PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2016 tentang SISTEM PESAWAT TERBANG TANPA AWAK UNTUK TUGAS PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

PERMEN Nomor 26 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pesawat Terbang Tanpa Awak yang selanjutnya disingkat PTTA adalah jenis pesawat udara yang dikategorikan sebagai alat peralatan pertahanan dan keamanan yang dalam operasi penerbangannya tidak diawaki oleh manusia, dan dikendalikan dari jarak jauh baik secara manual ataupun otomatis. 2. Sistem PTTA adalah satu kesatuan sistem penerbangan pesawat tanpa diawaki oleh manusia, yang dikendalikan dari jarak jauh baik secara manual ataupun otomatis yang terdiri atas PTTA, muatan, sumber daya manusia, sistem kendali, jaringan data, dan elemen pendukung. 3. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 4. Industri Sistem PTTA adalah Industri Pertahanan yang melakukan produksi PTTA di dalam negeri. 5. Operator Sistem PTTA adalah personel yang mengendalikan PTTA, baik secara visual langsung maupun menggunakan sistem instrumen kendali dan kamera. 6. Kelaikan adalah suatu kondisi yang menyatakan terpenuhinya peraturan atau persyaratan keselamatan serta fungsi asasi. 7. Sertifikasi adalah proses kegiatan yang dimulai pada saat pemohon (applicant) permohonan (aplikasi) sampai dengan penerbitan atau pengeluaran suatu bukti tanda lulus (sertifikat kalaikan militer). 8. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat. 9. Ruang Udara adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan/atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi dimana suatu negara mempunyai hak yurisdiksi. 10. Ruang Udara yang Dikendalikan (Controlled Airspace) adalah jenis ruang udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan (air traffic control service), pelayanan informasi penerbangan (flight information service) dan pelayanan kesiagaan (alerting service). 11. Ruang Udara yang Tidak Dikendalikan (Uncontrolled Airspace) adalah jenis ruang udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa pelayanan informasi penerbangan (flight information service), pelayanan kesiagaan (alerting service) dan pelayanan saran lalu lintas penerbangan (air traffic advisory service). 12. Berat Maximum (Gross Weight) adalah berat tertinggi dari suatu PTTA untuk dapat tinggal landas dan melakukan misinya. 13. Pengujian Sistem PTTA adalah kegiatan uji terbang PTTA yang merupakan persyaratan utama sebelum suatu PTTA dinyatakan layak untuk dipakai di Ruang Udara yang lebih luas. 14. Demonstrator Teknologi adalah sebuah wahana untuk melakukan validasi suatu teknologi baru dan/atau teknologi yang belum pernah diterapkan pada produk Alpalhankam. 15. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 17. Kementerian Pertahanan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertahanan.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Dalam penyelenggaraan Sistem PTTA, Menteri berwenang menyelenggarakan pembinaan Sistem PTTA. (2) Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dibantu oleh: a. Panglima TNI; b. Kepala Staf Angkatan; c. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan; d. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan; e. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan; f. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan; g. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan; h. Kapala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan; dan/atau i. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Panglima TNI bertanggung jawab mengoordinasikan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengoperasian Sistem PTTA di lingkungan Mabes TNI.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Kepala Staf Angkatan bertanggung jawab mengoordinasikan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengoperasian Sistem PTTA di lingkungan Angkatan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan bertanggung jawab mengoordinasikan pembinaan, perizinan, pengawasan, dan pengendalian Sistem PTTA yang menjadi kewenangan Kementerian Pertahanan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan bertanggung jawab mengawasi dan mengevaluasi serta memberikan bimbingan teknis terkait pembinaan, perizinan, pengawasan, dan pengendalian Sistem PTTA yang menjadi kewenangan Kementerian Pertahanan.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan bertanggung jawab melakukan analisa wilayah pertahanan atau kawasan udara yang dapat dilalui PTTA.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan bertanggung jawab: a. melaksanakan pembinaan Industri Sistem PTTA; b. MENETAPKAN perizinan produksi, kepemilikan, dan operasional Sistem PTTA; c. MENETAPKAN klasifikasi Sistem PTTA; dan/atau d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Sistem PTTA.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan angkatan dalam menentukan spesifikasi teknik yang sesuai dengan operational requirement.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, Kapala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan bertanggung jawab: a. melakukan pengadaan Sistem PTTA dengan spesifikasi militer sesuai dengan kebutuhan angkatan; b. melaksanakan verifikasi dan Sertifikasi produk Sistem PTTA; dan/atau c. menerbitkan sertifikat tipe dan Kelaikan Sistem PTTA.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan bertanggung jawab: a. melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait dengan Sistem PTTA yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan operasi TNI dalam memenuhi konsep pertahanan dan keamanan negara; dan b. melaksanakan kerjasama penelitian dengan instansi di luar Kementerian Pertahanan.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 14

Koreksi

Perizinan Sistem PTTA terdiri atas: a. perizinan produksi Sistem PTTA; b. perizinan penjualan Sistem PTTA; c. perizinan kepemilikan Sistem PTTA; dan d. perizinan operasional Sistem PTTA.

