PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

PERMEN Nomor 25 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah Warga Negara INDONESIA yang lolos seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan. 4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Menteri Pertahanan. 5. Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan dan Tentara Nasional INDONESIA yang pengangkatannya, pemindahan, dan pemberhentiannya merupakan kewenangan PPK. 6. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. 7. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara. 8. Pengadaan PNS adalah proses kegiatan pengisian kebutuhan yang lowong dimulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan Calon PNS dan masa percobaan Calon PNS, serta pengangkatan menjadi PNS. 9. Pelamar adalah Warga yang mengajukan lamaran terhadap lowongan jabatan. 10. Peserta adalah Pelamar yang telah mendaftarkan diri dan mendapatkan nomor registrasi untuk mengikuti seleksi Pengadaan PNS. 11. Seleksi Administrasi adalah kegiatan verifikasi terhadap berkas dan dokumen persyaratan Pelamar untuk mencocokan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh Pelamar serta untuk menelusuri rekam jejak jabatan, moralitas, dan integritas. 12. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah materi tes yang diujikan kepada Peserta untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh Pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS melalui materi tes intelegensi umum, tes karakteristik pribadi, dan tes wawasan kebangsaan melalui alat bantu komputer (Computer Assisted Test). 13. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah materi tes yang diujikan kepada Peserta untuk mengukur kemampuan dan/atau keterampilan Peserta ujian yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan. 14. Passing Grade adalah nilai ambang batas kelulusan dari seorang Peserta ujian Pengadaan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Panitia Seleksi Pengadaan PNS Nasional yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia seleksi yang menyelenggarakan Pengadaan PNS secara nasional. 16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi. 17. Panitia Seleksi Pengadaan PNS Kemhan yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Kementerian adalah panitia yang bertugas untuk melakukan seleksi Pengadaan PNS Kemhan dengan menggunakan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

Koreksi

Perencanaan Pengadaan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. penetapan kebutuhan PNS Kemhan; b. pembentukan kepanitiaan; c. penjadwalan seleksi; dan d. sarana dan prasarana.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penetapan kebutuhan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui rencana kebutuhan PNS Kemhan. (2) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan melalui Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan yang ditindaklanjuti oleh Kepala Bagian Induk PNS Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan. (3) Rencana kebutuhan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh: a. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan selaku UO Kemhan melalui Kepala Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai; b. Asisten Personel Panglima TNI untuk UO Markas Besar TNI; c. Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Darat untuk UO TNI Angkatan Darat; d. Asisten Staf Personel Kepala Staf Angkatan Laut untuk UO TNI Angkatan Laut; dan e. Asisten Staf Personel Kepala Staf Angkatan Udara untuk UO TNI Angkatan Udara. (4) Rencana kebutuhan PNS Kemhan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Menteri mengusulkan rencana kebutuhan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. (2) Pengusulan rencana kebutuhan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengisian aplikasi e-formasi. (3) Pengisian aplikasi e-formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan melalui Kepala Bagian Induk PNS Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan dibantu oleh: a. Kepala Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai untuk UO Kemhan; b. Perwira Pembantu Utama VI/Pembinaan Personel PNS Staf Personel TNI untuk UO Markas Besar TNI; c. Perwira Pembantu Utama VI/Pembinaan PNS Staf Personel Angkatan Darat untuk UO TNI Angkatan Darat; d. Kepala Sub Dinas Personel Sipil Dinas Administrasi Personel Angkatan Laut untuk UO TNI Angkatan Laut; dan e. Kepala Sub Dinas Administrasi PNS Dinas Administrasi Personel Angkatan Udara untuk UO TNI Angkatan Udara. (4) Hasil pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan disampaikan Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. (5) Penetapan formasi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Menteri melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi pada tahun berjalan.

Pasal 7

(1) Pembentukan kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan setelah mendapatkan penetapan formasi PNS Kemhan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. (2) Pembentukan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Panitia Seleksi Kementerian. (3) Panitia Seleksi Kementerian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Panitia Pusat dan b. Panitia UO. (4) Panitia UO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Panitia UO Kemhan; b. Panitia UO Markas Besar TNI; c. Panitia UO TNI Angkatan Darat; d. Panitia UO TNI Angkatan Laut; dan e. Panitia UO TNI Angkatan Udara.

