PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Kementerian Pertahanan

PERMEN Nomor 24 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dari berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Kementerian Pertahanan. 2. Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. 3. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip yang disimpan selama jangka waktu tertentu. 4. Pencipta Arsip adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan. 5. Lembaga Pencipta Arsip adalah Kementerian Pertahanan. 6. Pengelolaan Arsip Terjaga adalah kegiatan identifikasi, pemberkasan, pelaporan, dan penyerahan Arsip Terjaga yang dilaksanakan oleh Pencipta Arsip dan Lembaga Pencipta Arsip. 7. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah dibidang pertahanan. 8. Autentikasi adalah pernyataan keabsahan naskah dinas bentuk peraturan sebelum digandakan dan didistribusikan secara sah sesuai dengan alamat yang telah ditentukan, telah dicatat, dan diteliti oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang minu Kemhan yang ditandai dengan penandatanganan oleh pihak yang berwenang dan cap jabatan yang sah. 9. Arsip Nasional Republik INDONESIA selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara. 10. Unit Kearsipan adalah Biro Tata Usaha dan Protokol Sekretariat Jenderal Kemhan. 11. Unit Pengolah adalah satuan kerja dan sub satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya. 12. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu Unit Organisasi Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 13. Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker Unit Organisasi Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pertahanan

BAB II

IDENTIFIKASI

Pasal 3

Koreksi

Identifikasi Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan: a. berdasarkan kategori Arsip Terjaga; dan b. dengan cara identifikasi Arsip Terjaga.

Pasal 4

Koreksi

Kategori Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi Arsip: a. kewilayahan; b. kepulauan; c. perbatasan; d. perjanjian internasional; dan e. masalah pemerintahan yang strategis.

Pasal 5

Arsip kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. Arsip tentang dasar penetapan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. Arsip tentang pengakuan dunia internasional mengenai batas wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. Arsip tentang batas perairan INDONESIA; dan d. Arsip tentang tata ruang laut nasional dan perairan yuridiksi.

Pasal 6

Arsip kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. Arsip tentang potensi sumber daya alam yang terkandung dalam suatu pulau; b. Arsip tentang luas dan besarnya kepulauan; c. Arsip tentang jumlah pulau-pulau terdepan INDONESIA dan administrasi kependudukan serta data administrasi dislokasi satuan dan personel militernya; dan d. Arsip tentang pulau-pulau yang berbatasan langsung antara wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dengan negara lain.

Pasal 7

(1) Arsip perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi: a. Arsip tentang kawasan perbatasan dari aspek pertahanan dan keamanan; dan b. Arsip tentang batas wilayah negara. (2) Arsip tentang kawasan perbatasan dari aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. 3 (tiga) kawasan perbatasan darat INDONESIA dengan: 1. Negara Malaysia; 2. Negara Timor Leste; dan 3. Negara Papua Nugini. b. 10 (sepuluh) kawasan perbatasan laut dan pulau- pulau kecil terluar INDONESIA dengan; 1. Negara India; 2. Negara Thailand; 3. Negara Malaysia; 4. Negara Singapura; 5. Negara Vietnam; 6. Negara Filipina; 7. Negara Palau; 8. Negara Papua Nugini; 9. Negara Australia; dan 2018, No1704. 10. Negara Timor Leste. (3) Arsip tentang batas wilayah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. 3 (tiga) perbatasan darat INDONESIA dengan: 1. Negara Malaysia; 2. Negara Timor Leste; dan 3. Negara Papua Nugini. b. 4 (empat) perbatasan laut teritorial INDONESIA dengan: 1. Negara Malaysia; 2. Negara Papua Nugini; 3. Negara Singapura; dan 4. Negara Timor Leste. c. 9 (sembilan) perbatasan laut yurisdiksi Zone Economic Exclusive (ZEE) dan landas kontinen INDONESIA dengan: 1. Negara Malaysia; 2. Negara Thailand; 3. Negara Vietnam; 4. Negara Philipina; 5. Negara India; 6. Negara Republik Palau; 7. Negara Australia; 8. Negara Timor Leste; dan 9. Negara Papua Nugini.

