PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Diplomasi Pertahanan

PERMEN Nomor 17 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

POKOK-POKOK DIPLOMASI PERTAHANAN

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan kegiatan Diplomasi Pertahanan di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan secara terkoordinasi di Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan. (2) Penyelenggaraan kegiatan Diplomasi Pertahanan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satker Penyelenggara.

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyelenggaraan kegiatan Diplomasi Pertahanan dilaksanakan dengan kebijakan: a. sentralisasi; dan b. desentralisasi. (2) Kebijakan sentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Satker dapat membuat prakarsa kegiatan Diplomasi Pertahanan dengan berkoordinasi kepada Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan. (3) Kebijakan desentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Satker dan/atau sub Satker dapat melanjutkan kegiatan Diplomasi Pertahanan yang sudah berjalan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Pihak Mitra sebagai subjek Diplomasi Pertahanan terdiri atas: a. pemerintah negara asing; b. organisasi internasional; dan/atau c. subjek hukum internasional lainnya.

Pasal 6

Diplomasi Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk kerja sama bilateral atau multilateral.

Pasal 7

(1) Bentuk kegiatan Diplomasi Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut: a. penyusunan kesepakatan bersama; b. pertemuan dan/atau kunjungan; c. forum diskusi, dialog, seminar, pameran industri pertahanan, dan workshop; d. pengadaan dan/atau hibah alat perlengkapan pertahanan atau kerja sama teknik; e. pendidikan dan pelatihan; f. penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan; g. kerja sama bantuan kemanusiaan akibat bencana; dan h. pengiriman pasukan TNI pada misi pemeliharaan perdamaian. (2) Selain bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan kegiatan lainnya dalam rangka Diplomasi Pertahanan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

Satker di lingkungan Kemhan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setelah mendapat persetujuan dan Keputusan Menteri.

Pasal 9

(1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan setelah Satker dan/atau Pihak Mitra memenuhi persyaratan dan/atau memenuhi perizinan lainnya. (2) Persyaratan dan perizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu security clearence dan/atau dokumen perizinan lainnya sesuai dengan kebutuhan. (3) Pengurusan security clearence dan/atau dokumen perizinan lainnya yang dibutuhkan Pihak Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Satker Penyelenggara.

BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN

Pasal 10

Koreksi

Prakarsa penyelenggaraan kegiatan Diplomasi Pertahanan di lingkungan Kemhan dapat berasal dari: a. Satker Pemrakarsa; atau b. Pihak Mitra.

Pasal 11

Koreksi

Mekanisme kegiatan Diplomasi Pertahanan yang diprakarsai oleh Satker Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan sebagai berikut: a. Kepala Satker yang mendapat perintah dari Menteri dan/atau atas inisiatif sendiri, menjajaki kerja sama dengan Pihak Mitra dan melaksanakan rapat pendahuluan dengan mengikutsertakan Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan; b. berdasarkan hasil rapat pendahuluan, Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan menghubungi perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri dan/atau melalui perwakilan negara Pihak Mitra tersebut di Jakarta, untuk mendapatkan informasi; c. Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan melaporkan informasi tersebut kepada Kepala Satker, sebagai bahan pertimbangan Kepala Satker dalam pengambilan keputusan selanjutnya; d. Kepala Satker melanjutkan koordinasi yang telah dimulai oleh Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan dengan Pihak Mitra; dan e. Kepala Satker menginformasikan pelaksanaan sampai dengan pengakhiran kerja sama tersebut kepada Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan.

Pasal 12

Mekanisme kegiatan Diplomasi Pertahanan yang diprakarsai oleh Pihak Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan sebagai berikut: a. Pihak Mitra dapat memulai koordinasi mengenai kegiatan Diplomasi Pertahanan melalui Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan atau Satker Penyelenggara; b. dalam hal Pihak Mitra berkoordinasi secara langsung, Satker Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan; c. dalam hal Dirkersinhan Ditjen Strahan telah memberikan saran tanggapan kepada Kepala Satker, Kepala Satker melakukan rapat pendahuluan untuk pembahasan rencana kerja sama; d. dalam hal Pihak Mitra menyampaikan rencana kerja sama kepada Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan, selanjutnya Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan berkewajiban menyampaikan kepada Kepala Satker untuk ditindaklanjuti; e. dalam hal Satker telah menerima informasi dari Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan dan menyetujui untuk melaksanakan kerja sama, Satker melaporkan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dalam bentuk Keputusan Menteri; f. setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, Kepala Satker melaksanakan kerja sama dengan Pihak Mitra; dan g. Kepala Satker menginformasikan pelaksanaan sampai dengan pengakhiran kerja sama tersebut kepada Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan.

Pasal 13

Penyelenggaraan Diplomasi Pertahanan yang dilaksanakan oleh Markas Besar TNI perlu berkoordinasi dengan Kemhan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan Diplomasi Pertahanan di lingkungan TNI, diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

BAB Kesatu

Di Lingkungan Kemhan

Pasal 10

Koreksi

Prakarsa penyelenggaraan kegiatan Diplomasi Pertahanan di lingkungan Kemhan dapat berasal dari: a. Satker Pemrakarsa; atau b. Pihak Mitra.

Pasal 11

Koreksi

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Diplomasi Pertahanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB kedua

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19