Perangkat Organisasi Pusat Koperasi Departemen Pertahanan…

Pasal 1

Pusat Koperasi Departemen Pertahanan selanjutnya disebut Puskop Dephan adalah organisasi ekstra struktural di lingkungan Departemen Pertahanan (Dephan) berke-dudukan di bawah : a. Menteri Pertahanan selaku Pelindung; b. Sekretaris Jenderal Dephan selaku Pembina; dan c. Kepala Biro Umum Setjen Dephan selaku Pembina Harian. Pasal 2 Dalam rangka menjalankan kegiatan Puskop Dephan ditetapkan Perangkat Organisasi yang terdiri dari : a. rapat anggota; b. pengurus; dan c. pengawas.

Pasal 1

Pasal 4

Koreksi

(1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ”b” merupakan suatu badan pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan segala usaha perkoperasian dan pengelolaan Puskop Dephan. (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. ketua; b. wakil ketua; c. sekretaris; d. seksi pembina usaha; e. seksi pembina teknik perkoperasian dan keuangan. (3) Ketua Puskop Dephan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf ”a” disebut Kapuskop Dephan, bertugas : a. memimpin, mengarahkan dan mengawasi serta mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan segala usaha perkoperasian dan pengelolaan Puskop Dephan; dan b. memberikan dukungan usaha dan pembinaan teknis perkoperasian kepada seluruh primer koperasi di lingkungan Dephan. (4) Kapuskop dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada seluruh anggota melalui Rapat Anggota Tahunan atau Rapat Anggota Luar Biasa. (5) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kapuskop Dephan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dan (4) dilaporkan kepada Kepala Biro Umum selaku Pembina Harian Puskop Dephan dengan tembusan Sekretaris Jenderal Dephan selaku Pembina. Pasal 5 Wakil Ketua Puskop Dephan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf “b” bertugas mewakili Kapuskop apabila berhalangan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kapuskop, dengan lingkup kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Koreksi

(1) Sekretaris Puskop Dephan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf “c” merupakan unsur pembantu pimpinan yang bertugas melaksanakan ketatalaksanaan administrasi urusan dalam. (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh : a. Pembantu Seksi Tingkat II Tata Usaha disebut PSI TK II TU bertugas dalam pelaksanaan pelayanan administrasi umum di lingkungan Puskop Dephan; b. Pembantu Seksi Tingkat III Urusan Dalam disebut PSI TK III Urdal bertugas dalam pelaksanaan pelayanan dalam pembinaan personel, materiil dan jasa di lingkungan Puskop Dephan ; dan c. Pembantu Seksi Tingkat IV Keuangan disebut PSI TK IV Ku bertugas dalam pelaksanaan pelayanan keuangan di lingkungan Puskop Dephan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Seksi Pembina Usaha Puskop Dephan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf “d” dipimpin oleh seorang kepala seksi disebut Kasi Binus, merupakan unsur pembantu pimpinan. (2) Kasi Binus bertugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian atas segenap kegiatan dan program Dephan termasuk memberikan arahan dan bimbingan bagi penyelenggaraan fungsi perencanaan dan pengendalian Primer Koperasi di lingkungan Dephan. (3) Kasi Binus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh : a. Pembantu Seksi Tingkat II Perencanaan Usaha disebut PSI TK II Renus bertugas dalam pelaksanaan fungsi perencanaan usaha Puskop Dephan; dan b. Pembantu Seksi Tingkat I Pengendalian Usaha disebut PSI TK I Dalus bertugas dalam pelaksanaan fungsi pengendalian usaha pada Puskop Dephan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Seksi Pembina Teknik Perkoperasian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf ”e” dipimpin oleh seorang kepala seksi disebut Kasi Bintekkopku, merupakan unsur pembantu pimpinan. (2) Kasi Bintekkopku bertugas melaksanakan koordinasi, pembinaan teknik perkoperasian dan pembinaan administrasi keuangan di Puskop Dephan termasuk Primer Koperasi di lingkungan Puskop Dephan. (3) Kasi Bintekkopku dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh : a. Pembantu Seksi TK II Pembina Teknik Perkoperasian disebut PSI TK II Bintekkop bertugas dalam pelaksanaan dan koordinasi pembinaan teknik perkoperasian di lingkungan Dephan ; dan b. Pembantu Seksi TK I Administrasi Keuangan disebut PSI TK I Minku bertugas dalam pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Puskop Dephan.

Pasal 9

Koreksi

Pengurus sebagaimana dimaksud dalm Pasal 4 ayat (2) huruf ”b” sampai dengan huruf ”e” dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapuskop Dephan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ”c”, merupakan suatu badan pengawas yang keanggotaannya dipilih melalui rapat anggota dan disahkan oleh Kapuskop Dephan. (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekurang- kurangnya tiga orang yang berasal dari ketua-ketua primkop di lingkungan Puskop Dephan. (3) Pengawas bertugas dan bertanggung jawab: a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan koperasi; dan b. membuat laporan tertulis pelaksanaan hasil pengawasan.

