PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

PERMEN Nomor 17 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. 2. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan. 5. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan Negara 6. Pengelola Barang adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai Pejabat yang Berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 7. Pengguna Barang adalah Menteri sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI. 8. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah Panglima TNI dan Sekretaris Jenderal Kemhan yang ditunjuk oleh Pengguna Barang sebagai pengguna BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing. 9. Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-E1 dijajaran Markas Besar TNI adalah pejabat yang ditunjuk oleh Panglima TNI. 10. Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat PPB-E1 dijajaran Markas Besar Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan. 11. Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah Panglima/Komandan/Kepala Komando Utama/Pelaksana Pusat dan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Komando Utama/Pelaksana Pusat. 12. Pejabat Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PPB adalah Komandan/Kepala Satuan Kerja sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Satuan Kerja. 13. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI. 14. Alat Utama Sistem senjata yang selanjutnya disebut Alutsista adalah satu kesatuan sistem senjata yang secara terintegrasi atau bagian dari suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan secara mandiri untuk digunakan dalam melaksanakan tugas pokok TNI.

BAB 1

Objek

Pasal 4

Koreksi

(1) Objek penetapan status Penggunaan BMN meliputi seluruh BMN selain tanah dan/atau bangunan. (2) Dikecualikan dari objek penetapan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BMN berupa: a. barang persediaan; b. konstruksi dalam pengerjaan; c. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan d. aset tetap renovasi.

Pasal 5

Koreksi

BMN yang berada di lingkungan Kemhan dan TNI hanya dapat diusulkan dilakukan Penggunaan untuk dioperasikan oleh pihak lain, Penggunaan sementara, pengalihan status Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, atau penghapusan setelah memperoleh penetapan status Penggunaan.

Pasal 6

Permohonan penetapan status Penggunaan BMN dapat ditujukan kepada: a. pengelola barang; b. pengguna barang; dan c. KPB dan/atau PPB-E1.

Pasal 7

Permohonan penetapan status Penggunaan BMN kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a: a. diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh; b. disertai dokumen yang: 1. memiliki dokumen kepemilikan: a) kopi dokumen kepemilikan, seperti Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor, bukti pemilikan pesawat terbang, bukti pemilikan kapal laut, atau dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan; dan b) kopi dokumen lainnya, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Berita Acara Serah Terima terkait perolehan barang; 2. tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan, yakni kopi Berita Acara Serah Terima perolehan barang dan dokumen lainnya.

Pasal 8

(1) Penyertaan dokumen dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dalam hal dokumen kepemilikan dan/atau dokumen lainnya tidak ada, dokumen tersebut diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kemhan dan TNI. (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pernyataan bahwa bahwa barang tersebut merupakan BMN dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.

Pasal 9

(1) Penyertaan dokumen dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terhadap BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan yang tidak memiliki Berita Acara Serah Terima terkait perolehan barang dan dokumen lainnya, dokumen tersebut diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kemhan dan TNI. (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pernyataan bahwa barang tersebut berupa BMN dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI.

Pasal 10

Permohonan penetapan status Penggunaan BMN kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diajukan secara tertulis oleh KPB dan/atau PPB-E1 terhadap BMN Alutsista dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Alutsista diperoleh/diterima oleh satuan pengguna.

Pasal 11

Permohonan penetapan status Penggunaan BMN kepada KPB dan/atau PPB-EI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c: a. diajukan secara tertulis oleh PPB-W dan/atau PPB kepada KPB dan/atau PPB-E1 paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh; dan b. BMN yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan.

BAB 2

Permohonan

Pasal 6

Koreksi

Permohonan penetapan status Penggunaan BMN dapat ditujukan kepada: a. pengelola barang; b. pengguna barang; dan c. KPB dan/atau PPB-E1.

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

(1) Pengguna Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan status Penggunaan BMN dari KPB dan/atau PPB-E1. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, Pengguna Barang dapat melakukan kegiatan: a. meminta keterangan atau data tambahan kepada KPB dan/atau PPB-E1 yang mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN; dan b. melakukan pengecekan lapangan. (4) Kegiatan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan terhadap Alutsista.

