Koreksi Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Izin Keamanan (Security Clearance) adalah persetujuan terbang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 2. Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan INDONESIA. 3. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 4. Pesawat Udara Negara Asing adalah Pesawat Udara negara lain selain pesawat udara negara Republik INDONESIA. 5. Pesawat Udara Sipil Asing adalah Pesawat Udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan negara asing. 6. Pesawat Udara Sipil INDONESIA adalah Pesawat Udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan INDONESIA. 7. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan Pesawat Udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. 8. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara. 9. Pengawasan adalah segala usaha atau tindakan yang dilakukan untuk menjamin kegiatan penyelenggaraan penerbitan Izin Keamanan (Security Clearance) dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.