PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN HIBAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 18 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh DPR. 2. Hibah Kemhan/TNI yang selanjutnya disebut hibah adalah setiap penerimaan atau pemberian uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa dan/atau surat berharga yang tidak perlu dibayar kembali. 3. Hibah langsung adalah hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan dan/atau dibelanjakan secara langsung tanpa melalui pencairan dana dari KPPN namun tetap diregistrasikan dan ditatausahakan. 4. Hibah Terencana adalah hibah di lingkungan Kemhan dan TNI yang direncanakan melalui proses pengusulan ke Bappenas. 5. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari pemberi hibah kepada penerima hibah. www.djpp.kemenkumham.go.id 6. Pemberian Hibah adalah setiap pemberian dari Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA kepada penerima hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. 7. Penerimaan Hibah adalah setiap penerimaan yang diperoleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri 8. Pendapatan Hibah adalah hibah yang di terima oleh Kemhan dan TNI dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang atas pendapatan Hibah tersebut, Kemhan dan TNI mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas Kemhan dan TNI. 9. Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh Kemhan dan/atau TNI yang pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, sehingga pengesahannya harus dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 10. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah untuk mengesahkan Pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung. 11. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung. 12. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian hibah langsung kepada pemberi hibah. 13. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat dengan SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo kas pendapatan hibah langsung kepada pemberi hibah. 14. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk pencatatan persediaan www.djpp.kemenkumham.go.id dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk penbatalan surat berharga dari hibah. 15. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/membukukan pendapatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah. 16. Dana Pendamping adalah biaya yang diperlukan untuk proses hibah. 17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Nasional (BUN) Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemkeu. 18. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 19. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan nasional. 20. Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 21. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI. 22. Menteri Luar Negeri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri. 23. Naskah Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara Kemhan/TNI dengan pemberi/penerima hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan. 24. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut dengan SPTJM adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan seluruh pendapatan hibah langsung/pengembalian pendapatan hibah langsung dan belanja yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk www.djpp.kemenkumham.go.id pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pembatalan surat berharga dari hibah. 25. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. 26. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB 1

Pertimbangan Penerimaan Hibah

Pasal 12

Koreksi

Pertimbangan dalam penerimaan hibah harus memenuhi kriteria dari aspek: a. teknis; b. ekonomis; c. politis; dan d. strategis

Pasal 13

Koreksi

Pertimbangan dalam penerimaan hibah dari aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a apabila: a. sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan negara; dan b. dapat menambah kekuatan dan kemampuan operasional dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Kemhan dan TNI.

Pasal 14

Pertimbangan dalam penerimaan hibah dari aspek ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b apabila: a. uang untuk kegiatan dan barang/jasa yang dihibahkan diperlukan oleh Kemhan dan TNI; b. lebih menguntungkan Kemhan dan TNI daripada dilakukan pengadaan barang baru; dan c. biaya operasional dan pemeliharaannya lebih kecil daripada manfaat yang diperoleh.

Pasal 15

Pertimbangan dalam penerimaan hibah dari aspek politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c apabila: a. mempererat hubungan bilateral; dan/atau b. memperhatikan dampak politis dari penerimaan hibah.

Pasal 16

Pertimbangan dalam penerimaan hibah dari aspek strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d apabila: www.djpp.kemenkumham.go.id a. sesuai dan sejalan dengan Renstra Pembangunan Pertahanan Negara; b. meningkatkan kekuatan dan kemampuan pertahanan Negara; dan c. tidak menimbulkan keterikatan dan ketergantungan dikemudian hari.

Pasal 17

Pertimbangan dalam pemberian hibah harus memenuhi kriteria dari aspek: a. teknis; b. ekonomis; c. politis; d. strategis; dan e. kemanusiaan.

