PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2019 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 29 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 3. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu. 4. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN. 5. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 6. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau antara pemerintah pusat dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang. 7. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. 8. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat adalah pengalihan kepemilikan BMN yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 9. Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 11. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 12. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. 13. Pengguna Barang adalah Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas penggunaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI. 14. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh Menteri untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kemhan, dan di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima TNI. 15. Pembantu Pengguna Barang-Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-E1 adalah pejabat di lingkungan TNI yang ditunjuk oleh Panglima TNI untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di tiap-tiap Angkatan dijabat oleh Kepala Staf Angkatan. 16. Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh KPB atau PPB-E1 untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal dan di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima/Komandan Komando Utama. 17. Tim Peneliti adalah tim yang dibentuk oleh Pengguna Barang secara fungsional Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan, terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan, unsur Badan Sarana Pertahanan Kemhan, unsur Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan, unsur KPB dan PPB-E1. 18. Tim Interkem adalah tim yang dibentuk oleh Pengguna Barang secara fungsional Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, terdiri dari unsur Pengelola Barang, unsur Pengguna Barang, unsur KPB, unsur PPB-E1 dan unsur instansi teknis yang berkompeten. 19. Tim Penilik adalah tim yang dibentuk oleh Pengguna Barang secara fungsional Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan, unsur Badan Sarana Pertahanan Kemhan, unsur Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan, unsur KPB dan PPB-E1. 20. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN. 21. Nilai Wajar adalah hasil penilaian oleh pemerintah yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian.

BAB III

TUKAR MENUKAR

Pasal 5

Koreksi

(1) Tukar Menukar BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan pertimbangan: a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan; b. untuk optimalisasi BMN; dan c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Pertimbangan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; b. guna menyatukan BMN yang lokasinya terpencar; c. guna menyesuaikan bentuk BMN berupa tanah agar penggunaannya lebih optimal; d. untuk pelaksanaan rencana strategis pemerintah/negara; dan/atau e. guna mendapatkan/memberikan akses jalan.

Pasal 6

(1) Tukar Menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis. (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada: a. kebutuhan Kemhan dan TNI; dan b. spesifikasi aset yang dibutuhkan. (3) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada kajian terhadap nilai BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dilepas dan nilai barang pengganti. (4) Aspek yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada: a. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang wilayah atau penataan kota; dan b. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

(1) Barang pengganti utama Tukar Menukar BMN berupa tanah harus berupa: a. tanah; atau b. tanah dan bangunan. (2) Barang pengganti utama Tukar Menukar BMN berupa tanah dan bangunan harus berupa: a. tanah; atau b. tanah dan bangunan. (3) Barang pengganti Tukar Menukar BMN berupa bangunan, dapat berupa: a. tanah; b. tanah dan bangunan; c. bangunan; dan/atau d. selain tanah dan/atau bangunan. (4) Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan berita acara serah terima.

Pasal 8

(1) Nilai barang pengganti atas Tukar Menukar paling sedikit seimbang dengan nilai wajar BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dilepas. (2) Nilai barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penawaran pemenang tender yang dituangkan dalam perjanjian Tukar Menukar. (3) Nilai wajar BMN yang dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai wajar yang ditetapkan dalam izin prinsip dan dituangkan dalam perjanjian Tukar Menukar. (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian bagian dari barang pengganti dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam perjanjian Tukar Menukar: a. mitra Tukar Menukar wajib menyesuaikan bagian dari barang pengganti sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Tukar Menukar; atau b. mitra Tukar Menukar wajib mengganti kekurangan yang timbul akibat ketidaksesuaian tersebut dengan uang dan/atau barang senilai kekurangan tersebut. (5) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disetorkan ke kas negara paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum berita acara serah terima ditandatangani.

Pasal 9

(1) Dalam hal pada pelaksanaan Tukar Menukar, mitra Tukar Menukar membangun bangunan barang pengganti, mitra Tukar Menukar menunjuk konsultan perencana, kontraktor pembangunan, dan konsultan pengawas. (2) Konsultan perencana, kontraktor pembangunan, dan konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang bergerak di bidang konstruksi. (3) Biaya konsultan perencana, kontraktor pembangunan, dan konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab mitra Tukar Menukar.

Pasal 10

Pemilihan mitra didasarkan pada prinsip: a. dilaksanakan secara terbuka; b. memperoleh manfaat yang optimal bagi negara; c. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas tinggi, handal, dan kompeten; d. tertib administrasi; dan e. tertib pelaporan.