Pasal 15

Koreksi

(1) Industri Pertahanan yang merancang dan melakukan produksi Sistem PTTA harus terdaftar dan mendapatkan izin produksi dari Menteri. (2) Untuk melakukan produksi Sistem PTTA, Industri Pertahanan harus memenuhi persyaratan: a. memiliki sertifikat tipe (type certification) atau memiliki lisensi produksi pembuatan berdasarkan perjanjian dengan pihak; b. memiliki fasilitas rancang bangun; c. memiliki fasilitas produksi dan pemeliharaan; d. struktur organisasi paling sedikit memiliki bidang produksi dan kendali mutu; e. personel produksi dan kendali mutu yang kompeten; f. sistem jaminan kendali mutu; dan/atau g. sistem pemeriksaan produk dan pengujian produk. (3) Industri Pertahanan harus melaporkan rencana produksi kepada Menteri untuk mendapatkan izin produksi. (4) Izin produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan sebelum mendapatkan sertifikat tipe.

Pasal 16

(1) Industri Pertahanan wajib mengajukan izin penjualan Sistem PTTA kepada Menteri. (2) Izin penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dalam hal ini melalui Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan. (3) Dalam hal mengajukan izin penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Industri Pertahanan wajib melaporkan rencana penjualan teknologi Sistem PTTA kepada Direktur Jenderal Potensi Pertahanan dengan tembusan Menteri.

Pasal 17

(1) Kepemilikan Sistem PTTA oleh Kementerian Pertahanan dan TNI harus mendapatkan izin dari Menteri. (2) Permohonan izin kepemilikan Sistem PTTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan rencana penggunaan Sistem PTTA.

Pasal 18

(1) Perizinan pengoperasian Sistem PTTA yang menjadi kekuatan angkatan menjadi tanggung jawab Kepala Staf Angkatan. (2) Perizinan pengoperasian Sistem PTTA yang masih dalam tahap pengembangan menjadi tanggung jawab Menteri. (3) Perizinan pengoperasian Sistem PTTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut karena: a. Sistem PTTA dipergunakan di luar izin yang telah diberikan; b. Sistem PTTA dioperasikan tanpa sertifikat Kelaikan udara militer; c. Sistem PTTA dioperasikan di luar standar prosedur operasional yang melekat pada fungsi azasi Sistem PTTA; dan/atau d. Sistem PTTA dioperasikan oleh personel yang tidak memiliki kualifikasi sebagai operator Sistem PTTA.

BAB V

KELAIKAN DAN PENGOPERASIAN SISTEM PTTA

Pasal 19

Koreksi

(1) Setiap klasifikasi Sistem PTTA harus mendapatkan Sertifikasi laik operasi sesuai dengan klasifikasi dan misi dari Menteri. (2) Sertifikasi laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sertifikat kelaikudaraan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan. (3) Kelaikudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. sertifikat Kelaikan udara militer initial; atau b. sertifikat Kelaikan udara militer lanjutan (continuing airworthiness). (4) Sertifikat Kelaikan udara militer initial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh Kapala Badan Sarana Pertahanan dalam hal ini Kepala Pusat Kelaikan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan. (5) Sertifikat Kelaikan udara militer initial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki masa berlaku satu (1) tahun. (6) Sertifikat Kelaikan udara militer lanjutan (continuing airworthiness) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikeluarkan oleh dinas Kelaikan matra angkatan setelah sertifikat initial yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan habis masa berlakunya. (7) Sertifikat Kelaikan udara militer lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki masa berlaku 2 (dua) tahun. (8) Dalam hal Sertifikat Kelaikan udara militer lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) habis masa berlaku, diperpanjang oleh matra angkatan untuk 2 (dua) tahun berikutnya.

Pasal 20

(1) Pengoperasian Sistem PTTA harus menggunakan Ruang Udara yang ditentukan. (2) Ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Ruang Udara yang Dikendalikan (Controlled Airspace); b. Ruang Udara yang Tidak Dikendalikan (Uncontrolled Airspace); dan c. Ruang udara Republik INDONESIA yang pelayanan navigasi penerbangannya masih dilayani negara lain; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 21

Pengoperasian Sistem PTTA pada Ruang Udara yang Dikendalikan dan Ruang Udara tidak Dikendalikan di atas 150 m (500 ft) harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan instansi pengelola Ruang Udara terkait untuk penerbitan Notice to Airmen guna menjaga keselamatan penerbangan.

Pasal 22

Pengoperasian Sistem PTTA dalam rangka pengujian, penelitian, dan pengembangan harus menggunakan Ruang Udara yang telah ditentukan.

Pasal 23

Operator Sistem PTTA harus melaporkan kegiatan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2016 tentang SISTEM PESAWAT TERBANG TANPA AWAK UNTUK TUGAS PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

BAB Kelima

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

BAB IX

Pasal 31