PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2019 tentang KERJA SAMA OPERASIONAL PERALATAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 19 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

TAHAPAN PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL PERALATAN KESEHATAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Pelaksanaan KSO Peralatan Kesehatan dapat dilakukan oleh Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI dengan Mitra untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. (2) Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit dan lembaga kesehatan. (3) Dalam hal KSO Peralatan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan sarana dan prasarana pendukung maka harus menjadi bagian dari KSO.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan KSO Peralatan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus mendapat persetujuan dari pembina teknis. (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan untuk Kemhan; b. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat, Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut, dan Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara untuk tingkat pusat; dan c. Kepala Kesehatan Komando Utama untuk tingkat Komando Utama.

Pasal 4

Pelaksanaan KSO Peralatan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. monitoring dan evaluasi; dan d. pelaporan.

Pasal 5

(1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan mengacu pada rencana strategis Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI. (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembentukan tim KSO; b. penyusunan studi kelayakan; dan c. penyusunan Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 6

(1) Pembentukan tim KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI dengan menerbitkan surat perintah. (2) Tim KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 7

(1) Penyusunan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membuat kajian yang mempertimbangkan aspek legalitas, aspek teknis, pemasaran, sosial ekonomi, maupun manajemen dan keuangan. (2) Penyusunan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim KSO. (3) Hasil penyusunan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh tim KSO kepada Kepala Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

Pasal 8

(1) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan dari Kepala Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI berdasarkan hasil penyusunan studi kelayakan. (2) Kerangka Acuan Kerja Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI untuk digunakan sebagai bahan dalam pelaksanaan penyusunan KSO.

Pasal 9

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. pemilihan Mitra; dan b. penyusunan naskah perjanjian.

Pasal 10

Pemilihan Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI yang berstatus Badan Layanan Umum dan berstatus Penerimaan Negara Bukan Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan aset pada Badan Layanan Umum.

Pasal 11

(1) Penyusunan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan oleh tim KSO dalam bentuk naskah perjanjian kerja sama. (2) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. ketentuan umum; b. maksud dan tujuan; c. ruang lingkup perjanjian; d. bagi hasil; e. tahap persiapan; f. jenis alat; g. kerusakan alat; h. pemeliharaan dan perbaikan; i. jaminan; j. asuransi; k. hak dan kewajiban; l. jangka waktu perjanjian; m. komunikasi; n. status alat; o. pelaporan dan pengawasan; p. berakhirnya hubungan kerja sama; q. keadaan memaksa (force majeur); r. penyelesaian perselisihan; s. perubahan/addendum; dan t. penutup. (3) Jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l dilakukan paling lama 5 (lima) tahun. (4) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI dengan Mitra. (5) Sebelum naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani, Kepala Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI dengan Mitra wajib membuat dan menandatangani Pakta Integritas.

Pasal 12

(1) Tahapan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan terhadap pelaksanaan perjanjian KSO. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pembina teknis kesehatan Kemhan dan TNI. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI secara periodik.

Pasal 13

(1) Tahapan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh Kepala Faskes di lingkungan Kemhan dan TNI. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur di lingkungan Kemhan dan TNI.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2019 tentang KERJA SAMA OPERASIONAL PERALATAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

BAB V

Pasal 16