Pasal 11

(1) Pemilihan mitra dilakukan melalui tender. (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Mitra Tukar Menukar BMN meliputi: a. pemerintah daerah; b. Badan Usaha Milik Negara; c. Badan Usaha Milik Daerah; d. badan hukum lainnya yang dimiliki negara; e. swasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan; dan/atau f. pemerintah negara lain.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

(1) Pemilihan mitra dilakukan melalui tender. (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

BAB Kedua

Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 13

Koreksi

(1) Usul permohonan tukar menukar tanah dan/atau bangunan diajukan secara berjenjang oleh PPB-W, PPB- E1, KPB, kepada Pengguna Barang dengan melampirkan buku rencana dokumen Tukar Menukar disertai data administratif aset tanah dan/atau bangunan yang dilepas, yaitu: a. data aset tanah, sebagaimana tercantum dalam kartu identitas barang meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan b. data aset bangunan, sebagaimana tercantum dalam kartu identitas barang meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti izin mendirikan bangunan. (2) Buku rencana dokumen Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. rencana BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dilepas, terdiri: 1. dokumen pendukung untuk tanah paling sedikit meliputi: a) fotokopi dokumen kepemilikan berupa sertipikat; b) fotokopi kartu identitas barang (tanah); c) fotokopi surat keterangan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak dari instansi berwenang; d) fotokopi surat keterangan tentang tanah dalam keadaan tidak sengketa dari camat/pejabat daerah setempat; e) fotokopi keputusan penetapan status penggunaan; f) gambar situasi termasuk lokasi, luas dan batas tanah; dan g) peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota; 2. dokumen pendukung untuk bangunan paling sedikit meliputi: a) fotokopi kartu identitas barang (bangunan); b) fotokopi izin mendirikan bangunan; c) surat keterangan nilai bangunan dari instansi berwenang; dan d) gambar bangunan; 3. penjelasan/pertimbangan Tukar Menukar; dan 4. surat pernyataan tanggung jawab atas perlunya dilaksanakan Tukar Menukar yang dibuat oleh PPB-W/PPB-E1 atau pejabat struktural yang diberikan kuasa; b. rencana kebutuhan aset pengganti, meliputi: 1. data aset tanah, meliputi tetapi tidak terbatas pada luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah; 2. data aset bangunan, meliputi tetapi tidak terbatas pada jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, sarana dan prasarana penunjang; dan/atau 3. data barang lainnya berupa jenis, merk, tipe, dan jumlah.

BAB 1

Tahap untuk Memperoleh Izin Prinsip

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

(1) Berdasarkan usul permohonan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Pengguna Barang secara fungsional Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan membentuk Tim Peneliti. (2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur: a. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan; b. Badan Sarana Pertahanan Kemhan; c. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan; dan d. KPB dan PPB-E1. (3) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan dan kesesuaian data buku rencana dokumen Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); b. melaksanakan penelitian fisik untuk memeriksa kesesuaian fisik tanah dan/atau bangunan dengan buku rencana dokumen Tukar Menukar; dan c. melaporkan hasil penelitian kepada Pengguna Barang.

Pasal 15

(1) Berdasarkan hasil laporan Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, Pengguna Barang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Tukar-Menukar BMN berupa tanah dan/atau bangunan. (2) Dalam hal usulan tidak disetujui, Pengguna Barang secara fungsional Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan memberitahukan penolakan tersebut kepada KPB disertai alasannya. (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan kepada PPB-W melalui PPB-E1.

Pasal 16

(1) Dalam hal usulan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Pengguna Barang secara fungsional Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan mengajukan permohonan Tukar-Menukar BMN berupa tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai buku dokumen rencana Tukar Menukar BMN berupa tanah dan/atau bangunan hasil penelitian Pengguna Barang dan bahan administrasi. (2) Dalam hal permohonan Tukar Menukar tidak disetujui oleh Pengelola Barang, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan memberitahukan secara berjenjang kepada KPB, PPB-E1, PPB-W disertai alasannya dengan melampirkan salinan surat penolakan dari Pengelola Barang. (3) Dalam hal permohonan Tukar Menukar Pengguna Barang disetujui, Pengguna Barang menerima izin prinsip Tukar-Menukar dari Pengelola Barang.

Pasal 17

(1) Berdasarkan izin prinsip Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pengguna Barang secara fungsional Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan memberitahukan kepada KPB, PPB-E1, PPB-W dan memerintahkan secara berjenjang kepada PPB-W untuk melakukan pemilihan mitra melalui tender. (2) Berdasarkan izin prinsip dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPB-W melaksanakan pemilihan mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hasil pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berjenjang oleh PPB-W kepada PPB- E1, KPB, dan Pengguna Barang.

