PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARATERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 17 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan/atas nama negara, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara. 2. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 3. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 6. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. 7. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi Kemhan dan TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 8. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah kepala/pimpinan bagian dari suatu unit organisasi Kemhan dan TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. 9. Lalai adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak didasari oleh suatu motif tertentu untuk merugikan negara, namun Kerugian Negara terjadi karena tidak dilakukannya langkah pengamanan universal atas barang/uang/surat berharga milik negara. 10. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. 11. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum. 12. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari pihak yang merugikan. 13. Perhitungan Ex Officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara Ex Officio apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba- tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang ditentukan yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. 14. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Negara. 15. Keputusan Pembebanan Kerugian Negara Sementara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang pembebanan penggantian sementara atas Kerugian Negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan. 16. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SKPBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Negara. 17. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus Kerugian Negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan. 18. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Bendahara. 19. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun Lalai. 20. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut TPKN adalah tim yang diangkat oleh Menteri untuk menangani penyelesaian Kerugian Negara akibat tindakan melawan hukum baik secara sengaja maupun Lalai. 21. Tim Ad Hoc adalah tim yang dibentuk untuk menyelesaikan Kerugian Negara yang ditetapkan oleh Kasatker dan di bawah pengendalian TPKN.

BAB II

INFORMASI DAN VERIFIKASI KERUGIAN NEGARA

Pasal 3

Koreksi

(1) Informasi mengenai Kerugian Negara dapat diketahui berdasarkan: a. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau Kasatker; b. pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; c. pemeriksaan ekstern oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan d. Perhitungan Ex Officio. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Kasatker dalam melakukan tindak lanjut ganti Kerugian Negara.

Pasal 4

(1) Untuk menyelesaikan ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di lingkungan Kemhan dan TNI, Menteri membentuk TPKN. (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri. (3) Kewenangan Menteri untuk membentuk TPKN dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan.

Pasal 5

(1) Susunan keanggotaan TPKN terdiri atas: a. ketua; b. wakil ketua; c. sekretaris; dan d. anggota. (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat TPKN. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh TPKN.

Pasal 6

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kemhan. (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dijabat oleh Inspektur Jenderal Kemhan/Inspektur Jenderal Markas Besar TNI/Inspektur Jenderal Angkatan. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dijabat oleh Kepala Bagian Keuangan Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemhan/Kepala Pusat Keuangan Tentara Nasional INDONESIA/Direktur Keuangan/Kepala Dinas Keuangan Angkatan. (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas personel lain di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain yang terkait.

Pasal 7

(1) Atas dasar rekomendasi dari TPKN, Kasatker dapat membentuk Tim Ad Hoc untuk menyelesaikan ganti Kerugian Negara. (2) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data/informasi/bukti pendukung dan melakukan verifikasi Kerugian Negara berdasarkan penugasan dari Kasatker. (3) Kasatker melaporkan pelaksanaan tugas Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan tembusan TPKN untuk diperoses lebih lanjut.

Pasal 8

(1) Susunan keanggotaan Tim Ad Hoc meliputi Kasatker sebagai ketua Tim Ad Hoc dan pejabat struktural yang bertanggung jawab terhadap keuangan dan pejabat terkait lainnya sebagai anggota tim. (2) Keanggotaan Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 9

Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas sejak ditetapkan sampai dengan selesainya laporan kepada TPKN.

Pasal 10

TPKN bertugas: a. membantu Menteri dalam menyelesaikan ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan b. menindaklanjuti laporan adanya indikasi Kerugian Negara oleh Bendahara berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan/Inspektorat Jenderal/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/laporan Kasatker dan/atau hasil perhitungan Tim Ad Hoc.

Pasal 11

TPKN dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan Kerugian Negara terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi untuk: a. menginventarisasi kasus Kerugian Negara yang diterima; b. menghitung jumlah Kerugian Negara; c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun Lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara; d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; e. menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM; f. memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang Kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam MENETAPKAN pembebanan sementara; g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara; dan h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Negara kepada Menteri dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 12

(1) Atasan langsung Bendahara atau Kasatker wajib melaporkan setiap Kerugian Negara yang dilakukan oleh Bendahara secara berjenjang melalui Inspektorat Jenderal Kemhan/Inspektorat Jenderal Markas Besar TNI/Inspektorat Jenderal Angkatan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Unit Organisasi, Ketua TPKN, dan Badan Keuangan. (2) Menteri segera memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan Kerugian Negara. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi paling sedikit dengan dokumen berita acara pemeriksaaan kas/barang. (4) Ketentuan mengenai bentuk dan format surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Menteri menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

