PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2022 tentang PENYUSUNAN DOKUMEN STANDAR MILITER INDONESIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 3 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Militer INDONESIA yang selanjutnya disingkat SMI adalah persyaratan dan metode pengujian yang harus dipenuhi agar Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dapat digunakan untuk mendukung pertahanan negara. 2. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara. 3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan. 4. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. 5. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Spesifikasi Teknis yang selanjutnya disebut Spektek adalah persyaratan dan kemampuan teknis serta hal teknis terkait lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi operational requirement yang meliputi; jenis/tipe, dimensi, limitasi, kelengkapan, warranty, usia pakai, kapasitas, dan gambar. 7. Operational Requirement yang selanjutnya disebut Opsreq adalah persyaratan yang harus dipenuhi dan dipedomani terhadap operasional Alpalhankam guna terwujudnya kesiapan operasional satuan dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas TNI. 8. Rancangan SMI adalah rumusan standar suatu Alpalhankam yang disusun oleh tim perumus secara terencana, terpadu dan sistematis dengan berpedoman pada Opsreq. 9. Tim Perumus adalah tim adhoc yang berasal dari personel unsur Kemhan dan TNI yang menyusun Rancangan SMI. 10. Tim Teknis adalah tim adhoc yang berasal dari personel unsur Kemhan, TNI, Industri Pertahanan, dan Pakar/Akademisi yang melaksanakan kajian serta validasi terhadap Rancangan SMI. 11. Dokumen SMI adalah dokumen standar Alpalhankam yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan berlaku di lingkungan Kemhan dan TNI. 12. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Alpalhankam telah memenuhi standar dan/atau regulasi. 13. Adhoc adalah panitia kecil bersifat sementara yang secara khusus membahas suatu masalah secara mendalam. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

PERSYARATAN DAN TAHAPAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Persyaratan dan metode pengujian produk Alpalhankam untuk mendukung pertahanan negara ditetapkan melalui SMI. (2) SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan: a. usulan pengguna; b. tingkat kesiapan dan penguasaan teknologi; dan c. perkembangan lingkungan strategis. (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari: a. Kemhan; b. Markas Besar TNI; dan c. Markas Besar Angkatan. (4) SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam suatu dokumen yang disahkan oleh Menteri.

Pasal 3

Penyusunan dan penerapan Dokumen SMI dilaksanakan melalui tahap: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. penerapan.

Pasal 4

(1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kegiatan perencanaan penyusunan Dokumen SMI. (2) Perencanaan penyusunan Dokumen SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengusulan daftar produk Alpalhankam yang diusulkan oleh: a. Unit Organisasi Kemhan; b. Unit Organisasi Markas Besar TNI; c. Unit Organisasi Markas Besar Angkatan; atau d. Industri Pertahanan. (3) Pengusulan daftar produk Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan paling lambat bulan April tahun berjalan untuk kegiatan penyusunan dan penerapan Dokumen SMI yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. (4) Pengusulan daftar produk Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dapat dilaksanakan pada tahun berjalan.

Pasal 5

(1) Perencanaan penyusunan Dokumen SMI yang bersumber dari pengusulan Kemhan, Markas Besar TNI dan/atau Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan melalui kegiatan program kerja tahunan Direktorat Materiil Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Perencanaan penyusunan Dokumen SMI yang bersumber dari pengusulan Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan program kerja Direktorat Materiil Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan yang dibiayai oleh Industri Pertahanan yang mengusulkan. (3) Perencanaan penyusunan Dokumen SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana strategis disesuaikan dengan prioritas kebutuhan pengguna dan kesiapan fasilitas pendukung. (4) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. anggaran; b. referensi; dan c. sarana prasarana penunjang. (5) Ketentuan mengenai alur proses penyusunan dokumen SMI oleh Industri Pertahanan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Daftar produk Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan nama tipe atau jenis Alpalhankam dari golongan Alpalhankam. (2) Golongan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan turunan atau sub kelompok dari pengelompokan Alpalhankam. (3) Pengelompokan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari alat utama, komponen utama dan/atau penunjang serta komponen dan/atau pendukung.

