PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2015 tentang JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

PERMEN Nomor 29 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Pasal 9

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Perancang sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu: a. kegiatan Jabatan Fungsional Perancang Pertama yaitu: 1. mengumpulkan data dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan; 2. mengumpulkan bahan dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan perundang- undangan dari unit teknis; 3. mengumpulkan bahan dalam rangka menyusun konsep usul prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan; 4. mengumpulkan bahan dalam rangka meneliti usul prakarsa dari instansi terkait; 5. mengumpulkan bahan untuk menyusun kerangka dasar peraturan perundang- undangan; 6. menganalisis bahan penyusunan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I; 7. merumuskan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I; 8. merumuskan rancangan peraturan perundang- undangan tingkat kesulitan I: 9. menyiapkan bahan dalam rangka mengikuti sidang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 10. mengumpulkan bahan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan; 11. menyusun konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I; 12. menyusun konsep instruksi; 13. menyusun konsep surat edaran; 14. mengumpulkan data dalam rangka studi kelayakan persiapan penyusunan rancangan perjanjian internasional; 15. mengumpulkan data dalam rangka studi kelayakan persiapan penyusunan rancangan persetujuan internasional; 16. mengumpulkan data dalam rangka studi kelayakan persiapan penyusunan rancangan kontrak internasional; 17. mengumpulkan data dalam rangka studi kelayakan persiapan penyusunan rancangan kontrak nasional 18. menyusun naskah dasar kontrak nasional; 19. menyiapkan konsep tanggapan terhadap rancangan sandingan (counter draft); 20. mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan konsep gugatan; 21. mengikuti sidang gugatan; 22. menyusun laporan hasil sidang gugatan; 23. mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan jawaban gugatan; 24. mengikuti sidang jawaban gugatan; 25. menyusun laporan hasil sidang jawaban gugatan; 26. mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan akta; 27. merekam hasil perundingan persiapan penyusunan akta; 28. mengumpulkan bahan penyusunan akta; 29. mengolah bahan rancagan konsep akta; 30. menyusun konsep tanggapan penyusunan akta; dan 31. menyusun konsep legal opinion. b. kegiatan Jabatan Fungsional Perancang Muda yaitu : 1. menganalisis data dalam rangka melakukan studi kelayakan penyusunan peraturan perundang-undangan; 2. menyusun laporan dalam rangka studi kelayakan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan; 3. menganalisis telaah usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesuliltan I; 4. merumuskan telaah usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I; 5. menginventarisasi masalah dalam rangka persiapan penyusunan naskah akademis; 6. melakukan pengkajian masalah dalam rangka penyusunan naskah akademik; 7. mengindentifikasi dan mengumpulkan data tambahan dalam rangka penyempurnaan naskah akademik; 8. menganalisis bahan penyusunan konsep usul prakarsa rancangan UNDANG-UNDANG; 9. merumuskan konsep awal usul prakarsa rancangan UNDANG-UNDANG; 10. menyempurnakan konsep awal usul prakarsa rancangan UNDANG-UNDANG; 11. menganalisis bahan penyusunan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I; 12. merumuskan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II; 13. menyempurnakan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I; 14. merumuskan rancangan penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I; 15. menyajikan rancangan dalam pembahasan di dalam tim atau panitia dalam rangka pembahasan rancangan peraturan perundang- undangan; 16. menyajikan rancangan dalam pembahasan di luar tim atau panitia dalam rangka pembahasan rancangan peraturan perundang- undangan; 17. mengindentifikasi dan mengumpulkan data tambah dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan; 18. menyusun konsep Keterangan Pemerintah dalam rangka membahas rancangan UNDANG-UNDANG; 19. menyusun konsep Jawaban Pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG; 20. menyusun konsep jawaban atas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam rangka membahasan rancangan UNDANG-UNDANG; 21. mengikuti sidang Tim Perumus (Timus) atau Tim Kecil (Timcil) dalam rangka mengikuti sidang di DPR; 22. mengikuti sidang