Pasal 8

(1) Panitia Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. Penanggung Jawab dijabat oleh Menteri; b. Ketua dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kemhan; c. Wakil Ketua dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; d. Sekretaris dijabat oleh Kepala Bagian Induk Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; e. Tim Pemantauan Ujian; f. Anggota Perwakilan dari UO Kemhan dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaan dan Pengembangan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; g. Anggota Perwakilan dari UO Markas Besar TNI dijabat oleh Perwira Pembantu Utama VI/Pembinaan Personel PNS Staf Personel TNI; h. Anggota Perwakilan dari UO TNI Angkatan Darat dijabat oleh Perwira Pembantu Utama VI/Pembinaan PNS Staf Personel Angkatan Darat; i. Anggota Perwakilan dari UO TNI Angkatan Laut dijabat oleh Kepala Sub Dinas Personel Sipil Dinas Administrasi Personel Angkatan Laut; dan j. Anggota Perwakilan dari UO TNI Angkatan Udara dijabat oleh Kepala Sub Dinas Administrasi PNS Dinas Administrasi Personel Angkatan Udara. (2) Tim Pemantau Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur: a. kepegawaian; b. pengawasan; c. perencanaan; dan d. keuangan. (3) Panitia Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab pada: a. Seleksi Administrasi; b. SKD; c. SKB; d. proses pengolahan hasil dan pengumuman;

Pasal 9

Tugas dan tanggung jawab pada Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi: a. mengoordinasikan kepada Panselnas tentang persyaratan, pedoman, dan standar kelulusan serta waktu dan tempat pelaksanaan Seleksi Administrasi Pengadaan Calon PNS; b. mengoordinasikan dan menginformasikan kepada Panitia UO tentang pelaksanaan Seleksi Administrasi; c. mengumumkan secara luas tentang pelaksanaan Seleksi Administrasi melalui media yang telah ditentukan; d. memberikan hak akses portal seleksi Calon PNS kepada Panitia UO untuk pelaksanaan verifikasi berkas Pelamar; e. melakukan pengendalian dan asistensi kepada Panitia UO dalam pelaksanaan verifikasi berkas Pelamar; f. mengoordinasikan hal dan kendala terkait Seleksi Administrasi diantara Panitia UO dan Panselnas; g. mengkompulir laporan hasil verifikasi berkas/Seleksi Administrasi dari tiap Panitia UO; h. melaporkan hasil Seleksi Administrasi kepada Panselnas; i. mengumumkan hasil kelulusan Seleksi Administrasi secara luas melalui media yang telah ditentukan; dan j. melaporkan pengumuman hasil kelulusan Seleksi Administrasi kepada Panselnas melalui aplikasi yang telah ditentukan.

Pasal 10

Tugas dan tanggung jawab pada SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi: a. mengoordinasikan kepada Panselnas tentang pengelompokan Peserta serta waktu dan tempat pelaksanaan SKD; b. mengoordinasikan dan menginformasikan kepada Panitia UO tentang pelaksanaan SKD; c. mengumumkan secara luas tentang pelaksanaan SKD melalui media yang telah ditentukan; d. melakukan pengendalian dan asistensi kegiatan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan; e. mengoordinasikan hal dan kendala terkait pelaksanaan SKD antara Panitia UO dan Panselnas; f. menyiapkan berkas dan kelengkapan untuk penyelesaian administrasi hasil SKD; g. menerima hasil SKD dengan Panselnas di tiap lokasi pelaksanaan SKD; h. mengkompulir dan melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan SKD tiap UO; i. menerima hasil pengolahan pelaksanaan SKD secara nasional dari Panselnas dan menyerahkan salinan/ tembusan hasil dari Panselnas kepada Panitia UO; j. mencocokkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan huruf i; k. mengumumkan hasil kelulusan SKD secara luas melalui media yang telah ditentukan; dan l. melaporkan pengumuman hasil kelulusan SKD kepada Panselnas melalui aplikasi yang telah ditentukan.

