PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2015 tentang PEDOMAN REKONSILIASI DALAM RANGKAPENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN

PERMEN Nomor 18 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. 2. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 5. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 6. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat Kuasa BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara. 7. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 8. Laporan Barang Milik Negara adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut. 9. Berita Acara Rekonsiliasi yang selanjutnya disingkat BAR adalah merupakan dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan dan/atau telah menunjukan hasil yang sama antara data Sistem Akuntansi Umum dan Sistem Akuntansi Instansi. 10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemkeu. 11. Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disingkat SP2S adalah surat pemberitahuan tentang pengenaan sanksi yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN kepada UAKPA yang tidak melakukan rekonsiliasi sampai batas waktu yang ditentukan. 12. Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disingkat SP3S adalah surat pemberitahuan tentang pencabutan sanksi yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN kepada UAKPA yang telah melakukan rekonsiliasi sampai batas waktu yang ditentukan. 13. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 14. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat Kanwil DJPBN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemkeu. 15. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemkeu. 16. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat Kanwil DJKN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemkeu. 17. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker. 18. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPA-W adalah unit akuntansi pada tingkat Kotama/Wilayah yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA yang berada dalam Kotama/wilayah kerjanya. 19. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1 adalah unit akuntansi pada tingkat UO/Eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya. 20. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah unit akuntansi pada tingkat kementerian negara yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya. 21. Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat UAKPB, adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada tingkat satker/KPB. 22. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Wilayah, yang selanjutnya disingkat UAPPB-W, adalah unit yang membantu melakukan penatausahakan BMN pada tingkat Kotama/Wilayah. 23. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yang selanjutnya disingkat UAPPB- E1, adalah unit organisasi yang membantu melakukan penatausahaan BMN pada tingkat UO/Eselon I. 24. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat UAPB, adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada tingkat Kementerian. 25. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. 26. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut dan UO TNI Angkatan Udara. 27. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. 28. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per satuan kerja yang disusun oleh PA menurut Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga. 29. DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerja yang dicetak secara otomatis melalui sistem, digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk. 30. Entitas adalah kesatuan unit badan atau lembaga (satuan yang berwujud) yang menerima dan mengelola anggaran dari pemerintah dan mempertanggungjawabkan anggaran tersebut. 31. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 32. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. 33. Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PA/B adalah Menteri Pertahanan yang mempunyai kewenangan Penggunaan Anggaran/Barang pada Bagian Anggaran Kemhan. 34. Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPA/B adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA/B untuk melaksanakan sebagai kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran/Barang pada Bagian Anggaran Kemhan. 35. Hibah adalah setiap penerimaan atau pemberian uang/barang/jasa dan/atau surat berharga yang tidak perlu dibayar kembali. 36. Otorisasi adalah kewenangan yang dimiliki oleh pejabat tertentu untuk mengambil tindakan-tindakan dalam pengelolaan keuangan negara yang berakibat pengeluaran dan/atau penerimaan uang atau barang milik negara.

BAB IV

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN SATUAN KERJA PUSAT

Pasal 12

Koreksi

Rekonsiliasi Internal untuk Unit Organisasi selaku Satker Penerima DIPA Pusat diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. UAKPA dengan UAKPB melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja dengan data BMN secara periodik bulanan, semester, dan tahunan, sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada UAPPA-E1 dan KPPN; dan b. UAKPA dengan bendahara pengeluaran/penerimaan melaksanakan rekonsilasi untuk memastikan kesesuaian jumlah kas di Neraca.

Pasal 13

Rekonsiliasi Internal untuk Satker Penerima Otorisasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pekas/Ku Satker dengan Staf Logistik Satker melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja dengan data BMN dan hibah langsung dalam bentuk barang; b. Pekas/Ku Satker dengan Staf Progar Satker melaksanakan rekonsiliasi realisasi penerbitan Otorisasi dan hibah langsung dalam bentuk uang; dan c. Rekonsiliasi dilaksanakan sebelum laporan pembukuan disampaikan kepada Ku Kotama/Balakpus.