Pasal 7

(1) Tahap Pelaksanaan Penyusunan dokumen SMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kegiatan merumuskan persyaratan standar dan metode pengujian yang dilaksanakan melalui tahap: a. penyusunan Rancangan SMI b. pengkajian Rancangan SMI; dan c. pengesahan Dokumen SMI. (2) Penyusunan Rancangan SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan metode meliputi: a. perumusan baru; b. modifikasi; dan c. adopsi. (3) Perumusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila belum terdapat standar Alpalhankam yang sesuai untuk diterapkan dan digunakan oleh Kemhan dan TNI. (4) Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara meniru melalui perubahan- perubahan sebagian atau beberapa bagian standar nasional atau standar regional maupun standar internasional untuk diterapkan di lingkungan Kemhan dan TNI. (5) Adopsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengambil dan menjadikan langsung standar nasional atau standar regional maupun standar internasional yang telah ada untuk diterapkan secara utuh di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 8

(1) Penyusunan Rancangan SMI dilaksanakan oleh Tim Perumus yang dibentuk oleh Kemhan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. (2) Tim Perumus Rancangan SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan personel dari unsur: a. Direktorat Materiil Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan; b. Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan; c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan; d. Pusat Kelaikan Kemhan; e. Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kemhan; f. Staf Operasi Markas Besar TNI; g. Staf Strategi Perencanaan Umum Markas Besar TNI; h. Staf Logistik Markas Besar TNI; i. Staf Komunikasi dan Elektronika Markas Besar TNI; j. Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan Markas Besar TNI; k. Staf Perencanaan Markas Besar Angkatan; l. Staf Operasi Markas Besar Angkatan; m. Staf Logistik Markas Besar Angkatan; n. Pembina item, teknis, atau kecabangan Angkatan yang terkait; o. Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan; dan p. Pusat atau Dinas Kelaikan Angkatan. (3) Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. penanggung jawab; b. ketua; c. sekretaris; dan d. anggota.

Pasal 9

Rancangan SMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. daftar isi; b. pendahuluan; c. ruang lingkup; d. dokumen pendukung; e. definisi; f. persyaratan SMI; g. metode uji SMI; dan h. lampiran.

Pasal 10

Daftar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan urutan substansi Dokumen SMI.

Pasal 11

Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan penjelasan singkat latar belakang, tujuan, dan urgensi penyusunan Dokumen SMI.

Pasal 12

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan cakupan substansi pengaturan dalam penyusunan Rancangan SMI untuk tiap produk Alpalhankam.

Pasal 13

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan dokumen tambahan yang disusun secara teratur dengan mencantumkan judul dokumen dan tanggal pengeluaran sebagai referensi guna melengkapi Dokumen SMI.

Pasal 14

Definisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan pengertian untuk setiap istilah yang relevan termasuk singkatan dan simbol yang digunakan.

Pasal 15

(1) Persyaratan SMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f disusun untuk menentukan persyaratan keandalan teknologi dan fungsi asasi Alpalhankam dengan mengacu pada Opsreq yang telah ditentukan oleh Staf Operasi Markas Besar TNI/Angkatan. (2) Persyaratan SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. persyaratan umum; b. persyaratan teknis; dan c. persyaratan tambahan. (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari: a. aspek desain/konstruksi dan perlengkapan; b. aspek ketahanan dan kelancaran kerja; c. aspek unjuk kerja dan kemampuan; d. aspek insani; e. aspek interoperability/integrasi dengan peralatan lain; dan f. aspek commonality. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan uraian ketentuan atau Spesifikasi Teknis dari masing-masing komponen/ bagian secara keseluruhan dari Alpalhankam. (5) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan persyaratan yang bersifat tambahan dan/atau diperlukan selain persyaratan umum dan persyaratan teknis.

Pasal 16

Pasal 17

(1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h merupakan informasi pendukung paling sedikit memuat: a. surat perintah pembentukan tim penyusunan Dokumen SMI; dan b. informasi pendukung lainnya yang diperlukan. (2) Surat perintah pembentukan tim penyusunan Dokumen SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi surat perintah pembentukan Tim Perumus dan Tim Teknis. (3) Informasi pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi segala informasi lainnya yang diperlukan guna penyusunan Dokumen SMI.

Pasal 18

(1) Tahap pengkajian Rancangan SMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui validasi dan pembahasan Rancangan SMI oleh Tim Teknis yang melibatkan personel dari unsur: a. Kemhan; b. Markas besar TNI; c. Markas besar Angkatan; d. Industri Pertahanan; e. praktisi, pakar, dan/atau akademisi; dan f. kementerian dan/atau lembaga yang dianggap perlu. (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. penanggung jawab b. ketua; c. sekretaris; d. narasumber; dan e. anggota. (4) Hasil pengkajian Rancangan SMI harus mendapatkan persetujuan dari Panglima TNI dalam hal ini Asisten Operasi Panglima TNI dan Asisten Logistik Panglima TNI/Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI. (5) Hasil pengkajian Rancangan SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk menyempurnakan Rancangan SMI sepanjang tidak mempengaruhi Opsreq.