Pasal 11

Tugas dan tanggung jawab pada SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c meliputi: a. mengoordinasikan kepada Panselnas tentang pengelompokan Peserta serta waktu dan tempat pelaksanaan SKB; b. menyusun soal SKB jabatan sesuai dengan rumpun formasi jabatan yang dibuka; c. mengirimkan soal SKB sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Panselnas; d. mengoordinasikan dan menginformasikan kepada Panitia UO tentang pelaksanaan SKB; e. menyusun pedoman dan standar penilaian SKB instansi bersama Panitia UO atau perwakilan UO yang ada dalam Panitia Pusat; f. mengumumkan secara luas tentang pelaksanaan SKB melalui media yang telah ditentukan; g. melakukan pemantauan pelaksanaan SKB instansi di tiap-tiap UO; h. melakukan pengendalian dan asistensi kegiatan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan; i. mengoordinasikan hal dan kendala terkait pelaksanaan SKB antara Panitia UO dan Panselnas; j. menyiapkan berkas dan kelengkapan untuk penyelesaian administrasi hasil SKB jabatan; k. menerima hasil SKB jabatan dari Panselnas di tiap lokasi pelaksanaan SKB jabatan dan menyerahkan salinan/tembusan hasil pelaksanaan SKB jabatan kepada Panitia UO; l. menerima hasil pengolahan pelaksanaan SKB jabatan secara nasional dari Panselnas; m. mencocokkan data hasil pengolahan pelaksanaan SKB jabatan; n. menerima hasil SKB instansi dari Panitia UO di tiap-tiap lokasi seleksi; o. melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan SKB instansi tiap-tiap UO; p. melakukan input hasil SKB instansi kepada Panselnas melalui aplikasi yang telah ditentukan; q. mengumumkan hasil kelulusan SKB secara luas melalui media yang telah ditentukan; dan r. melaporkan pengumuman hasil kelulusan SKB kepada Panselnas melalui aplikasi yang telah ditentukan.

Pasal 12

Tugas dan tanggung jawab pada proses pengolahan hasil dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d meliputi: a. melakukan koordinasi dengan Panselnas tentang integrasi data hasil SKD dan SKB secara keseluruhan; b. menerima rekapitulasi nilai hasil integrasi data SKD dan SKB dari Panselnas; c. mengumumkan hasil seleksi Pengadaan PNS di media yang telah ditentukan; dan d. menerbitkan Keputusan Menteri tentang kelulusan seleksi Pengadaan PNS tahun berjalan.

Pasal 13

(1) Panitia UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a terdiri atas: a. Ketua dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; b. Wakil Ketua dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; c. Sekretaris dijabat oleh Kepala Subbagian Pengadaan Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; d. Bendahara dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; e. Koordinator Seleksi Administrasi dijabat oleh Kepala Subbagian Pengembangan Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; f. Subkoordinator Seleksi Psikologi dijabat oleh Kepala Subbagian Sistem Karier Bagian Karier Pegawai atau Asesor Muda Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; g. Subkoordinator Seleksi Jasmani dijabat oleh Kepala Subbagian Jasmani Bagian Perawatan Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; h. Subkoordinator Seleksi kesehatan dijabat oleh Kepala Subbagian Pelayanan Kesehatan Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan; i. Subkoordinator Seleksi Mental Ideologi dijabat oleh Kepala Subbagian Pengamanan Personel dan Materiil Bagian Pengamanan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan; j. Subkoordinator Seleksi Kesehatan Jiwa dijabat oleh Dokter Ahli Kesehatan Jiwa RS. dr. Suyoto Pusat Rehabilitasi Kemhan; dan k. Anggota lain yang ditentukan oleh Ketua Panitia UO. (2) Panitia UO Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Kemhan.