BAB 2

Mekanisme Pelaksanaan Izin Prinsip

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

(1) Berdasarkan laporan PPB-W secara berjenjang kepada KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Pengguna Barang secara fungsional Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan membentuk Tim Interkem. (2) Tim Interkem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: a. Pengelola Barang: b. Pengguna Barang, meliputi: 1. Badan Sarana Pertahanan Kemhan; 2. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan; dan 3. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan; c. KPB dan unsur PPB-E1; dan d. instansi teknis yang berkompeten. (3) Tim Interkem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. melaksanakan penelitian secara fisik dan administratif serta kelengkapan dan kesesuaian dokumen pemenang mitra Tukar Menukar, yaitu: 1. data tanah pengganti meliputi tetapi tidak terbatas pada: a) bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai wajar dari penilai independen; b) harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak dari Instansi berwenang; dan c) surat pernyataan tidak bermasalah; 2. data bangunan pengganti meliputi tetapi tidak terbatas pada: a) spesifikasi bangunan; b) nilai bangunan dari instansi berwenang; c) izin mendirikan bangunan; d) syarat-syarat pelaksanaan; e) rencana anggaran biaya; dan f) master Plan; 3. denah tanah dan/atau bangunan; 4. perhitungan nilai aset pengganti; 5. peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota; dan 6. analisis mengenai dampak lingkungan; b. mencocokkan nilai wajar BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dilepas yang ditetapkan dalam izin prinsip sesuai dengan nilai barang pengganti; dan c. melaporkan hasil penelitian secara fisik dan administratif serta kelengkapan dan kesesuaian dokumen pemenang mitra Tukar Menukar dan memohon penetapan mitra Tukar Menukar BMN berupa tanah dan/atau bangunan kepada Pengguna Barang.

Pasal 19

(1) Berdasarkan laporan Tim Interkem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c, Pengguna Barang secara fungsional Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan mengajukan permohonan izin pelaksanaan kepada Pengelola Barang paling lama 10 (sepuluh) bulan sejak izin prinsip diterbitkan dengan melampirkan laporan Tim Interkem. (2) Dalam hal permohonan izin pelaksanaan disetujui Pengelola Barang, Pengguna Barang menerima surat persetujuan Tukar Menukar.

BAB 3

Tahap Permohonan Izin Pelaksanaan Tukar Menukar

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Pasal 20

(1) Berdasarkan surat persetujuan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Pengguna Barang MENETAPKAN keputusan pelaksanaan. (2) Keputusan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Pengguna Barang secara fungsional Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan secara berjenjang kepada KPB, PPB-E1, dan PPB-W. (3) Berdasarkan keputusan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPB menerbitkan surat perintah pelaksanaan secara berjenjang kepada PPB-E1, dan PPB- W. (4) Berdasarkan surat perintah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPB-W dan mitra menandatangani surat/naskah perjanjian Tukar Menukar yang paling sedikit memuat: a. identitas para pihak yang menandatangani perjanjian yang meliputi nama, jabatan, dan alamat; b. jenis dan nilai tanah dan/atau bangunan yang dilepas; c. spesifikasi tanah pengganti; d. spesifikasi bangunan pengganti; e. spesifikasi selain tanah dan/atau bangunan pengganti; f. pelaksanaan Penilaian untuk kesesuaian barang pengganti; g. klausul bahwa dokumen kepemilikan barang pengganti berupa tanah diatasnamakan Pemerintah Republik INDONESIA c.q. Kemhan; h. jangka waktu penyerahan objek Tukar Menukar; i. hak dan kewajiban para pihak; j. ketentuan dalam hal terjadi ketidaksesuaian bagian dari barang pengganti dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam perjanjian Tukar Menukar; k. ketentuan dalam hal terjadi keadaan kahar; l . sanksi; m. penyelesaian perselisihan; dan n. hal-hal lainnya yang diperlukan. (5) Perjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani paling lama 2 (dua) bulan setelah tanggal keputusan pelaksanaan Pengguna Barang diterbitkan.

Pasal 21

(1) Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), mitra Tukar Menukar melaksanakan pengadaan tanah dan/atau pembangunan barang pengganti. (2) KPB, PPB-E1, dan PPB-W secara berkala memantau pelaksanaan pengadaan tanah dan/atau pembangunan barang pengganti. (3) PPB-W melaporkan secara berjenjang kepada PPB-E1, dan KPB perkembangan pengadaan tanah/pembangunan barang pengganti. (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPB melaporkan kepada Pengguna Barang.