Pasal 18

Pertimbangan dalam pemberian hibah dari aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a apabila: a. secara fisik barang sudah idle capacity dan/atau sudah tidak layak pakai digunakan oleh Kemhan dan TNI dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya; dan b. terjadi perubahan spesifikasi teknis karena penggunaan dan perkembangan teknologi.

Pasal 19

Pertimbangan dalam pemberian hibah dari aspek ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b apabila: a. barang berlebih (idle) di lingkungan Kemhan dan TNI; b. lebih menguntungkan Kemhan dan TNI bila dihibahkan karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan c. secara umum tidak diperlukan lagi oleh Kemhan dan TNI.

Pasal 20

Pertimbangan dalam pemberian hibah dari aspek politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17huruf c apabila: www.djpp.kemenkumham.go.id a. mempererat hubungan bilateral; b. memenuhi permintaan dari negara sahabat; dan c. tidak bertentangan dengan kebijakan politik Pemerintah.

Pasal 21

Pertimbangan dalam pemberian hibah dari aspek strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d apabila: a. meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan kedua negara; b. mendukung kepentingan pertahanan negara; c. mendukung misi perdamaian; dan d. menciptakan stabilitas kawasan.

Pasal 22

Pertimbangan dalam pemberian hibah dari aspek kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e apabila: a. kegiatan dalam rangka penanggulangan masalah akibat terjadinya bencana alam; b. membantu masyarakat dalam rangka membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat huru-hara dan/atau peperangan; dan c. dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA BATAS KEWENANGAN

Pasal 26

Koreksi

Tugas dan tanggung jawab pada penyelenggaraan hibah diatur sebagai berikut: a. Kemhan: 1. Menteri: a) merumuskan kebijakan umum tentang pelaksanaan hibah; www.djpp.kemenkumham.go.id b) menentukan kebijakan pelaksanaan hibah; dan c) mengajukan usulan hibah secara berjenjang kepada Menteri Keuangan/PRESIDEN/DPR dan selanjutnya mengeluarkan keputusan hibah. 2. Ditjen Kuathan Kemhan: a) melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan hibah barang/jasa; b) melaksanakan kegiatan administrasi pelaksanaan hibah; c) mengajukan rekomendasi persetujuan hibah kepada Menteri; dan d) menyiapkan penandatanganan perjanjian hibah. 3. Ditjen Strahan Kemhan: a) mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan usulan pemberian/ penerimaan dari/ke luar negeri dengan pihak penerima/pemberi hibah; dan b) mengajukan permintaan Surat Kuasa (Full Powers) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 4. Ditjen Renhan Kemhan: a) melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan hibah uang untuk kegiatan; b) melaksanakan kegiatan administrasi pelaksanaan hibah; c) mengajukan rekomendasi persetujuan hibah kepada Menteri; d) melaksanakan kegiatan administrasi pelaksanaan anggaran; e) menerbitkan Keputusan Otorisasi Menteri (KOM); dan f) melaksanakan usulan revisi DIPA. 5. Baranahan Kemhan: a) melaksanakan penatausahaan hasil hibah barang/jasa yang meliputi permohonan registrasi, pengesahan dan memo pencatatan; b) melaksanakan rekonsiliasi pendapatan hibah barang/jasa dengan DJPU Kemkeu serta di jajaran UO Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan, setiap Triwulan; dan c) melaksanakan rekonsiliasi dengan UAPA. www.djpp.kemenkumham.go.id 6. Pusku Kemhan: a) melaksanakan pengelolaan hibah uang untuk kegiatan; b) mengajukan permohonan nomor registrasi hibah uang untuk kegiatan ke Direktorat Evaluasi dan Setelmen DJPU Kemkeu; c) melaksanakan permohonan persetujuan pembukaan rekening hibah; d) mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL); e) melaksanakan penyaluran dana hibah sesuai revisi DIPA; f) melaksanakan laporan keuangan yang terkait dengan hibah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); g) melaksanakan rekonsiliasi pendapatan hibah uang untuk kegiatan dengan DJPU Kemkeu serta di jajaran UO Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan setiap Triwulan; dan h) melaksanakan rekonsiliasi dengan UAPB. b. Panglima TNI: 1. merumuskan kebijakan pelaksanaan hibah; 2. mengusulkan rencana hibah kepada Menteri; 3. MEMUTUSKAN untuk menerima atau menolak penerimaan hibah sesuai kewenangannya; 4. melaksanakan penatausahaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan hibah; dan 5. melaksanakan rekonsiliasi dan laporan keuangan. c. Ka UO Kemhan/Mabes TNI/Angkatan: 1. merumuskan kebijakan teknis hibah; 2. mengusulkan rencana hibah kepada Menteri dan/atau Panglima TNI; 3. MEMUTUSKAN untuk menerima atau menolak penerimaan hibah sesuai batas kewenangannya; 4. melaksanakan penatausahaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hibah; dan 5. melaksanakan rekonsiliasi dan laporan keuangan. www.djpp.kemenkumham.go.id d. Pangkotama/Satker: 1. mengusulkan rencana hibah kepada secara berjenjang Instansi di atasnya; 2. MEMUTUSKAN untuk menerima atau menolak penerimaan hibah sesuai batas kewenangannya; 3. melaksanakan penatausahaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hibah; dan 4. melaksanakan rekonsiliasi dan laporan keuangan secara berjenjang ke satuan atas.