Pasal 14

Panitia UO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) mempunyai tugas dan tanggung jawab pada: a. Seleksi Administrasi; b. SKD; c. SKB; dan d. proses pengolahan hasil dan pengumuman;

Pasal 15

Tugas dan tanggung jawab pada Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi: a. berkoordinasi kepada Panitia Pusat tentang persyaratan, pedoman, dan standar kelulusan serta waktu dan tempat pelaksanaan Seleksi Administrasi; b. memuat link pengumuman Seleksi Administrasi Panitia Pusat pada website UO dan mengumumkan pada media lain yang telah ditentukan; c. melakukan verifikasi berkas Pelamar secara online pada portal seleksi Calon PNS nasional dengan menggunakan hak akses yang telah diterima dari Panitia Pusat; d. melaporkan dan mengoordinasikan kendala dan hal lain terkait Seleksi Administrasi kepada Panitia Pusat; e. melakukan rekapitulasi hasil verifikasi berkas/Seleksi Administrasi dan melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pusat; dan f. memuat link pengumuman hasil Seleksi Administrasi Panitia Pusat pada website UO dan mengumumkan pada media lain yang telah ditentukan.

Pasal 16

Tugas dan tanggung jawab pada SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi: a. mengoordinasikan kepada Panitia Pusat tentang pengelompokan Peserta serta waktu dan tempat pelaksanaan SKD; b. memuat link pengumuman SKD Panitia Pusat pada website UO dan mengumumkan pada media lain yang telah ditentukan; c. menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan SKD sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan; d. menyiapkan kelengkapan sarana pendukung SKD berupa: 1. kesiapan tempat; 2. absensi; 3. alat tulis kantor; 4. petugas; dan 5. perangkat lain yang dibutuhkan. e. melaporkan kesiapan pelaksanaan SKD kepada Panitia Pusat; f. mengoordinasikan hal dan kendala terkait pelaksanaan SKD kepada Panitia Pusat; g. bertanggung jawab terhadap kelancaran dan mengatur seluruh pelaksanaan SKD pada tiap lokasi di UO masing- masing; h. menerima salinan/tembusan hasil SKD dari panitia pusat; dan i. mengkompulir dan melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan SKD pada tiap lokasi di UO masing-masing.

Pasal 17

Tugas dan tanggung jawab pada SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi: a. mengoordinasikan kepada Panitia Pusat tentang pengelompokan Peserta serta waktu dan tempat pelaksanaan SKB; b. memuat link pengumuman SKB Panitia Pusat pada website UO dan mengumumkan pada media lain yang telah ditentukan; c. menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan SKB sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan; d. menyiapkan kelengkapan sarana pendukung kegiatan SKB berupa: 1. kesiapan tempat; 2. absensi; 3. alat tulis kantor; 4. petugas; dan 5. perangkat lain yang dibutuhkan. e. melaporkan kesiapan pelaksanaan SKB kepada Panitia Pusat; f. mengoordinasikan hal dan kendala terkait pelaksanaan SKB kepada Panitia Pusat; g. bertanggung jawab terhadap kelancaran dan mengatur pelaksanaan SKB pada tiap lokasi di UO masing-masing; h. menerima salinan/tembusan hasil SKB jabatan dari Panitia Pusat; i. mengkompulir dan melakukan rekapitulasi hasil pelaksanaan SKB di UO masing-masing; dan j. menyerahkan rekapitulasi hasil SKB instansi kepada Panitia Pusat.

Pasal 18

Tugas dan tanggung jawab pada proses pengolahan hasil dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi: a. melakukan koordinasi dan mendukung pelaksanaan proses pengolahan hasil Panitia Pusat; b. mengumumkan hasil seleksi Pengadaan PNS di media yang telah ditentukan; dan c. menerima Keputusan Menteri dan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku di tiap UO.

Pasal 19

(1) Penjadwalan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa jadwal pelaksanaan Seleksi Administrasi, SKD, dan SKB Jabatan yang ditetapkan oleh Panselnas. (2) Penjadwalan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Panitia Seleksi Kementerian dan diusulkan kepada Panselnas untuk mendapatkan persetujuan. (3) Dalam hal penjadwalan SKB instansi, ditetapkan oleh Panitia Seleksi Kementerian yang dikoordinasikan dengan Panselnas.

Pasal 20

(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi: a. sarana yang disesuaikan dengan kebutuhan; dan b. prasarana berupa peraturan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan Pengadaan PNS Kemhan. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana ayat (1) disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara, Panitia Pusat, dan Panitia UO. (3) Dalam hal Peserta penyandang disabilitas, disiapkan sarana dan prasarana khusus.

