PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 tentang SISTEM PELAPORAN KEKUATAN PERSONEL KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 2 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

WAKTU LAPORAN DAN FORMAT LAPORAN

Pasal 6

(1) Laporan Bulanan diterima oleh Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya. (2) Laporan Triwulanan diterima oleh Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan pertama triwulan berikutnya. (3) Laporan Semesteran diterima oleh Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan pertama semester berikutnya. (4) Laporan Tahunan diterima oleh Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 7

(1) Format Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 5 terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id a. rekapitulasi Kekuatan Prajurit Tentara Nasional INDONESIA Per Pangkat Per Unit Organisasi; b. rekapitulasi Kekuatan Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan keluarga Per Pangkat Per Unit Per Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA/di luar Struktur Tentara Nasional INDONESIA; c. rekapitulasi Kekuatan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dan keluarga Per Golongan Per Angkatan; dan d. rekapitulasi Kekuatan Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional IndonesiaPer Kategori Per Unit Organisasi. (2) Format Rekapitulasi Kekuatan Prajurit Tentara Nasional INDONESIA Per pangkat Per Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Format Rekapitulasi Kekuatan Prajurit Tentara Nasional INDONESIA dan keluarga Per Pangkat Per Unit Per Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA/di luar struktur Tentara Nasional INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Format Rekapitulasi Kekuatan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dan keluarga Per Golongan Per Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Format Rekapitulasi Kekuatan Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional INDONESIA Per Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Format Rekapitulasi Kekuatan Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasiona INDONESIA Per Kategori Per Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

WEWENANGDAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

Koreksi

Dalam menyelenggarakan laporan kekuatan personel kemhan, Karopeg Setjen Kemhan berwenang untuk: www.djpp.kemenkumham.go.id a. mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi semua satuan kerja di jajaran Kemhan yang ebrkaitan dengan peaksanaan kegiatan laporan kekuatan personel; b. menilai dan mengevaluasi laporan kekuatan personel yang telah dihasilkan; dan c. MENETAPKAN dan menentukan pemakai atau pengguna informasi.

Pasal 9

(1) Karopeg Setjen Kemhan bertanggung jawab atas penyelenggaraan laporan kekuatan personel Kemhan kepada Sekjen Kemhan. (2) Penyelenggaraan laporan kekuatan personel Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Sekjen Kemhan.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan laporan kekuatan personel Mabes TNI Aspers Panglima TNI berwenang untuk: a. melaporkan kekuatan personel mabes TNI dan Angkatan kepada Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan; b. mengkordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan laporan kekutan personel Mabes TNI dan Angkatan; c. menilai dan mengevaluasi laporan kekuatan personel Mabes TNI dan Angkatan yang telah dihasilkan; dan d. MENETAPKAN dan menentukan pemakai atau pengguna informasi.

Pasal 11

(1) Aspers Panglima TNI bertanggung jawab atas peyelenggaraan laporan kekuatan persone Mabes TNI dan Angkatan kepada Panglima TNI. (2) Penyelenggaraan laporan kekuatan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan laporan kekuatan personel Angkatan Darat, Aspers Kasad berwenag untuk: a. melaporkan kekuatan personel Angkatan Darat kepada Panglima TNI u.p. Aspers Panglima TNI, tembusan Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan; www.djpp.kemenkumham.go.id b. mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh satuan kerja di jajaran Angkatan Darat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan laporan kekuatan personel Angkatan Darat; c. menilai dan mengevaluasi laporan kekuatan personel Angkatan Darat yang telah dihasilkan; dan d. MENETAPKAN dan menentukan pemakai atau pengguna informasi. Pasa 13 (1) Aspers Kasad dalam menyelenggarakan laporan kekuatan personel Angkatan Darat bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Darat. (2) Penyelenggaraan laporan kekuatan personel Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan laporan kekuatan personel Angkatan Laut, Aspers Kasal berwenang untuk: a. melaporkan kekuatan personel Angkatan Laut kepada Panglima TNI u.p. Aspers Panglima TNI, tembusan Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan; b. mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh satuan kerja di jajaran Angkatan Laut yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan laporan kekuatan personel Angkatan Laut; c. menilai dan mengevaluasi laporan kekuatan personel Angkatan laut yang telah dihasilkan; dan d. MENETAPKAN dan menentukan pemakai atau pengguna informasi.

Pasal 15

(1) Aspers Kasal dalam menyelenggarakan laporan kekuatan personel Angkatan Laut bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Laut. (2) Penyelenggaraan laporan kekuatan personel Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut.

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan laporan kekuatan personel Angkatan Udara, Aspers Kasau berwenang untuk: a. melaporkan kekuatan personel Angkatan Udara kepada Panglima TNI u.p. Aspers Panglima TNI, tembusan Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Kuathan Kemhan; www.djpp.kemenkumham.go.id b. mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh satuan kerja di jajaran Angkatan Udara yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan laporan kekuatan personel Angkatan Udara; c. menilai dan mengevaluasi laporan kekuatan personel Angkatan Udara yang telah dihasilkan; dan d. MENETAPKAN dan menentukan pemakai atau pengguna informasi.

Pasal 17

(1) Aspers Kasau dalam menyelenggarakan laporan kekuatan personel Angkatan Udara bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Udara. (2) Penyelenggaraan laporan kekuatan personel Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 tentang SISTEM PELAPORAN KEKUATAN PERSONEL KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18