Pasal 27

BAB Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 26

Koreksi

BAB Kedua

Batas Kewenangan

Pasal 27

Koreksi

Batas kewenangan dalam pelaksanaan hibah, diatur sebagai berikut: a. wewenang Menteri untuk: 1. pemberian dan penerimaan hibah luar negeri baik berupa barang/jasa maupun uang untuk kegiatan; 2. pemberian hibah dalam negeri; dan 3. penerimaan hibah dalam negeri sebagai berikut: a) barang/jasa dengan nilai di atas Rp 500.000.000.000,- berupa: 1) Alutsista TNI; 2) unit atau sistem peralatan yang mempunyai spesifikasi teknis standar militer (military specification); 3) unit atau sistem peralatan yang mempunyai nilai strategis yaitu pada awalnya tidak mempunyai sistem senjata namun penggunaannya akan dilengkapi dengan sistem senjata; 4) unit atau sistem peralatan yang merupakan bagian dari sistem senjata TNI; 5) perbaikan dan pemeliharaan peralatan yang merupakan bagian dari sistem senjata TNI; 6) tanah dan/atau bangunan; dan 7) peralatan dan mesin serta barang/jasa lainnya. b) uang untuk kegiatan di atas Rp. 500.000.000.000,-. www.djpp.kemenkumham.go.id b. wewenang Panglima TNI untuk: 1. mengusulkan kepada Menteri tentang rencana pemberian hibah luar negeri dan penerimaan hibah luar negeri yang menjadi kewenangan Menteri baik berupa barang/jasa maupun uang untuk kegiatan; 2. mengusulkan kepada Menteri tentang rencana pemberian hibah dalam negeri; dan 3. penerimaan hibah dalam negeri, sebagai berikut: a) barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 500.000.000.000,- berupa: 1) Alutsista TNI, dilaksanakan setelah mendapatkan requisisi dari Menteri Cq. Dirjen Kuathan Kemhan; 2) unit atau sistem peralatan yang mempunyai spesifikasi teknis standar militer (military specification) khusus dikarenakan adanya: (a) free of charge; dan (b) kelebihan atas hasil pengadaan karena minimum order 3) unit atau sistem peralatan yang mempunyai nilai strategis yaitu pada awalnya tidak mempunyai sistem senjata namun penggunaannya akan dilengkapi dengan sistem senjata; 4) unit atau sistem peralatan yang merupakan bagian dari sistem senjata TNI; 5) perbaikan dan pemeliharaan peralatan yang merupakan bagian dari sistem senjata TNI; 6) tanah dan/atau bangunan; dan 7) peralatan dan mesin serta barang/jasa lainnya. b) uang untuk kegiatan sampai dengan Rp. 500.000.000.000,-. c. wewenang penerimaan hibah baik berupa barang/jasa maupun uang untuk kegiatan di lingkungan TNI diatur tersendiri oleh Panglima TNI. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB Kedua

