PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Assessment and Development Center di Lingkungan Kementerian Pertahanan

PERMEN Nomor 20 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Assessment and Development Center adalah suatu metode terintegrasi yang mencakup penilaian dan pengembangan kompetensi pegawai. 2. Assessment Center adalah suatu metode penilaian yang terstandar guna menilai/mengukur potensi dan memprediksi keberhasilan seseorang dalam suatu jabatan melalui beberapa simulasi/alat ukur berdasarkan profil potensi dan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa Assessor. 3. Development Center adalah suatu metode yang terstandar guna mengidentifikasi dan mengembangkan kompetensi pegawai secara efektif dan efisien. 4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan. 5. Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan anggota Tentara Nasional INDONESIA yang ditugaskan di Kemhan. 6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh individu Pegawai Kemhan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaaan tugas jabatannya secara profesional, efektif, dan efisien. 7. Penilaian Kompetensi adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki individu Pegawai Kemhan dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan alat ukur tertentu. 8. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Assessor adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat tertentu, telah mengikuti pelatihan Assessor, memiliki keahlian teknis untuk melakukan Penilaian Kompetensi, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Penilaian Kompetensi manajerial. 9. Assessee adalah Pegawai Kemhan yang dinilai potensi dan kompetensinya dalam Assessment Center. 10. Fasilitator adalah seseorang yang telah mengikuti pelatihan Fasilitator, memiliki keahlian teknis untuk melakukan pendampingan, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Development Center. 11. Partisipan adalah Pegawai Kemhan yang sudah diidentifikasi dan akan dikembangkan kompetensinya dalam Development Center. 12. Administrator adalah Assessor yang bertanggung jawab dan/atau mengepalai pelaksanaan penilaian Kompetensi dengan metode Assessment and Development Center. 13. Profil Kompetensi Jabatan adalah Kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan tertentu. 14. Profil Kompetensi Individu adalah profil kekuatan dan kelemahan Kompetensi yang dimiliki oleh Pegawai Kemhan. 15. Psikotes adalah rangkaian kegiatan pengambilan data psikologi dengan menggunakan berbagai alat tes terstandar untuk melihat potensi seseorang. 16. Potensi adalah gambaran individu yang terdiri dari kepribadian, inteligensi, sikap kerja, dan kepemimpinan. 17. Gap Kompetensi adalah kesenjangan antara Kompetensi Individu dengan Kompetensi yang dipersyaratkan. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

PENYELENGGARAAN ASSESSMENT AND DEVELOPMENT CENTER

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Assessment and Development Center di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan bagi Pegawai Kemhan. (2) Penyelenggaraan Assessment and Development Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan: a. Assessment Center; dan b. Development Center.

Pasal 5

Koreksi

Penyelenggaraan Assessment Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk mengukur Potensi dan Kompetensi Pegawai Kemhan sesuai dengan Profil Kompetensi Jabatan yang dipersyaratkan.

Pasal 6

Penyelenggaraan Assessment Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. multimetode; b. multiassessor; c. integrasi; d. fokus pada kemampuan yang bisa dilakukan Assessee saat ini dengan berorientasi kebutuhan organisasi; dan e. hasil penilaian menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penempatan suatu jabatan.

Pasal 7

Multimetode sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan penggunaan beberapa metode Kompetensi untuk menilai Assessee.

Pasal 8

Multiassessor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas beberapa Assessor yang melaksanakan penilaian Kompetensi dengan menggunakan multimetode.

Pasal 9

Integrasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan proses penggabungan hasil penilaian dari multimetode dan multiassessor untuk mendapatkan kesimpulan nilai Kompetensi dari Assessee.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan Development Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap Partisipan sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. (2) Tindak lanjut dari hasil Assessment Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan kesenjangan atau Gap Kompetensi individu.

Pasal 11

Penyelenggaraan Development Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. multimetode; b. multifasilitator; c. integrasi; d. fokus pada pengembangan Gap Kompetensi Partisipan saat ini dengan berorientasi kebutuhan organisasi; e. memberikan laporan hasil Development Center kepada Kepala Biro Kepegawaian; f. Assessor dapat bertindak sebagai Fasilitator; dan g. dapat melibatkan Fasilitator dari dalam Kemhan atau dari luar Kemhan.