Tim Sinkronisasi (Timsin) dalam rangka mengikuti sidang di DPR; 23. menyusun konsep rumusan hasil sidang pembahasan peraturan perundang-undangan; 24. menyusun konsep sambutan singkat Menteri dalam sidang Panitia Khusus (Pansus); 25. menyusun konsep sambutan Menteri dalam sidang Paripurna DPR; 26. menyusun konsep gugatan atau keberatan kepada Pemerintah Pusat atas keberatan terhadap Perda Propinsi atau Perda Kabupaten/Kota; 27. menyusun konsep gugatan atau keberatan kepada Mahkamah Agung atas pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat; 28. menyusun konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II; 29. menyusun konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III; 30. menelaah konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I; 31. menelaah konsep peraturan perundang- undangan; 32. menelaah konsep surat edaran; 33. menganalisis data dan menyusun laporan hasil studi kelayakan dalam rangka melakukan persiapan penyusunan rancangan perjanjian internasional; 34. menyusun naskah dasar perjanjian dalam rangka penyusunan naskah perjanjian internasional; 35. menyiapkan konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft; 36. menganalisis data dan menyusun laporan hasil studi kelayakan dalam rangka persiapan penyusunan rancangan persetujuan internasional; 37. menyusun naskah dasar persetujuan dalam rangka penyusunan naskah persetujuan internasional; 38. menyiapkan konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft; 39. menganalisis data dan menyusun laporan hasil studi kelayakan dalam rangka persiapan penyusunan rancangan kontrak internasional; 40. menyusun naskah dasar dalam rangka penyusunan naskah kontrak internasional; 41. menyiapkan konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft; 42. menelaah usul dari unit teknis tentang penyusunan kontrak nasional dalam rangka persiapan penyusunan rancangan kontrak nasional; 43. menganalisis data dan menyusun laporan hasil studi kelayakan dalam rangka persiapan penyusunan rancangan kontrak nasional; 44. menelaah naskah dasar dalam rangka penyusunan naskah kontrak nasional; 45. menyempurnakan naskah dasar dalam rangka penyusunan naskah kontrak nasional; 46. menelaah konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan counter draft; 47. menyempurnakan konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft; 48. menelaah kasus dalam rangka persiapan penyusunan konsep gugatan; 49. menganalisis data dalam rangka persiapan penyusunan konsep gugatan; 50. menyusun konsep gugatan; 51. menelaah konsep gugatan; 52. menelaah kasus dalam rangka persiapan penyusunan konsep jawaban gugatan; 53. menganalisis data dalam rangka persiapan penyusunan konsep jawaban gugatan; 54. menyusun konsep jawaban gugatan; 55. menelaah konsep jawaban gugatan; 56. turut serta melakukan perundingan dalam rangka melakukan persiapan penyusunan konsep akta; 57. membahas konsep akta; 58. menelaah konsep akta; 59. menelaah konsep tanggapan akta; dan 60. menelaah konsep legal opinion. c. kegiatan Jabatan Fungsional Perancang Madya yaitu: 1. mengadakan kaji ulang dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan; 2. menganalisis usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II; 3. menganalisis usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III; 4. merumuskan telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II; 5. merumuskan telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III; 6. menyempurnakan naskah hasil telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I; 7. merumuskan dan menyusun naskah akademis; 8. menyajikan naskah akademis dalam rangka pembahasan naskah akademis; 9. menyajikan naskah pembanding dalam rangka pembahasan naskah akademis; 10. merumuskan dan menyusun konsep penyempurnaan naskah akademis; 11. menganalisis bahan penyusunan konsep usul prakarsa rancangan UNDANG-UNDANG; 12. merumuskan konsep awal usul prakarsa rancangan UNDANG-UNDANG; 13. menyempurnakan konsep awal usul prakarsa rancangan UNDANG-UNDANG; 14. menganalisis dan menyusun jawaban usul prakarsa rancangan UNDANG-UNDANG dari instansi terkait; 15. menganalisis bahan penyusunan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III; 16. merumuskan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III; 17. menyempurnakan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I; 18. merumuskan rancangan peraturan perundang- undangan tingkat kesulitan III; 19. memberikan tanggapan atas rancangan peraturan perundang-undangan yang disajikan dalam pembahasan perancangan peraturan perundang-undangan; 20. memberikan