PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2013 tentang PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

PERMEN Nomor 20 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VI

PROSEDUR PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

Pasal 18

(1) Pengajuan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan bagi Prajurit dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. pimpinan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian mengusulkan prajurit di lingkungan yang dipimpinnya yang memenuhi persyaratan untuk mendapat Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Panglima; b. Panglima mengusulkan prajurit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan prajurit di lingkungan Mabes TNI yang memenuhi persyaratan untuk mendapat Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Kas Angkatan; c. Kas Angkatan mengusulkan prajurit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan prajurit di lingkungan Angkatan yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapat Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Panglima; dan d. Panglima mengusulkan prajurit sebagaimana dimaksud pada huruf c yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapat Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Menteri melalui Dirjen Kuathan Kemhan. (2) Prajurit yang diusulkan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diteliti oleh Tim Peneliti Kemhan. (3) Prajurit yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diusulkan kepada Menteri. (4) Menteri MENETAPKAN Prajurit yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 19

(1) Pengajuan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan bagi PNS Kemhan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. Kasatker di lingkungan Kemhan mengusulkan PNS Kemhan yang memenuhi persyaratan untuk mendapat Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sekjen Kemhan; b. Kas Angkatan mengusulkan PNS Kemhan di lingkungan Angkatan yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapat Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sekjen Kemhan; www.djpp.kemenkumham.go.id c. Panglima mengusulkan PNS Kemhan di lingkungan Mabes TNI yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapat Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sekjen Kemhan; dan d. Sekjen Kemhan mengusulkan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang memenuhi persyaratan untuk mendapat Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Menteri melalui Dirjen Kuathan Kemhan. (2) PNS Kemhan yang diusulkan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diteliti oleh Tim Peneliti Kemhan. (3) PNS Kemhan yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diusulkan kepada Menteri. (4) Menteri MENETAPKAN PNS Kemhan yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 20

Pengajuan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan bagi WNI dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. Pimpinan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, Bupati atau Walikota mengusulkan anggotanya, warganya, atau masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mendapat Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Menteri; b. Anggota, warga atau masyarakat yang diusulkan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diteliti oleh Tim Peneliti Kemhan; c. Anggota, warga, atau masyarakat yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diusulkan kepada Menteri; dan d. Menteri MENETAPKAN anggota, warga, atau masyarakat yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 21

Pengajuan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan bagi Kesatuan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. Panglima mengusulkan kesatuan di lingkungan TNI yang telah berjasa dalam bidang Pertahanan yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan kepada Menteri; b. Kesatuan yang diusulkan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diteliti oleh Tim Peneliti Kemhan; www.djpp.kemenkumham.go.id c. Kesatuan yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diusulkan kepada Menteri; dan d. Menteri MENETAPKAN kesatuan yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

Pengajuan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan bagi Institusi Pemerintah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. Institusi Pemerintah yang diusulkan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diteliti oleh Tim Peneliti Kemhan; b. Institusi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diusulkan kepada Menter;dan c. Menteri MENETAPKAN Institusi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 23

Pengajuan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan bagi organisasi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. Organisasi yang dinominasikan untuk mendapatkan tanda penghargaan Dharma Pertahanan diteliti oleh Tim Peneliti Kemhan; b. Organisasi yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan diusulkan kepada Menteri;dan c. Menteri MENETAPKAN organisasi yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan dengan Keputusan Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2013 tentang PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DHARMA PERTAHANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25