Pasal 14

(1) Ku Kotama/Balakpus dengan Staf Logistik Kotama/Balakpus melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja dengan data BMN dan hibah langsung dalam bentuk barang. (2) Ku Kotama/Balakpus dengan Staf Perencanaan Kotama/Balakpus melaksanakan rekonsiliasi realisasi penerbitan Otorisasi dan hibah langsung dalam bentuk uang. (3) Rekonsiliasi dilaksanakan sebelum laporan pembukuan disampaikan kepada Ditku/Disku Angkatan.

Pasal 15

(1) Pusku TNI/Ditku/Disku Angkatan/Bidkukem Pusku Kemhan dengan Slog TNI/Slog Angkatan/Roum Setjen Kemhan melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja dengan data BMN dan hibah langsung dalam bentuk barang baik yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat maupun Daerah. (2) Pusku TNI/Ditku/Disku Angkatan/Bidkukem Pusku Kemhan dengan Srenum TNI/Srena Angkatan/Roren Setjen Kemhan melaksanakan rekonsiliasi Pagu Anggaran, Estimasi Pendapatan, realisasi penerbitan Otorisasi dan hibah langsung dalam bentuk uang baik yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat maupun Daerah. (3) Pusku TNI/Ditku/Disku Angkatan/Bidkukem Pusku Kemhan dengan Bendahara Khusus Bia Lugri Pusku Kemhan melaksanakan rekonsiliasi anggaran dan realisasi belanja devisa yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat. (4) Rekonsiliasi dilaksanakan sebelum laporan pembukuan dan laporan keuangan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 16

(1) Pusku Kemhan selaku koordinator rekonsiliasi bersama dengan Ditjen Renhan Kemhan, Srenum TNI, Srena Angkatan dan Roren Setjen Kemhan melaksanakan rekonsiliasi terkait Pagu Anggaran, Estimasi Pendapatan, realisasi penerbitan Otorisasi dan hibah langsung dalam bentuk uang baik yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat maupun DIPA Petikan Satker Daerah. (2) Pusku Kemhan selaku koordinator rekonsiliasi bersama dengan Pusku TNI, Ditku/Disku Angkatan, Bidkukem Pusku Kemhan melaksanakan rekonsiliasi terkait Pagu Anggaran, Estimasi Pendapatan, Realisasi Belanja, Nota Pemindah Bukuan, Realisasi Pengembalian Belanja, Realisasi Pendapatan, Realisasi Belanja Devisa serta Neraca yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat maupun DIPA Petikan Satker Daerah. (3) Pus BMN Baranahan Kemhan selaku koordinator rekonsiliasi bersama dengan Slog TNI, Slog Angkatan dan Roum Setjen Kemhan melaksanakan rekonsiliasi data BMN dan hibah langsung dalam bentuk barang baik yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat maupun Daerah. (4) Pusku Kemhan selaku koordinator rekonsiliasi bersama dengan Pus BMN Baranahan Kemhan melaksanakan rekonsiliasi data BMN dan hibah langsung dalam bentuk barang baik yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat maupun Daerah. (5) Rekonsiliasi dilaksanakan per periode semesteran dan tahunan sebelum laporan keuangan disampaikan kepada Menteri Keuangan.

BAB V

REKONSILIASI EKSTERNAL UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Laporan keuangan yang disusun oleh UAKPA dengan jenis kewenangan Kantor Daerah, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada UAPPA-W untuk tujuan penggabungan. (2) Laporan keuangan yang disusun oleh UAKPA dengan jenis kewenangan Kantor Pusat, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada UAPPA-E1 untuk tujuan penggabungan. (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan antara UAKPA dengan KPPN setiap bulan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dan ditandatangani oleh: a. Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi atas nama Kuasa Pengguna Anggaran; dan b. Kepala Seksi yang menangani Akuntansi pada KPPN atas nama Kuasa BUN. (4) BAR yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh UAKPA kepada UAPPA- W/UAPPA-El.

