PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 tentang PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 2 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi perluasan penularan serta penyebaran penyakit ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya. 2. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome. 3. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang. 4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 5. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan. 6. Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja di lingkungan Kemhan, Markas Besar TNI, Markas Besar Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang pembinaannya merupakan kewenangan Menteri Pertahanan. 7. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV. 8. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus, dan oral/ dengan mulut. 9. Tes HIV adalah pemeriksaan terhadap antibodi yang terbentuk akibat masuknya HIV ke dalam tubuh atau pemeriksaan antigen yang mendeteksi adanya virus HIV atau komponennya. 10. Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan. 11. Antiretroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah pengobatan/obat untuk perawatan infeksi yang disebabkan oleh retrovirus terutama HIV. 12. Konseling adalah komunikasi informasi untuk membantu klien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan bertindak sesuai dengan keputusan yang dipilihnya. 13. Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan. 14. Surveilans adalah pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi, dan hasil pemantauan dan analisis sistematis tersebut dijadikan dasar rujukan untuk melakukan tindakan Penanggulangan yang efektif dan efisien. 15. Penatalaksanaan Kasus HIV dan AIDS adalah pengelolaan pengendalian kasus HIV dan AIDS di pelayanan kesehatan mulai dari Tes HIV hingga pengobatan, perawatan, dan dukungan. 16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

KEGIATAN PENANGGULANGAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Penanggulangan HIV dan AIDS di lingkungan Kemhan dan TNI merupakan fungsi kedinasan dan bagian dari sistem pembinaan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI dalam kegiatan yang terencana, terarah, bertahap, berlanjut, dan terpadu. (2) Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 5

Koreksi

(1) Kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas: a. promosi kesehatan; b. pencegahan penularan; c. pemeriksaan diagnosis; d. pengobatan, perawatan, dukungan; dan e. rehabilitasi. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh seluruh jajaran Kemhan dan TNI dalam bentuk layanan komprehensif dan berkesinambungan. (3) Layanan komprehensif dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya yang meliputi semua bentuk layanan HIV dan AIDS yang dilakukan secara paripurna mulai dari rumah/asrama, satuan sampai ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan/fasilitas kesehatan.

Pasal 6

(1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV, menghilangkan stigma, dan diskriminasi. (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk informasi, edukasi, komunikasi, sosialisasi, advokasi, bina suasana, pemberdayaan, kemitraan, dan peran serta prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya sesuai dengan kondisi sosial budaya, serta didukung kebijakan pimpinan satuan. (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada seluruh prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya.

Pasal 7

(1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan maupun program promosi kesehatan lainnya. (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. iklan layanan bagi Prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya; b. kampanye pencegahan perilaku berisiko penularan penyakit; c. peningkatan kapasitas dalam promosi pencegahan dan penularan HIV kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang terlatih; d. pelatihan kepemimpinan sebaya, Training Of Trainer dan Master Of Trainer oleh tenaga kesehatan maupun non kesehatan yang terlatih; dan e. memasukkan materi HIV dan AIDS pada kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan Kemhan dan TNI.

Pasal 13

(1) Pemeriksaan penunjang diagnosis adalah kewenangan dokter atau atas perintah dinas secara tertulis. (2) Pemeriksaan diagnosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mencegah dan mendeteksi sedini mungkin terjadinya penularan atau peningkatan kejadian infeksi HIV. (3) Pemeriksaan diagnosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip manfaat, konfidensialitas, persetujuan, Konseling, pencatatan, pelaporan, dan rujukan. (4) Prinsip konfidensialitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dibuka kepada: a. yang bersangkutan; b. tenaga kesehatan yang menangani; c. keluarga terdekat dalam hal yang bersangkutan tidak cakap; d. pasangan seksual; dan e. pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal terdapat ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat, identitas dapat dibuka kepada institusi atau yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pemeriksaan diagnosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui: a. Tes HIV dan Konseling HIV; b. TIPK; dan c. KTS. (2) Konseling HIV dan Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Tes HIV dan Konseling HIV yang dilaksanakan atas perintah dinas. (3) TIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan: a. pemberian informasi mengenai HIV dan AIDS sebelum Tes HIV; b. pengambilan darah untuk Tes HIV; c. penyampaian hasil Tes HIV; dan d. Konseling. (4) KTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan: a. Konseling pra tes; b. Tes HIV; dan c. Konseling pasca tes.