Pasal 13

(1) KPB dan/atau PPB-E1 melakukan penelitian atas permohonan penetapan status Penggunaan BMN dari PPB-W dan/atau PPB. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, KPB dan/atau PPB-E1 dapat melakukan kegiatan: a. meminta keterangan atau data tambahan kepada PPB-W dan/atau PPB yang mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN; dan b. melakukan pengecekan lapangan. (4) Kegiatan KPB dan/atau PPB-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan terhadap BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang setara, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan.

BAB 3

Penelitian

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

(1) Pengguna Barang melakukan penetapan status Penggunaan BMN dengan mendasarkan pada hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Penetapan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui keputusan Pengguna Barang. (3) Dalam hal BMN berada dalam penguasaan Pengguna Barang baik berasal dari hasil pengadaan maupun perolehan lainnya yang sah, Pengguna Barang dapat langsung MENETAPKAN status penggunaan BMN tanpa didahului usulan penetapan status penggunaan dari KPB dan/atau PPB-E1. (4) Keputusan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. pertimbangan penetapan status Penggunaan; b. jumlah, jenis, dan nilai Alutsista yang ditetapkan statusnya; c. satuan pengguna; dan d. tindak lanjut penetapan status Penggunaan BMN. (5) Dalam hal Pengguna Barang tidak menyetujui permohonan KPB dan/atau PPB-E1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pengguna Barang memberitahukan secara tertulis kepada KPB dan/atau PPB-E1 yang mengajukan permohonan disertai dengan alasan. (6) Keputusan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 15

(1) KPB dan/atau PPB-E1 melakukan penetapan status Penggunaan BMN dengan mendasarkan pada hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Penetapan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui keputusan KPB dan/atau PPB-E1. (3) Dalam hal BMN berada dalam penguasaan KPB dan/atau PPB-E1 baik berasal dari hasil pengadaan maupun perolehan lainnya yang sah, KPB dan/atau PPB-E1 dapat langsung MENETAPKAN status penggunaan BMN tanpa didahului usulan penetapan status penggunaan dari PPBW dan/atau PPB. (4) Keputusan KPB dan/atau PPB-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. pertimbangan penetapan status Penggunaan; b. jumlah, jenis dan nilai BMN yang ditetapkan statusnya; c. satuan pengguna; dan d. tindak lanjut penetapan status Penggunaan BMN. (5) Dalam hal KPB dan/atau PPB-E1 tidak menyetujui permohonan PPB-W dan/atau PPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, KPB dan/atau PPB-E1 memberitahukan secara tertulis kepada PPB-W dan/atau PPB yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya. (6) Keputusan KPB dan/atau PPB-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

BAB 4

Penetapan

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pendaftaran BMN ke dalam Daftar Barang dilaksanakan berdasarkan keputusan penetapan status Penggunaan.

BAB IV

PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN

Pasal 17

Koreksi

(1) BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain. (2) Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kemhan dan TNI. (3) Biaya pemeliharaan BMN selama jangka waktu Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada pihak: a. pengguna barang; b. pihak lain yang mengoperasikan BMN; dan c. pengguna barang dan pihak lain yang mengoperasikan BMN. (4) Pembebanan biaya pemeliharaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c dapat diberlakukan terhadap BMN yang dioperasikan oleh pihak lain karena penugasan atau kebijakan pihak lain karena penugasan atau kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pihak lain yang mengoperasikan BMN dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian BMN tersebut kepada pihak lainnya dan/atau memindahtangankan BMN bersangkutan. (6) Dalam hal pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya operasional menghasilkan keuntungan bagi pihak lain yang mengoperasikan BMN, keuntungan tersebut disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pihak lain yang dapat mengoperasikan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi: a. Badan Usaha Milik Negara; b. koperasi; dan c. badan hukum lainnya. (2) Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara, koperasi, atau badan hukum lainnya dilakukan untuk penyelenggaraan pelayanan umum.

Pasal 19

Jangka waktu Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, untuk pengoperasian BMN oleh Badan Usaha Milik Negara, koperasi, atau badan hukum lainnya.