tanggapan atas rancangan peraturan perundang-undangan yang disajikan dalam rangka pembahasan di ekstern tim atau panitia; 21. merumuskan dan menyusun konsep penyempurnaan rancangan peraturan perundang-undangan; 22. menelaah konsep Keterangan Pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG; 23. menelaah konsep Jawaban Pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG; 24. menelaah konsep jawaban atas DIM; 25. mengikuti sidang tingkat Panja; 26. membahas konsep rumusan hasil sidang pembahasan peraturan perundang-undangan; 27. menelaah konsep sambutan dalam rangka menyiapkan sambutan singkat Menteri dalam sidang Pansus; 28. menyempurnakan konsep sambutan Menteri dalam sidang Pansus; 29. menelaah konsep sambutan Menteri dalam sidang Paripurna; 30. menyempurnakan konsep sambutan Menteri dalam sidang Paripurna; 31. menelaah konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II; 32. menelaah konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III; 33. menyempurnakan konsep tanggapan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I; 34. menyempurnakan konsep tanggapan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II; 35. menyempurnakan konsep Intruksi PRESIDEN, Instruksi Menteri, Instruksi Panglima TNI, atau Instruksi Kas Angkatan; 36. menyempurnakan konsep surat edaran; 37. menelaah usul dari unit teknis tentang penyusunan perjanjian internasional; 38. menelaah naskah dasar perjanjian internasional; 39. menyempurnakan naskah dasar perjanjian internasional; 40. menelaah konsep tanggapan dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft perjanjian internasional; 41. mengikuti pembahasan naskah perjanjian internasional; 42. membuat laporan hasil pembahasan naskah perjanjian internasional; 43. menyusun naskah akhir perjanjian internasional; 44. menelaah usul di unit teknis tentang penyusunan persetujuan internasional; 45. menelaah naskah dasar persetujuan internasional; 46. menyempurnakan konsep tanggapan persetujuan internasional dalam rangka memberikan tanggapan terhadap counter draft persetujuan internasional; 47. mengikuti pembahasan naskah persetujuan internasional; 48. membuat laporan hasil pembahasan naskah persetujuan internasional; 49. menyusun naskah akhir persetujuan internasional; 50. menelaah usul dari unit teknis tentang penyusunan kontrak internasional; 51. menelaah naskah dasar kontrak internasional; 52. menyempurnakan naskah dasar kontrak internasional; 53. menelaah konsep tanggapan terhadap counter draft kontrak internasional; 54. menyempurnakan konsep tanggapan counter draft kontrak internasional; 55. mengikuti pembahasan naskah kontrak internasional; 56. membuat laporan hasil pembahasan kontrak internasional; 57. menyusun naskah akhir kontrak internasional; 58. mengikuti pembahasan naskah kontrak internasional; 59. membuat laporan hasil pembahasan naskah kontrak internasional; 60. menyusun naskah akhir kontrak internasional; 61. menyempurnakan konsep gugatan; 62. menyempurnakan konsep jawaban gugatan; 63. menelaah usul dari unit teknis tentang pembuatan akta; 64. merumuskan hasil perundingan dalam rangka melakukan persiapan pembuatan akta; 65. menyusun kerangka dasar akta; 66. menelaah konsep akta dalam rangka menyusun akta; 67. menyempurnakan konsep akta; 68. menyempurnakan konsep tanggapan akta; dan 69. menyempurnakan legal opinion. d. kegiatan Jabatan Fungsional Perancang Utama yaitu: 1. menyempurnakan naskah hasil telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan II; 2. menyempurnakan naskah hasil telaahan usul penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III; 3. menyempurnakan kerangka dasar peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III; 4. membahas kembali rancangan dalam rangka harmonisasi rancangan peraturan perundang- undangan; 5. menyempurnakan konsep Keterangan Pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG; 6. menyempurnakan konsep Jawaban Keterangan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi dalam rangka pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG; 7. menyempurnakan konsep jawaban atas DIM dalam rangka pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG; 8. mengikuti sidang tingkat Panitia Khusus; 9. menyempurnakan konsep rumusan hasil sidang pembahasan peraturan perundang-undangan; dan 10. menyempurnakan konsep tanggapan atas rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan III. (2) Perancang Pertama sampai dengan Perancang Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan Perancang diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 10

