PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG STATUS GUGUR ATAU TEWAS BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 16 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB Kedua

berbunyi sebagai berikut:

BAB Kedua

Keanggotaan Tim Peneliti

Pasal 20

(1) Tim Peneliti status Gugur atau Tewas di lingkungan TNI paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang. (2) Tim Peneliti status Gugur atau Tewas di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pejabat personel; b. pejabat intelijen/pengamanan; c. pejabat penyidik; d. pejabat kesehatan; e. pejabat hukum; f. pejabat operasi; dan g. pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. (3) Tim Peneliti status Gugur atau Tewas di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panglima/Kepala Staf Angkatan/Panglima Komando Utama/Kepala Satuan Kerja.

Pasal 21

Koreksi

(1) Pengajuan usul penetapan status Gugur bagi Prajurit TNI yang Hilang Dalam Tugas OMP atau OMSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan penetapan status Tewas bagi Prajurit TNI yang Hilang Dalam Tugas berdasarkan Perintah Dinas di luar OMP atau OMSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1a), dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi: a. kronologis kejadian Kecelakaan Kerja Prajurit TNI yang Hilang Dalam Tugas; b. kopi surat perintah tugas; c. kopi data Prajurit TNI; d. surat perintah pencarian dari Atasan Langsung; dan e. bukti tenggang waktu batas pencarian selesai yang ditetapkan dengan Keputusan Panglima. (2) Mekanisme usul penetapan status Gugur atau Tewas yang Hilang Dalam Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang, yaitu: a. Atasan Langsung dari Korban mengajukan usul kepada Panglima Komando Utama/Kepala Satuan Kerja di wilayah Korban melaksanakan Tugas OMP atau OMSP, dan Perintah Dinas di luar OMP atau OMSP dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan administrasi; b. Panglima Komando Utama/Kepala Satuan Kerja memerintahkan kepada Tim Peneliti untuk diadakan penelitian; c. Tim Peneliti melakukan penelitian berdasarkan kelengkapan dokumen persyaratan administrasi dan membuat surat penetapan hasil penelitian yang selanjutnya disampaikan kepada Panglima Komando Utama; dan d. Panglima Komando Utama mengajukan permohonan keputusan tentang penetapan status Gugur atau Tewas kepada Panglima melalui Kepala Staf Angkatan masing-masing. (3) Mekanisme usul penetapan status Gugur atau Tewas bagi Prajurit TNI yang Hilang Dalam Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditugaskan pada kementerian atau lembaga dilakukan secara berjenjang, yaitu: a. Atasan Langsung dari Korban mengajukan usul kepada pejabat yang membidangi kepegawaian di kementerian atau lembaga tempat Korban melaksanakan tugas dan/atau dinas dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan administrasi; b. pejabat yang membidangi kepegawaian kementerian atau lembaga memerintahkan kepada Tim Peneliti untuk diadakan penelitian; c. Tim Peneliti melakukan penelitian berdasarkan kelengkapan dokumen persyaratan administrasi dan membuat surat penetapan hasil penelitian yang selanjutnya disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian kementerian atau lembaga; dan d. pejabat yang membidangi kepegawaian kementerian atau lembaga mengajukan permohonan keputusan tentang penetapan status Gugur atau Tewas kepada Panglima melalui menteri atau kepala lembaga. 12. Ketentuan judul Bagian Kedua diubah sehingga judul

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG STATUS GUGUR ATAU TEWAS BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB Kedua

BAB Kedua

Pasal 20

BAB Kedua

BAB Kedua

Pasal 20

BAB 1

Pasal 20

Pasal 20A

BAB 2

Pasal 20A

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal II

BAB Kesatu

BAB Kesatu

Pasal 21

BAB Kedua

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

Pasal II