(1) TPKN menindaklanjuti setiap Kerugian Negara dengan mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen yang meliputi: a. keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan; b. berita acara pemeriksaan kas/barang; c. register penutupan buku kas/barang; d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen; e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan; f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas; g. surat keterangan lapor dari Polisi Militer TNI/Polisi Militer Angkatan/ Kepolisian Republik INDONESIA dalam hal Kerugian Negara mengandung indikasi tindak pidana; h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Polisi Militer TNI/Polisi Militer Angkatan/Kepolisian Republik INDONESIA dalam hal Kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan; i. surat keterangan Ahli Waris dari kelurahan atau pengadilan; j. surat keterangan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tentang Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara; dan k. data dan informasi lain yang membuktikan adanya Kerugian Negara. (2) TPKN mencatat semua Kerugian Negara dalam daftar Kerugian Negara. (3) Ketentuan mengenai bentuk dan format daftar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) TPKN menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) TPKN dapat merekomendasikan kepada Kasatker untuk membentuk Tim Ad Hoc dalam menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (3) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan dan melaporkan hasil verifikasi kepada TPKN paling lama 25 (dua puluh lima) hari setelah menerima penugasan dari Kasatker. (4) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta pendampingan penyelesaian verifikasi kepada TPKN.

Pasal 16

(1) Bendahara yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan Kerugian Negara dibebastugaskan sementara dari jabatannya. (2) Dalam hal Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasatker MENETAPKAN Bendahara pengganti. (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan Bendahara pengganti diatur tersendiri oleh masing- masing Unit Organisasi.

Pasal 17

(1) TPKN melakukan validasi atas dokumen dari hasil verifikasi Tim Ad Hoc paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya hasil verifikasi dari Tim Ad Hoc. (2) TPKN menyampaikan laporan hasil verifikasi yang telah divalidasi kepada Menteri. (3) Menteri menyampaikan laporan hasil verifikasi Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima laporan dari TPKN dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 18

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun Lalai, Menteri akan memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun Lalai, Menteri akan menghapus dan mengeluarkan kasus Kerugian Negara dari daftar Kerugian Negara berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 19

Dalam hal Menteri telah mengeluarkan kasus Kerugian Negara dari daftar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), hak-hak Bendahara selaku pegawai negeri harus dipulihkan sesuai peraturan perundang- undangan.

BAB III

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pasal 20

Koreksi

(1) Menteri memerintahkan TPKN mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (2) SKTJM ditandatangani oleh Bendahara dan diketahui oleh Kasatker serta paling sedikit 2 (dua) orang saksi.

Pasal 21

Koreksi

(1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan senilai Kerugian Negara kepada TPKN, dalam bentuk dokumen asli meliputi: a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara dilengkapi dengan bukti tanda terima; dan b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain yang dijaminkan dari Bendahara. (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali. (3) Kasatker untuk dan atas nama TPKN menyimpan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggung jawab atas dokumen yang disimpannya. (4) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/harta kekayaan yang dijaminkan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan. (5) Ketentuan mengenai bentuk dan format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/harta kekayaaan yang dijaminkan Bendahara dalam bentuk tanah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) dibuat dengan akte notaris.

Pasal 23

(1) Penggantian Kerugian Negara oleh Bendahara dilakukan secara tunai paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak penandatanganan SKTJM. (2) TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b, setelah Bendahara mengganti Kerugian Negara. (3) Dalam hal pelaksanaan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh TPKN, TPKN meminta Kasatker untuk dan atas nama TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Pasal 24

(1) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN. (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh TPKN, TPKN meminta Kasatker untuk dan atas nama TPKN mengawasi pelaksanaan penjualan dan/atau pencairan harta kekayaan.

Pasal 25

(1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara kepada Menteri. (2) Menteri memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari TPKN.

Pasal 26

Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Menteri mengeluarkan kasus Kerugian Negara dari daftar Kerugian Negara setelah menerima surat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 27

(1) Dalam hal kasus Kerugian Negara diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti Kerugian Negara secara sukarela, maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui TPKN untuk diproses Kerugian Negaranya.

BAB VII

PELAKSANAAN KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 35

Koreksi

(1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bendahara wajib mengganti Kerugian Negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan. (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara secara tunai, harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan. (3) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan memiliki hak mendahului dalam proses penyelesaian Kerugian Negara serta mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.

Pasal 36

(1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian Negara secara tunai, Menteri mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan atas harta kekayaan Bendahara. (2) Selama dilaksanakan proses penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai lunas.

Pasal 37

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Pasal 38

Dalam hal Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil dari penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Negara, Menteri mengupayakan untuk pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.

Pasal 39

Dalam hal Bendahara memasuki masa pensiun, dalam surat keterangan pemberhentian penghasilan dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan hak santunan dari PT. ASABRI (Persero) yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Negara.

Pasal 40

Dalam hal Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga dan/atau Bendahara meninggal dunia dan Ahli Waris tidak diketahui keberadaannya, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pencatatan Kerugian Negara.

Pasal 41

(1) Putusan Hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap Bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun Lalai dalam proses tuntutan penggantian Kerugian Negara. (2) Dalam hal nilai penggantian Kerugian Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai Kerugian Negara dalam Surat Keputusan Pembebanan, maka Kerugian Negara wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembebanan. (3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara disetorkan ke kas negara, pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas negara.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARATERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB III

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB IV

Pasal 28

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VI

Pasal 33

Pasal 34

BAB VII

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

BAB VIII

Pasal 42

BAB IX

Pasal 43

BAB X

Pasal 44

Pasal 45