PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 17 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 2. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. 3. Pemilik Risiko adalah pimpinan unit organisasi yang bertanggung jawab untuk melakukan monitoring atas Risiko dan melakukan respon dan pengendalian atas Risiko tersebut. 4. Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh Risiko atau potensi Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan atau sasaran organisasi, yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur. 5. Analisis Risiko adalah proses untuk mengidentifikasi potensial Risiko kerugian atau tidak tercapainya tujuan atau sasaran yang diukur dengan penggabungan antara kemungkinan Risiko dan dampak Risiko. 6. Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh Risiko yang dinyatakan dengan tingkat atau level masing-masing Risiko. 7. Evaluasi Risiko adalah upaya mengidentifikasi perubahan atas pergeseran tingkat level Risiko yang dikaitkan dengan upaya mitigasi atau faktor lain yang mempengaruhi. 8. Penanganan Risiko adalah upaya mengidentifikasi berbagai opsi penanganan Risiko yang disusun dalam bentuk rencana tindak pengendalian. 9. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah rencana penangangan Risiko lebih lanjut yang merupakan pilihan opsi terbaik dari berbagai opsi yang relevan. 10. Pemantauan dan Reviu adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan selama proses penilaian dan penanganan Risiko berlangsung yang bertujuan untuk menjamin terciptanya optimalisasi Manajemen Risiko. 11. Pelaporan adalah upaya penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada pimpinan dalam bentuk laporan tertulis atau lisan. 12. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 13. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. 14. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 15. Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan. 16. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah bagian dari unit organisasi yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program. 17. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

Koreksi

Pembentukan Tim Penyelenggara Manajemen Risiko terdiri atas: a. tingkat UO Kemhan; b. tingkat UO Markas Besar TNI; dan c. tingkat UO Markas Besar Angkatan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Tim Penyelenggara Manajemen Risiko Tingkat UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. Menteri sebagai pengarah; b. Wakil Menteri sebagai penanggung jawab penyelenggaraan; c. Sekretaris Jenderal Kemhan sebagai koordinator penyelenggaraan; d. Inspektur Jenderal Kemhan sebagai penanggung jawab pengawasan; dan e. Kepala Satker atau Kepala Unit Pelaksana Teknis. (2) Tim Penyelenggara Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pemilik Risiko. (3) Menteri sebagai pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang MENETAPKAN arah kebijakan atau petunjuk pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko di tingkat UO Kemhan. (4) Wakil Menteri sebagai penanggung jawab penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang MENETAPKAN petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko di tingkat UO Kemhan. (5) Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang mengkoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di tingkat UO Kemhan. (6) Inspektur Jenderal Kemhan sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang melakukan pengawasan atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kemhan. (7) Kepala Satker atau Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang menerapkan Manajemen Risiko pada Satker yang bersangkutan.

Pasal 6

(1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang Tim Penyelenggara Manajemen Risiko tingkat UO Kemhan membentuk Satuan Tugas. (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai koordinator merangkap anggota; dan b. Sekretaris Direktorat Jenderal atau Sekretaris Inspektorat Jenderal atau Sekretaris Badan Kemhan sebagai anggota. (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas: a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Manajemen Risiko di lingkungan Kemhan; b. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tahunan dalam upaya pencapaian visi dan misi Kemhan; c. melakukan kegiatan pengendalian Risiko di lingkungan Kemhan; d. melakukan pemantauan pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Kemhan; dan e. membuat laporan tahunan penerapan Manajemen Risiko Kemhan yang disampaikan kepada Menteri.

