PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM FASILITAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 28 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2011 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 707

BAB XV

REMUNERASI

Pasal 67

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Koreksi

(1) Permenhan ini berlaku untuk Satker Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI yang sudah ditetapkan menjadi Satker Faskes PK BLU. (2) Satker Faskes yang belum ditetapkan menjadi Satker Faskes PK BLU tetap menggunakan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Dephan dan TNI. (4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku hanya pada Satker Faskes BLU yang memiliki : a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, paling sedikit sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau b. nilai aset menurut neraca paling sedikit sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). (5) Dewan Pengawas Satker Faskes BLU dibentuk dengan Keputusan Menteri.

Pasal 65

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset, serta seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas. (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk Satker Faskes BLU yang memiliki : a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau b. nilai aset menurut neraca, sebesar dari Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang untuk Satker Faskes BLU yang memiliki : a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) dan jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali, apabila realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir dan/atau nilai aset menurut neraca, mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut lebih rendah dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 66

(1) Pemeriksaan intern Satker Faskes BLU dilaksanakan oleh satuan pemeriksaan intern yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah Pang/Dan/Ka Kotama. (2) Pemeriksaan ekstern terhadap Satker Faskes BLU dilaksanakan oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Satker Faskes BLU.

Pasal 61

(1) Pejabat keuangan Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan. (2) Pejabat keuangan Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban : a. mengkoordinasikan penyusunan RBA; b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Satker Faskes BLU; c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja; d. menyelenggarakan pengelolaan kas; e. melakukan pengelolaan utang piutang; f. menyusun kebijakan pengelolaan barang; g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 62

(1) Pejabat teknis Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing . (2) Pejabat teknis Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban : a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya; b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA; dan c. mempertanggungjawaban kinerja operasional di bidangnya.

Pasal 63

(1) Pejabat pengelola Satker Faskes BLU dan pegawai Satker Faskes BLU terdiri atas pegawai negeri dan/atau tenaga profesional non Pegawai Negeri sesuai dengan kebutuhan Satker Faskes BLU. (2) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai Satker Faskes BLU yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB XII

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 53

Koreksi

Satker Faskes BLU menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 54

Koreksi

(1) Setiap transaksi keuangan Satker Faskes BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. (2) Akuntansi dan laporan keuangan Satker Faskes BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi INDONESIA. (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satker Faskes BLU dapat menerapkan Standar Akuntansi Instansi yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. (4) Satker Faskes BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 55

(1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) setidak- tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan mengenai kinerja. (2) Laporan Keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh Satker Faskes BLU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Laporan keuangan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan Satker Faskes BLU. (4) Laporan keuangan Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Menteri untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Kemhan. a. Menteri/Panglima TNI untuk pengadaan Barang/Jasa yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau b. Ka UO/Pang/Dan/Ka Kotama untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola BLU dan harus memperhatikan prinsip-prinsip : a. objektivitas merupakan penunjukkan yang berdasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; b. independensi untuk menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain, langsung maupun tidak langsung; dan c. saling uji (cross check), berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain.

Pasal 49

(1) Barang inventaris milik Satker Faskes BLU dapat dialihkan kepada pihak lain dan/atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Kemhan dan TNI. (2) Pengalihan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan atau dihibahkan. (3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Satker Faskes BLU. (4) Pengalihan dan/atau penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri. (5) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan Ka UO.

Pasal 50

(1) Satker Faskes BLU tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang. (2) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Satker Faskes BLU. (4) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri. (5) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Satker Faskes BLU harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGELOLAAN BARANG

Pasal 45

Koreksi

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker Faskes BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. (2) Pengadaan Barang/Jasa pada Satker Faskes BLU dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 46

Koreksi

(1) Terhadap Satker Faskes dengan status BLU Secara Penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi. (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari : a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat; b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan/atau c. hasil kerja sama Satker Faskes BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya. (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan pengadaan Barang/Jasa yang berlaku dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktek bisnis yang sehat. (4) Untuk pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

