PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 19 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. 3. TNI adalah Tentara Nasional INDONESIA. 4. UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama PRESIDEN. 5. PERATURAN PEMERINTAH Penganti UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh PRESIDEN dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. 6. PERATURAN PEMERINTAH adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. 7. Peraturan PRESIDEN adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh PRESIDEN untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, setingkat atau dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 8. Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara. 9. Peraturan Panglima TNI adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Panglima TNI. 10. Peraturan Kepala Staf Angkatan adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibuat oleh Kepala Staf Angkatan. 11. Peraturan Sekretaris Jenderal adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal Kemhan. 12. Peraturan Inspektur Jenderal adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Inspektur Jenderal Kemhan. 13. Peraturan Direktur Jenderal adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Direktur Jenderal Kemhan. 14. Peraturan Kepala Badan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Badan Kemhan. 15. Program Legislasi Nasional, yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan UNDANG-UNDANG yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 16. Program Legislasi Pertahanan, yang selanjutnya disebut Proleghan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan www.djpp.kemenkumham.go.id Perundang-undangan di bidang pertahanan yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. 17. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan UNDANG-UNDANG sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan. 19. Pemrakarsa di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan pertahanan negara yang selanjutnya disebut Pemrakarsa adalah pejabat atau pimpinan yang mempunyai kewenangan mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Perundang- undangan. 20. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah suatu organisasi di luar struktur organisasi yang ada termasuk, bentuk Panitia atau Tim yang bersifat sementara yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur internal maupun aksternal organisasi yang bersangkutan dibentuk berdasarkan Keputusan atau Surat Perintah pejabat yang berwenang. 21. Tim Teknis adalah Pokja yang dibentuk oleh Pemrakarsa, yang anggotanya berasal dari lingkungan Pemrakarsa sendiri. 22. Panitia Internal Kementerian yang selanjutnya disebut Panitia Interkem adalah Pokja yang dibentuk oleh Pemrakarsa, yang anggotanya berasal dari lingkungan Pemrakarsa, Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan. 23. Panitia Antarkementerian yang selanjutnya disebut Panitia Antarkem adalah Pokja yang dibentuk oleh Menteri, yang anggotanya berasal dari Kemhan, Mabes TNI, Mabes Angkatan, dan kementerian/instansi lain. 24. Narasumber adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang hukum atau bidang lainnya yang dapat memberikan bahan, petunjuk, dan informasi mengenai materi yang akan diatur dalam suatu Peraturan Perundang-undangan. 25. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi adalah penyelarasan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, serta disesuaikan dari segi teknis penyusunan Peraturan Perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB III

PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Pasal 5

Koreksi

(1) Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG berdasarkan Proleghan dan Prolegnas. (2) Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pokja. (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Tim Teknis; b. Panitia Interkem; dan/atau c. Panitia Antarkem. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 6

Koreksi

(1) Dalam rangka penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, Pemrakarsa mengeluarkan Surat Perintah tentang Pembentukan Tim Teknis. (2) Keanggotaan Tim Teknis berasal dari lingkungan Pemrakarsa sendiri, dengan jumlah anggota paling banyak 30 (tiga puluh) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang. (3) Susunan keanggotaan Tim Teknis terdiri atas: a. pengarah; b. penanggung jawab; c. ketua; d. wakil ketua; e. sekretaris; dan f. anggota.

Pasal 7

(1) Tim Teknis bertugas menyusun Naskah Akademik dan draf awal Rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Dalam menyusun Naskah Akademik dan draf awal Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Narasumber.

Pasal 8

(1) Naskah Akademik dan draf awal Rancangan UNDANG-UNDANG yang disusun oleh Mabes Angkatan disampaikan kepada Panglima TNI untuk dibahas dalam Panitia Interkem. (2) Panglima TNI menugaskan Pemrakarsa di lingkungan Mabes TNI untuk membahas Naskah Akademik dan draf awal Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Panitia Interkem. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 9

(1) Dalam rangka penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, Pemrakarsa membentuk Panitia Interkem dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Panglima TNI. (2) Keanggotaan Panitia Interkem berasal dari lingkungan Pemrakarsa, Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan dengan jumlah anggota paling banyak 40 (empat puluh) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang. (3) Susunan keanggotaan Panitia Interkem terdiri atas: a. pengarah; b. penanggung jawab; c. ketua; d. wakil ketua; e. sekretaris; dan f. anggota.

