PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang PENERIMAAN TAMU LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

PERMEN Nomor 3 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tamu Luar Negeri adalah Warga Negara Asing (WNA) negara sahabat yang melaksanakan kunjungan kepada pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan secara perorangan atau rombongan atas nama negara/pemerintahan/organisasi internasional/ lembaga pendidikan/badan usaha/organisasi resmi lainnya atau pribadi yang telah mendapatkan persetujuan untuk memasuki wilayah Republik INDONESIA. 2. Undangan Resmi adalah undangan pejabat Kemhan yang disampaikan melalui surat resmi (official letter) kepada pejabat negara/pemerintahan/organisasi internasional/badan usaha atau pribadi untuk melaksanakan kunjungan ke lingkungan Kementerian Pertahanan. 3. Kunjungan Kehormatan (Courtessy Call) adalah pertemuan resmi yang dilakukan Tamu Luar Negeri yang bersifat simbolik dengan maksud untuk memperkenalkan diri atau berpamitan maupun mempererat hubungan baik namun tidak secara khusus membahas hal tertentu secara mendalam. 4. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. 5. Mitra Tetap adalah Tamu Luar Negeri yang memiliki ikatan kerja untuk melaksanakan kegiatan tertentu dengan Kementerian Pertahanan yang melakukan interaksi secara berulang dengan pejabat Kementerian Pertahanan dalam kurun waktu tertentu. 6. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Tamu Luar Negeri dalam kegiatan penerimaan tamu. 7. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara yang menjadi bagian dari kegiatan penerimaan tamu. 8. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Tamu Luar Negeri. 9. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 11. Pejabat Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pejabat Kemhan adalah pegawai Kementerian Pertahanan yang menduduki jabatan dalam organisasi Kementerian Pertahanan paling rendah eselon III. 12. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan Menteri untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Pertahanan. 13. Surat Keterangan Security Clearence yang selanjutnya disebut Security Clearence adalah suatu bentuk izin tertulis bagi warga negara asing baik militer maupun sipil yang dikeluarkan oleh Asintel Panglima TNI atas nama Panglima TNI yang menyatakan tidak keberatan warga negara asing tersebut melakukan kegiatan berkaitan dengan TNI. 14. Surat Jalan adalah suatu bentuk izin tertulis bagi Tamu Luar Negeri untuk melaksanakan kegiatan di lingkungan Kementerian Pertahanan yang dikeluarkan Dirjen Strahan Kemhan setelah Tamu Luar Negeri dimaksud memperoleh Security Clearence.

BAB II

PENGGOLONGAN KUNJUNGAN DAN KLASIFIKASI TAMU

Pasal 6

Koreksi

Kunjungan Tamu Luar Negeri digolongkan menjadi: a. kunjungan kepada Menteri/Sekjen Kemhan; dan b. kunjungan kepada selain Menteri/Sekjen Kemhan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Klasifikasi Tamu Luar Negeri terdiri atas: a. klasifikasi A; b. klasifikasi B; c. klasifikasi C; dan d. klasifikasi D. (2) Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Menteri/Wakil Menteri Pertahanan atau yang disamakan dengan Menteri Pertahanan yang berkunjung kepada Menteri. (3) Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi B1 yaitu pejabat yang disamakan dengan Sekjen Kemhan yang berkunjung kepada Menteri/Sekjen Kemhan. b. Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi B2 yang berkunjung kepada Menteri/Sekjen Kemhan yaitu: 1. Menteri /Wakil Menteri selain Menteri/ Wakil Menteri Pertahanan; 2. Pemimpin Organisasi Internasional; 3. Panglima Angkatan Bersenjata; 4. Kepala Staf Angkatan; 5. Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional; 6. Pejabat negara; dan 7. Pejabat pemerintahan setingkat eselon I. (4) Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berkunjung kepada Menteri/Sekjen Kemhan yaitu: a. Atase Pertahanan; b. utusan badan usaha, lembaga pemerintah, dan organisasi resmi lainnya; dan c. perorangan. (5) Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang berkunjung kepada selain Menteri/Sekjen Kemhan yaitu: a. Pejabat negara; b. Pejabat pemerintahan setingkat eselon I; c. Atase Pertahanan; d. utusan badan usaha, lembaga pemerintah, dan organisasi resmi lainnya; dan e. perorangan.

