PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2019 tentang MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

PERMEN Nomor 17 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi urusan pemerintah di bidang pertahanan. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4. Calon PNS yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang mengikuti dan lulus dalam kegiatan pengadaan PNS yang dilakukan secara nasional. 5. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. 6. PNS Kemhan adalah PNS yang berdinas di lingkungan Kemhan dan TNI yang pembinaannya merupakan kewenangan Menteri. 7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi. 8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 9. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai Kemhan yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 12. Pejabat Fungsional adalah pegawai Kemhan yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. 13. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen PNS yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. 14. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan PNS. 15. Diklat Prajabatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk memberikan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara kepada CPNS, agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai aparatur negara. 16. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 17. Pemberhentian adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS tidak lagi menduduki Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi. 18. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS yang diberhentikan dengan hormat dari PNS. 19. Cuti PNS yang selanjutnya disebut Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. 20. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan. 22. Sekretariat Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Setjen Kemhan adalah satuan kerja yang bertanggung jawab kepada Menteri dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kemhan. 23. Sekretaris Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Sekjen Kemhan adalah pejabat pemimpin pada Setjen Kemhan yang membantu Menteri dalam pelaksanaan tugas kementerian. 24. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Ropeg Setjen Kemhan adalah satuan kerja di bawah Setjen Kemhan yang diberi tugas, tanggung jawab, dan sebagian wewenang di bidang kepegawaian. 25. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Karopeg Setjen Kemhan adalah pejabat pemimpin Ropeg Setjen Kemhan yang membantu Menteri dalam pelaksanaan tugas kementerian. 26. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu Unit Organisasi Kemhan dan TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

BAB II

PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri. (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MENETAPKAN penyusunan kebutuhan PNS Kemhan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci setiap 1 (satu) tahun. (3) Penyusunan kebutuhan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan dan disusun secara bersama antara Kemhan dengan TNI. (4) Penyusunan kebutuhan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan program tahunan pembinaan PNS Kemhan yang terdiri atas: a. Unit Organisasi Kemhan; b. Unit Organisasi Markas Besar TNI; c. Unit Organisasi TNI Angkatan Darat; d. Unit Organisasi TNI Angkatan Laut; dan e. Unit Organisasi TNI Angkatan Udara. (5) Dalam rangka penyusunan kebutuhan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan dinamika/perkembangan pada lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 4

(1) Perencanaan kebutuhan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun berdasarkan: a. kebijakan nasional bidang kepegawaian dan perspektifnya ke depan; b. analisis Jabatan dan analisis beban kerja; c. rencana dan strategi pertahanan negara; dan d. siklus anggaran Kemhan. (2) Dalam rangka penyusunan kebijakan pembinaan PNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan dinamika/perkembangan di lingkungan Kemhan dan TNI. (3) Ketentuan mengenai analisis Jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 5

Penyusunan kebutuhan PNS Kemhan meliputi kebutuhan jumlah dan jenis: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pasal 6

Penyusunan kebutuhan PNS Kemhan berupa: a. hasil analisis Jabatan dan hasil analisis beban kerja; b. peta Jabatan di masing-masing unit organisasi yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan PNS untuk setiap jenjang Jabatan; dan c. memperhatikan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.

Pasal 7

(1) Penyusunan kebutuhan PNS 5 (lima) tahunan hasilnya disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen PNS secara nasional. (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen rencana strategis Kemhan.

Pasal 8

(1) Penyusunan kebutuhan PNS setiap tahun rinciannya digunakan untuk penetapan kebutuhan PNS tahun berikutnya yang disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional. (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret tahun sebelumnya. (3) Dalam hal terjadi perubahan rencana anggaran tahun berikutnya yang mengakibatkan perubahan dalam perencanaan kebutuhan PNS Kemhan, penyampaian rincian penyusunan kebutuhan PNS Kemhan setiap tahun dilaksanakan paling lambat akhir bulan April tahun sebelumnya.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan penyusunan kebutuhan PNS dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi yang bersifat elektronik. (2) Penyusunan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB III

PENGADAAN CPNS KEMHAN

Pasal 10

Koreksi

Pengadaan CPNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui: a. perencanaan dan persiapan seleksi penerimaan CPNS; b. pelaksanaan pengadaan CPNS; c. pengusulan pengangkatan CPNS; d. pra penugasan dan penempatan CPNS; e. pembayaran gaji CPNS; f. sumpah janji PNS; g. pengawasan dan pengendalian; dan h. evaluasi.

