PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Kementerian Pertahanan

PERMEN Nomor 20 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusutan dan penyelamatan Arsip berisi jenis Arsip, retensi dan keterangan yang merekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip musnah, dinilai kembali, atau permanen. 3. Jadwal Retensi Arsip Substantif yang selanjutnya disebut JRA Substantif adalah daftar yang berisi jenis Arsip Substantif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan Arsip Subtantif. 4. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip pada unit pengolah, jangka waktu simpan Arsip aktif dihitung sejak Arsip diciptakan mulai diregistrasi hingga selesai diproses. 5. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip pada unit kearsipan/pusat Arsip, jangka waktu simpan Arsip Inaktif dihitung sejak habisnya masa Retensi Aktif sampai nilai gunanya untuk kepentingan referensi berakhir. 6. Arsip Substantif adalah Arsip yang berkaitan dengan tugas pokok sesuai maksud dan tujuan instansi yang secara operasional mempunyai kepentingan bagi kehidupan kemasyarakatan. 7. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan pengurangan Arsip yang tidak bernilai guna dan pengamanan informasi yang dilakukan dengan cara penghancuran fisik Arsip sampai tidak dikenali lagi. 8. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. 9. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8