PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 tentang PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 27 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

MEKANISME PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN

Pasal 5

Koreksi

Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan meliputi: a. perencanaan; b. pengadaan; c. pendistribusian; dan d. evaluasi

Pasal 6

Koreksi

(1) Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh: a. Rumah Sakit TNI; b. Lembaga Farmasi; c. Lembaga Biomedis; d. Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut; e. Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa; f. Lembaga Kesehatan Kelautan; g. Direktorat/Dinas Kesehatan Angkatan; h. Markas Besar Angkatan; i. Markas Besar TNI; dan j. Kemhan. (2) Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan cara: a. mengisi kebutuhan Alat Kesehatan organisasi yang baru dibentuk sesuai Tabel Organisasi dan Peralatan (TOP) maupun Daftar Susunan Personel dan Peralatan (DSPP) atau Daftar Susunan Personel (DSP); b. mengisi kekurangan Alat Kesehatan organisasi dan tugas sesuai TOP/DSPP/DSP; c. mengganti Alat Kesehatan yang telah dihapus karena rusak selama pemakaian atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai tingkatan fasilitas kesehatan; d. mengganti Alat Kesehatan karena berakhirnya usia pakai atau sedang dalam pemeliharaan; e. menjamin kesinambungan kegiatan pemeliharaan Alat Kesehatan; f. menjaga tingkat persediaan di gudang kesehatan dalam rangka menjamin kesiapan dukungan tugas operasional satuan; g. memenuhi standar Alat Kesehatan Faskes Kemhan dan TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. memenuhi kebutuhan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Faskes Kemhan dan TNI.

Pasal 7

Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan dilaksanakan melalui: a. pendataan Alat Kesehatan; dan b. penentuan kebutuhan Alat Kesehatan.

Pasal 8

Pendataan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui supervisi dengan mencatat Alat Kesehatan berdasarkan kelompok Alat Kesehatan yang terdiri atas: a. Kelompok Alat Kesehatan terdiri atas: 1. Alat Kesehatan inventaris; dan 2. Alat Kesehatan terpakai habis. b. Alat Kesehatan inventaris sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, terdiri atas: 1. Alat Kesehatan umum; 2. Alat Kesehatan spesialistik; 3. Alat Kesehatan gigi; 4. Alat Kesehatan matra; 5. Alat Kesehatan penanggulangan nubika; 6. Alat farmasi; 7. Alat laboratorium; dan 8. Alat Kesehatan lain-lain. c. Alat Kesehatan terpakai habis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, terdiri atas: 1. Alat Kesehatan umum; 2. Alat Kesehatan gigi; 3. Alat Kesehatan farmasi; 4. Alat Kesehatan radiologi; 5. Alat Kesehatan mata; 6. Bahan laboratorium; dan 7. Suku cadang.

Pasal 9

Penentuan kebutuhan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan: a. tingkat urgensi kebutuhan Alat Kesehatan; b. status Faskes Kemhan dan TNI sebagai sandaran operasi dan latihan; dan c. adanya rencana pengembangan organisasi Faskes Kemhan dan TNI.

Pasal 10

Pengajuan Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan Faskes Kemhan dan TNI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Pengadaan kebutuhan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan oleh: a. Rumah Sakit TNI; b. Lembaga Farmasi; c. Lembaga Biomedis; d. Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut; e. Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa; f. Lembaga Kesehatan Kelautan; g. Direktorat/Dinas Kesehatan Angkatan; h. Markas Besar Angkatan; i. Markas Besar TNI; dan j. Kemhan. (2) Pengadaan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: a. membuat daftar kebutuhan Alat Kesehatan yang diperlukan; dan b. membuat rencana penganggaran untuk pengadaan Alat Kesehatan yang diperlukan.

Pasal 12

Pendistribusian Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Evaluasi kegiatan pemenuhan kebutuhan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 tentang PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21