Pasal 11

Koreksi

(1) Pengadaan CPNS Kemhan dilaksanakan secara terpusat oleh Panitia Seleksi Nasional pengadaan PNS berdasarkan usul dari Menteri. (2) Pengadaan CPNS di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan PNS di lingkungan Kemhan yang disusun dalam penetapan kebutuhan. (3) Pengadaan CPNS Kemhan di lingkungan TNI berdasarkan usulan dari Panglima TNI. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengusulan pengadaan CPNS Kemhan di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 12

(1) Dalam hal Pengadaan CPNS di lingkungan Kemhan, Menteri dapat mendelegasikan kepada: a. Sekjen Kemhan; dan b. Karopeg Setjen Kemhan. (2) Pendelegasian Menteri kepada Sekjen Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. keputusan pengadaan CPNS; b. pengumuman hasil seleksi CPNS; c. keputusan penempatan CPNS; d. keputusan pemberhentian dengan hormat CPNS golongan III ke atas/CPNS dengan Ijazah Strata I/setara ke atas; dan e. keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS. (3) Pendelegasian kepada Karopeg Setjen Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penetapan keputusan pemberhentian dengan hormat CPNS golongan II ke bawah/CPNS dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas atau Diploma IV/setara.

Pasal 13

Perencanaan dan persiapan seleksi penerimaan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi: a. perencanaan dan persiapan seleksi penerimaan CPNS Kemhan; dan b. pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan CPNS Kemhan.

Pasal 14

(1) Perencanaan dan persiapan seleksi penerimaan CPNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan sebelum persetujuan prinsip tambahan formasi CPNS Kemhan yang dikeluarkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (2) Perencanaan dan persiapan seleksi penerimaan CPNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menghitung kebutuhan pegawai berdasarkan ketersediaan pegawai sebagaimana penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

Panitia Pelaksana Pengadaan CPNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b terdiri atas: a. panitia Unit Organisasi Kemhan; dan b. panitia Unit Organisasi TNI.

Pasal 16

(1) Panitia Unit Organisasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a keanggotaannya secara fungsional dijabat oleh para pejabat di lingkungan Kemhan dan dapat melibatkan unsur lain di luar Kemhan yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Menteri. (2) Susunan keanggotaan dalam Panitia Pelaksana Pengadaan CPNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua; b. wakil ketua; c. sekretaris; d. subtim seleksi administrasi; e. subtim pelaksana ujian; dan f. subtim pemantauan.

Pasal 17

Ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan bertanggung jawab: a. membuat rencana kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan; b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota panitia tentang persiapan pelaksanaan pengadaan CPNS; dan c. menyampaikan hasil pelaksanaan pengadaan CPNS kepada pimpinan.

Pasal 18

Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan bertanggung jawab: a. membantu membuat rencana kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan; b. membantu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota panitia tentang persiapan pelaksanaan pengadaan CPNS; c. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait; dan d. menyampaikan hasil pelaksanaan pengadaan CPNS kepada pimpinan.

Pasal 19

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan bertanggung jawab: a. membantu ketua dalam menyiapkan referensi yang diperlukan; b. melaksanakan pencatatan hasil rapat pelaksanaan pengadaan CPNS; c. menyiapkan kebutuhan panitia untuk kelancaran pelaksanaan pangadaan CPNS; dan d. menyiapkan laporan pelaksanaan pengadaan CPNS kepada pimpinan.

