PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA

PERMEN Nomor 28 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 2. Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Hanneg adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 3. Pembangunan Hanneg adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kemhan dan TNI serta komponen lainnya dalam rangka mencapai tujuan Hanneg. 4. Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan Hanneg yang merupakan upaya membangun dan membina kemampuan dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman yang diselenggarakan INDONESIA Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4916); 4. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4664); 5. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5178); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA. secara terpadu lintas sektoral dengan melibatkan Kementerian dan LPNK serta penyelenggara negara lainnya termasuk TNI. 5. Postur Hanneg adalah wujud penampilan kekuatan Hanneg yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan penggelaran sumber daya nasional yang ditata dalam sistem Hanneg, terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. 6. Postur TNI adalah wujud penampilan TNI yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan TNI. 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang juga disebut dokumen Rencana Strategis untuk tingkat Kementerian/Lembaga ke bawah. 9. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L) adalah dokumen Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Rancangan adalah konsep awal sebagai bahan masukan dalam penyusunan dokumen jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. 11. Rancangan Teknokratik adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka ilmiah untuk menganalisi kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. 12. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. 13. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. 14. Komando Utama yang selanjutnya disebut Kotama adalah satuan atau tingkatan organisasi di jajaran TNI atau Angkatan. 15. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Unit satuan pengelola DIPA yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. 16. Sistem Perencanaan Pembangunan Hanneg adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Hanneg. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 3

Koreksi

Dalam perumusan Perencanaan Pembangunan Hanneg perlu memperhatikan asas sebagai berikut: a. asas keterpaduan, yaitu kesatuan sasaran, keterpaduan dalam kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan secara horizontal maupun vertikal dari satuan paling bawah sampai satuan tingkat pengambil keputusan; b. asas prioritas, yaitu pemilihan sasaran perencanaan pembangunan Hanneg harus ditujukan pada pencapaian nilai manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Hanneg dan kepentingan nasional, Mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia; c. asas fleksibilitas, yaitu Perencanaan Pembangunan Hanneg harus luwes dan terkendali serta berkesinambungan, dengan mempertimbangkan kemungkinan perkembangan keadaan dan perkiraan ancaman di masa depan, sehingga dapat menyempurnakan diri dengan perubahan yang timbul tanpa mengganggu konsistensi pembangunan; d. asas bawah-atas (bottom up) dan atas-bawah (top down), yaitu penyusunan Perencanaan Pembangunan Hanneg menampung aspirasi satuan bawah kemudian dirumuskan menjadi kebijakan pembangunan Hanneg yang selanjutnya menjadi kendali pada setiap strata; e. asas keseimbangan dan keserasian, yaitu pembinaan dan pengembangan kekuatan Hanneg harus seimbang dan serasi dengan kebutuhan operasi serta sumber daya yang disediakan; f. asas pembagian kewenangan dan tanggung jawab, yaitu sistem Perencanaan Pembangunan Hanneg membedakan antara penentu kebijakan umum Hanneg dengan kewenangan pengambilan keputusan politik dan strategi, pembinaan dan penggunaan kekuatan serta tingkat dan tanggung jawab pelaksanaannya berdasarkan fungsi sehingga dapat dicegah adanya duplikasi atau ketidakpastian wewenang dan tanggung jawab; dan g. asas manfaat, yaitu Perencanaan Pembangunan Hanneg harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan prajurit maupun kebutuhan operasi dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Pasal 4 Dalam Perencanaan Pembangunan Hanneg perlu menggunakan metode sebagai berikut: a. paralel, yaitu Perencanaan Pembangunan Hanneg dilaksanakan secara bersamaan oleh 2 (dua) atau lebih satuan perencana dalam menyusun dokumen yang sama dengan strata berbeda, dengan catatan disertai koordinasi yang intensif; b. berurutan, yaitu Perencanaan Pembangunan Hanneg dilaksanakan mengikuti urutan dan strata perencanaan, dimana pengesahan suatu rencana yang lebih rendah baru dapat dilakukan setelah dokumen perencanaan strata diatasnya disahkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang; dan c. tetap atau fixed plan, yaitu hasil perencanaan pada prinsipnya tidak dapat dilakukan perubahan khususnya untuk perencanaan tahunan, kecuali dalam hal yang tidak dapat dihindari berdasarkan perkembangan situasi yang mendesak dan evaluasi yang dilakukan.

BAB II

DOKUMEN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA

Pasal 7

Koreksi

Dokumen Pembangunan Pertahanan Negara terdiri atas: a. dokumen strategis Hanneg; dan b. dokumen Perencanaan Pembangunan Hanneg.