Pasal 8

Arsip perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas: a. Arsip tentang proses penyusunan perjanjian internasional dari lembaga pemrakarsa; b. Arsip tentang proses konsultasi dan koordinasi di Kementerian Luar Negeri; c. Arsip tentang proses pembuatan perjanjian internasional, mulai draft, counter draft, dan draft final sampai dengan pengajuan permohonan full power dari perjanjian internasional; d. Arsip tentang pertukaran nota diplomasi; dan e. Arsip tentang ratifikasi perjanjian internasional.

Pasal 9

Arsip masalah pemerintahan yang strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas: a. Arsip tentang kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh PRESIDEN selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan; b. Arsip tentang kebijakan atau keputusan strategis yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga tinggi negara; c. Arsip tentang kebijakan pengembangan pertahanan negara; d. Arsip tentang operasi militer; e. Arsip tentang intelijen dan pengamanan; f. Arsip tentang pengembangan sarana alat utama sistem pertahanan; g. Arsip tentang kerja sama di bidang militer; h. Arsip tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta; i. Arsip tentang investasi pembangunan infrastruktur nasional; j. Arsip tentang pertahanan Siber; dan k. Arsip tentang pertahanan Nir Militer.

BAB Kedua

Kategori Arsip Terjaga

Pasal 4

Koreksi

Kategori Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi Arsip: a. kewilayahan; b. kepulauan; c. perbatasan; d. perjanjian internasional; dan e. masalah pemerintahan yang strategis.

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

Koreksi

Tanggung jawab pengelolaan Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilaksanakan oleh: a. pimpinan Lembaga Pencipta Arsip; b. pimpinan Unit Kearsipan; dan c. pimpinan Unit Pengolah dalam pengelolaan Arsip Terjaga.

Pasal 24

Koreksi

Pimpinan Lembaga Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a bertanggung jawab untuk: a. memelihara, melindungi, dan menyelamatkan Arsip yang dikategorikan sebagai Arsip Terjaga; b. melaksanakan pemberkasan dan pelaporan Arsip yang dikategorikan Arsip Terjaga kepada Kepala ANRI; c. pelaporan Arsip yang dikategorikan Arsip Terjaga sebagimana dimaksud dalam huruf b paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan kegiatan; d. melaksanakan penyerahan salinan autentik dari naskah asli Arsip Terjaga kepada ANRI; dan e. penyerahan salinan autentik sebagaimana dimaksud dalam huruf d paling lama 1 (satu) tahun setelah dilaksanakan pelaporan.

Pasal 25

Pimpinan Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b bertanggung jawab untuk: a. melaksanakan pembinaan pengelolaan Arsip Terjaga kepada Unit Pengolah; b. melaksanakan identifikasi Arsip Terjaga; c. mengkoordinir pelaporan dan penyerahan Arsip Terjaga di lingkungan Kemhan kepada ANRI; d. melaksanakan Autentikasi salinan naskah asli Arsip Terjaga yang akan diserahkan kepada ANRI; e. membuat berita acara penyerahan Arsip Terjaga; dan f. melaporkan dan penyerahan salinan autentik dari naskah asli Arsip Terjaga kepada ANRI.

Pasal 26

Pimpinan Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c bertanggung jawab untuk: a. mendukung pelaksanaan identifikasi Arsip Terjaga; b. melaksanakan pemberkasan Arsip Terjaga; c. melaksanakan pelaporan dan penyerahan Arsip Terjaga kepada Unit Kearsipan paling lama 10 (sepuluh) bulan setelah pelaksanaan kegiatan; d. melaksanakan Auntetikasi salinan naskah asli Arsip Terjaga yang akan diparaf Kepala Unit Pengolah; dan e. membuat berita acara penyerahan Arsip Terjaga.

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Kementerian Pertahanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

BAB 3

Pasal 13

Pasal 14

BAB 4

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27