PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2013 tentang DOKTER PENDAMPING PROGRAM INTERNSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 24 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dokter Pendamping Program Internsip adalah dokter yang telah memiliki persyaratan dan kemampuan sebagai Dokter Pendamping Program Internsip guna membantu proses pemantapan mutu dokter dengan program pendidikan kedokteran berbasis kompetensi. 2. Dokter Pendamping Program Internsip di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut Dokter Pendamping adalah Dokter Militer dan Dokter Pegawai Negeri www.djpp.kemenkumham.go.id Sipil yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA yang memiliki persyaratan dan kemampuan untuk melaksanakan bimbingan dan supervisi sesuai standar kompetensi terhadap peserta Program Internsip. 3. Peserta Program Internsip di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut Peserta Program Internsip adalah dokter yang lulus dengan program pendidikan kedokteran berbasis kompetensi yang akan menjalankan Program Internsip di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. 4. Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Kemhan dan TNI adalah sarana dan fasilitas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA yang melaksanakan dukungan kesehatan pada kegiatan operasi Tentara Nasional INDONESIA dan pelayanan kesehatan bagi anggota Tentara Nasional INDONESIA, Pegawai Negeri Sipil Kemhan beserta keluarganya dan turut serta melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. 6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemhan dan TNI adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif milik Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. 7. Wahana adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Kemhan dan TNI yang menjadi tempat pelaksanaan Program Internsip yang telah memenuhi kriteria sebagai tempat pelaksanaan Program Internsip. 8. Komite Internsip Dokter INDONESIA yang selanjutnya disingkat KIDI adalah institusi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Internsip. 9. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah pencatatan resmi terhadap dokter yang telah memiliki kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya. www.djpp.kemenkumham.go.id 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB III

PENGANGKATAN

Pasal 4

Koreksi

Persyaratan calon Dokter Pendamping meliputi: a. memiliki STR dan Surat Izin Praktek yang masih berlaku; b. telah memiliki pengalaman praktek di Rumah Sakit paling singkat 2 (dua) tahun dengan rekam jejak yang baik; www.djpp.kemenkumham.go.id c. pangkat untuk anggota TNI paling rendah Letnan Satu dan pangkat untuk PNS paling rendah Penata Muda Tingkat I; d. konduite dan prestasi kerja baik; dan e. telah melaksanakan berbagai macam jenis pelayanan dan tindakan medis selama melaksanakan profesi sebagai Dokter.

Pasal 5

(1) Kepala Rumah Sakit Kemhan dan TNI mengusulkan calon Dokter Pendamping kepada KIDI. (2) Pengusulan calon Dokter Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan KIDI.

Pasal 6

(1) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan MENETAPKAN calon Dokter Pendamping yang telah dinyatakan lulus seleksi yang dilakukan oleh KIDI. (2) Berdasarkan penetapan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Rumah Sakit Kemhan dan TNI mengeluarkan Surat Perintah kepada calon Dokter Pendamping untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh KIDI dan Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

(1) Calon Dokter Pendamping yang telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus oleh KIDI dan Kementerian Kesehatan ditetapkan menjadi Dokter Pendamping. (2) Penetapan Dokter Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Menteri, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan atas nama Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 8

Ketentuan penugasan sebagai Dokter Pendamping di Wahana Kemhan dan TNI: a. Karopeg Setjen Kemhan menerbitkan Surat Perintah Dokter Pendamping di Wahana lingkungan Kemhan; b. Asisten Personel Panglima TNI menerbitkan Surat Perintah Dokter Pendamping di Wahana lingkungan Mabes TNI; dan c. Asisten Personel Kas Angkatan menerbitkan Surat Perintah Dokter Pendamping di Wahana lingkungan Mabes Angkatan.

Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2013 tentang DOKTER PENDAMPING PROGRAM INTERNSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB Kelima

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15