Pasal 47

(1) Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan oleh Panitia Pengadaan. (2) Panitia Pengadaan merupakan Tim/Unit pada organisasi Satker Faskes BLU atau Tim/Unit tersendiri yang dibentuk oleh Kasatker Faskes BLU yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa guna keperluan Satker Faskes BLU. (3) Panitia Pengadaan terdiri dari personel yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 48

(1) Dalam penetapan penyedia Barang/Jasa, Panitia Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari : (4) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuka oleh Kasatker Faskes BLU pada Bank Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 42

(1) Satker Faskes BLU dapat memberikan Piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan Satker Faskes BLU. (2) Piutang Satker Faskes BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Piutang Satker Faskes BLU dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh Kasatker Faskes BLU setelah diusulkan secara berjenjang dan mendapat keputusan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 43

(1) Satker Faskes BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain. (2) Utang Satker Faskes BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. (3) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional. (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal. (5) Perikatan peminjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman. (6) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Satker Faskes BLU. (7) Hak tagih atas utang Satker Faskes BLU menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh UNDANG-UNDANG. (8) Dalam hal melaksanakan utang jangka panjang yang bersifat investasi/dana bergulir harus mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 44

(1) Satker Faskes BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri. (2) Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan Satker Faskes BLU. (2) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional Satker Faskes BLU. (3) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan. (4) Hasil kerja sama Satker PK BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi Satker Faskes. (5) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja Satker Faskes BLU sesuai RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak Kemhan.

Pasal 40

(1) Belanja Satker Faskes BLU terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif. (2) Pengelolaan belanja Satker Faskes BLU diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran mengikuti praktek bisnis yang sehat. (3) Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA. (4) Belanja Satker Faskes BLU yang melampaui ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan atas usulan Menteri. (5) Belanja Satker Faskes BLU dilaporkan sebagai belanja Barang dan Jasa Kemhan.

BAB X

PENGELOLAAN KAS, PIUTANG DAN UTANG

Pasal 41

Koreksi

(1) Dalam rangka Pengelolaan Kas, Satker Faskes BLU menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut : a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran Kas; b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan; c. menyimpan kas dan mengelola rekening Bank; d. melakukan pembayaran; e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. (2) Pengelolaan kas Satker Faskes BLU dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat. (3) Penarikan dana yang bersumber dari APBN dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. a. saldo kas yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN (Rupiah Murni) tahun sebelumnya; dan/atau b. saldo kas yang berasal dari pembiayaan yang didanai dari APBN (Rupiah Murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DIPA selain DIPA Satker Faskes BLU. (5) Saldo pembiayaan bersih Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan Satker Faskes BLU dengan pengeluaran pembiayaan Satker Faskes BLU. (6) Surplus anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan saldo kas yang berasal dari selisih lebih antara PNBP dan hibah dengan belanja Satker Faskes BLU di luar APBN (Rupiah Murni).

Pasal 35

DIPA Satker Faskes BLU tidak mencantumkan : a. pengeluaran pembiayaan (dana bergulir/investasi) dari APBN (Rupiah Murni) tahun sebelumnya; dan/atau b. pengeluaran pembiayaan (dana bergulir/investasi) dari APBN (Rupiah Murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DIPA lain.

Pasal 36

(1) DIPA Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan. (2) Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perbendaharaan mengesahkan DIPA Satker Faskes BLU paling lambat tanggal 31 Desember dengan menerbitkan Surat Pengesahan DIPA Satker Faskes BLU.

Pasal 37

(1) DIPA Satker Faskes BLU yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perbendaharaan menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBN. (2) Berdasarkan DIPA Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar yang disingkat SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Pekas Satker.

