PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2008 tentang PEMBINAAN PENGADAAN MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 28 Tahun 2008

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

POLA PENYELENGGARAAN

Pasal 7

Pola penyelenggaraan pengadaan materiil diatur melalui dua (2) tingkat : a. pengadaan tingkat pusat; 1. diselenggarakan oleh UO Dephan, UO Mabes TNI dan UO Mabes Angkatan; 2. merupakan pengadaan materiil untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan Dephan dan TNI dalam rangka pengembangan kekuatan, penggunaan kekuatan dan pembinaan kekuatan, dengan pertimbangan: a) keseragaman dalam tipe dan mutu; b) diperlukan pengendalian terpusat; c) penekanan waktu; dan d) penekanan harga. b. pengadaan tingkat daerah; 1. diselenggarakan oleh Komando Utama; 2. merupakan pengadaan materiil untuk memenuhi kebutuhan Kotama dilakukan oleh Pangkotama dalam rangka pembinaan kekuatan di daerah, dengan pertimbangan : a) tidak dialokasikan secara fisik oleh pusat; b) peningkatan ekonomi daerah; dan c) tidak mutlak diperlukan keseragaman tipe dan mutu.

Pasal 8

Pola penyelenggaraan pengadaan materiil didasarkan pada aspek : a. organisasi; b. perencanaan; c. pelaksanaan; dan d. pengawasan dan pengendalian

Pasal 9

Pola penyelenggaraan pengadaan materiil pada aspek organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diatur sebagai berikut : a. Tingkat Pusat; 1. pelaksana pengadaan terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan/Unit Pelayanan Pengadaan, Komisi Pemeriksa Materiil; dan 2. berlaku pada tingkat unit organisasi Dephan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan. b. Tingkat Daerah; 1. pelaksanaan pengadaan terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan/Unit Pelayanan Pengadaan, Komisi Pemeriksa Materiil; dan 2. berlaku pada tingkat Komando Utama.

Pasal 10

Pola penyelenggaraan pengadaan materiil pada aspek perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diatur sebagai berikut : a. harus sesuai dengan ketentuan; b. jenis, jumlah dan persyaratan teknis harus sesuai rencana kebutuhan; c. spesifikasi teknis harus mengacu pada organisasi dan tugas; dan d. harus memiliki nilai Transfer Of Technology (TOT) dan atau Transfer of Knowledge (TOK).

Pasal 11

Pola penyelenggaraan pengadaan materiil pada aspek pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, diatur sebagai berikut : a. dilaksanakan oleh panitia pengadaan; dan b. melaksanakan tahapan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Pola penyelenggaraan pengadaan materiil pada aspek pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, diatur sebagai berikut : a. dilaksanakan oleh institusi pengawasan dan pengendalian; dan b. pimpinan satuan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengadaan.

BAB IV

TATARAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

Koreksi

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pembinaan pengadaan materiil pertahanan negara meliputi aspek-aspek: a. kebijakan; b. perencanaan; c. pelaksanaan; dan d. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 14

Koreksi

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diatur sebagai berikut: a. Dephan merumuskan: 1. kebijakan pokok pembinaan pengadaan materiil; dan 2. kebijakan pokok pendayagunaan sumber daya nasional. b. Mabes TNI merumuskan: 1. kebijakan umum teknis pelaksanaan operasional pembinaan pengadaan materiil; dan 2. kebijakan teknis pembinaan pengadaan materiil TNI yang merupakan barang yang digunakan bersama (common used item), beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. c. Mabes Angkatan merumuskan: 1. kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan pengadaan materiil Angkatan; dan 2. kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan pengadaan materiil TNI yang dibinatunggalkan kepadanya beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya.

Pasal 15

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, diatur sebagai berikut: a. Dephan merumuskan dan menyusun rencana, program dan anggaran pembinaan pengadaan materiil dalam mendukung pertahanan negara terpadu; b. Mabes TNI merumuskan dan menyusun: 1. penentuan prioritas sasaran pembinaan pengadaan materiil untuk lingkup TNI; dan 2. rencana, program dan anggaran di bidang pembinaan pengadaan materiil TNI. c. Mabes Angkatan menyusun : 1. perhitungan kebutuhan materiil dan perkiraan kebutuhan kegiatan pembinaan materiil Angkatan dan materiil TNI yang dibinatunggalkan kepadanya; dan 2. rencana, program dan anggaran di bidang pembinaan pengadaan materiil TNI yang dibinatunggalkan kepadanya.

Pasal 16

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, diatur sebagai berikut : a. Dephan menyelenggarakan pengadaan materiil pertahanan negara terpadu. b. Mabes TNI : 1. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan pengadaan materiil yang dilakukan oleh Angkatan; dan 2. melaksanakan kegiatan pembinaan pengadaan materiil TNI yang merupakan barang yang digunakan bersama (common used items). c. Mabes Angkatan melaksanakan : 1. kegiatan pembinaan pengadaan materiil Angkatan; dan 2. kegiatan pembinaan pengadaan materiil TNI yang dibinatunggalkan kepada masing-masing Angkatan.

Pasal 17

Tataran kewenangan dan tanggung jawab pada aspek pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, diatur sebagai berikut : a. Dephan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap proses dan hasil pengadaan materiil agar memberikan hasil yang optimal; b. Mabes TNI melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap proses dan hasil pelaksanaan program kegiatan pengadaan materiil di lingkungan TNI dengan titik berat pada pelaksanaan kegiatan di lingkungan TNI dapat memberikan hasil yang berimbang dan terkoordinasi terutama bagi kegiatan-kegiatan pengadaan dukungan materiil satuan operasional/ tempur; dan c. Mabes Angkatan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap proses dan hasil pelaksanaan program kegiatan pembinaan pengadaan materiil di lingkungan Angkatan dan memberikan informasi kepada Mabes TNI maupun Dephan khususnya mengenai kegiatan-kegiatan pembinaan pengadaan materiil di Satuan-satuan Operasional/tempur.

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2008 tentang PEMBINAAN PENGADAAN MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19