BAB Kedua

Penetapan Kebutuhan PNS Kemhan

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

BAB Ketiga

Pembentukan Kepanitiaan

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Panitia UO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) mempunyai tugas dan tanggung jawab pada: a. Seleksi Administrasi; b. SKD; c. SKB; dan d. proses pengolahan hasil dan pengumuman;

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 21

Koreksi

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: a. pengumuman lowongan PNS; b. pelamaran; dan c. pelaksanaan seleksi.

Pasal 22

Koreksi

(1) Pengumuman lowongan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dibuka oleh Panselnas. (2) Berdasarkan pengumuman lowongan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Seleksi Kementerian mengumumkan lowongan Jabatan PNS Kemhan secara terbuka kepada masyarakat. (3) Pengumuman lowongan Jabatan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling singkat selama 15 (lima belas) hari kalender. (4) Pengumuman lowongan Jabatan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. nama Jabatan; b. kualifikasi pendidikan; c. alokasi formasi; d. unit kerja penempatan; e. keterangan alokasi formasi; f. alamat dan tempat lamaran ditujukan; g. jadwal tahapan seleksi; dan h. persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap Pelamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan media meliputi: a. website resmi Kemhan, Markas Besar TNI, dan Angkatan; b. media elektronik; c. media cetak; d. papan pengumuman; dan/atau e. media lain yang memungkinkan.

Pasal 23

Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas: a. pendaftaran bagi Pelamar; dan b. penyampaian dokumen.

Pasal 24

(1) Pendaftaran bagi Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan secara online melalui website yang ditentukan oleh Panselnas. (2) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memasukkan data Pelamar paling sedikit meliputi: a. nomor identitas kependudukan atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil; b. kartu keluarga; c. nama lengkap; d. tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran; e. kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki yang disyaratkan oleh Jabatan; f. Jabatan yang dilamar; g. instansi yang dilamar; h. alamat lengkap Pelamar; i. alamat email; dan j. nomor telepon atau handphone yang bisa dihubungi. (3) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memperoleh nomor registrasi selanjutnya digunakan untuk penyampaian dokumen.

Pasal 25

(1) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan Pelamar setelah memperoleh nomor registrasi. (2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mengunggah dalam bentuk pindai dokumen asli melalui website yang ditentukan oleh Panselnas; dan/atau b. mengirimkan dokumen secara langsung atau melalui jasa pengiriman.

Pasal 26

Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas: a. Seleksi Administrasi; b. SKD; dan c. SKB.

Pasal 27

(1) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilaksanakan secara online oleh tiap UO untuk mencocokkan atau memverifikasi persyaratan dengan data Pelamar yang telah diunggah melalui website yang ditentukan. (2) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penentuan kelulusannya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi Kementerian yang diumumkan bersama dengan pemanggilan kepada Peserta untuk mengikuti SKD.

Pasal 28

(1) SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b diikuti oleh Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi. (2) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa materi seleksi untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh Peserta dengan standar kompetensi dasar PNS. (3) Materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Panselnas yang terdiri atas: a. tes wawasan kebangsaan; b. tes intelegensi umum; dan c. tes karakteristik pribadi.

Pasal 29

(1) SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) pelaksanaannya diumumkan melalui laman resmi Kemhan dan media sosial. (2) pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan ujian; b. kelengkapan mengikuti SKD meliputi: 1. kartu pendaftaran Sistem Seleksi Calon PNS Nasional; dan 2. kartu tanda penduduk asli/surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik/surat kehilangan kartu tanda penduduk asli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (3) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menggunakan fasilitas Computer Assisted Test serta dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Panselnas. (4) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Panselnas.

Pasal 30

(1) SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) kelulusannya didasarkan pada kehadiran Peserta dan nilai (Passing Grade) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lulus SKD dengan ketentuan peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada Jabatan. (3) Kelulusan SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya diumumkan melalui website resmi Panselnas dan website resmi Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan. (4) Peserta yang dinyatakan lulus SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan berhak mengikuti tahapan SKB.

Pasal 31

(1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c diikuti oleh Peserta yang dinyatakan lulus SKD. (2) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh Peserta dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan. (3) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan materi: a. SKB Jabatan; dan b. SKB instansi.