Pasal 11

Koreksi

(1) Bagan Perangkat organisasi Puskop Dephan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seperti tercantum dalam Lampiran I. (2) Bagan susunan Pengurus Puskop Dephan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 seperti tercantum dalam Lampiran II. (3) Personel yang menduduki jabatan Pengurus Puskop Dephan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diduduki oleh Personel Dephan baik anggota TNI maupun PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Daftar susunan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 12

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima TNI Nomor : Kep/13/M/VII/1999 tanggal 27 Juli 1999 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerja Pusat Koperasi Departemen Pertahanan Keamanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Koreksi

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2008 MENTERI PERTAHANAN, JUWONO SUDARSONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LAMPIRAN “I” PERATURAN MENHAN NOMOR : 17 Tahun 2008 TANGGAL : 16 September 2008 BAGAN PERANGKAT ORGANISASI PUSKOP DEPHAN RAPAT ANGGOTA PENGURUS PENGAWAS UNIT USAHA PRIMKOP Keterangan : 1. Garis lurus : Hubungan langsung 2. Garis putus-putus : Hubungan tdk langsung MENTERI PERTAHANAN, JUWONO SUDARSONO LAMPIRAN “II” PERATURAN MENHAN NOMOR : 17 Tahun 2008 TANGGAL : 16 September 2008 BAGAN PENGURUS PUSKOP DEPHAN RAT KETUA PENGAWAS WAKIL KETUA SEKRETARIS PSI TK II TU PSI TK III URDAL PSI TK IV KU KASI BINUS KASI BINTEKKOPKU PSI TK II RENUS PSI TK I DALUS PSI TK II BINTEKKOP PSI TK I MINKU UNIT USAHA PRIMKOP Keterangan : 1. Garis lurus : Hubungan Langsung 2. Garis putus-putus : Hubungan Tdk Langsung MENTERI PERTAHANAN, JUWONO SUDARSONO LAMPIRAN “II” PERATURAN MENHAN NOMOR : 17 Tahun 2008 TANGGAL : 16 September 2008 BAGAN PENGURUS PUSKOP DEPHAN RAT KETUA PENGAWAS WAKIL KETUA SEKRETARIS PSI TK II TU PSI TK III URDAL PSI TK IV KU KASI BINUS KASI BINTEKKOPKU PSI TK II RENUS PSI TK I DALUS PSI TK II BINTEKKOP PSI TK I MINKU UNIT USAHA PRIMKOP Keterangan : 1. Garis lurus : 2. Garis putus-putus : MENTERI PERTAHANAN, JUWONO SUDARSONO NO SATUAN/JABATAN KOLONEL/PNS LETKOL/PNS MAYOR/PNS KAPTEN/PNS LETTU/PNS LETDA/PNS BINTARA/PNS TAMTAMA/PNS JUMLAH KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Ketua 1 - - - - - - - 1 - Semua jabatan pada DSP ini adalah 2. Wakil Ketua - - - - - 1 jabatan promosi 3. sekretaris - - - - - 1 4. PSI TK II TU - - - - - 1 - Semua jabatan dalam DSP ini dapat diduduki oleh 5. PSI TK III Urdal - - - - 1 personel Dephan baik TNI maupun PNS sesuai 6. PSI TK IV Ku - - - - - 1 ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Kasi Binus - - - - - 1 8. PSI TK II /Renus - - - - - 1 - DSP ini adalah alokasi maksimal 9. PSI TK I/Dalus - - - - - 1 10. Kasi Bintekkopku - - - - - 1 * Jumlah jabatan dan kepangkatan pada 11. PSI TK II/Bintekkop - - - - - 1 unit usaha disesuaikan dengan kebutuhan 12 PSI TK I/Minku - - - - - 1 serta tidak merupakan jabatan struktural 13. Pengatur Minu - - - - - 10 maupun fungsional di lingkungan Dephan 14. Operator Komputer/pengetik - - - - - 6 15. Pelayan - - - - - - - 1 1 ** Ketentuan DSP Primkop di lingkungan 16. Pengemudi - - - - - - 1 1 2 Dephan diatur tersendiri. 17. Unit Usaha - - - - - - - - - * 18. Primkop - - - - - - - - - * * KEPANGKATAN TNI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL PUSKOP DEPHAN LAMPIRAN "III" PERATURAN MENHAN NOMOR : 17 Tahun 2008 TANGGAL : 16 September 2008 MENTERI PERTAHANAN, JUWONO SUDARSONO

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2008 tentang PERANGKAT ORGANISASI PUSAT KOPERASI DEPARTEMEN PERTAHANAN

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13