Pasal 20

Subtim seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf d mempunyai tugas dan bertanggung jawab: a. menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan; b. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian; c. menyiapkan dan memberikan kartu/tanda peserta ujian; d. menyiapkan daftar hadir peserta ujian, yang dibuat menurut ketentuan; e. mengumumkan kembali hasil kelulusan tes kompetensi dasar yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS; f. menyiapkan dan mengirim surat panggilan kepada peserta yang dinyatakan lulus tes kompetensi dasar untuk mengikuti tes kompetensi bidang; g. mengumumkan hasil kelulusan tes kompetensi bidang yang ditetapkan oleh Sekjen Kemhan; dan h. menyiapkan dan mengirim surat panggilan kepada peserta yang dinyatakan lulus untuk melengkapi bahan- bahan administrasi.

Pasal 21

Subtim pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf e mempunyai tugas dan bertanggung jawab: a. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait, dalam hal kesiapan mengenai pengamanan, penentuan tempat, dan pengawasan terhadap peserta ujian; b. menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan ujian dari subtim seleksi administrasi; c. menyelenggarakan ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan; d. membacakan tata tertib pelaksanaan ujian; e. mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta; f. mengumpulkan daftar hadir dari peserta; g. memisahkan soal ujian yang telah selesai diujikan; dan h. membuat dan menandatangani berita acara dengan mencantumkan jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir.

Pasal 22

Subtim pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf f mempunyai tugas dan bertanggung jawab: a. pemantauan pengamanan terhadap kegiatan pelaksanaan pengadaan CPNS; b. melakukan pemantauan pelaksanaan ujian; c. melakukan pemantauan terhadap pengumuman penetapan kelulusan berdasarkan hasil ujian meliputi kegiatan: 1. memantau pengumuman kelulusan tes kompetensi dasar dan pelamar yang berhak mengikuti tes kompetensi bidang oleh Sekjen Kemhan yang dilakukan dengan membandingkan antara pengumuman kelulusan tes kompetensi dasar yang ditetapkan oleh Sekjen Kemhan dengan pengumuman penetapan kelulusan tes kompetensi dasar oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; 2. memantau pengumuman penetapan kelulusan tes kompetensi bidang yang dilakukan dengan membandingkan antara pengumuman penetapan kelulusan tes kompetensi bidang dengan urutan dari peringkat tertinggi tes kompetensi bidang sesuai dengan jumlah formasi yang ditetapkan; dan 3. memantau usul penetapan nomor induk pegawai dengan pengumuman yang dinyatakan lulus dan diterima oleh Menteri. d. membuat laporan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan pengadaan CPNS kepada Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemhan.

Pasal 23

(1) Panitia Unit Organisasi TNI berkedudukan di Markas Besar TNI keanggotaannya secara fungsional dijabat oleh para pejabat di lingkungan TNI. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan panitia Unit Organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 24

(1) Pelaksanaan Pengadaan CPNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan siklus anggaran Kemhan. (2) Dalam hal pelamar CPNS Kemhan sebagai penyandang cacat, sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan kebutuhan yang bersangkutan. (3) Sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tempat pendaftaran khusus dan petugas pembaca bagi tunanetra.

Pasal 25

(1) Pelaksanaan seleksi CPNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b jadwal kegiatan pelaksanaan seleksi CPNS Kemhan secara nasional ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama Jabatan; b. jumlah lowongan Jabatan; c. unit kerja penempatan; d. kualifikasi pendidikan; e. alamat dan tempat lamaran ditujukan; f. jadwal tahapan seleksi; dan g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. (3) Syarat pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat: a. Warga Negara INDONESIA; b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA; e. tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA; f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; g. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan Unit Organisasi Kemhan; h. berkelakuan baik; i. sehat jasmani dan rohani; j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; k. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan Jabatan; dan l. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 26

(1) Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman. (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi pengadaan PNS.

Pasal 27

Penyampaian semua persyaratan pelamaran diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

Pasal 28

(1) Seleksi pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap: a. seleksi administrasi; b. seleksi kompetensi dasar; dan c. seleksi kompetensi bidang. (2) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.