Pasal 8

Tamu Luar Negeri dapat memperoleh pelayanan dan fasilitas sebagai tamu Very Important Person (VIP) yang didasarkan pada pertimbangan kesetaraan jabatan tamu dengan strata jabatan di INDONESIA, status sosial, kepantasan sesuai kebiasaan dalam tata pergaulan internasional serta memperhatikan asas timbal balik (reciprocal).

BAB III

KETENTUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 9

Koreksi

Tamu Luar Negeri yang masuk wilayah INDONESIA harus memenuhi persyaratan keimigrasian: a. memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali Tamu Luar Negeri dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa; b. memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan c. tidak termasuk dalam daftar penangkalan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Tamu Luar Negeri tidak diizinkan membawa senjata api. (2) Dalam hal Tamu Luar Negeri meminta izin untuk membawa senjata api harus mengikuti peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penerimaan Tamu Luar Negeri dilakukan dengan bentuk kegiatan sebagai berikut: a. penjemputan dan pengantaran di Bandara/Lanud dan/atau penyambutan dan pelepasan di Kantor Kemhan; b. upacara kehormatan yang hanya diperuntukkan bagi Tamu Luar Negeri dengan klasifikasi A; c. kunjungan kehormatan (Courtessy Call); d. pertemuan empat mata; e. pertemuan bilateral/trilateral/multilateral/rapat; f. penandatanganan nota kesepahaman/kesepakatan/ dokumen kerja sama lainnya; g. penyematan tanda jasa dan/atau tanda kehormatan; h. pernyataan bersama/konferensi pers bersama; i. peletakan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional; j. kunjungan kehormatan kepada PRESIDEN/Wakil PRESIDEN atau pejabat negara/pejabat pemerintahan lainnya; k. kunjungan ke lembaga pendidikan/latihan/litbang, industri pertahanan, lembaga/instansi lainnya; l. jamuan santap siang/malam; m. foto bersama; n. pertemuan informal; o. acara sosial; p. cultural visit/kunjungan budaya; q. spouse program; dan/atau r. bentuk kegiatan lainnya.

Pasal 12

Upacara kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan bagi Tamu Luar Negeri yang baru pertama kali diterima Menteri.

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan kegiatan Penerimaan Tamu Luar Negeri dengan Klasifikasi A dan Klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pentahapan penyelenggaraan penerimaan Tamu Luar Negeri meliputi: a. tahap perencanaan; b. tahap persiapan; c. tahap pelaksanaan; dan d. tahap pengakhiran.

BAB Kedua

Pentahapan Penyelenggaraan

Pasal 14

Koreksi

Pentahapan penyelenggaraan penerimaan Tamu Luar Negeri meliputi: a. tahap perencanaan; b. tahap persiapan; c. tahap pelaksanaan; dan d. tahap pengakhiran.

Pasal 15

Koreksi

Penyelenggaraan penerimaan Tamu Luar Negeri pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi: a. koordinasi dan kegiatan awal; b. pengurusan Security Clearance dan Surat Jalan; c. pengorganisasian penyelenggara; dan d. pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

Koordinasi dan kegiatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bagi Tamu Luar Negeri yang berkunjung atas undangan resmi Pejabat Kemhan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Satker terkait berkoordinasi dengan perwakilan negara/organisasi pihak Tamu Luar Negeri yang ada di INDONESIA atau dengan bantuan Kantor Athan Republik INDONESIA di negara Tamu Luar Negeri tentang tanggapan atas undangan resmi yang dikirimkan pejabat Kemhan; b. setelah adanya persetujuan pihak Tamu Luar Negeri maka Satker terkait melaksanakan koordinasi lanjutan dengan perwakilan negara/organisasi pihak Tamu Luar Negeri yang ada di INDONESIA atau dengan bantuan Kantor Perwakilan Republik INDONESIA/Kantor Athan Republik INDONESIA di negara Tamu Luar Negeri tentang rencana waktu, agenda kegiatan, rombongan tamu yang menyertai serta persyaratan administrasi guna pengurusan Security Clearance.