Pasal 19

(1) Rancangan SMI yang telah melalui tahap validasi dan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) selanjutnya diberikan nomer kode SMI oleh Direktorat Materiil Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. (2) Nomor kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kode alphabet dan numeric yang disusun sebagai berikut : a. Nomor kode SMI X XX XXX XXXX; b. SMI merupakan akronim dari Standar Militer INDONESIA; c. X terdiri dari 1 (satu) digit alphabet merupakan kode kelompok Alpalhankam sebagai berikut: 1) huruf A merupakan kelompok alat utama; 2) huruf B merupakan kelompok komponen utama dan/atau penunjang; dan 3) huruf C merupakan kelompok komponen dan/atau pendukung. d. XX terdiri dari 2 (dua) digit numeric merupakan kode group-class dari produk Alpalhankam terdiri dari jenis-jenis Alpalhankam berdasarkan kelompoknya; e. XXX terdiri dari 3 (tiga) digit numeric merupakan kode group-subclass dari produk Alpalhankam terdiri dari jenis-jenis komponen utama dan/atau penunjang atau komponen dan/atau pendukung Alpalhankam; f. XXXX terdiri dari 4 (empat) digit numeric merupakan nomor urut Dokumen SMI, penulisan nomor urut dimulai dari 0001 sampai dengan 9999 untuk setiap group class; dan g. di bawah susunan nomor kode SMI dicantumkan tanggal pengesahan SMI.

Pasal 20

(1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan pengesahan Rancangan SMI menjadi Dokumen SMI. (2) Dokumen SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan atas nama Menteri.

Pasal 21

(1) Dokumen SMI yang telah disyahkan selanjutnya disosialisasikan di lingkungan Kemhan dan TNI serta Industri Pertahanan untuk diterapkan. (2) Penerapan Dokumen SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai: a. pedoman dalam proses Sertifikasi kelaikan Alpalhankam berbasis SMI; dan b. persyaratan dalam menseleksi calon penyedia pada proses perencanaan kebutuhan dan pengadaan Alpalhankam. (3) Proses Sertifikasi kelaikan Alpalhankam berbasis SMI dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan. (4) Hasil proses Sertifikasi kelaikan pertahanan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa sertifikat desain/sertifikat tipe atau sertifikat kelaikan Alpalhankam. (5) Produk Alpalhankam yang telah memiliki sertifikat desain/sertifikat tipe atau sertifikat kelaikan Alpalhankam dengan basis Sertifikasi Dokumen SMI dapat diberikan tanda SMI. (6) Tanda SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan kepada pelaku usaha. (7) Dokumen SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan terhadap: a. rencana pemenuhan kebutuhan Alpalhankam dari hasil produksi Industri Pertahanan dalam negeri; dan b. First Article dari hasil kegiatan penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 22

Sertifikat desain/sertifikat tipe berbasis SMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) menjadi persyaratan produk Alpalhankam yang akan diajukan oleh Industri Pertahanan sebagai calon penyedia dalam proses perencanaan kebutuhan guna pemenuhan Alpalhankam di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 23

Ketentuan mengenai diagram alur penyusunan Dokumen SMI tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Metode uji SMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g merupakan penentuan tata cara pengujian yang harus dilaksanakan guna mengetahui kelaikan Alpalhankam. (2) Metode uji SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menilai kesesuaian produk Alpalhankam dengan parameter yang dipersyaratkan dalam Dokumen SMI. (3) Metode uji SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode uji statis dan uji dinamis. (4) Metode uji statis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan pengujian yang dilaksanakan di laboratorium atau tempat tertentu untuk memastikan kualitas Alpalhankam sesuai dengan persyaratan dan/atau standar yang telah ditentukan. (5) Metode uji dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan pengujian yang dilaksanakan di lapangan untuk mengetahui apakah item/ subsistem/sistem Alpalhankam berfungsi sesuai prosedur/standar yang telah ditentukan. (6) Penentuan metode uji SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik produk Alpalhankam dan dituangkan dalam Dokumen SMI. (7) Penentuan metode uji SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersedian laboratorium pengujian dan personel penguji. (8) Laboratorium pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus telah mendapatkan akreditasi yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional. (9) Personel penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan personel yang memiliki kompetensi sebagai penguji. (10) Uji SMI dilaksanakan terhadap 3 (tiga) aspek meliputi: a. keandalan; b. fungsi; dan c. keselamatan. (11) Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dilaksanakan untuk mengetahui produk tetap andal dan mempunyai kinerja yang sesuai dengan yang dipersyaratkan walaupun berada pada kondisi lingkungan yang berbeda-beda. (12) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dilaksanakan untuk mengetahui produk Alpalhankam berfungsi dengan normal sesuai dengan rancangan dan kegunaannya. (13) Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c dilaksanakan untuk mengetahui produk tetap aman bagi personel maupun Alpalhankam ketika difungsikan sesuai dengan fungsi asasinya.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2022 tentang PENYUSUNAN DOKUMEN STANDAR MILITER INDONESIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB III

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

Pasal 26