Pasal 38

Tata cara penarikan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Satker Faskes BLU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 34

Koreksi

(1) RBA dan Ikhtisar RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) digunakan juga sebagai acuan dalam menyusun DIPA Satker Faskes BLU untuk diajukan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2) DIPA Satker Faskes BLU memuat antara lain saldo awal kas, pendapatan, belanja, pembiayaan, saldo akhir kas, besaran Persentase Ambang Batas, proyeksi arus kas (termasuk rencana penarikan dana yang bersumber dari APBN), dan jumlah serta kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif. (3) Saldo awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bersumber dari surplus anggaran tahun sebelumnya dan saldo pembiayaan bersih Satker Faskes BLU tahun sebelumnya. (4) Saldo awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk : (2) Belanja Barang yang didanai dari PNBP BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Satker Faskes BLU lainnya yang berasal dari PNBP BLU termasuk Belanja Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 30

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c terdiri atas : a. Belanja Modal yang berasal dari APBN (Rupiah Murni); dan b. Belanja Modal Satker Faskes BLU. (2) Belanja Modal yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja modal yang bersumber dari Rupiah Murni yang terdiri atas : a. Belanja Modal Tanah; b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; c. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan d. Belanja Modal Fisik lainnya. (3) Belanja Modal Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja modal yang bersumber dari PNBP BLU dan hibah yang terdiri atas : a. Belanja Modal Tanah; b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; c. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan d. Belanja Modal Fisik lainnya. (4) Belanja Modal Fisik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup antara lain pengeluaran untuk memperoleh aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/software yang memenuhi kriteria aset tak berwujud.

Pasal 31

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mencakup semua penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Satker Faskes BLU. (2) Penerimaan pembiayaan Satker Faskes BLU antara lain mencakup penerimaan yang bersumber dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, dan/atau penerimaan kembali/penjualan investasi jangka panjang Satker Faskes BLU. (3) Pengeluaran pembiayaan Satker Faskes BLU mencakup antara lain pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, dan/atau pemberi pinjaman. (4) Pengeluaran pembiayaan Satker Faskes BLU yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA adalah pengeluaran pembiayaan yang didanai dari APBN (Rupiah Murni) tahun berjalan dan PNBP BLU.

Pasal 32

(1) Kasatker Faskes BLU mengajukan usulan RBA kepada Menteri dalam hal ini Dirjen Renhan untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Kemhan.

Pasal 24

Penyusunan RBA dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal 25

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disertai ikhtisar RBA. (2) Ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menggabungkan RBA ke dalam RKA Kemhan. (3) Format ikhtisar RBA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal 26

(1) Satker Faskes BLU mencantumkan penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam RBA BLU ke dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam ikhtisar RBA termasuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang didanai dari saldo awal kas. (2) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicantumkan dalam ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas. (3) Pendapatan Satker Faskes BLU yang dicantumkan ke dalam ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hibah dan semua Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh BLU yaitu pendapatan dari layanan, hasil kerja sama, dan usaha lainnya.

Pasal 27

(1) Belanja Satker Faskes BLU yang dicantumkan ke dalam ikhtisar RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mencakup semua belanja Satker Faskes BLU, termasuk belanja yang didanai dari APBN (Rupiah Murni), Hibah Satker Faskes BLU, penerimaan pembiayaan, dan belanja yang didanai dari saldo awal kas. (2) Belanja Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA dalam 3 (tiga) jenis belanja yang terdiri atas: a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang; dan c. Belanja Modal.

Pasal 28

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a merupakan belanja pegawai yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) sedangkan belanja yang didanai dari PNBP BLU dimasukkan ke dalam Belanja Barang Satker Faskes BLU.

Pasal 29

(1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri dari Belanja Barang yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) dan Belanja barang yang didanai dari PNBP BLU. (2) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai perkiraan RBA tahunan berikutnya. (3) RBA Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/ belanja, estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas Satker Faskes. (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan : a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; dan b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN. (5) Satker Faskes BLU yang telah menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta menyusun standar biaya, menggunakan standar biaya tersebut. (6) Dalam hal Satker Faskes BLU belum menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dan belum mampu menyusun standar biaya, Satker Faskes BLU menggunakan Standar Biaya Umum. (7) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas : a. pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat; b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; c. hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan d. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN. (8) Hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c antara lain terdiri atas : a. pendapatan jasa lembaga keuangan; b. hasil penjualan aset tetap; dan c. pendapatan sewa.