Pasal 22

Dalam hal pelaksanaan pengadaan tanah dan/atau pembangunan barang pengganti telah selesai seluruhnya 100% (seratus persen) secara fisik maupun administrasi, dan memenuhi ketentuan sesuai dengan perjanjian Tukar- Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), PPB-W secara berjenjang melaporkan kepada PPB-E1, KPB dan Pengguna Barang.

Pasal 23

(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Pengguna Barang secara fungsional Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan membentuk Tim Penilik. (2) Tim Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan; b. Badan Sarana Pertahanan Kemhan; c. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan; dan d. KPB dan PPB-E1. (3) Tim Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. melakukan pemeriksaan atas hasil akhir pengadaan tanah dan/atau pembangunan barang pengganti; b. meneliti kelengkapan dokumen barang pengganti dan c. menilai pelaksanaan pekerjaan tambah kurang. (4) Tim Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 24

(1) Hasil pemeriksaan Tim Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dilaporkan kepada Pengguna Barang. (2) Dalam hal hasil penilikan pengadaan tanah dan/atau pembangunan barang pengganti tidak/belum sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian Tukar-Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), Pengguna Barang secara fungsional Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan memberitahukan secara berjenjang kepada KPB, PPB-E1, dan PPB-W kewajiban mitra Tukar Menukar untuk menyelesaikan atau menyempurnakan hasil pengadaan tanah dan/atau pembangunan barang pengganti. (3) Dalam hal hasil penilikan pengadaan tanah dan/atau pembangunan barang pengganti sudah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian Tukar-Menukar, Pengguna Barang secara fungsional Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan melaporkan kepada Pengelola Barang. (4) Dalam hal terdapat kekurangan nilai barang pengganti, Pengguna Barang memberitahukan secara berjenjang kepada KPB, PPB-E1, dan PPB-W untuk memerintahkan mitra menyetorkan selisih nilai BMN berupa tanah dan/atau bangunan dengan barang pengganti ke rekening kas umum Negara. (5) Pembayaran kekurangan nilai barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh PPB-W secara berjenjang kepada PPB-E1, KPB dan Pengguna Barang disertai bukti pembayaran.

BAB 4

Pelaksanaan Tukar Menukar

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

(1) Serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti dilaksanakan setelah seluruh ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian Tukar Menukar terpenuhi. (2) Serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPB-W atau Pejabat yang ditunjuk PPB-W dengan mitra. (3) Serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara serah terima dan ditandatangani oleh PPB-W atau pejabat yang ditunjuk PPB-W dan mitra Tukar-Menukar di hadapan Notaris di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3): a. paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang telah siap digunakan; dan b. paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan perjanjian Tukar Menukar untuk barang pengganti yang belum siap digunakan.

BAB 6

Penyerahan Barang Pengganti

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

(1) Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), PPB-W melaporkan pelaksanaan serah terima barang secara berjenjang kepada PPB-E1, KPB dan Pengguna Barang. (2) Berdasarkan laporan pelaksanaan serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang secara fungsional Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan menerbitkan keputusan penghapusan BMN berupa tanah dan/atau bangunan. (3) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPB, PPB-E1, dan PPB-W melaksanakan penghapusan barang dari Daftar Barang masing-masing serta mencatat barang pengganti sebagai BMN berupa tanah dan/atau bangunan dalam Daftar Barang. (4) PPB-W melaporkan pelaksanaan penghapusan dan pencatatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dalam Daftar Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berjenjang kepada PPB-E1, KPB dan Pengguna Barang. (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pengguna Barang secara fungsional Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan melaporkan penghapusan BMN dan mengajukan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti kepada Pengelola Barang dengan disertai berita acara serah terima dan keputusan penghapusan.

