKAN penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan dan untuk jenis Hukuman Disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan.

Pasal 27

(1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin. (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Atasannya. (3) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis Hukuman Disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin. (4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin. (5) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Prajurit TNI dan tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dianggap melanggar Disiplin dan dapat dijatuhi Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI.

Pasal 28

Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Keempat

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB kesatu

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 30

BAB Kedua

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

Pasal 33