Pasal 32

(1) SKB Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a materi soal disusun oleh Panitia Seleksi Kementerian bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan /atau perguruan tinggi. (2) Bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan formasi Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan. (3) SKB Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan fasilitas Computer Assisted Test serta dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan berdasarkan koordinasi antara Panitia Pusat dan Panselnas. (4) SKB Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Panselnas.

Pasal 33

(1) SKB instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b berupa muatan lokal meliputi tes: a. kesegaran jasmani; b. kesehatan; c. psikotes; d. mental ideologi; dan e. kesehatan jiwa. (2) SKB instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) muatan lokal harus dilaksanakan oleh Peserta yang ditentukan oleh Panitia Pusat. (3) SKB instansi sebagaimana dimaksud ayat (2) pelaksanaannya secara teknis dikoordinasikan antara Panitia Pusat dengan Panitia UO.

Pasal 34

(1) Tes kesegaran jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a berupa tes lari dengan jarak 2.400 (dua ribu empat ratus) meter. (2) Tes kesegaran jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tabel tes kesegaran jasmani yang penilaiannya terbagi dalam: a. kategori pria; dan b. kategori wanita. (3) Ketentuan mengenai Tabel Tes Kesegaran Jasmani Kategori Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum pada Lampiran Angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Ketentuan mengenai Tabel Tes Kesegaran Jasmani Kategori Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran Angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

(1) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kesehatan Peserta. (2) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kesehatan berupa: a. tinggi dan berat badan; b. tekanan darah; c. anamnesa dan pemeriksaan fisik; d. mata; e. THT; f. gigi; g. laboratorium dan tes kehamilan bagi wanita; h. elektrokardiogram (EKG); dan i. radiologi thorax photo. (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil diagnosanya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap hasil tes kesehatan. (4) Penilaian hasil tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 4 (empat) tingkatan status kesehatan meliputi: a. Status Kesehatan I; b. Status Kesehatan II; c. Status Kesehatan III; dan d. Status Kesehatan IV. (5) Ketentuan mengenai Tabel Penilaian Hasil Pemeriksaan Tes Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

(1) Tes psikotes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk mengukur inteligensi Peserta. (2) Tes psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis komputer dengan menggunakan alat ukur yang terdiri atas 3 (tiga) subtes meliputi: a. keterampilan berfikir (thinking skills); b. keterampilan mengenal diri sendiri (intrapersonal skills); dan c. keterampilan hubungan antar pribadi (interpersonal skills). (3) Subtes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian hasil tes psikotes. (4) Ketentuan mengenai Tabel Penilaian Hasil Tes Psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

(1) Tes mental ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dilaksanakan: a. secara tertulis; dan b. melalui wawancara. (2) Tes mental ideologi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a penilaian dilaksanakan melalui pengisian data awal berupa daftar isian pertanyaan yang meliputi: a. data riwayat hidup; b. riwayat tempat tinggal; c. riwayat sekolah; d. riwayat permasalahan hukum; dan e. data lain yang disesuaikan dengan perkembangan. (3) Tes mental ideologi melalui wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b penilaian dilaksanakan dengan wawancara tentang aspek: a. ideologi negara; b. toleransi beragama; c. wawasan kebangsaan; dan d. aspek lain disesuaikan dengan perkembangan.

Pasal 38

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) hasilnya berupa: a. Memenuhi Syarat; b. Tidak Memenuhi Syarat; dan c. Pertimbangan. (2) Dalam hal tertentu penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan penilaian angka. (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian hasil tes mental ideologi. (4) Ketentuan mengenai Tabel Penilaian Hasil Tes Mental Ideologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

(1) Tes kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk mengetahui kondisi awal kejiwaan dan profil klinis dari Peserta. (2) Tes kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertulis. (3) Tes kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian hasil tes kesehatan jiwa. (4) Ketentuan mengenai Tabel Penilaian Hasil Tes Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

(1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) pelaksanaannya diumumkan melalui laman resmi Kemhan dan media sosial. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan ujian; dan b. kelengkapan mengikuti SKB meliputi: 1. kartu pendaftaran Sistem Seleksi Calon PNS Nasional; dan 2. kartu tanda penduduk asli/surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik/surat kehilangan kartu tanda penduduk asli yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (3) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menggunakan fasilitas Computer Assisted Test serta dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi Kementerian yang dikoordinasikan dengan Panselnas. (4) SKB instansi dilaksanakan menggunakan fasilitas yang tersedia di tiap UO yang dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah dikoordinasikan dengan Panselnas.

