PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENANGANAN GUGATAN PERKARA TATA USAHA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 24 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tata Usaha Negara selanjutnya disingkat TUN adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. 2. Badan atau Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. 3. Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 4. Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Kepegawaian adalah segala hal-hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan pegawai negeri. 6. Sengketa Kepegawaian adalah sengketa/perselisihan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan TUN di bidang kepegawaian oleh Badan atau Pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil. 7. Aset tanah dan/atau bangunan adalah Barang Milik Negara yang dibeli atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan perolehan lain yang sah, dimiliki/dikuasai oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. 8. Pengadilan adalah Pengadilan TUN dan/atau Pengadilan Tinggi TUN di lingkungan Peradilan TUN. 9. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat TUN dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan. 10. Penggugat adalah pihak yang menggugat ke Pengadilan TUN. 11. Tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. 12. Upaya hukum adalah hak Tergugat/Penggugat berupa Perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. 13. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 15. TNI adalah Tentara Nasional INDONESIA. 16. Mabes TNI adalah Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA. 17. Panglima Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI. 18. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 19. Mabes Angkatan adalah Markas Besar Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 20. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara. 21. Keputusan Tata Usaha Militer adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer yang berisi tindakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan militer serta pengelolaan pertahanan negara di bidang personel, materiil, fasilitas dan jasa yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. 22. Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara di lingkungan Kemhan dan TNI, selanjutnya disebut SIMAK BMN Kemhan dan TNI adalah subsistem dari SAI Kemhan dan TNI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

MEKANISME PENANGANAN GUGATAN

Pasal 7

Koreksi

Objek gugatan terdiri atas: a. keputusan dan administrasi di bidang kepegawaian; dan b. keputusan dan administrasi di bidang BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terdiri atas: 1. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dikuasai dan tercatat dalam SIMAK BMN Kemhan; 2. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dikuasai dan tercatat dalam SIMAK BMN Mabes TNI; dan 3. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dikuasai dan tercatat dalam SIMAK BMN Mabes Angkatan.

Pasal 8

Penggugat terdiri atas: a. orang pribadi; dan b. Badan Hukum Perdata.

Pasal 9

Tergugat terdiri atas: a. Menteri; b. Panglima; c. Kepala Staf Angkatan; d. pejabat pada satuan kerja di bawah Panglima; e. pejabat pada satuan kerja di bawah Kepala Staf Angkatan; dan f. pejabat pada instansi di luar Kemhan, TNI, dan Angkatan.

Pasal 10

(1) Dalam hal Menteri selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Menteri membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan untuk persidangan dan penyelesaian perkara. (2) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut: a. mengadakan koordinasi dengan Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan; b. menyiapkan alat bukti: 1. mengumpulkan bukti-bukti surat yang tersimpan di Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan; 2. mencari dan menghadirkan saksi; dan 3. dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli. c. menyimpan salinan putusan: 1. asli salinan putusan di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; dan 2. fotokopi salinan putusan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan.

Pasal 11

(1) Dalam hal Panglima selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Panglima membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan dan Mabes TNI untuk persidangan dan penyelesaian perkara. (2) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut: a. mengadakan koordinasi dengan Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI; b. menyiapkan alat bukti: 1. mengumpulkan bukti-bukti surat yang tersimpan di Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI; 2. mencari dan menghadirkan saksi; dan 3. dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli. c. menyimpan salinan putusan: 1. asli salinan putusan di Asisten Personel Panglima TNI; dan 2. fotokopi salinan putusan di: a) Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; b) Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional INDONESIA.

Pasal 12

(1) Dalam hal Kepala Staf Angkatan selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Kepala Staf Angkatan membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan dan Mabes Angkatan untuk persidangan dan penyelesaian perkara. (2) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut: a. mengadakan koordinasi dengan Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Mabes Angkatan dan instansi terkait; b. menyiapkan alat bukti: 1. mengumpulkan bukti-bukti surat yang tersimpan di Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Mabes Angkatan; 2. mencari dan menghadirkan saksi; dan 3. dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli. c. menyimpan salinan putusan: 1. asli salinan putusan di Staf Personel Angkatan; dan 2. fotokopi salinan putusan di: a) Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; dan b) Direktorat Hukum Angkatan Darat, Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut, Dinas Hukum Angkatan Udara.