Pasal 18

(1) Laporan keuangan yang disusun oleh UAPPA-W merupakan kompilasi/gabungan dari Laporan Keuangan UAKPA, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada UAPPA-E1 untuk tujuan penggabungan. (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara UAPPA-W dengan Kanwil DJPBN setiap triwulan. (3) Dalam rangka rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UAPPA-W melampirkan salinan BAR seluruh UAKPA dibawahnya untuk bulan terakhir pada triwulan berkenaan kepada Kanwil DJPBN. (4) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam BAR yang ditandatangani oleh: a. Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi UAPPA-W; dan b. Kepala Bidang yang menangani Akuntansi dan Pelaporan pada Kanwil DJPBN atas nama Kuasa BUN. (5) BAR yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh UAPPA-W kepada UAPPA-E1.

Pasal 19

(1) Laporan keuangan yang disusun oleh UAPPA-E1 merupakan hasil penggabungan laporan keuangan UAPPA-W dan UAKPA dengan jenis kewenangan KP, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada UAPA untuk tujuan penggabungan. (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara UAPPA-E1 dengan Direktorat APK DJPBN bersifat opsional dan dapat dilaksanakan setiap semester. (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam BAR yang ditandatangani oleh: a. Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi UAPPA-E1; dan b. Kasub Direktorat Akuntansi Kas Umum Negara atas nama BUN.

Pasal 20

(1) Laporan keuangan yang disusun oleh UAPA merupakan hasil penggabungan laporan keuangan UAPPA-E1, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada Menkeu untuk tujuan penggabungan. (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara UAPA dengan Direktorat APK DJPBN setiap semesteran. (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam BAR yang ditandatangani oleh: a. Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi UAPPA-E1; dan b. Kasub Direktorat Akuntansi Kas Umum Negara atas nama BUN.

BAB VI

REKONSILIASI EKSTERNAL UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 21

Koreksi

(1) Laporan BMN yang disusun oleh UAKPB dengan jenis kewenangan Kantor Daerah, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada UAPPB-W untuk tujuan penggabungan. (2) Laporan BMN yang disusun oleh UAKPB dengan jenis kewenangan Kantor Pusat, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada UAPPB-E1 untuk tujuan penggabungan. (3) Rekonsiliasi dilakukan antara UAKPB dengan KPKNL setiap periode semester dan tahunan yang hasilnya dituangkan dalam BAR. (4) BAR yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh UAKPB kepada UAPPB- W/UAPPB-El.

Pasal 22

(1) Laporan BMN yang disusun oleh UAPPB-W merupakan hasil penggabungan laporan BMN UAKPB, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada UAPPB-E1 untuk tujuan penggabungan. (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara UAPPB-W dengan Kanwil DJKN setiap periode semester dan tahunan. (3) Dalam rangka rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UAPPB-W melampirkan salinan BAR seluruh UAKPB dibawahnya untuk bulan terakhir pada setiap periode semester dan tahunan berkenaan kepada Kanwil DJKN. (4) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam BAR. (5) BAR yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh UAPPB-W kepada UAPPB-E1.

Pasal 23

(1) Laporan BMN yang disusun oleh UAPPB-E1 merupakan hasil penggabungan Laporan BMN UAPPB- W dan UAKPB dengan jenis kewenangan Kantor Pusat, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada UAPB untuk tujuan penggabungan. (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara UAPPB-E1 dengan Direktorat BMN DJKN bersifat opsional dan dapat dilaksanakan setiap periode semester dan tahunan. (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam BAR.

Pasal 24

(1) Laporan BMN yang disusun oleh UAPB merupakan hasil penggabungan Laporan BMN UAPPB-E1, terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi sebelum disampaikan kepada DJKN untuk tujuan penggabungan. (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara UAPB dengan Direktorat BMN DJKN setiap periode semester dan tahunan. (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam BAR.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2015 tentang PEDOMAN REKONSILIASI DALAM RANGKAPENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

BAB Keempat

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

BAB IX