Pasal 17

Koordinasi dan kegiatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bagi Tamu Luar Negeri yang berkunjung atas permintaan pihak tamu dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Tamu Luar Negeri yang berkepentingan mengirimkan surat resmi tentang permohonan kunjungan paling rendah kepada Kasatker Kemhan dengan tembusan kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan; b. dalam hal kedudukan jabatan pemohon setingkat dengan Menteri/Sekjen maka surat permohonan ditujukan langsung kepada Menteri/Sekjen Kemhan; c. surat resmi sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat maksud dan tujuan kunjungan serta rencana waktu kunjungan; d. apabila surat resmi tersebut sudah mendapatkan persetujuan pejabat Kemhan yang dituju, selanjutnya Satker terkait melaksanakan koordinasi dengan perwakilan negara/organisasi dari pihak Tamu Luar Negeri yang ada di INDONESIA atau dengan bantuan Kantor Perwakilan Republik INDONESIA/ Kantor Athan Republik INDONESIA di negara Tamu Luar Negeri tentang rencana waktu, agenda kegiatan kunjungan, rombongan tamu yang menyertai serta persyaratan administrasi guna pengurusan Security Clearance.

Pasal 18

Pengurusan Security Clearance dan Surat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kasatker terkait mengirimkan permohonan penerbitan Security Clearance dilengkapi persyaratan administrasi kepada Dirjen Strahan Kemhan; b. Dirjen Strahan Kemhan mengajukan permohonan penerbitan Security Clearance kepada Panglima TNI, selanjutnya apabila Panglima TNI telah mengeluarkan Security Clearance, Dirjen Strahan Kemhan menerbitkan Surat Jalan bagi tamu dimaksud; c. Security Clearance dan Surat Jalan bagi Tamu Luar Negeri mitra tetap diperoleh melalui pengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; d. pengurusan Security Clearance tidak berlaku bagi Tamu Luar Negeri yang memiliki status/gelar diplomatik atau masih memiliki Security Clearance.

Pasal 19

Pengorganisasian penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diatur sebagai berikut: a. penerimaan Tamu Luar Negeri klasifikasi A: 1. Sekjen Kemhan menunjuk Dirjen Strahan Kemhan sebagai Penanggung Jawab; dan 2. Dirjen Strahan Kemhan menunjuk Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan sebagai Ketua Pelaksana yang dilengkapi dengan Staf, Koordinator Kegiatan, dan Seksi pendukung dengan melibatkan pegawai Kemhan sesuai kebutuhan. b. penerimaan Tamu Luar Negeri klasifikasi B: 1. Dirjen Strahan Kemhan menunjuk Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan sebagai Penanggung Jawab; dan 2. Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan menunjuk Kasubdit Ditkersin Ditjen Strahan Kemhan yang membidangi protokol dan perizinan sebagai Ketua Pelaksana, dilengkapi dengan Staf, Koordinator Kegiatan dan Seksi pendukung yang melibatkan pegawai Kemhan sesuai kebutuhan. c. penerimaan Tamu Luar Negeri klasifikasi C dan klasifikasi D: 1. Kasatker terkait menunjuk pejabat bawahannya sebagai Penanggung Jawab; dan 2. Pelaksana adalah Staf Satker terkait sesuai bidang tugas dan fungsi, jika diperlukan dapat melibatkan Satker lainnya. d. dalam hal Tamu Luar Negeri merupakan mitra tetap maka Penanggung Jawab paling rendah adalah pejabat eselon III dari Satker yang dituju dan secara langsung melaksanakan penerimaan tamu dimaksud.

Pasal 20

Pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d wajib dilaksanakan oleh Ketua Pelaksana penerimaan Tamu Luar Negeri klasifikasi A dan klasifikasi B.

BAB 1

Tahap Perencanaan

Pasal 15

Koreksi

Penyelenggaraan penerimaan Tamu Luar Negeri pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi: a. koordinasi dan kegiatan awal; b. pengurusan Security Clearance dan Surat Jalan; c. pengorganisasian penyelenggara; dan d. pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

Koreksi

Koordinasi dan kegiatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bagi Tamu Luar Negeri yang berkunjung atas undangan resmi Pejabat Kemhan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Satker terkait berkoordinasi dengan perwakilan negara/organisasi pihak Tamu Luar Negeri yang ada di INDONESIA atau dengan bantuan Kantor Athan Republik INDONESIA di negara Tamu Luar Negeri tentang tanggapan atas undangan resmi yang dikirimkan pejabat Kemhan; b. setelah adanya persetujuan pihak Tamu Luar Negeri maka Satker terkait melaksanakan koordinasi lanjutan dengan perwakilan negara/organisasi pihak Tamu Luar Negeri yang ada di INDONESIA atau dengan bantuan Kantor Perwakilan Republik INDONESIA/Kantor Athan Republik INDONESIA di negara Tamu Luar Negeri tentang rencana waktu, agenda kegiatan, rombongan tamu yang menyertai serta persyaratan administrasi guna pengurusan Security Clearance.