Pasal 12

Multimetode sebagimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan penggunaan beberapa metode untuk mengatasi Gap Kompetensi Partisipan.

Pasal 13

Multifasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas beberapa Fasilitator yang melakukan pendampingan dalam pengembangan Gap Kompetensi.

Pasal 14

Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan proses penggabungan dari multimetode dan multifasilitator yang menggambarkan hasil pengembangan Gap Kompetensi.

BAB IV

METODE PENYELENGGARAAN ASSESSMENT AND DEVELOPMENT CENTER

Pasal 16

Koreksi

Penyelenggaraan Assessment Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan menggunakan metode: a. tes inventori; b. simulasi; c. penugasan; dan d. wawancara berbasis Kompetensi.

Pasal 17

Koreksi

Metode tes inventori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan pernyataan terstandardisasi yang paling menggambarkan sikap, karakter, dan motivasi Assessee.

Pasal 18

(1) Metode simulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh Assessee terkait dengan situasi nyata dalam pekerjaan. (2) Metode simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kegiatan: a. diskusi kelompok tanpa pemimpin; b. in-basket exercise yang terdiri atas: 1. bermain peran; dan 2. government game.

Pasal 19

(1) Metode penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan aktivitas yang dilakukan Assessee dalam menyelesaikan persoalan berupa analisa kasus, evaluasi diri, atau tugas lain yang dapat menampilkan potensi dan Kompetensi perilaku Assessee. (2) Metode penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kegiatan: a. menganalisa kasus dan presentasi; b. penulisan proposal; dan c. kuesioner Kompetensi.

Pasal 20

(1) Metode wawancara berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan rangkaian wawancara terstruktur dengan tujuan untuk menilai Kompetensi Assessee dari perilaku yang muncul. (2) Menilai Kompetensi Assessee sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memprediksi kemampuan Assessee pada masa yang akan datang berdasarkan perilaku di masa lalu.

Pasal 21

Penyelenggaraan Development Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan menggunakan metode: a. on the job training; dan b. off the job training.

Pasal 22

(1) Metode on the job training sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan metode pelatihan yang dilaksanakan di tempat kerja dan dilaksanakan sambil bekerja. (2) Metode on the job training sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. in house training; b. magang; dan c. coaching.

Pasal 23

In house training sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a merupakan pelatihan sumber daya manusia terhadap Partisipan yang pelaksanaannya berdasarkan permintaan oleh instansi klien, sehingga semua pesertanya berasal dari 1 (satu) instansi yang sama.

Pasal 24

Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b merupakan pelatihan yang mencakup proses belajar dari seseorang atau beberapa orang Pegawai Kemhan yang sudah berpengalaman.

Pasal 25

Coaching sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c merupakan proses belajar yang melibatkan interaksi mendalam antara coach dan coachee dalam upaya mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki.

Pasal 26

(1) Metode off the job training sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan metode pelatihan dengan menggunakan situasi di luar pekerjaan. (2) Metode off the job training sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan apabila peserta pelatihan dalam jumlah banyak dan cepat. (3) Metode off the job training sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. workshop; b. role playing; c. case study; dan d. self study.

Pasal 27

Workshop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a merupakan pelatihan yang digunakan untuk memberikan materi berupa informasi kepada Partisipan dalam kelompok besar.

Pasal 28

Role playing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b merupakan pelatihan yang dilaksanakan dengan melakukan peran orang lain dengan tujuan untuk mengubah sikap dan keterampilan memahami orang lain.

Pasal 29

Case study sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c merupakan pelatihan yang dilaksanakan dengan melatih kemampuan memecahkan masalah dengan kasus yang dipilih memiliki relevansi dengan pekerjaan yang sesungguhnya.

Pasal 30

Self study sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d merupakan pelatihan yang dilaksanakan dengan memberikan bahan untuk dipelajari sendiri oleh Partisipan berupa materi manual, kaset, atau video tape yang sebelumnya direkam.