BAB kedua

Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 30

Koreksi

(1) Usul permohonan Hibah diajukan secara berjenjang oleh PPB-W, PPB-E1, dan KPB kepada Pengguna Barang dengan dilengkapi data administratif dan dokumen pendukung yang diperlukan sebagai berikut: a. data tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan, memuat: 1. data tanah, sebagaimana tercantum dalam kartu identitas barang meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan 2. data bangunan, sebagaimana tercantum dalam kartu identitas barang meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti izin mendirikan bangunan; b. dokumen pendukung antara lain: 1. dokumen tanah paling sedikit terdiri atas: a. fotokopi bukti kepemilikan; b. gambar situasi termasuk lokasi, luas, dan batas tanah; c. fotokopi kartu identitas barang; d. fotokopi penetapan status penggunaan; e. keterangan tentang tanah dalam keadaan tidak sengketa dari camat/pejabat daerah setempat; dan f. keterangan Nilai Jual Objek Pajak dan harga pasar dari instansi berwenang; 2. dokumen bangunan paling sedikit terdiri atas: a. kartu identitas barang; b. fotokopi izin mendirikan bangunan; c. penetapan status penggunaan; d. gambar bangunan; dan e. keterangan nilai bangunan dari instansi berwenang; 3. data calon penerima Hibah; 4. pertimbangan dilaksanakan Hibah dan 5. surat pernyataan kesediaan menerima Hibah dari calon Penerima Hibah. (2) Berdasarkan usul permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang secara fungsional Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dapat membentuk Tim Peneliti. (3) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: a. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan; b. Badan Sarana Pertahanan Kemhan; c. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan; dan d. KPB dan PPB-E1. (4) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen rencana Hibah dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. melaksanakan penelitian fisik untuk memeriksa kesesuaian fisik tanah dan/atau bangunan objek Hibah dengan data administratif dan dokumen pendukung; dan c. melaporkan hasil penelitian kepada Pengguna Barang. (5) Berdasarkan hasil laporan Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Pengguna Barang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan. (6) Dalam hal usulan tidak disetujui, Pengguna Barang secara fungsional Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan memberitahukan penolakan tersebut secara berjenjang kepada KPB, PPB-E1, dan PPB-W disertai alasannya.

Pasal 31

(1) Dalam hal usulan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), Pengguna Barang secara fungsional Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan mengajukan permohonan Hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai data administratif dan dokumen pendukung paling sedikit terdiri atas: a. data calon penerima Hibah; b. alasan untuk menghibahkan; c. data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan peruntukan Hibah; d. tahun perolehan; e. status dan bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara; f. nilai buku; g. jenis/spesifikasi BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan; dan h. lokasi dengan disertai surat pernyataan dari calon penerima Hibah mengenai kesediaan menerima Hibah. (2) Dalam hal permohonan ijin Hibah tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan penolakan tersebut kepada Pengguna Barang. (3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan penolakan tersebut secara berjenjang kepada KPB, PPB-E1, dan PPB-W disertai alasannya dengan melampirkan salinan surat penolakan dari Pengelola Barang. (4) Dalam hal permohonan Hibah disetujui Pengelola Barang, Pengguna Barang menerima surat persetujuan pelaksanaan Hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang paling sedikit memuat: a. identitas penerima Hibah; b. objek Hibah, yaitu mengenai rincian tanah dan/atau bangunan; c. nilai tanah dan/atau bangunan; d. peruntukan Hibah; e. kewajiban Pengguna Barang untuk menghapus BMN yang akan dihibahkan dari DBP; dan f. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Hibah kepada Pengelola Barang.

Pasal 32

(1) Berdasarkan persetujuan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), Pengguna Barang secara fungsional Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan menerbitkan keputusan pelaksanaan Hibah yang disampaikan secara berjenjang kepada KPB, PPB-E1, dan PPB-W. (2) Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPB-W membuat naskah Hibah tanah dan/atau bangunan yang ditandatangani oleh PPB-W dan penerima Hibah. (3) Naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal keputusan pelaksanaan Hibah terbit. (4) Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah dan naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PPB-W melakukan serah terima BMN berupa tanah dan/atau bangunan kepada penerima Hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani di hadapan Notaris di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: a. identitas para pihak; b. jenis dan nilai barang yang dilakukan Hibah; d. tujuan dan peruntukan Hibah; e. hak dan kewajiban para pihak; f. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima Hibah; dan g. penyelesaian perselisihan.

BAB 1

Tahap Memperoleh Persetujuan Pelaksanaan

Pasal 30

Koreksi

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

(1) Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), PPB-W melaporkan secara berjenjang kepada PPB-E1, KPB dan Pengguna Barang sebagai dasar Pengguna Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMN berupa tanah dan/atau bangunan. (2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPB, PPB-E1, dan PPB-W melaksanakan penghapusan barang dari Daftar Barang masing-masing. (3) Pengguna Barang secara fungsional Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan melaporkan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dengan disertai berita acara serah terima dan keputusan penghapusan.