Apabila pada suatu unit organisasi tidak terdapat Perancang yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Perancang lain yang 1 (satu) tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit organisasi yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian Angka Kredit atas hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut: a. Perancang yang melaksanakan kegiatan Perancang di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan b. Perancang yang melaksanakan kegiatan Perancang di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan Angka Kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 12

Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

(1) Jumlah Angka Kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS Kemhan untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan atau pangkat Perancang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama; dan b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang. (2) Jumlah Angka Kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Perancang Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Perancang Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Perancang Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 12 (dua belas) Angka Kredit dari kegiatan unsur pengembangan profesi. (5) Perancang yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat berikutnya. (6) Perancang yang telah mencapai Angka Kredit untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan atau pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan Angka Kredit paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum. (7) Perancang Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/c setiap tahun diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan unsur utama.

Pasal 14

(1) Perancang yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah bidang peraturan perundang- undangan, pembagian Angka Kreditnya ditetapkan sebagai berikut: a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak terdiri atas 5 (lima) orang.

BAB VI

TIM PENILAI

Pasal 15

(1) Tim Penilai terdiri atas: a. Tim Penilai Pusat; dan b. Tim Penilai Instansi. (2) Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM. (3) Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Tim Penilai Kementerian Pertahanan; b. Tim Penilai Mabes TNI; dan c. Tim Penilai Mabes Angkatan. (4) Tim Penilai Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibentuk oleh Menteri. (5) Tim Penilai Mabes TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibentuk oleh Panglima TNI. (6) Tim Penilai Mabes Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibentuk oleh Kepala Staf Angkatan.

Pasal 16

(1) Susunan Tim Penilai Instansi, terdiri atas: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota. (2) Tim Penilai berstatus sebagai Perancang dan/atau pejabat lain yang bertugas di bidang perancangan peraturan perundang-undangan atau yang bertugas di bidang hukum dengan ketentuan: a. jabatan atau pangkat paling rendah sama dengan jabatan atau pangkat dari Perancang yang dinilai; b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Perancang; dan c. dapat aktif melakukan penilaian. (3) Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai Instansi selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (4) Anggota Tim Penilai Instansi yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (5) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai Instansi tidak dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari Perancang, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Perancang dan dapat aktif melakukan penilaian. (6) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Instansi yang berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai Instansi kepada Pejabat yang berwenang. (7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Instansi yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai Instansi dapat mengangkat anggota Tim Penilai Instansi Pengganti. (8) Jumlah anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari Perancang harus lebih banyak daripada anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari pejabat lain bukan Perancang.

Pasal 17

Tugas pokok Tim Penilai Instansi, sebagai berikut: a. membantu pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit bagi Perancang Pertama, Perancang Muda, dan Perancang Madya; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pajabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit Perancang Pertama, Perancang Muda, dan Perancang Madya.

Pasal 18

(1) Sekretariat Tim Penilai Instansi dibentuk dalam rangka membantu tugas Tim Penilai Instansi. (2) Sekretariat Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian, paling rendah eselon IV atau setara pada masing-masing unit organisasi. (3) Sekretariat Tim Penilai Instansi terdiri atas: a. Sekretariat Tim Penilai Kementerian Pertahanan; b. Sekretariat Tim Penilai Mabes TNI; dan c. Sekretariat Tim Penilai Mabes Angkatan. (4) Sekretariat Tim Penilai Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibentuk oleh Menteri. (5) Sekretariat Tim Penilai Mabes TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibentuk oleh Panglima TNI. (6) Sekretariat Tim Penilai Mabes Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibentuk oleh Kepala Staf Angkatan

Pasal 19

(1) Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit dapat membentuk TIM Penilai Teknis anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompentensi teknis yang diperlukan. (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai Instansi dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau keahlian tertentu. (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Instansi.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 20

(1) Penilaian prestasi kerja Perancang dilakukan oleh Tim Penilai setelah yang bersangkutan dapat mengumpulkan Angka Kredit kumulatif paling sedikit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Penilaian Angka Kredit Perancang dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli.

Pasal 21

(1) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit Perancang sebagai berikut: a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perancang Utama; dan b. Menteri, Panglima TNI, atau Kepala Staf Angkatan bagi Perancang Pertama, Perancang Muda, dan Perancang Madya. (2) Dalam menjalankan kewenangan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh Tim Penilai Pusat. (3) Dalam menjalankan kewenangan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu oleh Tim Penilai Instansi.