Pasal 29

(1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar. (2) Seleksi administrasi diumumkan secara luas melalui laman website Kemhan (kemhan.ropeg.go.id), laman website Panitia Seleksi Nasional pengadaan CPNS (sscn.bkn.go.id) dan/atau bentuk lain yang memungkinkan. (3) Seleksi administrasi yang dimaksud pada ayat (2) pelamar wajib menyerahkan berkas lamaran. (4) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diunggah melalui laman website resmi penerimaan CPNS nasional. (5) Laman website resmi penerimaan CPNS nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan persetujuan Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS.

Pasal 30

(1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dalam pengumuman kelulusan memuat: a. hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan ujian seleksi kompetensi dasar; b. alat tulis yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian; c. membawa tanda peserta ujian; dan d. kartu identitas. (2) Pengumuman melalui website dilakukan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum pelaksanaan ujian. (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

BAB kedua

Perencanaan dan Persiapan Seleksi Penerimaan CPNS

Pasal 13

Koreksi

Perencanaan dan persiapan seleksi penerimaan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi: a. perencanaan dan persiapan seleksi penerimaan CPNS Kemhan; dan b. pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan CPNS Kemhan.

Pasal 14

Koreksi

(1) Perencanaan dan persiapan seleksi penerimaan CPNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan sebelum persetujuan prinsip tambahan formasi CPNS Kemhan yang dikeluarkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (2) Perencanaan dan persiapan seleksi penerimaan CPNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menghitung kebutuhan pegawai berdasarkan ketersediaan pegawai sebagaimana penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

Panitia Pelaksana Pengadaan CPNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b terdiri atas: a. panitia Unit Organisasi Kemhan; dan b. panitia Unit Organisasi TNI.

Pasal 16

(1) Panitia Unit Organisasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a keanggotaannya secara fungsional dijabat oleh para pejabat di lingkungan Kemhan dan dapat melibatkan unsur lain di luar Kemhan yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Menteri. (2) Susunan keanggotaan dalam Panitia Pelaksana Pengadaan CPNS Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua; b. wakil ketua; c. sekretaris; d. subtim seleksi administrasi; e. subtim pelaksana ujian; dan f. subtim pemantauan.

Pasal 17

Ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan bertanggung jawab: a. membuat rencana kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan; b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota panitia tentang persiapan pelaksanaan pengadaan CPNS; dan c. menyampaikan hasil pelaksanaan pengadaan CPNS kepada pimpinan.

Pasal 18

Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan bertanggung jawab: a. membantu membuat rencana kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan; b. membantu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota panitia tentang persiapan pelaksanaan pengadaan CPNS; c. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait; dan d. menyampaikan hasil pelaksanaan pengadaan CPNS kepada pimpinan.

Pasal 19

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan bertanggung jawab: a. membantu ketua dalam menyiapkan referensi yang diperlukan; b. melaksanakan pencatatan hasil rapat pelaksanaan pengadaan CPNS; c. menyiapkan kebutuhan panitia untuk kelancaran pelaksanaan pangadaan CPNS; dan d. menyiapkan laporan pelaksanaan pengadaan CPNS kepada pimpinan.

Pasal 20

Subtim seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf d mempunyai tugas dan bertanggung jawab: a. menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan; b. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian; c. menyiapkan dan memberikan kartu/tanda peserta ujian; d. menyiapkan daftar hadir peserta ujian, yang dibuat menurut ketentuan; e. mengumumkan kembali hasil kelulusan tes kompetensi dasar yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS; f. menyiapkan dan mengirim surat panggilan kepada peserta yang dinyatakan lulus tes kompetensi dasar untuk mengikuti tes kompetensi bidang; g. mengumumkan hasil kelulusan tes kompetensi bidang yang ditetapkan oleh Sekjen Kemhan; dan h. menyiapkan dan mengirim surat panggilan kepada peserta yang dinyatakan lulus untuk melengkapi bahan- bahan administrasi.

Pasal 21

Subtim pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf e mempunyai tugas dan bertanggung jawab: a. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait, dalam hal kesiapan mengenai pengamanan, penentuan tempat, dan pengawasan terhadap peserta ujian; b. menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan ujian dari subtim seleksi administrasi; c. menyelenggarakan ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan; d. membacakan tata tertib pelaksanaan ujian; e. mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta; f. mengumpulkan daftar hadir dari peserta; g. memisahkan soal ujian yang telah selesai diujikan; dan h. membuat dan menandatangani berita acara dengan mencantumkan jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir.