Pasal 41

(1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) bobot penilaian ditentukan dengan bobot: a. materi SKB Jabatan 50 persen; dan b. materi SKB instansi 50 persen. (2) Pembobotan materi SKB instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara teknis pelaksanaan dikoordinasikan Panitia Pusat dengan Panitia UO.

Pasal 42

(1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kelulusan Peserta didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (2) Kelulusan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peringkat nilai/ranking tertinggi dari nilai gabungan antara nilai SKD dan nilai SKB sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (3) Dalam hal batas jumlah alokasi formasi pada suatu Jabatan ada Peserta yang memiliki jumlah nilai sama, penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi pada nilai SKD. (4) Dalam hal nilai SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki nilai yang sama, penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi pada nilai: a. karakteristik pribadi; b. tes intelegensi umum; dan c. tes wawasan kebangsaan secara berurutan. (5) Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada: a. nilai indeks prestasi kumulatif bagi lulusan diploma/sarjana/magister; dan b. nilai rata-rata yang tertulis di ijazah untuk lulusan sekolah menengah atas/sederajat.

Pasal 43

(1) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dinyatakan tidak lulus SKB jika yang bersangkutan: a. tes kesehatan kategori Status Kesehatan III atau Status Kesehatan IV; b. tes mental ideologi kategori Tidak Memenuhi Syarat; c. tes kesehatan jiwa kategori kurang; dan/atau d. tidak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SKB instansi. (2) Kelulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil dan pertimbangan teknis oleh Panitia Seleksi Kementerian serta bersifat mutlak.

Pasal 44

(1) Pengumuman dan penetapan Peserta yang dinyatakan lulus harus sesuai dengan jumlah formasi pada setiap jabatan dan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Panselnas. (2) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB dari Panselnas. (3) Berdasarkan penetapan hasil seleksi oleh PPK sebagaimana dimaksud ayat (2), Panitia Seleksi Kementerian mengumumkan hasil seleksi yang memuat: a. nama pelamar; b. tanggal lahir; c. nomor ujian; d. Jabatan; e. kualifikasi pendidikan; f. unit kerja; dan g. elemen lain yang diperlukan. (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui laman resmi Kemhan dan media yang ditentukan.

BAB Keempat

Pelaksanaan Seleksi

Pasal 26

Koreksi

Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas: a. Seleksi Administrasi; b. SKD; dan c. SKB.

Pasal 27

Koreksi

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

BAB IV

PENGANGKATAN

Pasal 45

Koreksi

Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi: a. pemberkasan; b. pengangkatan Calon PNS; c. masa percobaan; dan d. pengangkatan PNS.

Pasal 46

Koreksi

(1) Pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan terhadap Peserta yang dinyatakan lulus seleksi Calon PNS. (2) Lulus seleksi Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui laman resmi Kemhan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengumuman kelulusan. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi yang terdiri atas: a. dokumen yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan Calon PNS yang telah ditentukan; dan b. jadwal kehadiran yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang ditentukan.

Pasal 47

(1) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen yang harus dipenuhi oleh Pelamar pada saat pemberkasan, Pelamar dapat melengkapi persyaratan tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberkasan. (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peserta tidak melengkapi berkas yang dibutuhkan untuk pemberkasan yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat. (3) UO dapat menentukan penetapkan lokasi pemberkasan Calon PNS.

Pasal 48

(1) Hasil pemberkasan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk diusulkan Penetapan Nomor Induk Pegawai. (2) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan Nomor Induk Pegawai oleh Badan Kepegawaian Negara, PPK tidak dapat MENETAPKAN surat keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon PNS.