Pasal 25

(1) Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Pengguna Barang atau pejabat yang diberikan kuasa oleh Pengguna Barang dengan pimpinan Badan Usaha Milik Negara/koperasi/badan hukum lainnya, untuk Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara/koperasi/badan hukum lainnya. (2) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya keputusan Pengelola Barang.

Pasal 26

Perjanjian Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain paling sedikit memuat: a. data BMN yang menjadi objek; b. pengguna barang; c. pihak lain yang mengoperasikan BMN; d. peruntukan pengoperasian BMN; e. jangka waktu pengoperasian BMN; f. hak dan kewajiban Pengguna Barang dan pihak lain yang mengoperasikan BMN, termasuk kewajiban pihak lain tersebut untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN; g. kewajiban pihak lain untuk menyetorkan keuntungan ke rekening Kas Umum Negara; h. pengakhiran pengoperasian BMN; i penyelesaian perselisihan; dan j. sanksi dan denda.

Pasal 27

(1) Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain berakhir dalam hal: a. berakhirnya jangka waktu Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain, sebagaimana tertuang dalam perjanjian; b. pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh Pengguna Barang; dan c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal: a. pihak lain yang mengoperasikan BMN tidak memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian dan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan b. terdapat kondisi yang mengakibatkan pengakhiran Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 28

(1) Pada saat Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain telah berakhir, pihak lain yang mengoperasikan BMN mengembalikan BMN tersebut kepada Pengguna Barang dengan Berita Acara Serah Terima. (2) Pengguna Barang atau pejabat yang diberikan kuasa oleh Pengguna Barang menandatangani Berita Acara Serah Terima setelah terlebih dahulu melakukan pengecekan atas BMN yang dikembalikan guna memastikan kondisi BMN bersangkutan. (3) KPB dan/atau PPB-E1 melaporkan berakhirnya Penggunaan BMN untuk dioperasikan pihak lain kepada Pengguna Barang untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan kopi Berita Acara Serah Terima tersebut.

BAB Keempat

Tata Cara

Pasal 20

Koreksi

(1) Permohonan Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain diajukan secara tertulis oleh KPB dan/atau PPB-E1 kepada Pengguna Barang, selanjutnya Pengguna Barang mengajukan kepada Pengelola Barang paling sedikit memuat: a. data BMN; b. pihak lain yang akan mengoperasikan BMN; c. jangka waktu Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain; d. penjelasan serta pertimbangan Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain; e. materi yang diatur dalam perjanjian; dan f. dalam hal pihak lain melakukan pungutan kepada masyarakat, dilampirkan perhitungan estimasi biaya operasional, dan besaran pungutan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen: a. kopi keputusan penetapan status Penggunaan BMN; b. kopi surat permintaan pengoperasian dari pihak lain yang akan mengoperasikan BMN kepada Pengguna Barang; dan c. surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak lain yang akan mengoperasikan BMN yang memuat: 1. BMN akan dioperasikan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kemhan dan TNI, untuk pengoperasian BMN oleh Badan Usaha Milik Negara, koperasi, atau badan hukum lainnya; 2. kesediaan untuk menanggung seluruh biaya pemeliharaan BMN yang timbul selama jangka waktu pengoperasian BMN kecuali BMN akan dioperasikan karena penugasan atau kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. kesediaan untuk melakukan penyetoran ke rekening Kas Umum Negara atas keuntungan yang diperoleh selama jangka waktu pengoperasian BMN, jika ada; 4. pernyataan untuk tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau memindah tangankan BMN selama jangka waktu pengoperasian BMN; dan 5. pernyataan untuk mengembalikan BMN kepada Pengguna Barang apabila penggunaan BMN untuk dioperasikan pihak lain berakhir. (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditandatangani oleh pimpinan Badan Usaha Milik Negara, koperasi, atau badan hukum lainnya, untuk Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara, koperasi, atau badan hukum lainnya.

BAB 1

Permohonan

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

(1) Pengguna Barang melakukan penelitian atas permohonan KPB dan/atau PPB-E1 mengenai Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, Pengguna Barang dapat: a. meminta keterangan kepada KPB dan/atau PPB-E1 yang mengajukan permohonan Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain; b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak lain yang akan mengoperasikan BMN; dan c. mencari informasi dari sumber lainnya. (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum mencukupi, Pengguna Barang dapat melakukan pengecekan lapangan dengan mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat.