Penerimaan Hibah Langsung Dalam Negeri

Pasal 29

Koreksi

Tingkat Kotama/Satker, Pangkotama/Kasatker melaksanakan: a. membentuk tim pengkaji dan melaksanakan pengkajian serta perundingan hibah sesuai dengan batas kewenangannya; b. keputusan penerimaan hibah yang memerlukan pertimbangan politis dan strategis, dilaporkan secara berjenjang kepada Menteri; c. MEMUTUSKAN untuk menerima/menolak hibah sesuai dengan batas kewenangannya; d. menandatangani perjanjian hibah sesuai dengan batas kewenangannya; e. membentuk tim penerima hibah sesuai dengan batas kewenangannya; f. mengajukan usulan penerimaan hibah yang bukan kewenangannya secara berjenjang kepada komando atas; dan g. melaksanakan penatausahaan dan laporan keuangan.

Pasal 30

Tingkat Unit Organisasi Kemhan dan TNI, Ka UO melaksanakan: a. membentuk tim pengkaji dan melaksanakan pengkajian serta perundingan hibah sesuai dengan batas kewenangannya; b. keputusan penerimaan hibah yang memerlukan pertimbangan politis dan strategis, dilaporkan secara berjenjang kepada Menteri; c. MEMUTUSKAN untuk menerima/menolak hibah sesuai dengan batas kewenangannya; d. menandatangani perjanjian hibah sesuai dengan batas kewenangannya; www.djpp.kemenkumham.go.id e. membentuk tim penerima hibah sesuai dengan batas kewenangannya; f. mengajukan usulan penerimaan hibah yang bukan kewenangannya secara berjenjang kepada komando atas; dan f. melaksanakan penatausahaan dan laporan keuangan.

Pasal 31

Tingkat TNI, Panglima TNI melaksanakan: a. membentuk tim pengkaji dan melaksanakan pengkajian serta perundingan hibah sesuai dengan batas kewenangannya; b. keputusan penerimaan hibah yang memerlukan pertimbangan politis dan strategis, dilaporkan kepada Menteri; c. MEMUTUSKAN untuk menerima/menolak hibah sesuai dengan batas kewenangannya; d. menandatangani perjanjian hibah sesuai dengan batas kewenangannya; e. membentuk tim penerima hibah sesuai dengan batas kewenangannya; f. mengajukan usulan penerimaan hibah yang menjadi kewenangan Menteri; dan g. melaksanakan penatausahaan dan laporan keuangan.

Pasal 32

Tingkat Kemhan, Menteri melaksanakan: a. membentuk tim pengkaji dan melaksanakan pengkajian serta perundingan hibah; b. MEMUTUSKAN penerimaan hibah yang memerlukan pertimbangan politis dan strategis; c. apabila Menteri MEMUTUSKAN untuk menerima hibah, selanjutnya Menteri Cq. Ditjen Kuathan Kemhan melaksanakan kegiatan: 1. penyiapan naskah perjanjian hibah; dan 2. melaksanakan kegiatan perjanjian kesepakatan penerimaan hibah yang dituangkan dalam perjanjian hibah atau dokumen lainnya yang dipersamakan. d. membentuk tim penerima hibah; dan e. melaksanakan penatausahaan dan laporan keuangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB 1

