PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2019 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

PERMEN Nomor 28 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh pejabat beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, tidak bergerak, maupun hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh pejabat sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya. 2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 3. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang bersih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi urusan pemerintah di bidang pertahanan. 6. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut TNI adalah alat pertahanan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. e-LHKPN adalah penyampaian laporan Harta Kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Unit Pengelola LHKPN kepada KPK. 9. Kordinator Pengelola LHKPN adalah Pejabat Inspektorat Jenderal yang melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Kemhan. 10. Administrator LHKPN Pusat adalah Pegawai Kemhan yang ditunjuk oleh Pejabat Inspektorat Kemhan untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Kemhan. 11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari satu unit organisasi Kemhan/TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 12. Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker yang dapat menghasilkan dan menyetorkan penerimaan negara bukan pajak ke kas negara serta menggunakan penerimaan negara bukan pajak dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan. 13. Administrator LHKPN Satker/Subsatker adalah Pegawai Kemhan yang ditunjuk oleh pimpinan Satker/Subsatker untuk mengelola aplikasi e-LHKPN. 14. Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan anggota prajurit TNI yang ditugaskan di Kemhan. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

Koreksi

LHKPN di lingkungan Kemhan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyelenggara Negara di Lingkungan Kemhan wajib melaporkan Harta Kekayaan kepada KPK. (2) Penyelenggara Negara di Lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Menteri; b. pejabat Pimpinan Tinggi Madya/ eselon I/setingkat; c. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama /eselon II/setingkat; d. pejabat Administrator /eselon III/setingkat yang mengelola anggaran; e. Pejabat Pembuat Komitmen; f. Kepala Unit Layanan Pengadaan (Ka. ULP); g. Auditor; dan h. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 4

Penyelenggara Negara yang wajib melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada saat: a. pengangkatan pertama kali sebagai Penyelenggara Negara; b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 5

(1) Koordinator Pengelola LHKPN melakukan pendataan terhadap Penyelenggara Negara yang akan melaporkan harta kekayaan kepada KPK. (2) Hasil pendataan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Koordinator Pengelola LHKPN kepada Administrator LHKPN Pusat dan/atau Administrator Satker/Subsatker. (3) Administrator LHKPN Pusat dan/atau Administrator Satker/Subsatker sebagaimana dimaksud ayat (2) menyampaikan Penyelenggara Negara di lingkungan Kemhan kepada KPK untuk mendapatkan username dan password. (4) Penyelenggara Negara di lingkungan Kemhan yang telah mendapatkan username dan password sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib mengisi e-filing melalui aplikasi e-LHKPN dengan alamat www.elhkpn.kpk.go.id. (5) Penyelenggara Negara di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud ayat (4) yang telah mengisi e- filling wajib melaporkan kepada administrator LHKPN Pusat dan/atau Administrator Satker/Subsatker.

Pasal 6

(1) Penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib melaporkan Harta Kekayaan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali selama yang bersangkutan menjabat sejak tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (2) Pejabat Wajib LHKPN melaporkan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2019 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14