BAB VI

PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BMN

Pasal 36

Koreksi

(1) BMN dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada kementerian/lembaga untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Pengelola Barang. (2) Pengalihan status Penggunaan BMN dilakukan antar kementerian/lembaga setelah terdapat permohonan dari Pengguna Barang dan disetujui oleh Pengelola Barang. (3) Pengalihan status Penggunaan BMN dilakukan tanpa kompensasi dan tidak serta merta dilakukan pengadaan BMN pengganti. (4) BMN yang dialihkan status penggunaannya dilakukan penatausahaan dan pemeliharaan oleh kementerian/ lembaga yang menerima alih status.

Pasal 37

(1) Penerimaan alih status Penggunaan BMN dari kementerian/lembaga ke satuan di lingkungan Kemhan dan TNI didahului dengan pengajuan izin secara tertulis oleh KPB dan/atau PPB-E1 kepada Pengguna Barang, yang paling memuat: a. pernyataan kesediaan menerima alih status; b. data BMN yang akan diterima dialihkan status penggunaannya, antara lain jenis, jumlah, nilai perolehan, dan tahun perolehan; c. calon satuan penerima; dan d. penjelasan serta pertimbangan menerima pengalihan status Penggunaan BMN. (2) Dalam hal Pengguna Barang menyetujui/tidak menyetujui permohonan izin penerimaan alih status Penggunaan BMN yang diajukan oleh KPB dan/atau PPB- E1, Pengguna Barang memberitahukan secara tertulis kepada KPB dan/atau PPB-E1 disertai dengan alasannya. (3) Pengajuan izin secara tertulis oleh KPB dan/atau PPB-E1 kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk: a. BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan b. BMN yang memiliki bukti kepemilikan. (4) Pengajuan izin secara tertulis oleh KPB dan/atau PPB-E1 kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan. (5) Penerimaan alih status Penggunaan BMN dari kementerian/lembaga dilaporkan kepada Pengguna Barang secara berjenjang.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 36

Koreksi

Pasal 37

BAB 3

Persetujuan

Pasal 40

Koreksi

(1) Dalam hal Pengguna Barang menyetujui permohonan pengalihan status Penggunaan BMN yang diajukan oleh KPB dan/atau PPB-E1, Pengguna Barang mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang mendasarkan pada hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. (2) Surat persetujuan yang diberikan oleh Pengelola Barang terhadap pengalihan status Penggunaan BMN diteruskan oleh Pengguna Barang kepada KPB dan/atau PPB-E1. (3) Dalam hal Pengguna Barang tidak menyetujui permohonan alih status Penggunaan BMN, Pengguna Barang memberitahukan secara tertulis kepada KPB dan/atau PPB-E1 yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.

Pasal 41

Persetujuan pengalihan status Penggunaan BMN yang diberikan Pengelola Barang ditindaklanjuti dengan mekanisme sebagai berikut: a. Pengguna Barang melakukan serah terima BMN kepada kementerian/lembaga yang menerima alih status penggunaan BMN, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, paling lama 1 (satu) bulan sejak persetujuan alih status Penggunaan BMN; b. Pengguna Barang melakukan penghapusan atas BMN yang dialihkan status penggunaannya kepada kementerian/lembaga yang menerima alih status penggunaan BMN dari Daftar Barang pada Pengguna Barang dengan MENETAPKAN keputusan penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima; c. Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada huruf a dan keputusan penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaporkan kepada Pengelola Barang dengan tembusan kepada kementerian/lembaga yang menerima alih status penggunaan BMN paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan ditetapkan; dan; d. Dalam hal Pengguna Barang menerima alih status penggunaan BMN melakukan pembukuan dalam aplikasi penatausahaan BMN berdasarkan surat persetujuan pengalihan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan keputusan penghapusan BMN sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 3

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 4

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 5

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

BAB 3

Pasal 22

Pasal 23

BAB 4

Pasal 23

Pasal 24

BAB 5

Pasal 24

BAB Kelima

Pasal 25

Pasal 26

BAB Keenam

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

Pasal 30