Pasal 22

(1) Pejabat pengusul penetapan Angka Kredit Perancang Pertama, Perancang Muda, dan Perancang Madya yaitu: a. Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan; b. Kababinkum TNI untuk Mabes TNI; c. Dirkumad untuk Mabes TNI AD; d. Kadiskumal untuk Mabes TNI AL; atau e. Kadiskumau untuk Mabes TNI AU. (2) Pejabat pengusul penetapan Angka Kredit Perancang Utama, yaitu: a. Menteri untuk Kementerian Pertahanan; b. Panglima TNI untuk Mabes TNI; atau c. Kepala Staf Angkatan untuk Mabes Angkatan

Pasal 23

Pasal 24

(1) Setiap usul penetapan Angka Kredit Perancang harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai dengan berpedoman pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit dengan ketentuan: a. asli penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepagawaian Negara; b. tembusan disampaikan kepada: 1) Perancang yang bersangkutan; 2) Pimpinan Unit Kerja Perancang yang bersangkutan; 3) Sekretaris Tim Penilai Perancang yang bersangkutan; 4) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit; dan 5) Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan, Aspers Panglima TNI, atau Aspers Kas Angkatan. (3) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini. (4) Apabila pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit berhalangan, maka pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah. (5) Untuk tertib administrasi kepegawaian setiap spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. (6) Apabila terdapat pendelegasian wewenang atau pergantian pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat baru disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB Kedua

Usul Penetapan Angka Kredit

Pasal 22

(1) Pejabat pengusul penetapan Angka Kredit Perancang Pertama, Perancang Muda, dan Perancang Madya yaitu: a. Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan; b. Kababinkum TNI untuk Mabes TNI; c. Dirkumad untuk Mabes TNI AD; d. Kadiskumal untuk Mabes TNI AL; atau e. Kadiskumau untuk Mabes TNI AU. (2) Pejabat pengusul penetapan Angka Kredit Perancang Utama, yaitu: a. Menteri untuk Kementerian Pertahanan; b. Panglima TNI untuk Mabes TNI; atau c. Kepala Staf Angkatan untuk Mabes Angkatan

Pasal 23

(1) Usul penetapan Angka Kredit Perancang disampaikan oleh Perancang yang bersangkutan kepada pejabat pengusul setelah menurut perhitungan sementara, yang bersangkutan memenuhi jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dan dibuat serta ditandatangani oleh yang bersangkutan. (2) Formulir usul penetapan Angka Kredit jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Setiap usul penetapan Angka Kredit Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan: a. surat pernyataan melakukan kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum di lingkungan Pemerintah dan bukti fisiknya, ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan paling rendah eselon III; b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan paling rendah eselon III; c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang Perancang dan bukti fisiknya, ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan paling rendah eselon III; dan d. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan bukti fisiknya, ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan paling rendah eselon II. e. format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Pejabat pengusul menyampaikan daftar usul penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit yang bersangkutan, untuk dilakukan penilaian Angka Kredit dengan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat, dengan mekanisme sebagai berikut: a. untuk kenaikan pangkat periode Januari, penetapan Angka Kredit dilakukan paling lambat pada akhir Oktober tahun yang sebelumnya; b. untuk kenaikan pangkat periode April, penetapan Angka Kredit dilakukan paling lambat pada akhir Januari tahun yang bersangkutan; c. untuk kenaikan pangkat periode Juli, penetapan Angka Kredit dilakukan paling lambat pada akhir April tahun yang bersangkutan; dan d. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, penetapan Angka Kredit dilakukan paling lambat pada akhir Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 24

(1) Setiap usul penetapan Angka Kredit Perancang harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai dengan berpedoman pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit dengan ketentuan: a. asli penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepagawaian Negara; b. tembusan disampaikan kepada: 1) Perancang yang bersangkutan; 2) Pimpinan Unit Kerja Perancang yang bersangkutan; 3) Sekretaris Tim Penilai Perancang yang bersangkutan; 4) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit; dan 5) Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan, Aspers Panglima TNI, atau Aspers Kas Angkatan. (3) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini. (4) Apabila pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit berhalangan, maka pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah. (5) Untuk tertib administrasi kepegawaian setiap spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. (6) Apabila terdapat pendelegasian wewenang atau pergantian pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat baru disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTERA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN, DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN

Pasal 27

(1) Perancang Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Perancang Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang dimiliki bagi Perancang yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki. (2) Perancang Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Perancang Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Perancang yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir. (3) Perancang Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Perancang Utama pangkat Pembina Utama Madya , golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Perancang yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir. (4) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Perancang dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Perancang; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 28

