PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan

PERMEN Nomor 18 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: a. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. b. Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan adalah Tim Kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertahanan.

Pasal 2

Pasal 9

Koreksi

(1) Sekretaris Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2. huruf a) dijabat oleh Sekretaris Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, bertugas: a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan data, informasi, dan dokumentasi; b. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi laporan program kerja dan anggaran, serta laporan akuntabilitas kinerja; c. mengkoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, laporan program bidang strategi pertahanan, bidang potensi pertahanan, dan bidang kekuatan pertahanan; dan d. melaksanakan bimbingan produk administrasi dan data yang diperlukan oleh satuan kerja Kementerian Pertahanan dan bertanggung jawab kepada Ketua. (2) Koordinator Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2. huruf b) dijabat oleh pejabat struktural setingkat Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, bertugas: a. membantu sekretaris dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang; dan b. bertanggung jawab kepada sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya. (3) Bidang Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2. huruf c) dijabat oleh pejabat struktural setingkat Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, bertugas: a. membantu Koordinator Program dan Anggaran dalam membuat rencana anggaran, program kerja, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan program kerja; dan b. bertanggung jawab kepada Koordinator Program dan Anggaran dalam pelaksanaan tugasnya. (4) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2. huruf c) dijabat oleh pejabat struktural setingkat Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, bertugas: a. membantu Koordinator Program dan Anggaran dalam membuat administrasi pertanggung jawaban keuangan serta pelaporan terkait anggaran; dan b. bertanggung jawab kepada Koordinator Program dan Anggaran dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 10

Koreksi

(1) Kantor Pertahanan (Kanhan) Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 1 dijabat oleh pejabat non struktural Perwira Tinggi atau Pegawai Negeri Sipil setingkat yang berasal dari lingkungan Mabes TNI, Mabes Angkatan, atau Kementerian Pertahanan sesuai kriteria yang telah ditetapkan, bertugas: a. menghimpun data dan informasi, pemantauan, dan evaluasi serta penyiapan bahan Menteri Pertahanan perihal pembangunan pertahanan di daerah yang terkait dengan strategi pertahanan, potensi pertahanan, kekuatan pertahanan dan sarana pertahanan; b. melaksanakan program dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta instansi terkait lainnya perihal pembangunan pertahanan di daerah; c. melaksanakan pengumpulan keterangan, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Forum Komunikasi Intelijen Daerah, pengolahan dan penyajian bahan keterangan; d. menghimpun data dan informasi, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya perihal pembentukan kantor pertahanan di daerah; e. mendukung, membantu, mengoordinasikan pelaksanaan program Kemhan di daerah; f. tugas lain yang diberikan oleh Ketua Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan; dan g. bertanggung jawab kepada Ketua Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan dalam pelaksanaan tugasnya. (2) Kantor Pertahanan (Kanhan) Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 2 dijabat oleh pejabat non struktural berpangkat Kolonel atau Pegawai Negeri Sipil setingkat yang berasal dari lingkungan Mabes TNI, Mabes Angkatan, atau Kementerian Pertahanan sesuai kriteria yang telah ditetapkan, bertugas: a. menghimpun data dan informasi, pemantauan, dan evaluasi serta penyiapan bahan Menteri perihal pembangunan pertahanan di daerah yang terkait dengan strategi pertahanan, potensi pertahanan, kekuatan pertahanan, dan sarana pertahanan; b. melaksanakan program dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta instansi terkait lainnya perihal pembangunan pertahanan di daerah; c. melaksanakan pengumpulan keterangan, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Forum Komunikasi Intelijen Daerah, pengolahan, dan penyajian bahan keterangan; d. menghimpun data dan informasi koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya perihal pembentukan kantor pertahanan di daerah; e. mendukung, membantu, mengoordinasikan pelaksanaan program Kemhan di daerah; f. tugas lain yang diberikan oleh Ketua Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan; dan g. bertanggung jawab kepada Ketua Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan dalam pelaksanaan tugasnya.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17