Pasal 22

Subtim pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf f mempunyai tugas dan bertanggung jawab: a. pemantauan pengamanan terhadap kegiatan pelaksanaan pengadaan CPNS; b. melakukan pemantauan pelaksanaan ujian; c. melakukan pemantauan terhadap pengumuman penetapan kelulusan berdasarkan hasil ujian meliputi kegiatan: 1. memantau pengumuman kelulusan tes kompetensi dasar dan pelamar yang berhak mengikuti tes kompetensi bidang oleh Sekjen Kemhan yang dilakukan dengan membandingkan antara pengumuman kelulusan tes kompetensi dasar yang ditetapkan oleh Sekjen Kemhan dengan pengumuman penetapan kelulusan tes kompetensi dasar oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; 2. memantau pengumuman penetapan kelulusan tes kompetensi bidang yang dilakukan dengan membandingkan antara pengumuman penetapan kelulusan tes kompetensi bidang dengan urutan dari peringkat tertinggi tes kompetensi bidang sesuai dengan jumlah formasi yang ditetapkan; dan 3. memantau usul penetapan nomor induk pegawai dengan pengumuman yang dinyatakan lulus dan diterima oleh Menteri. d. membuat laporan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan pengadaan CPNS kepada Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemhan.

Pasal 23

(1) Panitia Unit Organisasi TNI berkedudukan di Markas Besar TNI keanggotaannya secara fungsional dijabat oleh para pejabat di lingkungan TNI. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan panitia Unit Organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 24

(1) Pelaksanaan Pengadaan CPNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan siklus anggaran Kemhan. (2) Dalam hal pelamar CPNS Kemhan sebagai penyandang cacat, sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan kebutuhan yang bersangkutan. (3) Sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tempat pendaftaran khusus dan petugas pembaca bagi tunanetra.

BAB Ketiga

Pelaksanaan Pengadaan CPNS

Pasal 25

Koreksi

(1) Pelaksanaan seleksi CPNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b jadwal kegiatan pelaksanaan seleksi CPNS Kemhan secara nasional ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. nama Jabatan; b. jumlah lowongan Jabatan; c. unit kerja penempatan; d. kualifikasi pendidikan; e. alamat dan tempat lamaran ditujukan; f. jadwal tahapan seleksi; dan g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. (3) Syarat pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat: a. Warga Negara INDONESIA; b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA; e. tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA; f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; g. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan Unit Organisasi Kemhan; h. berkelakuan baik; i. sehat jasmani dan rohani; j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; k. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan Jabatan; dan l. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 26

(1) Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman. (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi pengadaan PNS.

Pasal 27

Penyampaian semua persyaratan pelamaran diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

Pasal 28

(1) Seleksi pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap: a. seleksi administrasi; b. seleksi kompetensi dasar; dan c. seleksi kompetensi bidang. (2) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.

Pasal 29

(1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar. (2) Seleksi administrasi diumumkan secara luas melalui laman website Kemhan (kemhan.ropeg.go.id), laman website Panitia Seleksi Nasional pengadaan CPNS (sscn.bkn.go.id) dan/atau bentuk lain yang memungkinkan. (3) Seleksi administrasi yang dimaksud pada ayat (2) pelamar wajib menyerahkan berkas lamaran. (4) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diunggah melalui laman website resmi penerimaan CPNS nasional. (5) Laman website resmi penerimaan CPNS nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan persetujuan Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS.

Pasal 30

(1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dalam pengumuman kelulusan memuat: a. hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan ujian seleksi kompetensi dasar; b. alat tulis yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian; c. membawa tanda peserta ujian; dan d. kartu identitas. (2) Pengumuman melalui website dilakukan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum pelaksanaan ujian. (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2019 tentang MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB Kesembilan

BAB IV

BAB Kedua

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB 5

BAB Ketiga

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB Keempat

BAB 1

BAB 2