PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 17 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara. 2. Pemeliharaan Alpalhankam adalah segala usaha mempertahankan kesiapan Alpalhankam melalui perawatan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya untuk menghindari terjadinya kerusakan yang lebih berat sehingga tetap dalam keadaan siap pakai. 3. Perbaikan Alpalhankam adalah segala usaha mengembalikan kondisi Alpalhankam melalui perbaikan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya untuk menghindari terjadinya kerusakan yang lebih berat sehingga tetap dalam keadaan siap pakai. 4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 5. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. 6. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah salah satu tingkatan dalam organisasi pengelola program dan anggaran dalam lingkungan fungsi pertahanan yang membawahi beberapa satuan kerja dan/atau komando utama. 7. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah satuan pelaksana kuasa pengguna anggaran yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program. 8. Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan adalah Industri Pertahanan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Swasta yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam. 9. Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam Tingkat Ringan adalah Pemeliharaan dan Perbaikan yang dilaksanakan untuk mempertahankan Alpalhankam dalam keadaan siap operasi yang bersifat pencegahan (preventive) dan pengujian. 10. Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam Tingkat Sedang adalah Pemeliharaan dan Perbaikan yang dilaksanakan untuk mengembalikan Alpalhankam kepada keadaan siap operasi, mencakup pekerjaan Pemeliharaan atau Perbaikan bengkel atas item atau sub sistem Alpalhankam yang mengalami kerusakan atau kelainan dan pengujian. 11. Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam Tingkat Berat adalah Pemeliharaan dan Perbaikan yang dilaksanakan pada Alpalhankam secara lengkap atau major overhaul yang mencakup pekerjaan pembongkaran total, perbaikan, pemasangan kembali dan pengujian. 12. Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam Terjadwal adalah Pemeliharaan dan Perbaikan yang dilaksanakan pada interval waktu yang telah ditentukan, berdasarkan penggunaan usia jam penggunaan atau usia kalender atau cycle. 13. Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam Tidak Terjadwal adalah Pemeliharaan dan Perbaikan yang dilaksanakan untuk memperbaiki suatu kerusakan atau kelainan yang ditentukan pada saat dalam penggunaan dan/atau pengoperasian, atau pada waktu pemeliharaan terjadwal. 14. Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam Khusus/Istimewa adalah Pemeliharaan dan Perbaikan yang dilaksanakan untuk pencegahan, pengawasan atau perbaikan secara keseluruhan atau bagian yang tidak termasuk dalam kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan yang terjadwal. 15. Perkiraan Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam yang selanjutnya disebut Kirbia Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam adalah perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam agar dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya. 16. Sertifikasi adalah kegiatan pengujian atau penilaian terhadap suatu kemampuan atau produk dan mendapat pengesahan kelulusan berupa tanda bukti tertulis. 17. Engineering adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis, pengarahan teknis (directive) dalam suatu evaluasi dan pemecahan persoalan (problem solving) masalah teknis yang dihadapi dalam Pemeliharaan dan Perbaikan atau modifikasi Alpalhankam. 18. Inovasi/Rekayasa Teknik adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat pengoperasian dan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam. 19. Komponen Alpalhankam adalah materiil Alpalhankam yang dapat dipelihara dan diperbaiki sepanjang daur hidupnya untuk memperpanjang waktu penggunaannya sebelum disisihkan untuk dihapuskan dan pertanggungjawaban materiil selesai setelah materiil dinyatakan dihapus. 20. Suku Cadang Alpalhankam adalah materiil Alpalhankam yang memiliki daur hidup relatif pendek dan harus dibuang setelah tidak dapat digunakan serta pertanggungjawaban materiil selesai setelah materiil keluar dari gudang untuk digunakan. 21. Special Tools adalah peralatan untuk memudahkan pekerjaan teknisi yang khusus di rancang pada kegiatan tertentu maupun kegiatan yang memerlukan peralatan khusus. 22. Lapangan Kekuasaan Teknis adalah kewenangan yang diberikan pada kecabangan TNI Angkatan Darat untuk menentukan kebijaksanaan, pemberian petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan dan pengendalian teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing kecabangan TNI Angkatan Darat. 23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesiapan operasional Alpalhankam. (2) Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan daur hidup dari Pemeliharaan. (3) Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tiap UO: a. UO Kemhan; b. UO Markas Besar TNI; dan c. UO TNI terdiri atas: 1. UO TNI Angkatan Darat; 2. UO TNI Angkatan Laut; dan 3. UO TNI Angkatan Udara. (4) Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pelaporan.