Pasal 10

(1) Dalam rangka pembentukan Panitia Interkem, Pemrakarsa mengajukan surat permintaan keanggotaan panitia Interkem kepada Kepala/Pimpinan Satker di Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan. (2) Kepala/Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan pejabat yang secara teknis menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi Rancangan UNDANG-UNDANG yang sedang disusun. (3) Penugasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permintaan keanggotaan Panitia Interkem. (4) Pemrakarsa atas nama Menteri menandatangani Keputusan Menteri atau Keputusan Panglima TNI tentang Pembentukan Panitia Interkem.

Pasal 11

(1) Panitia Interkem bertugas menyempurnakan Naskah Akademik dan menyusun Rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Dalam menyempurnakan Naskah Akademik dan menyusun Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Narasumber. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 12

(1) Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG yang telah selesai disusun oleh Panitia Interkem, disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Hukum Strategi Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan) untuk dibahas lebih lanjut di Panitia Antarkem. (2) Menteri menugaskan Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan untuk membahas Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Panitia Antarkem.

Pasal 13

(1) Dalam rangka pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG, Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan, membentuk Panitia Antarkementerian (Antarkem) dengan Keputusan Menteri. (2) Keanggotaan Panitia Antarkem berasal dari lingkungan Pemrakarsa, Kemhan, Mabes TNI, Mabes Angkatan, dan Kementerian/Instansi terkait dengan jumlah anggota paling banyak 50 (lima puluh) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang. (3) Susunan keanggotaan Panitia Antarkem terdiri atas: a. pengarah; b. penanggung jawab; c. ketua; d. wakil ketua; e. sekretaris; dan f. anggota.

Pasal 14

(1) Panitia Antarkem dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh seorang Pejabat Eselon I di lingkungan Kemhan. (3) Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Sekretaris Jenderal Kemhan; b. Inspektur Jenderal Kemhan; www.djpp.kemenkumham.go.id c. Direktur Jenderal Kemhan; atau d. Kepala Badan Kemhan. (4) Sekretariat Panitia Antarkem berkedudukan di Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan, dan Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan secara fungsional bertindak sebagai Sekretaris Panitia Antarkem.

Pasal 15

(1) Dalam rangka pembentukan Panitia Antarkem, Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan mengajukan surat permintaan keanggotaan Panitia Antarkem kepada Kepala/Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, Mabes Angkatan, dan Menteri/Pimpinan instansi terkait. (2) Kepala/Pimpinan dan Menteri/Pimpinan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan pejabat yang secara teknis menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi Rancangan UNDANG-UNDANG yang sedang disusun. (3) Penugasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permintaan keanggotaan Panitia Antarkem.

Pasal 16

(1) Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan mengajukan konsep Keputusan Menteri tentang Pembentukan Panitia Antarkem kepada Sekretaris Jenderal Kemhan. (2) Sekretaris Jenderal Kemhan atas nama Menteri menandatangani Keputusan Menteri tentang Pembentukan Panitia Antarkem.

Pasal 17

(1) Panitia Antarkem bertugas membahas Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Dalam pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Narasumber.

Pasal 18

(1) Dalam rapat pertama Panitia Antarkem, Pemrakarsa memaparkan materi Rancangan UNDANG-UNDANG di hadapan seluruh anggota Panitia Antarkem. (2) Panitia Antarkem menitikberatkan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsipil mengenai objek yang akan diatur, jangkauan, dan arah pengaturan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dalam pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG, Panitia Antarkem dapat mengundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi di bidang sosial, politik, profesi dan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG.

Pasal 19

(1) Dalam rangka penyempurnaan Rancangan UNDANG-UNDANG, Panitia Antarkem dapat: a. mengadakan konsultasi publik Rancangan UNDANG-UNDANG kepada masyarakat; dan b. meminta tanggapan dan saran Rancangan UNDANG-UNDANG kepada Menteri/Pimpinan instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga sosial masyarakat, dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya. (2) Hasil konsultasi publik serta tanggapan dan saran dijadikan bahan oleh Panitia Antarkem untuk penyempurnaan Rancangan UNDANG-UNDANG.

Pasal 20

(1) Panitia Antarkem melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Menteri. (2) Panitia Antarkem dapat memaparkan Rancangan UNDANG-UNDANG di hadapan Menteri, Wakil Menteri, dan/atau Sekretaris Jenderal Kemhan dengan dihadiri pejabat terkait.

Pasal 21

Panitia Antarkem menyampaikan Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG hasil perumusan Panitia Antarkem kepada Menteri, disertai dengan penjelasannya.