Pasal 13

Dalam hal Pejabat pada Satuan Kerja di bawah Panglima selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Panglima TNI bertindak selaku supervisi untuk persidangan dan penyelesaian perkara.

Pasal 14

Dalam hal Pejabat pada Satuan Kerja di bawah Kepala Staf Angkatan selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Kepala Staf Angkatan bertindak selaku supervisi untuk persidangan dan penyelesaian perkara.

Pasal 15

(1) Dalam hal Menteri selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 1 oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, Menteri membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan untuk persidangan dan penyelesaian perkara. (2) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut: a. mengadakan koordinasi dengan Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan, serta instansi terkait; b. menyiapkan alat bukti: 1. mengumpulkan bukti-bukti surat yang tersimpan di Satker/Sub Satker di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan; 2. mencari dan menghadirkan saksi; dan 3. dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli. c. menyimpan salinan putusan: 1. asli salinan putusan di Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan; dan 2. fotokopi salinan putusan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan.

Pasal 16

(1) Dalam hal Panglima selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 2 oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, Panglima membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan dan Mabes TNI untuk persidangan dan penyelesaian perkara. (2) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut: a. mengadakan koordinasi dengan Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI serta Instansi terkait; b. menyiapkan alat bukti: 1. mengumpulkan bukti-bukti surat yang tersimpan di Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI; 2. mencari dan menghadirkan saksi; dan 3. dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli. c. menyimpan salinan putusan: 1. asli salinan putusan di Satuan Fasilitas dan Konstruksi Denma Mabes TNI; dan 2. fotokopi salinan putusan di Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional INDONESIA dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan. (3) Menteri dan Kepala Staf Angkatan mengajukan intervensi atas gugatan terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.

Pasal 17

(1) Dalam hal Kepala Staf Angkatan selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 3 oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, Kepala Staf Angkatan membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan dan Mabes Angkatan untuk persidangan dan penyelesaian perkara. (2) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangani gugatan dengan mekanisme sebagai berikut: a. mengadakan koordinasi dengan Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Mabes Angkatan serta Instansi terkait; b. menyiapkan alat bukti: 1. mengumpulkan bukti-bukti surat yang tersimpan di Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan Mabes Angkatan serta Instansi terkait; 2. mencari dan menghadirkan saksi; dan 3. dalam hal diperlukan mencari dan menghadirkan saksi ahli. c. menyimpan salinan putusan: 1. asli salinan putusan di Direktorat Zeni Angkatan Darat atau Dinas Fasilitas Pangkalan Angkatan Laut atau Dinas Fasilitas dan Konstruksi Angkatan Udara; dan 2. fotokopi salinan putusan di Direktorat Hukum Angkatan Darat atau Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut atau Dinas Hukum Angkatan Udara dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan. (3) Menteri dan Panglima dapat mengajukan intervensi atas gugatan terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 3.

Pasal 18

Dalam hal Pejabat pada satuan kerja di bawah Panglima selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 2 oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, maka Panglima membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan dan Mabes TNI untuk persidangan dan penyelesaian perkara.

Pasal 19

Dalam hal Pejabat pada satuan kerja di bawah Kepala Staf Angkatan selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b angka 3 oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, maka Kepala Staf Angkatan membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan dan Mabes Angkatan untuk persidangan dan penyelesaian perkara.

Pasal 20

Dalam hal Pejabat pada instansi di luar Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan selaku Tergugat atas objek gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3, oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, maka Menteri dan/atau Panglima dan/atau Kepala Staf Angkatan wajib melakukan intervensi dan membentuk Tim Kuasa Hukum dari unsur Kemhan dan/atau Mabes TNI dan/atau Mabes Angkatan untuk persidangan dan penyelesaian perkara

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENANGANAN GUGATAN PERKARA TATA USAHA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23