Pelaksanaan

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

(1) Tingkat Menteri setelah menerima usulan rencana hibah selanjutnya membentuk Tim Pengkaji Penerimaan Hibah Dalam Negeri terdiri atas: a. Ketua: 1. Dirjen Renhan Kemhan, hibah uang untuk kegiatan; dan 2. Dirjen Kuathan Kemhan, hibah barang/jasa. b. anggota, terdiri dari personel Kemhan, Mabes TNI, Angkatan dan instansi terkait lainnya. (2) Tugas Tim Pengkaji Penerimaan Hibah Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. menghitung kebutuhan biaya terkait pelaksanaan hibah; b. meneliti kualitas, kuantitas dan kelaikan materiil hibah (khusus hibah barang/jasa); c. membuat kajian dengan memperhatikan pertimbangan penerimaan hibah; d. mengecek dan melaporkan kesiapan penerimaan hibah; dan e. membuat laporan kajian. (3) Tim Penerimaan Hibah terdiri atas: a. Ketua: 1. Kapusku Kemhan, hibah uang untuk kegiatan; dan 2. Kapus BMN Baranahan Kemhan, hibah barang/jasa. b. anggota, terdiri dari personel Kemhan, Mabes TNI, Angkatan dan instansi terkait lainnya. (4) Tugas Tim Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. koordinasi teknis dengan pemberi hibah; b. melaksanakan kegiatan terkait dengan penerimaan hibah; c. melaksanakan penerimaan hibah yang disahkan dengan dokumen Berita Acara; dan d. melaporkan penerimaan hibah kepada pelaksana penatausahaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 34

Tingkat TNI, susunan organisasi dan tugas tim pengkaji serta tim penerima hibah dalam negeri sampai tingkat Satker diatur tersendiri oleh Panglima TNI.

BAB 1

Pelaksanaan

Pasal 35

Koreksi

Penerimaan Hibah Langsung Luar Negeri dilaksanakan oleh Menteri, sebagai berikut: a. membentuk tim pengkaji dan melaksanakan pengkajian serta perundingan hibah; b. apabila Menteri MEMUTUSKAN untuk menerima hibah, Menteri mengajukan persetujuan secara berjenjang kepada DPR. Selanjutnya Menteri Cq. Ditjen Kuathan Kemhan melaksanakan kegiatan: 1. penyiapan naskah perjanjian hibah; dan 2. melaksanakan kegiatan perjanjian kesepakatan penerimaan hibah yang dituangkan dalam perjanjian hibah atau dokumen lainnya yang dipersamakan. c. dalam keadaan khusus untuk percepatan, Menteri mengkonsultasikan rencana penerimaan hibah langsung pada tahun berjalan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian hibah dengan tetap meng-konsultasikan dan melaporkan ke DPR; d. membentuk tim penerima hibah; dan e. melaksanakan penatausahaan dan laporan keuangan.

Pasal 36

(1) Tim Pengkaji Penerimaan Hibah Luar Negeri Tingkat Menteri terdiri atas: a. Ketua: 1. Dirjen Renhan Kemhan, hibah uang untuk kegiatan; dan 2. Dirjen Kuathan Kemhan, hibah barang/jasa. b. anggota, terdiri dari personel Kemhan, Mabes TNI, Angkatan dan instansi terkait lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Tugas Tim Pengkaji Penerimaan Hibah Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. menghitung kebutuhan biaya terkait pelaksanaan hibah; b. meneliti kualitas, kuantitas dan kelaikan materiil hibah (khusus hibah barang/jasa); c. membuat kajian dengan memperhatikan pertimbangan penerimaan hibah; d. mengecek dan melaporkan kesiapan penerimaan hibah; dan e. membuat laporan kajian.

Pasal 37

(1) Tim Penerima Hibah terdiri atas: a. Ketua: 1. Kapusku Kemhan, hibah uang untuk kegiatan; dan 2. Kapus BMN Baranahan Kemhan, hibah barang/jasa. b. anggota, terdiri dari personel Kemhan, Mabes TNI, Angkatan dan instansi terkait lainnya. (2) Tugas Tim Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. melaksanakan kegiatan terkait dengan penerimaan hibah; b. melaksanakan penerimaan hibah yang disahkan dengan dokumen Berita Acara; dan c. melaporkan penerimaan hibah kepada pelaksana penatausahaan barang/uang, dengan mencantumkan nilai.