Pasal 3

(1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a merupakan tahapan dalam merencanakan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam yang akan dilaksanakan pada periode tertentu. (2) Tahapan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perencanaan jangka panjang; b. perencanaan jangka menengah; dan c. perencanaan jangka pendek. (3) Perencanaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyusunan program kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahunan. (4) Perencanaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penyusunan program kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. (5) Perencanaan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Pasal 4

Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan melalui: a. pengajuan rencana kegiatan dan program kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam; b. penyusunan rencana kebutuhan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam; dan c. penetapan program kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam.

Pasal 5

Pengajuan rencana kegiatan dan program kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan usulan kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam yang akan dilaksanakan dalam 20 (dua puluh) tahun, 5 (lima) tahun, dan 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 6

(1) Penyusunan rencana kebutuhan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan kegiatan perencanaan kebutuhan untuk mempertahankan dan mengembalikan kondisi Alpahankam agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya. (2) Penyusunan rencana kebutuhan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sumber daya manusia; b. logistik; c. fasilitas pendukung; dan d. komponen Pemeliharaan dan Perbaikan lainnya. (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyiapan personel Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam. (4) Personel Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. pendidikan dan pelatihan; b. kemampuan dan kompetensi; c. Sertifikasi personel Pemeliharan dan Perbaikan Alpalhankam; d. pengalaman penugasan di bidang Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam; (5) Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pendayagunaan atau pengerahan materiil Alpalhankam. (6) Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: a. Suku Cadang Alpalhankam; b. Komponen Alpalhankam; dan c. dukungan lainnya yang diperlukan. (7) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan sarana prasarana dan alat peralatan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam. (8) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa: a. ruang kerja; b. bengkel atau workshop; c. Special Tools dan test equipment; dan d. fasilitas pendukung lain sesuai dengan kebutuhan. (9) Komponen Pemeliharaan dan Perbaikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan komponen Pemeliharaan dan Perbaikan lainnya sesuai dengan kebutuhan. (10) Komponen Pemeliharaan dan Perbaikan lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi: a. publikasi teknik; dan b. subkomponen lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Penetapan program kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan program yang telah disetujui dan tertuang dalam Daftar Isian Program dan Anggaran.

Pasal 8

(1) Perencanaan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan Kirbia Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam. (2) Kirbia Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana pada ayat (1) dengan memperhitungkan: a. berapa lama Alpalhankam akan digunakan; b. suku cadang yang akan dibeli setiap tahun; c. kebutuhan Satker yang akan melaksanakan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam; dan d. pengadaan suku cadang kritis dan komponen setiap tahun. (3) Kirbia Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Kirbia Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam yang disusun oleh UO Kemhan, UO markas Besar TNI dan UO Angkatan pada saat penyusunan dokumen renbut Alpalhankam. (4) Penyusunan Dokumen Renbut Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1) Perencanaan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan mempertimbangkan Engineering Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam. (2) Engineering Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk direktif atau perintah dari Komandan/Kepala pada Lembaga/Pusat/Dinas Angkatan yang melaksanakan fungsi Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam. (3) Engineering Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam. (4) Petunjuk pelaksanaan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Satker yang berwenang.

Pasal 10

(1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam. (2) Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan: a. tingkat Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam; dan b. jenis Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam.

Pasal 11

(1) Tingkat Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan lingkup dan/atau bobot pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam. (2) Lingkup dan/atau bobot pekerjaan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kerumitan pekerjaan; b. jenis dukungan; dan c. waktu yang diperlukan. (3) Tingkat Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam: a. tingkat ringan; b. tingkat sedang; dan c. tingkat berat.

