PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2010 tentang PERAWATAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA/PURNAWIRAWAN DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/WREDATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 25 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Pahlawan adalah Prajurit Tentara Nasional INDONESIA (TNI)/Purnawirawan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Wredatama yang diberi gelar Pahlawan berdasarkan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA 2. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan PRESIDEN kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara. 3. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan PRESIDEN kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara. 4. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan PRESIDEN kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara. 5. Gugur adalah menemui ajal bagi Prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA dalam pertempuran di daerah operasi atau sebagai akibat langsung melaksanakan tugas tempur di daerah operasi, melawan musuh negara Republik INDONESIA. 6. Tewas bagi Prajurit TNI adalah menemui ajal dalam menjalankan tugas, dalam hubungan tugas tempur atau tugas pemeliharaan perdamaian dan/atau sebagai akibat langsung dari tugas-tugas tersebut. 7. Tewas bagi PNS dan TNI di lingkungan Kementerian Pertahanan adalah meninggal dalam dan/atau karena menjalankan tugas kewajibannya atau dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia, dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacad rohani/jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu. 8. Wafat adalah meninggal dunia oleh sebab-sebab lain di luar sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan 7. 9. Pemakaman Kedinasan adalah pemakaman jenazah Prajurit TNI Aktif/Purnawirawan dan PNS/Wredatama yang memenuhi persyaratan, diselenggarakan oleh dinas dengan upacara militer. 10. Tindakan langsung lawan adalah tindakan lawan dalam pertempuran atau penugasan khusus yang menimbulkan akibat langsung, baik berupa kematian maupun cacat pada prajurit. 11. Pekas/Bendaharawan adalah orang atau badan yang oleh karena negara diserahi tugas menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang atau surat-surat berharga dan barang-barang, serta berkewajiban untuk mempertanggung-jawabkan segala sesuatu mengenai pengurusan keuangan negara yang dilakukannya.

BAB II

PERNYATAAN GUGUR, TEWAS, HAK PEMAKAMAN, KEHILANGAN HAK PEMAKAMAN, DAN PELAKSANAAN PEMAKAMAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Pernyataan gugur atau tewas bagi Prajurit TNI di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA diberikan oleh Komandan/Ka Satker yang bersangkutan, paling rendah setingkat Batalyon/Satker. (2) Pernyataan gugur bagi PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA diberikan oleh Komandan/Ka Satker yang bersangkutan, paling rendah setingkat Batalyon/ Satker. (3) Pernyataan tewas bagi PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA diberikan oleh Pejabat yang berwenang dengan Surat Keterangan atau Berita Acara dari yang berwajib.

Pasal 3

Pemakaman jenazah prajurit TNI/Purnawirawan dan anggota PNS/Wredatama terdiri atas : a. Taman Makam Pahlawan Nasional Utama yang selanjutnya disingkat TMPNU merupakan Taman Pahlawan Nasional yang terletak di ibukota negara; b. Taman Makam Pahlawan Nasional yang selanjutnya disingkat TMPN merupakan Taman Makam Pahlawan Nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. Taman Makam Bahagia yang selanjutnya disingkat TMB; dan d. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU.

Pasal 4

Hak pemakaman di TMPNU diberikan kepada : a. Prajurit TNI/Purnawirawan yang meninggal dunia dan dimakamkan dengan upacara militer apabila menerima gelar; b. PNS/Wredatama yang meninggal dunia dan dimakamkan dengan upacara militer apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. penerima gelar; atau 2. memiliki salah satu Tanda Kehormatan berupa : a) Bintang Republik INDONESIA;atau b) Bintang Mahaputera;

Pasal 5

Hak pemakaman di TMPN diberikan kepada : a. Prajurit TNI/Purnawirawan dan PNS/Wredatama yang meninggal dunia dan dimakamkan dengan upacara militer apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. diangkat sebagai pahlawan berdasarkan peraturan perundang- undangan; 2. dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); 3. Prajurit TNI/Purnawirawan yang memiliki salah satu Tanda Kehormatan berupa : a) Bintang Gerilya; b) Bintang Sakti; c) Bintang Dharma; d) Bintang Yudha Dharma; e) Bintang Kartika Eka Paksi; f) Bintang Jalasena; dan/atau g) Bintang Swa Bhuwana Paksa. 4. Prajurit TNI/Purnawirawan yang memiliki Bintang Kartika Eka Paksi Nararya/ Bintang Jalasena Nararya/Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya, yang diperoleh atas dasar prestasi atau jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokok, yang disumbangkan untuk kemajuan dan pembangunan Kemhan dan TNI dan bukan atas dasar pengabdian selama 24 (dua puluh empat) tahun terus-menerus. b. PNS/Wredatama yang meninggal dunia dan dimakamkan dengan upacara militer apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. diangkat sebagai pahlawan berdasarkan peraturan perundang- undangan; 2. dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); 3. PNS/Wredatama yang memiliki salah satu Tanda Kehormatan RI berupa : a) Bintang Republik INDONESIA; b) Bintang Mahaputera; c) Bintang Jasa; d) Bintang Kemanusiaan; e) Bintang Penegak Demokrasi; f) Bintang Budaya Parama Dharma; dan g) Bintang Bhayangkara.

Pasal 6

Hak pemakaman di TMB diberikan kepada Prajurit TNI/Purnawirawan dan PNS/Wredatama yang meninggal dunia dan dimakamkan dengan upacara militer apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Prajurit TNI Aktif termasuk yang sedang masa persiapan pensiun (MPP) yang tidak memenuhi persyaratan untuk dimakamkan di TMPNU atau TMPN; atau b. Purnawirawan TNI yang memiliki salah satu Tanda Kehormatan Negara berbentuk Bintang selain Bintang yang mempersyaratkan untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan.

Pasal 7

Hak pemakaman di TPU diberikan kepada Prajurit TNI/Purnawirawan dan PNS/ Wredatama yang meninggal dunia apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Prajurit TNI/Purnawirawan dan PNS/Wredatama yang meninggal dunia dapat dimakamkan dengan upacara militer di TPU apabila memenuhi persyaratan untuk dimakamkan di TMPNU, TMPN atau TMB, tetapi karena permohonan keluarga, maka pemakaman dapat dilakukan di TPU; atau b. Prajurit TNI/Purnawirawan atau PNS/Wredatama yang tidak mempunyai hak dimakamkan di TMPNU,TMPN atau di TMB dan pemakamannya tidak dengan upacara militer.

Pasal 8

Prajurit TNI/Purnawirawan dan PNS/Wredatama kehilangan hak pemakaman di TMPNU, TMPN, atau TMB dengan upacara militer apabila yang bersangkutan: a. dicabut Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau b. meninggal dunia akibat melakukan perbuatan yang merusak citra TNI maupun PNS dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 9

(1) Pemakaman jenazah Prajurit TNI atau PNS/Wredatama di TMPNU, TMPN, atau TMB dilaksanakan dengan upacara militer sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dilakukan di TPU maka pelaksanaannya tetap dengan upacara militer.

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2010 tentang PERAWATAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA/PURNAWIRAWAN DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/WREDATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15