BAB 1

Pelaksanaan

Pasal 39

Koreksi

Tingkat Satker sampai dengan Mabes TNI: a. membentuk tim pengkaji dan melaksanakan pengkajian hibah; b. mengajukan secara berjenjang usulan pemberian hibah kepada Menteri; dan c. melaksanakan penatausahaan dan laporan keuangan.

Pasal 40

Koreksi

Tingkat Kemhan, Menteri: a. membentuk tim pengkaji dan melaksanakan pengkajian serta perundingan hibah; b. apabila Menteri MEMUTUSKAN untuk memberi hibah, Menteri mengajukan persetujuan secara berjenjang sesuai batasan kewenangan (Menteri Keuangan/PRESIDEN/DPR). Selanjutnya Menteri Cq. Ditjen Kuathan Kemhan melaksanakan kegiatan: 1. penyiapan naskah perjanjian hibah; dan 2. melaksanakan kegiatan perjanjian kesepakatan pemberian hibah yang dituangkan dalam perjanjian hibah atau dokumen lainnya yang dipersamakan. c. dalam keadaan khusus untuk percepatan, Menteri mengkonsultasikan rencana pemberian hibah langsung pada tahun berjalan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian hibah dengan tetap meng-konsultasikan dan melaporkan ke DPR; d. Menteri dapat mendelegasikan penandatangan perjanjian dan pemberian hibah dalam negeri, kepada pejabat yang ditunjuk. e. membentuk tim pemberian hibah; dan f. melaksanakan penatausahaan dan laporan keuangan.

Pasal 41

(1) Tim Pengkaji Pemberian Hibah Barang/Jasa Tingkat Menteri terdiri atas: a. Ketua, Dirjen Kuathan Kemhan. b. anggota, terdiri dari personel Kemhan, Mabes TNI, Angkatan dan instansi terkait lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Tugas Tim Pengkaji Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. menghitung kebutuhan biaya terkait pelaksanaan hibah; b. meneliti kualitas, kuantitas dan kelaikan materiil hibah; c. membuat kajian dengan memperhatikan pertimbangan pemberian hibah; d. mengecek dan melaporkan kesiapan pemberian hibah; dan e. membuat laporan kajian.

Pasal 42

(1) Tim Pemberian Hibah barang/jasa terdiri atas: a. Ketua, Kapus BMN Baranahan Kemhan; dan b. anggota, terdiri dari personel Kemhan, Mabes TNI, Angkatan dan instansi terkait lainnya. (2) Tugas Tim Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. melaksanakan kegiatan terkait dengan pemberian hibah; b. melaksanakan pemberian hibah yang disahkan dengan dokumen Berita Acara; dan c. melaporkan pemberian hibah kepada pelaksana penatausahaan barang/jasa, dengan mencantumkan nilai.