Pasal 12

(1) Jenis Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b mengacu pada tingkat Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam. (2) Jenis Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam: a. tingkat ringan; b. tingkat sedang; dan c. tingkat berat. (3) Jenis Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam Tingkat Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam Terjadwal tingkat ringan; b. Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam Tidak Terjadwal tingkat ringan; dan c. Inovasi/Rekayasa Teknik. (4) Jenis Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam Tingkat Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam terjadwal tingkat sedang; b. Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam Tidak Terjadwal tingkat sedang; c. Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam Khusus/Istimewa; dan d. Inovasi/Rekayasa Teknik. (5) Jenis Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam Tingkat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam Terjadwal tingkat berat; b. Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam Tidak Terjadwal tingkat berat; c. Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam Khusus/Istimewa; dan d. Inovasi/Rekayasa Teknik.

Pasal 13

Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam Tingkat Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan: a. UO Kemhan dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan; b. UO Markas Besar TNI dilaksanakan oleh Satker yang mengawaki dan/atau menggunakan Alpalhankam UO Markas Besar TNI; c. UO TNI Angkatan Darat dilaksanakan oleh Satker yang mengawaki dan/atau menggunakan Alpalhankam UO TNI Angkatan Darat; d. UO TNI Angkatan Laut dilaksanakan oleh Satker yang mengawaki dan/atau menggunakan Alpalhankam UO TNI Angkatan Laut; dan e. UO TNI Angkatan Udara dilaksanakan oleh Satker yang mengawaki dan/atau menggunakan Alpalhankam UO TNI Angkatan Udara.

Pasal 14

Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam Tingkat Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan: a. UO Kemhan dilaksanakan oleh Satuan Pemeliharaan Alpalhankam tingkat sedang; b. UO Markas Besar TNI dilaksanakan oleh Satker pelaksana Pemeliharaan Alpalhankam Markas Besar TNI; c. UO TNI Angkatan Darat dilaksanakan oleh satuan pelaksana Pemeliharaan tingkat kotama sesuai Lapangan Kekuasaan Teknis; d. UO TNI Angkatan Laut dilaksanakan oleh Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan pada Dinas Pemeliharaan Kotama; dan e. UO TNI Angkatan Udara dilaksanakan oleh Satuan Radar, Skadron Teknik, Satuan Pemeliharaan Peralatan Kotama, Satuan Komunikasi Elektronika Kotama, Seksi Sarban dan Seksi Senjata Dinas Logistik Lanud.

Pasal 15

Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam Tingkat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan: a. UO Kemhan dilaksanakan oleh Satuan Pemeliharaan Alpalhankam tingkat berat; b. UO Markas Besar TNI dilaksanakan oleh Satuan pelaksana Pemeliharaan Mabes TNI; c. UO TNI Angkatan Darat dilaksanakan oleh satuan pelaksana Pemeliharaan tingkat Pusat sesuai Lapangan Kekuasaan Teknis; d. UO TNI Angkatan Laut dilaksanakan oleh Pembina Teknis Alpalhankam yaitu Dinas Materiel TNI Angkatan Laut, Dinas Senjata dan Elektronika TNI Angkatan Laut serta Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Laut; dan e. UO TNI Angkatan Udara dilaksanakan oleh Depo Pemeliharaan Koharmatau.

Pasal 16

(1) Dalam hal Satker di UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, dan UO Angkatan tidak dapat melaksanakan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam maka dapat dilakukan melalui kerjasama Pemeliharaan dan Perbaikan Alpahankam. (2) Kerjasama Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam Tingkat Sedang dan Tingkat Berat. (3) Kerjasama Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui: a. kerjasama antar Satker Pemelihara Alpalhankam di UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan; dan b. kerjasama dengan Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan. (4) Kerjasama Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan di UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan. (5) Mekanisme kerjasama Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Kerjasama antar Satker Pemelihara Alpalhankam di UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a meliputi: a. personel; b. bengkel Pemeliharaan dan Perbaikan; dan c. fasilitas pendukung yang diperlukan. (2) Kerjasama antar Satker Pemelihara Alpalhankam di UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan: a. kemudahan akses informasi; b. kemudahan akses sarana prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam; c. pelibatan atau pertukaran sumber daya manusia; dan d. rekayasa Alpalhankam.

Pasal 18

(1) Kerjasama dengan Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dilaksanakan antara UO Angkatan dengan Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan dalam negeri dan luar negeri. (2) Kerjasama dengan Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Tahap Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c merupakan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam oleh Satker secara berjenjang sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab serta sesuai petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan di UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan. (2) Laporan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan semester dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Alpalhankam sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan di UO Markas Besar TNI dan UO Angkatan.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

BAB III

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26