Pasal 7

(1) Tim penyelenggara Manajemen Risiko Tingkat UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. Panglima TNI sebagai pengarah; b. Kepala Staf Umum TNI sebagai penanggung jawab penyelenggaraan; c. Inspektur Jenderal Markas Besar TNI sebagai penanggung jawab pengawasan; dan d. Kepala Satker atau Kepala Unit Pelaksana Teknis. (2) Tim Penyelenggara Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pemilik Risiko. (3) Panglima TNI sebagai pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang MENETAPKAN arah kebijakan atau petunjuk pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko di tingkat UO Markas Besar TNI. (4) Kepala Staf Umum TNI sebagai penanggung jawab penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang MENETAPKAN petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko atau mengkoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di tingkat UO Markas Besar TNI. (5) Inspektur Jenderal Markas Besar TNI sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan UO Markas Besar TNI. (6) Kepala Satker atau Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang menerapkan Manajemen Risiko pada Satker yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Tim Penyelenggara Manajemen Risiko Tingkat UO Markas Besar Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas: a. Kepala Staf Angkatan sebagai pengarah; b. Wakil Kepala Staf Angkatan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan; c. Inspektur Jenderal Markas Besar Angkatan sebagai penanggung jawab pengawasan; dan d. Kepala Satker atau Kepala Unit Pelaksana Teknis. (2) Tim Penyelenggara Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pemilik Risiko. (3) Kepala Staf Angkatan sebagai pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang MENETAPKAN arah kebijakan atau petunjuk pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko di tingkat UO Markas Besar Angkatan. (4) Wakil Kepala Staf Angkatan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang MENETAPKAN petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko atau mengkoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di tingkat UO Markas Besar Angkatan. (5) Inspektur Jenderal Markas Besar Angkatan sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan OU Markas Besar Angkatan. (6) Kepala Satker atau Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang menerapkan Manajemen Risiko pada Satker yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Dalam hal mendukung penyelenggara Manajemen Risiko di tingkat UO Markas Besar TNI dan UO Markas Besar Angkatan dibentuk Satuan Tugas Tim Pelaksana Manajemen Risiko di tingkat UO Markas Besar TNI dan UO Markas Besar Angkatan. (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Manajemen Risiko di lingkungan Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan; b. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tahunan dalam upaya pencapaian visi dan misi TNI; c. melakukan kegiatan Pengendalian Risiko di lingkungan Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan; d. melakukan pemantauan pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan; dan e. membuat laporan tahunan penerapan Manajemen Risiko Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan yang disampaikan kepada Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan. (3) Pembentukan Satuan Tugas Tim Pelaksana Manajemen Risiko di tingkat UO Markas Besar TNI dan UO Markas Besar Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Panglima.

Pasal 10

Unit Pemilik Risiko penyelenggara Manajemen Risiko UO Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas: a. Menteri dan Kepala Satker atau Unit Pelaksana Teknis sebagai penanggung jawab; b. Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas atau Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota; dan c. Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Urusan Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota.

Pasal 11

Unit Pemilik Risiko penyelenggara Manajemen Risiko UO Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas: a. Panglima TNI dan Kepala Satker atau Unit Pelaksana Teknis sebagai penanggung jawab; b. Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas atau Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota; dan c. Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Urusan Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota.

Pasal 12

Unit Pemilik Risiko penyelenggara Manajemen Risiko UO Markas Besar Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas: a. Kepala Staf Angkatan dan Kepala Satker atau Unit Pelaksana Teknis sebagai penanggung jawab; b. Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas atau Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota; dan c. Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Urusan Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota.

Pasal 13

Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 memiliki tugas: a. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada Unit Pemilik Risiko masing-masing; b. melakukan kegiatan Penanganan Risiko dan Pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan d. menatausahakan proses Manajemen Risiko.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 14

Koreksi

(1) Penyelenggaraan proses Manajemen Risiko dapat dilaksanakan melalui sistem informasi Manajemen Risiko. (2) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi terintegrasi berbasis aplikasi yang digunakan untuk membantu Pemilik Risiko, Pengelola Risiko, Unit Manajemen Risiko, dan Unit Pengawas Intern dalam proses Manajemen Risiko. (3) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Unit Manajemen Risiko.

Pasal 15

Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan untuk: a. membangun budaya Risiko; b. menjaga konsistensi penerapan kebijakan Manajemen Risiko; c. menjaga kualitas data terkait Risiko; dan d. mempercepat proses pelaporan.

Pasal 16

(1) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui: a. penetapan tujuan; b. Identifikasi Risiko; c. Analisis Risiko; d. Evaluasi Risiko; e. Penanganan Risiko; f. Pemantauan dan Reviu; dan g. informasi dan komunikasi. (2) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penetapan konteks meliputi: a. konteks strategis; b. konteks operasional; c. konteks pelaporan; dan d. konteks kepatuhan. (3) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyusun daftar Risiko. (4) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menilai Risiko dari sisi kemungkinan Risiko dan dampak Risiko untuk mendapatkan Peta Risiko. (5) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mengidentifikasi perubahan atas pergeseran tingkat level Risiko yang dikaitkan dengan upaya mitigasi atau faktor lain yang mempengaruhi untuk menghasilkan indikator Risiko. (6) Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi penanganan Risiko yang disusun dalam bentuk RTP. (7) Pemantauan dan Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan pengendalian yang disusun dalam bentuk laporan. (8) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan proses penyediaan dan pemanfaatan sarana komunikasi untuk menunjang pelaksanaan Manajemen Risiko. (9) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. rapat berkala; b. dialog Risiko; c. penggunaan sistem informasi; dan/atau d. pelaporan berkala. (10) Ketentuan mengenai proses penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (11) Proses penerapan Manajemen Risiko di tingkat UO Markas Besar TNI dan UO Markas Besar Angkatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Panglima.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22