BAB VI

PENATAUSAHAAN

Pasal 43

Koreksi

Penerima hibah langsung: a. uang untuk kegiatan: 1. menandatangani perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan; 2. mengajukan permohonan register dengan format dan petunjuk pengisian sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini kepada DJPU Kemkeu dengan melampirkan: a) Perjanjian Hibah; dan b) Ringkasan Hibah (Grant Summary) dengan format dan petunjuk pengisian sesuai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id 3. mengajukan izin pembukaan rekening ke BUN/Kuasa BUN melalui Pusku Kemhan yang ditandatangani Sekjen Kemhan atas nama Menteri selaku PA; 4. atas dasar izin pembukaan rekening dari BUN/Kuasa BUN, Sekjen Kemhan atas nama Menteri selaku PA mengkuasakan kepada pejabat keuangan pada satuan penerima hibah untuk membuka rekening hibah sesuai batas kewenangannya dalam rangka mendanai kegiatan yang disepakati sesuai perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan; 5. melakukan pengajuan untuk revisi DIPA secara berjenjang kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kemkeu melalui Dirjen Renhan Kemhan; 6. untuk pendapatan hibah langsung yang bersifat tahun jamak (multiyears), pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA dapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari rencana penerimaan hibah langsung tahun berikutnya; 7. penerima dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah tanpa menunggu terbitnya revisi DIPA; 8. setelah revisi DIPA, Satuan Penerima Hibah mengajukan SP2HL dengan format dan petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, atas seluruh pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang untuk kegiatan sebesar yang telah diterimanya pada tahun anggaran berjalan kepada: a) KPPN Khusus Jakarta VI yang bersumber dari luar negeri; dan b) KPPN mitra kerja yang bersumber dari dalam negeri. 9. dalam mengajukan SP2HL sebagaimana dimaksud pada angka 8 melampirkan: a) copy rekening atas rekening hibah; b) SPTMHL dengan format dan petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c) SPTJM; dan d) copy surat persetujuan pembukaan rekening. 10. atas dasar pengajuan SP2HL maka KPPN menerbitkan SPHL, selanjutnya satuan penerima melakukan pencatatan atas pendapatan hibah; www.djpp.kemenkumham.go.id 11. jasa giro/bunga yang diperoleh dari rekening hibah disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan; 12. rekening yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya wajib ditutup; 13. sisa uang dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk kegiatan saldonya disetor ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) atau dapat dikembalikan kepada pemberi hibah sesuai perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan; 14. atas pengembalian hibah langsung uang untuk kegiatan kepada pemberi hibah sebagaimana yang dimaksud pada angka 13, penerima menyampaikan SP4HL dengan format dan petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini ke KPPN melalui badan keuangan masing-masing dengan dilampiri: a) copy rekening atas rekening hibah; b) copy surat pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; dan c) SPTJM. 15. atas dasar pengajuan SP4HL maka KPPN menerbitkan SP3HL, selanjutnya penerima melalui badan keuangan masing-masing membukukan pengurangan saldo kas dari hibah dan melaporkan kepada Pusku Kemhan. b. barang/jasa: 1. menandatangani perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan; 2. mengajukan permohonan register dengan format dan petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini kepada DJPU Kemkeu dengan melampirkan: a) Perjanjian Hibah; dan b) Ringkasan Hibah (Grant Summary) dengan format dan petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 3. menandatangani Berita Acara Serah Terima, yang memuat: www.djpp.kemenkumham.go.id a) tanggal serah terima; b) pihak pemberi dan penerima hibah; c) tujuan penyerahan; d) nilai nominal; e) bentuk hibah; dan f) rincian harga per barang yang memuat harga, tahun buat, tahun pakai, dengan catatan apabila nilai peroleh tidak dapat diberikan oleh pemberi hibah, maka penerima hibah melakukan estimasi nilai wajar atas barang/jasa yang diterima. 4. melakukan permintaan pengesahan SP3HLBJS dalam rangka 3, dengan format dan petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini kepada DJPU Kemkeu dengan dilampiri: a) BAST; dan b) SPTMHL 5. berdasarkan pengesahan SP3HLBJS, mengajukan MPHL-BJS dengan format dan petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini atas seluruh pendapatan hibah langsung baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri sebesar nilai seperti yang tercantum dalam SPH3L-BJS pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN mitra kerjanya dengan dilampiri: a) SPTMHL; b) SP3HL-BJS; dan c) SPTJM. 6. atas dasar persetujuan MPHL-BJS yang diterima dari KPPN, penerima melakukan pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah ke dalam neraca SIMAK BMN.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN HIBAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB 1

Pasal 4

Pasal 5

BAB 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 4

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 2

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

BAB Keempat

Pasal 25

BAB III

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

BAB IV

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 28

BAB Kedua