Pasal 49

(1) Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi dan diterima kemudian mengundurkan diri atau meninggal dunia, PPK melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan/kepala desa setempat. (2) Peserta yang mengundurkan diri atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menggantikan PPK dapat mengambil nama Pelamar sesuai dengan urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi dalam pengumuman kelulusan sesuai dengan lowongan formasi Jabatan. (3) Kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan PPK dan diumumkan kepada masyarakat melalui laman resmi Kemhan. (4) Keputusan PPK terhadap pengganti Pelamar yang mengundurkan diri atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 50

(1) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan Nomor Induk Pegawai oleh Badan Kepegawaian Negara, PPK MENETAPKAN pengangkatan Calon PNS. (2) Dalam hal Peserta yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan Nomor Induk Pegawai oleh Badan Kepegawaian Negara, PPK tidak dapat MENETAPKAN surat keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon PNS.

Pasal 51

(1) Peserta yang telah diangkat sebagai Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, diserahkan kepada setiap UO oleh PPK. (2) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan/ditempatkan pada satuan kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan Jabatan yang ditetapkan. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan penugasan terhitung sejak tanggal mulai berlakunya surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal 52

(1) Calon PNS yang telah melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) diberikan hak atas gaji sebesar 80 persen (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS. (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan tanggal berlakunya surat pernyataan melaksanakan tugas. (3) Tanggal berlakunya surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berlakunya keputusan pengangkatan Calon PNS. (4) Usul pembayaran gaji Calon PNS yang bersangkutan diajukan oleh pejabat pembuat daftar gaji paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibuatnya surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal 53

(1) Dalam hal Calon PNS telah mempunyai masa kerja sebelum diangkat menjadi Calon PNS, masa kerja yang bersangkutan dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok. (2) Masa kerja Calon PNS yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: a. masa selama menjadi pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural; b. masa selama menjalankan tugas pemerintahan seperti local staff pada perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri atau perangkat desa atau pegawai tidak tetap; c. masa selama menjadi pegawai/karyawan pada badan internasional; d. masa selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik pemerintah seperti badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah; dan e. masa selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan yang berbadan hukum sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun. (3) Masa kerja Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diperhitungkan secara penuh. (4) Masa kerja Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dihitung setengah untuk setiap tahunnya dan paling banyak 8 (delapan) tahun.

Pasal 54

(1) Dalam hal terdapat perhitungan masa kerja Calon PNS, dilakukan penghitungan sebagai berikut: a. lebih dari 15 (lima belas) hari dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1 (satu) bulan; atau b. kurang dari 16 (enam belas) hari dilakukan pembulatan kebawah menjadi 1 (satu) bulan. (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

(1) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c wajib dijalani oleh Calon PNS yang telah diangkat. (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai Calon PNS. (3) Calon PNS yang pada masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa tidak boleh mengikuti seleksi Pengadaan PNS untuk 1 (satu) tahun anggaran penetapan kebutuhan pegawai.

Pasal 56

(1) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan. (2) Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun: a. integritas moral; b. kejujuran; c. semangat dan motivasi nasionalisme/ kebangsaan; d. karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab; dan e. memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang. (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi untuk memadukan antara pelatihan klasikal dengan nonklasikal dan antara kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang. (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bisa diikuti 1 (satu) kali dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 57

Calon PNS pada masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dapat diberhentikan tidak dengan hormat dengan ketentuan: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; b. melakukan perbuatan yang dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum; dan c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Pasal 58

(1) Calon PNS yang telah menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Calon PNS yang bersangkutan diangkat menjadi PNS. (2) Pengangkatan menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan b. sehat jasmani dan rohani. (3) Pengangkatan menjadi PNS ke dalam Jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Pengangkatan menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keputusannya ditetapkan secara kolektif.

Pasal 59

(1) Keputusan pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) merupakan tanggal pengangkatan PNS. (2) Penetapan pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 sejak 1 (satu) tahun berlakunya penetapan pengangkatan sebagai Calon PNS. (3) Dalam hal tanggal 1 bulan bersangkutan jatuh pada hari libur, pengangkatan PNS yang bersangkutan ditetapkan pada tanggal berikutnya yang jatuh pada hari kerja.

Pasal 60

(1) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 wajib dilaksanakan dengan mengucapkan sumpah/janji. (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelantikan oleh PPK. (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

BAB Kelima

Pasal 20

BAB III

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

BAB Kesatu

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25