Pasal 17

Koordinasi dan kegiatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bagi Tamu Luar Negeri yang berkunjung atas permintaan pihak tamu dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Tamu Luar Negeri yang berkepentingan mengirimkan surat resmi tentang permohonan kunjungan paling rendah kepada Kasatker Kemhan dengan tembusan kepada Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan; b. dalam hal kedudukan jabatan pemohon setingkat dengan Menteri/Sekjen maka surat permohonan ditujukan langsung kepada Menteri/Sekjen Kemhan; c. surat resmi sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat maksud dan tujuan kunjungan serta rencana waktu kunjungan; d. apabila surat resmi tersebut sudah mendapatkan persetujuan pejabat Kemhan yang dituju, selanjutnya Satker terkait melaksanakan koordinasi dengan perwakilan negara/organisasi dari pihak Tamu Luar Negeri yang ada di INDONESIA atau dengan bantuan Kantor Perwakilan Republik INDONESIA/ Kantor Athan Republik INDONESIA di negara Tamu Luar Negeri tentang rencana waktu, agenda kegiatan kunjungan, rombongan tamu yang menyertai serta persyaratan administrasi guna pengurusan Security Clearance.

Pasal 18

Pengurusan Security Clearance dan Surat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kasatker terkait mengirimkan permohonan penerbitan Security Clearance dilengkapi persyaratan administrasi kepada Dirjen Strahan Kemhan; b. Dirjen Strahan Kemhan mengajukan permohonan penerbitan Security Clearance kepada Panglima TNI, selanjutnya apabila Panglima TNI telah mengeluarkan Security Clearance, Dirjen Strahan Kemhan menerbitkan Surat Jalan bagi tamu dimaksud; c. Security Clearance dan Surat Jalan bagi Tamu Luar Negeri mitra tetap diperoleh melalui pengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; d. pengurusan Security Clearance tidak berlaku bagi Tamu Luar Negeri yang memiliki status/gelar diplomatik atau masih memiliki Security Clearance.

Pasal 19

Pengorganisasian penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diatur sebagai berikut: a. penerimaan Tamu Luar Negeri klasifikasi A: 1. Sekjen Kemhan menunjuk Dirjen Strahan Kemhan sebagai Penanggung Jawab; dan 2. Dirjen Strahan Kemhan menunjuk Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan sebagai Ketua Pelaksana yang dilengkapi dengan Staf, Koordinator Kegiatan, dan Seksi pendukung dengan melibatkan pegawai Kemhan sesuai kebutuhan. b. penerimaan Tamu Luar Negeri klasifikasi B: 1. Dirjen Strahan Kemhan menunjuk Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan sebagai Penanggung Jawab; dan 2. Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan menunjuk Kasubdit Ditkersin Ditjen Strahan Kemhan yang membidangi protokol dan perizinan sebagai Ketua Pelaksana, dilengkapi dengan Staf, Koordinator Kegiatan dan Seksi pendukung yang melibatkan pegawai Kemhan sesuai kebutuhan. c. penerimaan Tamu Luar Negeri klasifikasi C dan klasifikasi D: 1. Kasatker terkait menunjuk pejabat bawahannya sebagai Penanggung Jawab; dan 2. Pelaksana adalah Staf Satker terkait sesuai bidang tugas dan fungsi, jika diperlukan dapat melibatkan Satker lainnya. d. dalam hal Tamu Luar Negeri merupakan mitra tetap maka Penanggung Jawab paling rendah adalah pejabat eselon III dari Satker yang dituju dan secara langsung melaksanakan penerimaan tamu dimaksud.

Pasal 20

Pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d wajib dilaksanakan oleh Ketua Pelaksana penerimaan Tamu Luar Negeri klasifikasi A dan klasifikasi B.