Pasal 22

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) menganut Pola Anggaran Fleksibel (flexible budget) dengan suatu Persentase Ambang Batas tertentu. (2) Pola Anggaran Fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 23

(1) Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas. (2) Persentase Ambang Batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tercantum dalam RKA Kemhan dan DIPA Satker Faskes BLU. (3) Pencantuman Ambang Batas dalam RKA Kementerian dan DIPA Satker Faskes BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran Persentase Ambang Batas. (4) Menteri Keuangan membuat penetapan pencabutan penerapan PK BLU atau penolakannya paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal usul pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (5) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, usul pencabutan dianggap ditolak. (6) Satker yang pernah dicabut dari status PK BLU dapat diusulkan kembali untuk menerapkan PK BLU sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4

BAB IV

PENGUSULAN DAN PENETAPAN BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 12

Koreksi

(1) Menteri mengusulkan Satker yang dinilai telah memenuhi persyaratan substantif, persyaratan teknis dan persyaratan administratif untuk menerapkan PK BLU kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4). (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal 13

(1) Menteri Keuangan memberi keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. (2) Pertimbangan Tim Penilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Pasal 14

(1) Keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diterbitkan oleh Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak usulan dimaksud diterima secara lengkap dari Menteri. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat berupa penetapan status BLU Secara Penuh atau status BLU Bertahap. (3) Penolakan terhadap usulan penetapan BLU diberikan apabila Satker Faskes tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja. (3) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. (4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen yang menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi, penjelasan per pos laporan keuangan, baik berupa penjelasan naratif, rincian, dan/atau grafik dari angka yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca, disertai informasi mengenai kinerja keuangan.

Pasal 9

(1) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berupa laporan keuangan tahun terakhir dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. (2) Untuk Satker yang menerapkan standar akuntansi selain Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pokok disusun berdasarkan standar akuntansi yang digunakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk Satker yang baru, laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berupa prognosa laporan keuangan tahun berjalan atau tahun berikutnya. (4) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah atau standar yang disusun oleh Asosiasi Profesi Akuntansi. (5) Apabila laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan standar akuntansi yang disusun oleh Asosiasi Profesi Akuntansi, prognosa laporan keuangan yang disampaikan berupa laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 10

(1) Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e ditetapkan oleh Menteri dan merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh Satker Faskes yang menerapkan PK BLU dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan. (2) Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satker Fasker BLU diajukan secara berjenjang kepada Dirjen Kuathan Kemhan untuk ditetapkan Menteri. (3) Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimum. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Layanan Minimum diatur dengan Peraturan Dirjen Kuathan.

Pasal 6

Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b merupakan peraturan internal Satker Faskes yang MENETAPKAN : a. organisasi dan tata laksana, mencakup struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, ketersediaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta efisiensi biaya; b. akuntabilitas, mencakup kebijakan, mekanisme/prosedur, media pertanggung- jawaban program, kegiatan, dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan c. transparansi, dengan menerapkan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kemudahan memperoleh informasi bagi yang membutuhkan.

Pasal 7

(1) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c mencakup : a. Visi; b. Misi; c. Program Strategis; dan d. Pengukuran Capaian Kinerja. (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang diwujudkan. (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. (4) Program Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan program yang bersifat strategis yang terdiri dari program, kegiatan indikatif, serta hasil/keluaran pelayanan, keuangan, Sumber Daya Manusia dan administratif yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. (5) Pengukuran Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengukuran yang menggambarkan hasil/keluaran atas program/ kegiatan tahun berjalan yang dicapai, baik dari aspek kinerja, keuangan, pelayanan, administratif, maupun sumber daya manusia disertai dengan analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi capaian kinerja tahun berjalan serta metode pengukuran yang digunakan.