Pasal 22

Dalam hal Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disetujui oleh Menteri, Sekretaris Panitia Antarkem menyiapkan konsep surat Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mohon pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG.

Pasal 23

Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana www.djpp.kemenkumham.go.id dimaksud dalam Pasal 22, disampaikan Menteri kepada PRESIDEN untuk mohon persetujuan dan penyampaian kepada DPR untuk dibahas bersama antara Pemerintah dengan DPR.

BAB Ketiga

Pembentukan Panitia Internal Kementerian

Pasal 9

Koreksi

(1) Dalam rangka penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, Pemrakarsa membentuk Panitia Interkem dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Panglima TNI. (2) Keanggotaan Panitia Interkem berasal dari lingkungan Pemrakarsa, Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan dengan jumlah anggota paling banyak 40 (empat puluh) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang. (3) Susunan keanggotaan Panitia Interkem terdiri atas: a. pengarah; b. penanggung jawab; c. ketua; d. wakil ketua; e. sekretaris; dan f. anggota.

Pasal 10

(1) Dalam rangka pembentukan Panitia Interkem, Pemrakarsa mengajukan surat permintaan keanggotaan panitia Interkem kepada Kepala/Pimpinan Satker di Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan. (2) Kepala/Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan pejabat yang secara teknis menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi Rancangan UNDANG-UNDANG yang sedang disusun. (3) Penugasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permintaan keanggotaan Panitia Interkem. (4) Pemrakarsa atas nama Menteri menandatangani Keputusan Menteri atau Keputusan Panglima TNI tentang Pembentukan Panitia Interkem.

Pasal 11

(1) Panitia Interkem bertugas menyempurnakan Naskah Akademik dan menyusun Rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Dalam menyempurnakan Naskah Akademik dan menyusun Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Narasumber. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 12

(1) Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG yang telah selesai disusun oleh Panitia Interkem, disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Hukum Strategi Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan) untuk dibahas lebih lanjut di Panitia Antarkem. (2) Menteri menugaskan Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan untuk membahas Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Panitia Antarkem.

BAB Keempat

Panitia Antarkementerian

Pasal 13

Koreksi

(1) Dalam rangka pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG, Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan, membentuk Panitia Antarkementerian (Antarkem) dengan Keputusan Menteri. (2) Keanggotaan Panitia Antarkem berasal dari lingkungan Pemrakarsa, Kemhan, Mabes TNI, Mabes Angkatan, dan Kementerian/Instansi terkait dengan jumlah anggota paling banyak 50 (lima puluh) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang. (3) Susunan keanggotaan Panitia Antarkem terdiri atas: a. pengarah; b. penanggung jawab; c. ketua; d. wakil ketua; e. sekretaris; dan f. anggota.

Pasal 14

(1) Panitia Antarkem dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh seorang Pejabat Eselon I di lingkungan Kemhan. (3) Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Sekretaris Jenderal Kemhan; b. Inspektur Jenderal Kemhan; www.djpp.kemenkumham.go.id c. Direktur Jenderal Kemhan; atau d. Kepala Badan Kemhan. (4) Sekretariat Panitia Antarkem berkedudukan di Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan, dan Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan secara fungsional bertindak sebagai Sekretaris Panitia Antarkem.

Pasal 15

(1) Dalam rangka pembentukan Panitia Antarkem, Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan mengajukan surat permintaan keanggotaan Panitia Antarkem kepada Kepala/Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, Mabes Angkatan, dan Menteri/Pimpinan instansi terkait. (2) Kepala/Pimpinan dan Menteri/Pimpinan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan pejabat yang secara teknis menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi Rancangan UNDANG-UNDANG yang sedang disusun. (3) Penugasan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permintaan keanggotaan Panitia Antarkem.

Pasal 16

(1) Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan mengajukan konsep Keputusan Menteri tentang Pembentukan Panitia Antarkem kepada Sekretaris Jenderal Kemhan. (2) Sekretaris Jenderal Kemhan atas nama Menteri menandatangani Keputusan Menteri tentang Pembentukan Panitia Antarkem.

Pasal 17

(1) Panitia Antarkem bertugas membahas Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Dalam pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Narasumber.

Pasal 18

(1) Dalam rapat pertama Panitia Antarkem, Pemrakarsa memaparkan materi Rancangan UNDANG-UNDANG di hadapan seluruh anggota Panitia Antarkem. (2) Panitia Antarkem menitikberatkan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsipil mengenai objek yang akan diatur, jangkauan, dan arah pengaturan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dalam pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG, Panitia Antarkem dapat mengundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi di bidang sosial, politik, profesi dan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG.

