PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Susunan Personel dan Tata Kerja Universitas Pertahanan

PERMEN Nomor 3 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Unhan memiliki organ yang terdiri atas: a. Senat; b. Dewan Guru Besar; c. Dewan Pembina; d. Dewan Pengawas; dan e. Rektorat.

Pasal 6

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan akademik. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 7

(1) Dewan Guru Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, pengembangan budaya akademik, integritas moral, memberi pencerahan dan nilai-nilai luhur, menyampaikan pemikiran atau pandangan keilmuan kepada Rektor dan Senat akademik, mengembangkan pemikiran atau pandangan terkait isu Strategis nasional dan/atau internasional berupa solusi terhadap permasalah yang sedang dihadapi Kementerian Pertahanan dan masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 8

(1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Pejabat yang terdiri atas Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Pertahanan, Panglima Tentara Nasional INDONESIA dan Kepala Staf Angkatan (Darat, Laut, dan Udara), Direktur Jenderal Sumberdaya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementrian Riset Teknologi Pedidikan Tinggi serta Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan karena fungsi dan jabatannya memberikan masukan dan arahan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di bidang pertahanan negara dan bela negara. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 9

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Rektor mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 10

Rektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas: a. Unsur Pimpinan; b. Unsur Pembantu Pimpinan; c. Unsur Pelaksana Administrasi; d. Unsur Pelaksana Akademik; dan e. Unit Pelaksana Teknis.

BAB IV

UNSUR PIMPINAN UNHAN

Pasal 11

Unsur Pimpinan Unhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas: a. Rektor; dan b. Wakil Rektor.

Pasal 12

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Unhan.

Pasal 13

Rektor mempunyai Tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina Dosen/Tenaga Pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Rektor menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi; b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni di bidang pertahanan negara dan bela negara; c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan; serta e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Pasal 15

Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan unsur pembantu Rektor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 16

Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas: a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I; b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor II; dan c. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Kelembagaan yang selanjutnya disebut Wakil Rektor III.

Pasal 17

Wakil Rektor I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai Tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, dan penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 18

Wakil Rektor II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai Tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian.

Pasal 19

Wakil Rektor III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c mempunyai Tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kerja sama, kelembagaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB V

UNSUR PEMBANTU PIMPINAN

Pasal 20

Unsur Pembantu Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas: a. Satuan Pengawas; b. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu; serta c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 21

Satuan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas: a. Kepala; dan b. Anggota.

Pasal 22

Satuan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor, mempunyai Tugas melaksanakan pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.

Pasal 23

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Satuan Pengawas menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pengawas; b. merumuskan kebijakan pengawasan internal bidang nonakademik Unhan; c. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan di bidang organisasi dan tatalaksana; d. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan di bidang sumber daya manusia; e. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan di bidang pengelolaan barang milik negara; f. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan di bidang pengelolaan keuangan; g. pemberian pertimbangan dan/atau persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Unhan; h. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik; i. pelaksanaan monitoring saran dan tindak lanjut audit internal dan audit eksternal bidang nonakademik; j. pendampingan auditor eksternal dalam pelaksanaan audit di lingkungan Unhan; serta k. menyusun laporan hasil kegiatan pengawasan.

Pasal 24

Anggota Satuan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan Pengawas, mempunyai Tugas melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan bidang tugas keahliannya masing-masing.

Pasal 25

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretariat; c. Subbagian Tata Usaha; dan d. Pusat.

Pasal 26

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipimpin oleh Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor, mempunyai Tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pendidikan, relevansi dan manajemen pendidikan, penjaminan mutu, evaluasi mutu dan manajemen akreditasi di bidang pertahanan negara dan bela negara.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran lembaga; b. penyusunan dan pelaksanaan pengembangan standar pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem pendidikan; c. penyiapan bahan dan pengembangan sumber belajar; d. pengembangan relevansi dan manajemen pendidikan; e. penyusunan kebijakan, standar, pedoman, prosedur dan/atau peraturan pelaksanaan mutu; f. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik; g. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pendidikan di bidang pertahanan negara dan bela negara; h. pelaksanaan penjaminan mutu akademik; i. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu akademik; j. pemantauan dan evaluasi pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu akademik; serta k. pelaksanaan urusan administrasi lembaga.

Pasal 28

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu, mempunyai tugas membantu Ketua Lembaga dalam melaksanakan, kegiatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu, penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan sistem pendidikan Unhan, penyiapan bahan dan pengembangan relevansi serta manajemen pendidikan, penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan standar pendidikan Unhan, penyiapan bahan dan pelaksanaan penilaian mutu, serta akreditasi Unhan.

Pasal 29

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu, mempunyai Tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan data dan informasi pengembangan pendidikan, serta administrasi penjaminan mutu di lingkungan lembaga.

Pasal 30

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d terdiri atas: a. Pusat Pengembangan Pendidikan; b. Pusat Relevansi dan Manajemen Pendidikan; c. Pusat Penjaminan Mutu; d. Pusat Evaluasi Mutu; serta e. Pusat Manajemen Akreditasi.

BAB Ketiga

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu

Pasal 25

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretariat; c. Subbagian Tata Usaha; dan d. Pusat.

Pasal 26

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipimpin oleh Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor, mempunyai Tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pendidikan, relevansi dan manajemen pendidikan, penjaminan mutu, evaluasi mutu dan manajemen akreditasi di bidang pertahanan negara dan bela negara.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran lembaga; b. penyusunan dan pelaksanaan pengembangan standar pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem pendidikan; c. penyiapan bahan dan pengembangan sumber belajar; d. pengembangan relevansi dan manajemen pendidikan; e. penyusunan kebijakan, standar, pedoman, prosedur dan/atau peraturan pelaksanaan mutu; f. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik; g. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pendidikan di bidang pertahanan negara dan bela negara; h. pelaksanaan penjaminan mutu akademik; i. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu akademik; j. pemantauan dan evaluasi pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu akademik; serta k. pelaksanaan urusan administrasi lembaga.

Pasal 28

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu, mempunyai tugas membantu Ketua Lembaga dalam melaksanakan, kegiatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu, penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan sistem pendidikan Unhan, penyiapan bahan dan pengembangan relevansi serta manajemen pendidikan, penyiapan bahan dan pelaksanaan peningkatan standar pendidikan Unhan, penyiapan bahan dan pelaksanaan penilaian mutu, serta akreditasi Unhan.

Pasal 29

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu, mempunyai Tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan data dan informasi pengembangan pendidikan, serta administrasi penjaminan mutu di lingkungan lembaga.

Pasal 30

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d terdiri atas: a. Pusat Pengembangan Pendidikan; b. Pusat Relevansi dan Manajemen Pendidikan; c. Pusat Penjaminan Mutu; d. Pusat Evaluasi Mutu; serta e. Pusat Manajemen Akreditasi.