Pasal 8

(1) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d terdiri atas : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; dan c. Catatan atas Laporan Keuangan. (2) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian

BAB III

PERSYARATAN BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 4

Koreksi

(1) Satker Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PK BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif. (2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila Satker yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan : a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum; b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila : a. kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya; dan b. kinerja keuangan Satker yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. (4) Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila Satker Faskes yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen sebagai berikut : a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat; b. pola tata kelola; c. rencana strategis bisnis; d. laporan keuangan pokok; e. standar pelayanan minimum; dan f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 5

(1) Pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dibuat oleh pimpinan Satker Faskes yang mengajukan usulan untuk menerapkan PK BLU dan disetujui oleh atasan langsung pimpinan Satker Faskes yang bersangkutan. (2) Usulan pernyataan kesanggupan sebagimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara berjenjang kepada Menteri dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan. (3) Pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini. 22. Pola Anggaran Fleksibel (Flexible Budget) adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional. 23. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA BLU. 24. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat. 25. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. 26. Barang/Jasa adalah semua Barang/Jasa yang digunakan oleh Kemhan dan TNI, atau semua Barang/Jasa yang belum digunakan secara langsung namun dalam keadaan darurat, dengan atau tanpa modifikasi dapat digunakan oleh Kemhan dan TNI untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 2

Koreksi

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

Koreksi

Asas-asas BLU sebagai berikut : a. BLU beroperasi sebagai unit kerja Kemhan dan TNI untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan; b. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kemhan dan TNI dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari Kemhan dan TNI sebagai instansi induk; c. Menteri, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang di delegasikan kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan; d. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya secara berjenjang kepada Kepala Staf Angkatan, Panglima TNI dan Menteri; e. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan; f. Rencana Kerja Anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kemhan; dan g. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat. 6. Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan. 7. Layanan Umum adalah layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat umum di luar prajurit Tentara Nasional INDONESIA, Pegawai Negeri Sipil beserta keluarga. 8. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Faskes adalah Rumah Sakit dan Lembaga Kesehatan lainnya di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. 9. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pertahanan Negara. 10. Pegawai Negeri adalah prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan Pegawai Negeri Sipil. 11. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan Negara. 12. TNI adalah Tentara Nasional INDONESIA. 13. Kepala Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat Ka UO adalah para Kepala Staf Angkatan, Sekretaris Jenderal Kemhan dan Kepala Staf Umum TNI. 14. Kotama adalah suatu kesatuan TNI yang membawahi beberapa Satuan Kerja yang memiliki garis komando, baik garis komando operasi dan/atau garis komando pembinaan. 15. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah organisasi struktural Kemhan/TNI yang melaksanakan kegiatan administrasi yang meliputi bidang personil, materiil, keuangan, hukum, dan keamanan serta sebagai organisasi pengguna anggaran yang dialokasikan. 16. Pekas/Bendaharawan adalah orang atau badan yang oleh karena negara diserahi tugas menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang atau surat-surat berharga dan barang-barang, serta berkewajiban untuk mempertanggung-jawabkan segala sesuatu mengenai pengurusan keuangan negara yang dilakukannya. 17. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA/KL adalah rencana dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 18. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat RBA BLU adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLU. 19. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri Pertahanan disyahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 21. Pendapatan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas BLU; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administrasi Penetapan PK BLU; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran BLU (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 363); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM FASILITAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 2. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PK BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan negara pada umumnya. 3. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4. Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat P-BMN adalah Menteri Pertahanan sebagai pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. 5. Pelaksana Kuasa Pengguna Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat PKP-BMN adalah Kepala Staf Angkatan, Kepala Staf Umum TNI, dan Sekjen Kemhan. PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM FASILITAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu MENETAPKAN Peraturan Menteri Pertahanan Republik INDONESIA tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Fasilitas Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3687); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4400); 3. UNDANG-UNDANG Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5072); 4. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLU(Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4502); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Pengadaan Barang dan Jasa BLU;

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM FASILITAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB XVII

Pasal 71

BAB XV

Pasal 67

BAB XVII

Pasal 71

BAB XV

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

BAB XVI

Pasal 70

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

BAB XIV

Pasal 64

Pasal 56

Pasal 57

BAB XIII

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 51

Pasal 52

BAB XII

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 49

Pasal 50

BAB XI

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 40

BAB X

Pasal 41

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB IX

Pasal 39

Pasal 33

BAB VIII

Pasal 34

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 4

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13