Pasal 19

(1) Dalam rangka penyempurnaan Rancangan UNDANG-UNDANG, Panitia Antarkem dapat: a. mengadakan konsultasi publik Rancangan UNDANG-UNDANG kepada masyarakat; dan b. meminta tanggapan dan saran Rancangan UNDANG-UNDANG kepada Menteri/Pimpinan instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga sosial masyarakat, dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya. (2) Hasil konsultasi publik serta tanggapan dan saran dijadikan bahan oleh Panitia Antarkem untuk penyempurnaan Rancangan UNDANG-UNDANG.

Pasal 20

(1) Panitia Antarkem melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Menteri. (2) Panitia Antarkem dapat memaparkan Rancangan UNDANG-UNDANG di hadapan Menteri, Wakil Menteri, dan/atau Sekretaris Jenderal Kemhan dengan dihadiri pejabat terkait.

Pasal 21

Panitia Antarkem menyampaikan Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG hasil perumusan Panitia Antarkem kepada Menteri, disertai dengan penjelasannya.

Pasal 22

Dalam hal Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disetujui oleh Menteri, Sekretaris Panitia Antarkem menyiapkan konsep surat Menteri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mohon pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan UNDANG-UNDANG.

Pasal 23

Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana www.djpp.kemenkumham.go.id dimaksud dalam Pasal 22, disampaikan Menteri kepada PRESIDEN untuk mohon persetujuan dan penyampaian kepada DPR untuk dibahas bersama antara Pemerintah dengan DPR.

BAB V

PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 28

Koreksi

(1) Dalam rangka pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di DPR, Menteri membentuk Panitia Antarkem. (2) Tata cara pembentukan Panitia Antarkem berlaku mutatis muntandis ketentuan Bab III Bagian Keempat.

Pasal 29

Koreksi

(1) Dalam hal pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di DPR, Panitia Antarkem menyiapkan Keterangan Pemerintah, paling sedikit memuat: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok-pokok, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan; yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Keterangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan oleh Menteri pada rapat kerja pertama Komisi atau Panitia Khusus pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG.

Pasal 30

Dalam rangka pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di DPR, Sekretaris Panitia Antarkem memperbanyak Rancangan UNDANG-UNDANG dalam jumlah yang diperlukan.

Pasal 31

(1) Dalam hal DPR menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah atas Rancangan UNDANG-UNDANG dari Pemerintah, Panitia Antarkem menyiapkan Jawaban Pemerintah. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Jawaban Pemerintah atas Daftar Inventarisasi Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPR untuk dibahas bersama.

Pasal 32

Tata cara pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di DPR berpedoman pada Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 33

(1) Dalam pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di DPR, Menteri wajib melaporkan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi kepada PRESIDEN untuk memperoleh keputusan dan arahan. (2) Apabila dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah isi serta arah Rancangan UNDANG-UNDANG, Menteri wajib terlebih dahulu melaporkannya kepada PRESIDEN disertai dengan saran pemecahannya untuk memperoleh keputusan.

Pasal 34

Pendapat akhir Pemerintah dalam pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG di DPR disampaikan oleh Menteri setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada PRESIDEN.

Pasal 35

Menteri segera melaporkan Rancangan UNDANG-UNDANG yang telah mendapat atau tidak mendapat persetujuan DPR kepada PRESIDEN.

Pasal 36

Dalam hal Rancangan UNDANG-UNDANG tidak mendapat persetujuan bersama antara PRESIDEN dan DPR, Rancangan UNDANG-UNDANG tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam masa sidang yang sama.

BAB X

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI

Pasal 52

Koreksi

(1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri, Pemrakarsa membentuk Tim Teknis dan Panitia Interkem. (2) Tata cara pembentukan Tim Teknis dan Panitia Interkem berlaku mutatis muntandis ketentuan BAB III Bagian Kedua dan Bagian Ketiga.