Pasal 15

(1) Konseling HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan kepada setiap orang yang telah melakukan Tes HIV. (2) Konseling HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Konseling pribadi; b. Konseling berpasangan; c. Konseling kepatuhan; d. Konseling perubahan perilaku; e. Konseling pencegahan penularan termasuk infeksi HIV berulang atau infeksi silang; f. Konseling perbaikan kondisi kesehatan, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana; g. Konseling kesehatan lainnya yang diperlukan; atau h. Konseling kemandirian dan peningkatan produktivitas. (3) Konseling hasil Tes HIV dapat dilakukan bersama dengan pemeriksaan fisik dan laboratoris lainnya. (4) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu dokter, perawat, bidan, atau konselor lainnya yang terlatih.

Pasal 16

Setiap prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya yang menjalani Tes HIV berhak mengetahui hasil pemeriksaan.

Pasal 17

Pengobatan, perawatan, dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan secara holistik, komprehensif, dan berkesinambungan.

Pasal 18

Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan pendekatan : a. memberikan obat ARV bagi setiap orang yang didiagnosis HIV pada semua stadium perkembangannya; b. pemberian obat ARV mengikuti standar regimen nasional secara patuh disertai upaya tracing pasangan dan konsisten pencegahan penularan lebih lanjut; dan c. dalam hal terdapat infeksi oportunistik, dokter dapat mengambil keputusan memulai atau menunda pengobatan sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan kewenangannya.

Pasal 19

Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan perawatan pada infeksi HIV dan AIDS harus dilaksanakan dengan pilihan pendekatan sesuai dengan kebutuhan dan indikasinya melalui: a. perawatan berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan/atau b. perawatan berbasis rumah.

Pasal 20

Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan dukungan bagi orang terinfeksi HIV dan keluarga dimulai dengan kepedulian, dukungan dinas, dan upaya menghilangkan stigma internal maupun stigma eksternal.

Pasal 21

(1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemhan dan TNI harus memberikan pengobatan dan perawatan serta dukungan bagi ODHA dan keluarganya. (2) Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu memberikan pengobatan, perawatan, dan dukungan harus merujuk ODHA ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang mampu.

Pasal 22

(1) Pengobatan HIV diberikan untuk: a. menurunkan dan mempertahankan kandungan jumlah virus dalam darah sampai tidak terdeteksi. b. mengurangi risiko penularan HIV; c. menghambat infeksi oportunistik; dan d. meningkatkan kualitas hidup ODHA. (2) Pengobatan HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan bersamaan dengan: a. penapisan dan terapi infeksi oportunistik; b. pemberian bahan pencegahan; dan c. Konseling. (3) Pengobatan HIV dan AIDS tanpa komplikasi dilakukan oleh dokter.

Pasal 23

(1) Kemhan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menjamin ketersediaan obat ARV dan perbekalan kesehatan yang diperlukan untuk Penanggulangan HIV dan AIDS. (2) Obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reagensia untuk Tes HIV dan IMS; b. obat ARV; dan c. obat Tuberkulosis; (3) Obat dan perbekalan kesehatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kerja sama dalam nota kesepahaman meliputi: a. reagen pemeriksaan IMS: b. obat IMS; c. bahan habis pakai lainnya; dan d. obat untuk infeksi oportunistik. (4) Dalam hal orang terinfeksi HIV dan AIDS serta memerlukan perawatan di rumah sakit, pertanggungan dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan untuk mengembalikan kualitas hidup menjadi mandiri dan tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Pasal 25

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi: a. rawat jalan, rawat inap, dan program pasca rawat; b. rehabilitasi medis , psikologis, dan sosial; dan c. memberikan keleluasaan kepada ODHA untuk berkarier dan bersosialisasi serta bertanggung jawab di tempat tinggal maupun di tempat kerja tanpa stigma dan diskriminasi.

BAB 1

Umum

Pasal 8

Koreksi

Pencegahan penularan HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melakukan deteksi dini dan perubahan perilaku anggota TNI, PNS Kemhan dan keluarganya untuk tidak berisiko tertular HIV.