BAB Kedua

Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 36

Koreksi

(1) Usul permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat diajukan secara berjenjang oleh PPB-W, PPB-E1, dan KPB kepada Pengguna Barang dengan dilengkapi data administratif dan dokumen pendukung yang diperlukan sebagai berikut: a. data tanah dan/atau bangunan memuat: 1. data tanah, sebagaimana tercantum dalam kartu identitas barang meliputi tetapi tidak terbatas pada status dan bukti kepemilikan, lokasi, luas, nilai perolehan dan/atau nilai buku; dan 2. data bangunan, sebagaimana tercantum dalam kartu identitas barang meliputi tetapi tidak terbatas pada luas, jumlah lantai, lokasi, tanggal perolehan, dan nilai perolehan dan/atau nilai buku, serta dokumen pendukung seperti izin mendirikan bangunan; b. dokumen pendukung memuat: 1. dokumen tanah paling sedikit terdiri atas: a) fotokopi bukti kepemilikan; b) gambar situasi termasuk lokasi, luas, dan batas tanah; c) fotokopi kartu identitas barang; d) fotokopi penetapan status penggunaan; e) keterangan tentang tanah dalam keadaan tidak sengketa dari camat/pejabat daerah setempat; dan f) keterangan Nilai Jual Objek Pajak dan harga pasar dari instansi berwenang; 2. dokumen bangunan paling sedikit terdiri atas: a) kartu identitas barang; b) fotokopi izin mendirikan bangunan; c) penetapan status penggunaan; d) gambar bangunan; dan e) keterangan nilai bangunan dari instansi berwenang; 3. data calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat; 4. pertimbangan dilaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat; 5. surat pernyataan kesediaan calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat untuk menerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang berasal dari BMN; dan 6. data lainnya: a. dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya; dan b. nilai realisasi pelaksanaan anggaran. (2) Berdasarkan usul permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang secara fungsional Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan membentuk Tim Peneliti. (3) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur: a. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan; b. Badan Sarana Pertahanan Kemhan; c. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan; dan d. KPB dan PPB-E1. (4) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas melaksanakan penelitian secara administrasi dan fisik meliputi: a. melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan dan kesesuaian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. melaksanakan penelitian fisik untuk memeriksa kesesuaian fisik tanah dan/atau bangunan objek Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dengan data administratif dan dokumen pendukung; dan c. melaporkan hasil penelitian kepada Pengguna Barang. (5) Berdasarkan hasil laporan Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Pengguna Barang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat BMN berupa tanah dan/atau bangunan. (6) Dalam hal usulan tidak disetujui, Pengguna Barang secara fungsional Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan memberitahukan penolakan tersebut secara berjenjang kepada KPB, PPB-E1, PPB-W disertai alasannya.

Pasal 37

(1) Dalam hal usulan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), Pengguna Barang secara fungsional Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan mengajukan permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat BMN berupa tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang dengan dilengkapi data administratif dan dokumen pendukung yang diperlukan sebagai berikut: a. kelengkapan data administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1); b. laporan hasil Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4); dan c. pernyataan kesediaan calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat untuk menerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat. (2) Dalam hal permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat tidak disetujui oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang memberitahukan penolakan tersebut secara berjenjang kepada KPB, PPB-E1, dan PPB-W disertai alasannya dengan melampirkan salinan surat penolakan dari Pengelola Barang. (3) Dalam hal permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat disetujui Pengelola Barang, Pengguna Barang menerima surat persetujuan pemindahtanganan BMN menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dan PERATURAN PEMERINTAH.

Pasal 38

(1) Berdasarkan persetujuan pemindahtanganan BMN menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), Pengguna Barang secara fungsional Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan menerbitkan keputusan pelaksanaan pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang disampaikan secara berjenjang kepada KPB, PPB-E1, dan PPB-W. (2) Berdasarkan keputusan pelaksanaan pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPB-W melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani di hadapan Notaris di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Tahap Memperoleh Persetujuan Pelaksanaan

Pasal 36

Koreksi

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

(1) Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), PPB-W melaporkan secara berjenjang kepada PPB-E1, KPB dan Pengguna Barang sebagai dasar Pengguna Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMN. (2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPB, PPB-E1, dan PPB-W melaksanakan penghapusan barang dari Daftar Barang masing-masing. (3) Pengguna Barang secara fungsional Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan melaporkan penghapusan BMN berupa tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai berita acara serah terima dan keputusan penghapusan.

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2019 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 4

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 6

Pasal 25

Pasal 26

BAB 7

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB kedua

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 1

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB 2