Pasal 53

Koreksi

(1) Dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri, Pemrakarsa dapat: a. mengadakan konsultasi publik kepada Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan TNI sesuai kebutuhan; dan b. meminta tanggapan dan saran kepada Kepala/Pimpinan Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan TNI yang terkait. (2) Hasil konsultasi publik serta tanggapan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan oleh Pemrakarsa untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 54

(1) Rancangan Peraturan Menteri yang telah selesai dibahas di Tim Teknis dan Panitia Interkem, disampaikan kepada Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. (2) Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan mengadakan rapat dengan melibatkan Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan dan TNI yang terkait. (3) Dalam rangka melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan dapat melibatkan pihak lain yang terkait. (4) Naskah Rancangan Peraturan Menteri hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan kepada Pemrakarsa. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 55

(1) Naskah Rancangan Peraturan Menteri hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, diajukan Pemrakarsa kepada Menteri melalui Kepala Biro Tata Usaha Setjen Kemhan untuk mohon persetujuan dan penetapan menjadi Peraturan Menteri. (2) Dalam rangka penetapan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa terlebih dahulu memintakan persetujuan/paraf kepada Kasatker di lingkungan Kemhan/TNI yang terkait.

Pasal 56

(1) Peraturan Menteri yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. (2) Penyampaian Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan. (3) Kelengkapan administrasi Peraturan Menteri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Peraturan Menteri Pertahanan dicetak dalam kertas conqueror yang ditandatangani oleh Menteri sebanyak 4 (empat) eksemplar; dan b. softcopy Peraturan Menteri Pertahanan sebanyak 1 (satu) buah dalam bentuk compact disk (CD) atau flash disk. (4) Pengundangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 57

(1) Peraturan Menteri yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA diautentikasi oleh Kepala Biro Tata Usaha Setjen Kemhan. (2) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disebarluaskan dan disosialisasikan di lingkungan Kemhan dan/atau TNI oleh Pemrakarsa. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB XII

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL, RANCANGAN PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL, RANCANGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL, DAN RANCANGAN PERATURAN

Pasal 59

Koreksi

(1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal, Rancangan Peraturan Inspektur Jenderal, Rancangan Peraturan Direktur Jenderal, dan Rancangan Peraturan Kepala Badan, Pemrakarsa membentuk Tim Teknis dan/atau Panitia Interkem. (2) Tatacara pembentukan Tim Teknis dan/atau Panitia Interkem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB III Bagian Kedua dan/atau Bagian Ketiga.

Pasal 60

(1) Dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal, Rancangan Peraturan Inspektur Jenderal, Rancangan Peraturan Direktur Jenderal, dan Rancangan Peraturan Kepala Badan, Pemrakarsa dapat: a. menyebarluaskan/mensosialisasikan kepada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI sesuai kebutuhan; dan b. meminta tanggapan/saran kepada Kepala/Pimpinan Satker di lingkungan Kemhan dan TNI yang terkait. (2) Hasil penyebarluasan/sosialisasi dan tanggapan/saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan oleh Pemrakarsa untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal, Rancangan Peraturan Inspektur Jenderal, Rancangan Peraturan Direktur Jenderal, dan Rancangan Peraturan Kepala Badan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 61

(1) Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal, Rancangan Peraturan Inspektur Jenderal, Rancangan Peraturan Direktur Jenderal, dan Rancangan Peraturan Kepala Badan yang telah selesai dibahas di Tim Teknis dan/atau Panitia Interkem, disampaikan kepada Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. (2) Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan, dapat mengadakan rapat dengan melibatkan Satker di lingkungan Kemhan dan/atau TNI yang terkait. (3) Naskah Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal, Rancangan Peraturan Inspektur Jenderal, Rancangan Peraturan Direktur Jenderal, dan Rancangan Peraturan Kepala Badan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan kepada Pemrakarsa.

Pasal 62

(1) Naskah Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal, Rancangan Peraturan Inspektur Jenderal, Rancangan Peraturan Direktur Jenderal, dan Rancangan Peraturan Kepala Badan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, diajukan Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan untuk mohon persetujuan dan penetapan menjadi Peraturan Sekretaris Jenderal, Peraturan Inspektur Jenderal, Peraturan Direktur Jenderal, dan Peraturan Kepala Badan. (2) Dalam rangka penetapan Peraturan Sekretaris Jenderal, Peraturan Inspektur Jenderal, Peraturan Direktur Jenderal, dan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimintakan persetujuan/paraf kepada Kepala Subsatker di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan yang terkait.

Pasal 63

Peraturan Sekretaris Jenderal, Peraturan Inspektur Jenderal, Peraturan Direktur Jenderal, dan Peraturan Kepala Badan wajib disebarluaskan dan disosialisasikan di lingkungan Kemhan dan/atau TNI oleh Pemrakarsa. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB VI

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB VII

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB VIII

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46