Pasal 9

Koreksi

(1) Pencegahan penularan HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui: a. penerapan pola hidup sehat dan tidak berisiko; dan b. penemuan kasus secara dini atau deteksi dini. (2) Penerapan pola hidup sehat dan tidak berisiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui: a. pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual; b. pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual; dan/atau c. pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya. (3) Penemuan kasus secara dini atau deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan Tes HIV melalui pemeriksaan darah. (4) Deteksi dini atau skrining dilakukan pada setiap ibu hamil, pasien tuberkulosis dan pasien penyakit IMS atau perilku berisiko tinggi. (5) Pelaksanaan Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di lingkungan Kemhan dan TNI dilakukan melalui pendekatan: a. Tes HIV inisiatif petugas dan Konseling yang merekomendasikan pemeriksaan HIV atas dasar gejala klinis yang mengarah pada diagnose HIV; atau b. Konseling dan Tes HIV sukarela. (6) Tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk: a. seleksi calon anggota TNI dan seleksi calon PNS Kemhan; b. pra tugas operasi; c. purna tugas operasi; d. persyaratan nikah anggota dan calon pasangan; e. seleksi pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan umum; f. pemeriksaan kesehatan berkala; dan/atau g. skrining HIV atas perintah dinas.

Pasal 10

Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui upaya: a. tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah; b. tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan; c. setia dengan pasangan; d. menggunakan kondom secara konsisten; dan/atau e. mengobati IMS sedini mungkin.

BAB Keempat

Pemeriksaan Diagnosis

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Setiap prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya yang menjalani Tes HIV berhak mengetahui hasil pemeriksaan.

BAB Kelima

Pengobatan, Perawatan, dan Dukungan

Pasal 17

Koreksi

Pengobatan, perawatan, dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan secara holistik, komprehensif, dan berkesinambungan.

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 32

Koreksi

(1) Semua kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS harus dilakukan pencatatan dan pelaporan. (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 33

Koreksi

(1) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilaksanakan dalam suatu sistem pelaporan Penatalaksanaan Kasus HIV dan AIDS yang didokumentasikan dalam bentuk rekam medik. (2) Rekam medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang catatan tes HIV, catatan perkembangan perawatan pasien, dan pengobatan. (3) Rekam medik pencatatan dan pelaporan Penatalaksanaan Kasus HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme alur pelaporan pada: a. tingkat Kemhan: b. tingkat Markas Besar TNI; dan c. tingkat Markas Besar Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 34

Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a dalam alur pelaporan Penatalaksanaan Kasus HIV dan AIDS melaksanakan kegiatan: a. Kepala Fasilitas Kesehatan Kemhan mencatat dan melaporkan setiap bulan kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan dan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan u.p Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan; b. Kepala Rumah Sakit dr Suyoto mencatat dan melaporkan Penatalaksanaan Kasus HIV dan AIDS setiap bulan kepada kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan dan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan u.p Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan; c. Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan melaporkan setiap triwulan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan; dan d. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan melaporkan setiap semester dan tahunan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan.

Pasal 35

Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dalam alur pelaporan Penatalaksanaan Kasus HIV dan AIDS melaksanakan kegiatan: a. Kepala Fasilitas Kesehatan satuan kerja Markas Besar TNI mencatat dan melaporkan setiap bulan kepada Kepala Pusat Kesehatan TNI; dan b. Kepala Pusat Kesehatan TNI melaporkan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS kepada Panglima TNI setiap triwulan dengan tembusan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Pasal 36

Markas Besar Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c dalam alur pelaporan Penatalaksanaan Kasus HIV dan AIDS melaksanakan kegiatan: a. Kepala Fasilitas Kesehatan Angkatan mencatat seluruh kegiatan dan melaporkan setiap bulan kepada Kepala Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Komando Utama; b. Kepala Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Komando Utama merekapitulasi dan melaporkan setiap triwulan pelaksanaan program Penanggulangan HIV dan AIDS kepada Kepala Pusat Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Angkatan; dan c. Kepala Pusat Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Angkatan merekapitulasi dan melaporkan setiap triwulan pelaksanaan program Penanggulangan HIV dan AIDS kepada Kepala Pusat Kesehatan TNI.

Pasal 37

(1) Pelaporan perkembangan kasus HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dilakukan setiap bulan, triwulan, semesteran, dan tahunan. (2) Pelaporan perkembangan kasus HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan tingkat epidemi dan mencegah penularan lebih lanjut. (3) Pelaporan perkembangan kasus AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengobatan dan perbaikan kualitas hidup.

Pasal 38

Koordinasi pencatatan dan pelaporan serta Surveilans dapat dilakukan dengan Kementerian Kesehatan untuk keberlangsungan penanggulangan HIV dan AIDS.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 tentang PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 10

Pasal 11

BAB 3

Pasal 11

Pasal 12

BAB 4

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kelima

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Keenam

Pasal 24

Pasal 25

BAB III

Pasal 26

Pasal 27

BAB IV

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB V

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB VI

Pasal 39