Pasal 8

Koreksi

(1) Dokumen Strategis Hanneg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a disusun oleh Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan. (2) Dokumen Strategis Hanneg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Doktrin Hanneg; b. Buku Putih; c. Strategi Hanneg; d. Postur Hanneg; e. Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg; dan f. Kebijakan Hanneg. (3) Penyusunan dokumen Strategis Hanneg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Pasal 9 (1) Dokumen Perencanaan Pembangunan Hanneg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disusun oleh: a. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan; b. Srenum TNI; c. Srena Angkatan; dan d. Srena Kotama/Satker. (2) Dokumen Perencanaan Pembangunan Hanneg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Pemikiran Visioner; b. Postur; c. Rancangan Teknokratik Renstra; d. Rencana Kebutuhan Anggaran (Renbutgar) 5 (lima) tahunan; e. Rancangan Renstra; f. Kebijakan Penyelenggaraan Negara; g. Renstra; h. Kebijakan Pertahanan Negara; i. Renbutgar Tahunan; j. Kebijakan Perencanaan; k. Rancangan Renja; l. Renja; m. RKA; n. DIPA; dan o. Amanat Anggaran. Pasal 10 Dokumen jangka panjang terdiri atas: a. tingkat Kemhan (K/L) 1. Dokumen Utama terdiri atas: (a) Pemikiran Visioner; dan (b) Postur Hanneg. 2. Dokumen Pendukung berupa Penataan Wilayah Pertahanan Negara. b. tingkat TNI 1. Dokumen Utama berupa Postur TNI. 2. Dokumen Pendukung berupa Penataan Wilayah Pertahanan Negara. c. tingkat UO 1. Dokumen Utama berupa Postur Angkatan 2. Dokumen Pendukung berupa Penataan Wilayah Pertahanan Negara. Pasal 11 Dokumen Perencanaan jangka menengah terdiri atas: a. tingkat Kemhan (K/L) 1. Dokumen Utama terdiri atas: (a) Rancangan Teknokratik Renstra (b) Rencana Kebutuhan Anggaran (c) Rancangan Renstra (d) Renstra 2. Dokumen Pendukung terdiri atas: (a) Kebijakan Umum Hanneg (b) Kebijakan Penyelenggaraan Hanneg b. tingkat TNI 1. Dokumen Utama terdiri atas: (a) Rencana Kebutuhan Anggaran (b) Rancangan Renstra (c) Renstra 2. Dokumen Pendukung terdiri atas: Kebijakan Strategi Panglima TNI d. tingkat UO terdiri atas: 1. Dokumen Utama terdiri atas: (a) Rencana Kebutuhan Anggaran (b) Rancangan Renstra (c) Renstra 2. Dokumen Pendukung berupa Kebijakan Strategi Angkatan. e. tingkat Kotama/Satker terdiri atas: 1. Rencana Kebutuhan Anggaran 2. Rancangan Renstra 3. Renstra

Pasal 12

Dokumen Perencanaan tahunan terdiri atas: a. tingkat Kemhan (K/L) 1. Dokumen Utama terdiri atas: (a) Rencana Kebutuhan Anggaran (b) Rancangan Renja (c) Renja (d) RKA (e) DIPA Induk (f) Amanat Anggaran 2. Dokumen Pendukung terdiri atas: (a) Kebijakan Hanneg (b) Kebijakan Perencanaan Kemhan dan TNI b. tingkat TNI 1. Dokumen Utama terdiri atas: (a) Rencana Kebutuhan Anggaran (b) Rancangan Renja (c) Renja 2. Dokumen Pendukung berupa Kebijakan Perencanaan Panglima TNI c. tingkat UO 1. Dokumen Utama terdiri atas: (a) Rencana Kebutuhan Anggaran (b) Rancangan Renja (c) Renja (d) RKA (e) DIPA Petikan Satker Pusat (f) PPPA 2. Dokumen Pendukung berupa Kebijakan Perencanaan Unit Organisasi. d. tingkat Kotama/Satker 1. Dokumen Utama terdiri atas: (a) Rencana Kebutuhan Anggaran (b) Rancangan Renja (c) Renja (d) RKA (e) DIPA Petikan Satker Daerah (f) Program Kerja 2. Dokumen Pendukung berupa Petunjuk Perencanaan.

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 12

BAB III

Pasal 22

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

Pasal 22

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB 1

Pasal 26

BAB 2

Pasal 26

BAB 3

BAB 4

BAB Ketiga

BAB 1

BAB 3

BAB 4

BAB 5

BAB 5

BAB 6

BAB V