(1) Keputusan Menteri Pertahanan mengenai pembebasan sementara Jabatan Fungsional Perancang di lingkungan Kementerian Pertahanan (2) Ketentuan mengenai Keputusan Menteri Pertahanan mengenai pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

(1) Perancang yang telah selesai menjalani masa pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Perancang. (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang pengembangan profesi yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Perancang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit. (3) Ketentuan mengenai Keputusan Menteri Pertahanan mengenai pengangkatan kembali Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Perancang diberhentikan dari jabatannya apabila: a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), tetap tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau d. ketentuan mengenai Keputusan Menteri Pertahanan mengenai pengangkatan kembali Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

(1) Pengangkatan PNS Kemhan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Perancang atau perpindahan jabatan dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagaimana berikut: a. untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang, seorang PNS Kemhan harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan; b. disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, pengangkatan Perancang didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; c. pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Perancang dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 29; 2) memiliki pengalaman paling singkat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan dibuktikan telah menyusun paling sedikit 5 (lima) laporan; 3) usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dalam jabatan terakhir yang didudukinya; 4) telah mengikuti masa adaptasi/orientasi tugas pada bidang pendidikan paling sedikit selama 6 (enam) bulan; dan 5) nilai prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Perancang ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang. (3) Bagi Perancang yang karena perpindahan jabatan yang memiliki pangkat/ golongan ruang lebih tinggi dari jabatan fungsional Perancang yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah 1 (satu) tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit ditentukan untuk kenaikan jabatan tersebut.

BAB Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 27

(1) Perancang Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Perancang Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang dimiliki bagi Perancang yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki. (2) Perancang Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Perancang Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Perancang yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir. (3) Perancang Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Perancang Utama pangkat Pembina Utama Madya , golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Perancang yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir. (4) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Perancang dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Perancang; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 28

(1) Keputusan Menteri Pertahanan mengenai pembebasan sementara Jabatan Fungsional Perancang di lingkungan Kementerian Pertahanan (2) Ketentuan mengenai Keputusan Menteri Pertahanan mengenai pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Keempat

Perpindahan Jabatan

Pasal 31

(1) Pengangkatan PNS Kemhan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Perancang atau perpindahan jabatan dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagaimana berikut: a. untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang, seorang PNS Kemhan harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan; b. disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, pengangkatan Perancang didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; c. pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Perancang dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 29; 2) memiliki pengalaman paling singkat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan dibuktikan telah menyusun paling sedikit 5 (lima) laporan; 3) usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dalam jabatan terakhir yang didudukinya; 4) telah mengikuti masa adaptasi/orientasi tugas pada bidang pendidikan paling sedikit selama 6 (enam) bulan; dan 5) nilai prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Perancang ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang. (3) Bagi Perancang yang karena perpindahan jabatan yang memiliki pangkat/ golongan ruang lebih tinggi dari jabatan fungsional Perancang yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah 1 (satu) tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit ditentukan untuk kenaikan jabatan tersebut.

(1) Usul penetapan Angka Kredit Perancang disampaikan oleh Perancang yang bersangkutan kepada pejabat pengusul setelah menurut perhitungan sementara, yang bersangkutan memenuhi jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dan dibuat serta ditandatangani oleh yang bersangkutan. (2) Formulir usul penetapan Angka Kredit jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Setiap usul penetapan Angka Kredit Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan: a. surat pernyataan melakukan kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum di lingkungan Pemerintah dan bukti fisiknya, ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan paling rendah eselon III; b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan paling rendah eselon III; c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang Perancang dan bukti fisiknya, ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan paling rendah eselon III; dan d. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan bukti fisiknya, ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan paling rendah eselon II. e. format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Pejabat pengusul menyampaikan daftar usul penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit yang bersangkutan, untuk dilakukan penilaian Angka Kredit dengan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat, dengan mekanisme sebagai berikut: a. untuk kenaikan pangkat periode Januari, penetapan Angka Kredit dilakukan paling lambat pada akhir Oktober tahun yang sebelumnya; b. untuk kenaikan pangkat periode April, penetapan Angka Kredit dilakukan paling lambat pada akhir Januari tahun yang bersangkutan; c. untuk kenaikan pangkat periode Juli, penetapan Angka Kredit dilakukan paling lambat pada akhir April tahun yang bersangkutan; dan d. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, penetapan Angka Kredit dilakukan paling lambat pada akhir Juli tahun yang bersangkutan.