BAB Kedua

Metode Penyelenggaraan Development Center

Pasal 21

Koreksi

Penyelenggaraan Development Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan menggunakan metode: a. on the job training; dan b. off the job training.

Pasal 22

Koreksi

(1) Metode on the job training sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan metode pelatihan yang dilaksanakan di tempat kerja dan dilaksanakan sambil bekerja. (2) Metode on the job training sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. in house training; b. magang; dan c. coaching.

Pasal 23

In house training sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a merupakan pelatihan sumber daya manusia terhadap Partisipan yang pelaksanaannya berdasarkan permintaan oleh instansi klien, sehingga semua pesertanya berasal dari 1 (satu) instansi yang sama.

Pasal 24

Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b merupakan pelatihan yang mencakup proses belajar dari seseorang atau beberapa orang Pegawai Kemhan yang sudah berpengalaman.

Pasal 25

Coaching sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c merupakan proses belajar yang melibatkan interaksi mendalam antara coach dan coachee dalam upaya mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki.

Pasal 26

(1) Metode off the job training sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan metode pelatihan dengan menggunakan situasi di luar pekerjaan. (2) Metode off the job training sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan apabila peserta pelatihan dalam jumlah banyak dan cepat. (3) Metode off the job training sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. workshop; b. role playing; c. case study; dan d. self study.

Pasal 27

Workshop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a merupakan pelatihan yang digunakan untuk memberikan materi berupa informasi kepada Partisipan dalam kelompok besar.

Pasal 28

Role playing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b merupakan pelatihan yang dilaksanakan dengan melakukan peran orang lain dengan tujuan untuk mengubah sikap dan keterampilan memahami orang lain.

Pasal 29

Case study sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c merupakan pelatihan yang dilaksanakan dengan melatih kemampuan memecahkan masalah dengan kasus yang dipilih memiliki relevansi dengan pekerjaan yang sesungguhnya.

Pasal 30

Self study sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d merupakan pelatihan yang dilaksanakan dengan memberikan bahan untuk dipelajari sendiri oleh Partisipan berupa materi manual, kaset, atau video tape yang sebelumnya direkam.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN ASSESSMENT AND DEVELOPMENT CENTER

Pasal 31

Koreksi

Mekanisme penyelenggaraan Assessment Center dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. tahap persiapan; b. tahap pelaksanaan; dan c. tahap pengakhiran.

Pasal 32

Koreksi

Pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. penyusunan dan penentuan Profil Kompetensi; b. penentuan metode; c. penyusunan jadwal; d. penyiapan sarana dan prasarana; e. penunjukan Assessor; dan f. melaksanakan pemanggilan Assessee.

Pasal 33

Pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. penjelasan kepada para Assessee; b. pengisian daftar riwayat hidup; c. tes atau pengujian; d. perekaman data; e. analisis data dan penilaian hasil; dan f. melaksanakan rapat untuk mengintegrasikan hasil penilaian.

Pasal 34

Pada tahap pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. penyusunan laporan; b. menyampaikan hasil Assessment Center; c. memberikan umpan balik kepada Assessee; dan d. melakukan analisis dan evaluasi hasil Assessment Center.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan Assessment Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan peraturan Sekretaris Jenderal Kemhan.

Pasal 36

Mekanisme penyelenggaraan Development Center dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. tahap persiapan; b. tahap pelaksanaan; dan c. tahap pengakhiran.

Pasal 37

Pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. analisis Gap Kompetensi Pegawai Kemhan; b. penyusunan desain program pengembangan; c. penentuan metode; d. penyusunan jadwal; e. penyiapan sarana dan prasarana; f. penunjukan Fasilitator; dan g. pemanggilan Partisipan.

Pasal 38

Pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. memberikan penjelasan kepada para Partisipan; b. pengambilan data awal dan akhir kegiatan; c. pelaksanaan pengembangan; dan d. memberikan umpan balik kepada Partisipan.

Pasal 39

Pada tahap pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. penyusunan laporan hasil Development Center; dan b. melakukan analisis dan evaluasi kegiatan Development Center.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan Development Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dengan peraturan Sekretaris Jenderal Kemhan.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Assessment and Development Center di Lingkungan Kementerian Pertahanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB V

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

BAB Kesatu