Pasal 21

Penyelenggaraan penerimaan Tamu Luar Negeri pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi: a. penyelenggara melaksanakan penyiapan administrasi, sarana dan prasarana, akomodasi, petugas-petugas dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin kesiapan penyelenggaraan penerimaan tamu; b. penyelenggara berkoordinasi dengan perwakilan negara/organisasi dari pihak Tamu Luar Negeri yang ada di INDONESIA atau dengan bantuan Kantor Perwakilan Republik INDONESIA/Kantor Athan Republik INDONESIA di negara Tamu Luar Negeri untuk mengkonfirmasikan kepastian jadwal, agenda kegiatan, dan rombongan tamu yang menyertai kunjungan; c. Ketua Pelaksana melaporkan kesiapan penyelenggaraan kepada penanggung jawab; dan d. dalam hal Tamu Luar Negeri merupakan mitra tetap, persiapan penerimaan Tamu Luar Negeri dilakukan sesuai kebutuhan.

BAB IV

PELAYANAN DAN FASILITAS

Pasal 24

Koreksi

(1) Pelayanan bagi Tamu Luar Negeri VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: a. prioritas pengurusan administrasi keimigrasian, pengawalan berkendaraan/pribadi, pengamanan khusus, pelayanan kesehatan dan/atau prioritas lainnya sesuai kesepakatan bersama sepanjang kegiatan Tamu Luar Negeri masih dalam agenda kegiatan yang telah ditetapkan; b. dukungan petugas: 1. pejabat penjemput/pengantar di Bandara/ Lanud yaitu pegawai Kemhan dengan pangkat/golongan paling rendah 2 (dua) tingkat lebih rendah dari Tamu Luar Negeri, yang ditugaskan menjemput/mengantar Tamu Luar Negeri di/ke Bandara/ Lanud; 2. pendamping yaitu pegawai Kemhan dengan pangkat/golongan paling rendah 3 (tiga) tingkat lebih rendah dari Tamu Luar Negeri yang ditugaskan mendampingi Tamu Luar Negeri; 3. Aide de Camp (ADC) Kehormatan yaitu pegawai Kemhan yang ditunjuk untuk bertugas sebagai ADC Kehormatan Menteri dan/atau suami/istri Tamu Luar Negeri; 4. pendamping suami/istri yaitu pegawai Kemhan yang bertugas mendampingi suami/istri Tamu Luar Negeri; 5. penterjemah yaitu pegawai Kemhan yang ditugaskan sebagai penterjemah Tamu Luar Negeri; dan 6. petugas penghubung/Liaison Officer (LO) 7. yaitu pegawai Kemhan yang ditugaskan untuk membantu kelancaran koordinasi dengan pihak Tamu Luar Negeri. (2) Fasilitas bagi Tamu Luar Negeri VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: a. ruang VIP Bandara/Lanud; b. 1 (satu) buah kendaraan sekelas dengan kendaraan Menteri/Sekjen Kemhan, kendaraan untuk anggota rombongan, kendaraan ambulance beserta petugas kesehatan; dan c. 1 (satu) kamar sekelas presidential room dan kamar kelas dibawahnya untuk anggota rombongan di hotel berbintang lima/hotel terbaik di kota tempat kunjungan, dalam hal ini jumlah kamar untuk anggota rombongan ditentukan dengan kesepakatan bersama atau dengan pendekatan reciprocal. (3) Ketentuan pemberian pelayanan dan fasilitas bagi Tamu Luar Negeri VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yaitu: a. disediakan bagi Tamu Luar Negeri klasifikasi A dan klasifikasi B1; b. dapat disediakan salah satu atau sebagian pelayanan dan fasilitas bagi Tamu Luar Negeri klasifikasi B2 dan klasifikasi C yang agenda utama kunjungannya kepada Menteri/Sekjen Kemhan, dalam hal ini jenis pelayanan dan fasilitas yang disediakan dikoordinasikan dengan perwakilan negara/ organisasi dari pihak tamu yang ada di INDONESIA.

Pasal 25

Dalam hal kepala perwakilan negara/organisasi pihak Tamu Luar Negeri di INDONESIA mengajukan permohonan bantuan pengamanan maka penyelenggara penerimaan Tamu Luar Negeri berkewajiban mengkoordinasikannya dengan unsur pengamanan setempat.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang PENERIMAAN TAMU LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 1

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

BAB 3

Pasal 22

Pasal 23

BAB 4

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33