PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 29 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan. 3. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 5. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut dan U.O. TNI Angkatan Udara. 6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 7. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. 8. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator Kinerja. 9. Program adalah penjabaran kebijakan Kemhan dan TNI dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kemhan dan TNI. 10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 11. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. 12. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggung- jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

BAB II

PENGORGANISASIAN

Pasal 2

Koreksi

Entitas Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas: a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan; b. Entitas Akuntabilitas Kinerja U.O.; c. Entitas Akuntabilitas Kinerja TNI; dan d. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kemhan dan TNI.

Pasal 3

Koreksi

(1) Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unit instansi Pemerintah selaku Kotama/setingkat Kotama dan Balakpus di lingkungan TNI serta satuan kerja di lingkungan U.O. Kemhan yang melakukan kegiatan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja pada lingkup kerjanya. (2) Entitas Akuntabilitas Kinerja U.O. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unit instansi Pemerintah pada tingkat U.O. yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja pada masing-masing U.O. (3) Entitas Akuntabilitas Kinerja TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unit instansi Pemerintah pada tingkat TNI yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran dan pelaporan data Kinerja TNI yang meliputi U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut dan U.O. TNI Angkatan Udara. (4) Entitas Akuntabilitas Kinerja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan unit kerja Kemhan yang melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data Kinerja tingkat Kemhan dan TNI.

Pasal 4

(1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan dengan memperhatikan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Indikator Kinerja Utama. (2) Laporan Kinerja yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. memberikan informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Entitas Akuntabilitas Kinerja untuk meningkatkan Kinerja. (3) Laporan Kinerja yang disusun oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan informasi mengenai: a. uraian singkat organisasi; b. rencana dan target Kinerja yang ditetapkan; c. pengukuran Kinerja; dan d. evaluasi dan analisis Kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil Program/Kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

BAB III

PENYUSUNAN LAPORAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Sistematika Laporan Kinerja di lingkungan Kemhan dan TNI sebagai berikut: a. pendahuluan; b. perencanaan Kinerja; c. akuntabilitas Kinerja; d. penutup; dan e. lampiran. (2) Ketentuan mengenai Format Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Koreksi

Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berisi penjelasan umum mengenai Entitas Akuntabilitas Kinerja, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Pasal 7

Perencanaan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berisi ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. capaian Kinerja organisasi; dan b. realisasi anggaran. (2) Capaian Kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyajikan capaian Kinerja organisasi untuk setiap pernyataan Kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran Kinerja organisasi dan untuk setiap pernyataan Kinerja sasaran strategis organisasi dilakukan analisis capaian Kinerja sebagai berikut: a. membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun anggaran berkenaan; b. membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja anggaran berkenaan dengan tahun anggaran yang lalu dan beberapa tahun terakhir; c. membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; d. membandingkan realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); e. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; f. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan g. analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja. (3) Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan Kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 9

Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d menguraikan simpulan umum atas capaian Kinerja organisasi dan langkah selanjutnya yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan Kinerja.

Pasal 10

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas: a. Perjanjian Kinerja; dan b. lain-lain yang dianggap perlu.

BAB IV

PELAPORAN KINERJA

Pasal 11

Koreksi

Laporan Kinerja di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas: a. Laporan Kinerja Satuan; b. Laporan Kinerja U.O.; c. Laporan Kinerja TNI; dan d. Laporan Kinerja Kemhan dan TNI.

Pasal 12

Koreksi

(1) Laporan Kinerja Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a disusun oleh: a. Pimpinan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat di lingkungan Markas Besar TNI dan Angkatan; dan b. Kepala Satuan Kerja di lingkungan U.O. Kemhan. (2) Laporan Kinerja Satuan yang disusun oleh Pimpinan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat di lingkungan Markas Besar TNI dan Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikirimkan kepada Kepala U.O. dalam hal ini Asisten Kebijakan Strategi dan Perencanaan Umum Panglima TNI/Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan dengan tembusan Inspektur Komando Utama/Inspektur Badan Pelaksana Pusat. (3) Laporan Kinerja Satuan yang disusun oleh Kepala Satuan Kerja di lingkungan U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikirimkan kepada Kepala U.O. dalam hal ini Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan dengan tembusan Inspektur Jenderal Kemhan.

Pasal 13

(1) Laporan Kinerja U.O. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disusun oleh: a. Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI untuk Laporan Kinerja U.O. Markas Besar TNI; b. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan untuk Laporan Kinerja U.O. TNI Angkatan Darat , U.O. TNI Angkatan Laut, U.O. TNI Angkatan Udara; dan c. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan untuk Laporan Kinerja U.O. Kemhan. (2) Laporan Kinerja U.O. yang disusun oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI untuk Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikirimkan kepada Panglima TNI dengan tembusan Inspektur Jenderal TNI dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan. (3) Laporan Kinerja U.O. yang disusun oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan untuk Laporan Kinerja U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut, U.O. TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikirimkan kepada Panglima TNI dalam hal ini Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI dengan tembusan Kepala Staf Angkatan, Inspektur Jenderal Angkatan dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan. (4) Laporan Kinerja U.O. yang disusun oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan untuk Laporan Kinerja U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikirimkan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kemhan dan Inspektur Jenderal Kemhan. (5) Laporan Kinerja U.O. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dikirimkan kepada pejabat yang dituju terlebih dahulu dilaksanakan reviu oleh Inspektorat Jenderal U.O. masing-masing.

Pasal 14

(1) Laporan Kinerja TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c disusun oleh Panglima TNI dalam hal ini Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI. (2) Laporan Kinerja TNI yang disusun oleh Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Menteri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Inspektur Jenderal Kemhan, Inspektur Jenderal TNI, dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan. (3) Laporan Kinerja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dikirimkan kepada pejabat yang dituju terlebih dahulu dilaksanakan reviu oleh Inspektorat Jenderal TNI.

Pasal 15

(1) Laporan Kinerja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d disusun oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan. (2) Laporan Kinerja Kemhan dan TNI yang disusun oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (3) Laporan Kinerja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dikirimkan kepada pejabat yang dituju terlebih dahulu dilaksanakan reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemhan.

Pasal 16

Jadwal Pelaporan Kinerja dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Laporan Kinerja Satuan paling lambat tanggal 31 Januari Tahun Anggaran Berikutnya sudah diterima oleh Kepala U.O.; b. Laporan Kinerja U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut dan U.O. TNI Angkatan Udara paling lambat tanggal 10 Februari Tahun Anggaran Berikutnya sudah diterima oleh Panglima TNI; c. Laporan Kinerja U.O. Kemhan paling lambat tanggal 10 Februari Tahun Anggaran Berikutnya sudah diterima oleh Menteri; d. Laporan Kinerja TNI paling lambat tanggal 20 Februari Tahun Anggaran Berikutnya sudah diterima oleh Menteri; dan e. Laporan Kinerja Kemhan dan TNI paling lambat tanggal 25 Februari Tahun Anggaran Berikutnya sudah diterima oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19