PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Gas di Lingkungan kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

PERMEN Nomor 16 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengelolaan Bahan Bakar Gas adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola Bahan Bakar Gas sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi: rencana, pengadaan/penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penghapusan, dan pertanggungjawaban. 2. Bahan Bakar Gas (Liquid Gas For Vehicle) yang selanjutnya disingkat BBG adalah cv bahan bakar yang diformulasikan dari campuran propanol (C3) dan Butanol (C4) yang spesifikasinya disesuaikan untuk keperluan mesin kendaraan bermotor. 3. Dana Terpusat adalah sejumlah dana yang oleh Kementerian Keuangan tidak disalurkan kepada Kementerian Pertahanan disingkat Kemhan dan Tentara Nasional INDONESIA disingkat TNI, dana tersebut digunakan untuk mendukung pembiayaan/regularisasi serta kegiatan lainnya yang penyelesaiannya melalui Kementerian Keuangan. 4. Logistik Dipusatkan adalah penyelenggaraan pembinaan atas fungsi dan/atau komoditi logistik tertentu yang dilaksanakan oleh Mabes TNI berdasarkan kebijakan Pimpinan TNI, yang selanjutnya didistribusikan kepada Mabes Angkatan dan seluruh jajarannya. 5. Dukungan Silang adalah dukungan logistik yang dilaksanakan antar Angkatan dalam rangka penyelenggaraan logistik terpadu, berdasarkan kebijakan Mabes TNI, sebagai salah satu kelanjutan dari proses pembinaan logistik organik. 6. Pengguna BBG adalah alat utama, alat peralatan, dan peralatan lain yang membutuhkan Bahan Bakar Gas. 7. Alat Utama/Alat Peralatan selanjutnya disingkat Alut/Alpal adalah kendaraan darat, pesawat, kapal laut, dan peralatan lain yang digunakan oleh Kemhan dan TNI. 8. Norma BBG adalah kebutuhan BBG yang ideal bagi Alut/Alpal TNI berdasarkan buku petunjuk teknis tiap- tiap Alut/Alpal TNI. 9. Norma Bekal BBG adalah jumlah Norma BBG x Hari Bekal. 10. Norma Bekal BBG Rutin adalah jumlah BBG yang diperlukan untuk mendukung Pengguna BBG yang digunakan dalam rangka pembinaan kekuatan dan sudah terprogram dalam 1 (satu) tahun berjalan. 11. Norma Bekal Kontinjensi adalah jumlah BBG yang digunakan untuk mendukung Pengguna BBG yang melaksanakan kegiatan operasi militer yang tidak terprogram dalam Tahun Anggaran berjalan. 12. Hari Bekal adalah satuan waktu yang digunakan untuk Pengguna BBG dalam kurun waktu tertentu . 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.

BAB II

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Penanggung jawab pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI disebut Kepala Fungsi (Kafung) yaitu Menteri. (2) Pengendali anggaran pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI disebut Pengendali Fungsi (Dalfung) dalam hal ini Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan. (3) Pengawas Pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI disebut Pengawas Fungsi (Wasfung) dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan. (4) Koordinator pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI disebut Kepala Kegiatan (Kagiat) yaitu Panglima TNI dalam hal ini Aslog Panglima TNI. (5) Kepala Pelaksana Kegiatan (Kalakgiat) pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI sebagai berikut: a. Kas Angkatan selaku Kalakgiat di lingkungan U.O. masing-masing Angkatan dalam hal ini Aslog Kas Angkatan. b. Sekjen Kemhan selaku Kalakgiat di lingkungan U.O. Kemhan dalam hal ini Karoum Setjen Kemhan; dan c. Aslog Panglima TNI selaku Kalakgiat di lingkungan U.O. Mabes TNI dalam hal ini Kepala Perbekalan TNI.

Pasal 3

Menteri selaku Kepala Fungsi (Kafung) Pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1), mendelegasikan wewenang kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku Pengawas Fungsi (Wasfung) bertugas: a. MENETAPKAN kebijakan penganggaran dan Pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI; b. mengajukan rencana kebutuhan anggaran BBG kepada Menteri Keuangan dan menyalurkan anggaran BBG untuk Kemhan dan TNI; c. bekerja sama dengan Kementerian/Instansi lain dalam rangka Pengelolaan dan penyediaan BBG. d. memeriksa laporan evaluasi Pengelolaan BBG Kemhan dan TNI dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan; e. menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi BBG Kemhan dan TNI paling sedikit sekali setahun dalam rangka evaluasi dukungan BBG Tahun Anggaran yang lalu dan menentukan rencana kebutuhan Tahun Anggaran yang akan datang; dan f. memeriksa dan menindaklanjuti usulan pembayaran hasil coklit serta melaksanakan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku Pengendali Fungsi (Dalfung) Pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertugas melaksanakan perencanaan, penyaluran dan pengendalian anggaran BBG di lingkungan Kemhan dan TNI. (2) Pelaksanaan tugas perencanaan, penyaluran dan Pengedalian anggaran BMP di lingkungan Kemhan dan TNI sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Administrasi Pelaksana Anggaran Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Pasal 5

Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku Wasfung pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bertugas melaksanakan pengawasan fungsi kebijakan pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI, yang dilaksanakan oleh Direktur Fasilitas dan Jasa Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Pasal 6

Panglima TNI selaku Kepala Kegiatan (Kagiat) mengkoordinir kegiatan pengelolaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI berwenang: a. mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis mengenai pengelolaan BBG; b. mengajukan Kebutuhan (satu) tahun Anggaran BBG kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan. c. mewakili Menteri melakukan kerjasama dengan PT. Pertamina (Persero) dalam rangka pemenuhan kebutuhan BBG; d. menyelenggarakan rapat koordinasi BBG Kemhan dan TNI dalam rangka evaluasi dukungan BBG Triwulan yang lalu dan menentukan rencana kebutuhan Triwulan yang akan datang; e. mengeluarkan surat perintah penyaluran BBG kepada Babek TNI untuk masing-masing U.O.; f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BBG, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Aslog Panglima TNI; g. memeriksa laporan pelaksanaan pengelolaan BBG dari masing-masing U.O. setiap triwulan; h. melaporkan evaluasi pengelolaan BBG sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Menteri; dan i. melaksanakan pencocokan dan penelitian serta penghapusan bekal BBG sesuai dengan ketentuan.

BAB III

PENGELOLAAN BAHAN BAKAR GAS

Pasal 7

Koreksi

Pengelolaan BBG terdiri atas: a. rencana kebutuhan; b. pengadaan; c. penyimpanan; d. pendistribusian; e. penghapusan; dan f. pertanggungjawaban.

Pasal 8

Koreksi

(1) Rencana kebutuhan (Renbut) BBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas: a. kebutuhan rutin; dan b. kebutuhan operasi. (2) Kebutuhan rutin dan kebutuhan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek materiil, fasilitas, dan jasa.

Pasal 9

rencana kebutuhan BBG disusun sebagai berikut: a. rencana kebutuhan BBG rutin dengan perhitungan pemakai BBG x norma indeks x Hari Bekal; b. rencana kebutuhan BBG operasi dihitung berdasarkan program kerja atau rencana operasi untuk waktu tertentu meliputi: 1. kekuatan Alutsista/Alpal; 2. consumtion, jarak tempuh serta waktu; dan 3. intensitas kegiatan Alutsista/Alpal. c. rencana kebutuhan fasilitas dan jasa BBG disusun berdasarkan program kerja meliputi: 1. pengadaan dan pemeliharaan fasilitas BBG; 2. pengangkutan BBG; 3. penelitian dan pengembangan; dan 4. pemeriksaan mutu BBG. d. rencana kebutuhan sarana administrasi BBG antara lain meliputi bentuk/formulir yang disusun sesuai dengan kebutuhan; dan e. rencana kebutuhan disusun dan diajukan per triwulan dan tahunan sesuai perhitungan yang realistik dan rasional.

Pasal 10

Pengajuan Renbut dilaksanakan melalui: a. Renbut tahunan; dan b. Renbut triwulan.

Pasal 11

(1) Pengajuan Renbut tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diajukan oleh Kepala U.O. kepada Panglima TNI dalam hal ini Aslog Panglima TNI. (2) Renbut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Aslog Panglima TNI kepada Asrenum Panglima TNI, yang selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan dengan tembusan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan yang dilaksanakan bulan Agustus pada tahun berjalan.

Pasal 12

(1) Pengajuan Renbut triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diajukan oleh Kepala U.O. pada akhir bulan kedua triwulan berjalan kepada Panglima TNI dalam hal ini Aslog Panglima TNI. (2) Pengajuan Renbut triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan prioritas sesuai dengan penjabaran DIPA yang telah ditetapkan untuk tiap unit organisasi.

Pasal 13

(1) Pengajuan Renbut untuk mendukung kegiatan/operasi/ latihan yang belum termasuk dalam DIPA unit organisasi harus diajukan terlebih dahulu kepada Panglima TNI. (2) Dalam hal realisasi penggunaan BBG Kemhan dan TNI pada tahun berjalan melebihi alokasi pagu anggaran BBG, maka para pejabat Pembina teknis tingkat U.O. dapat mengajukan permohonan penambahan anggaran BBG kepada Kementerian Keuangan secara berjenjang untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Renbut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pengadaan BBG di lingkungan Kemhan dan TNI sebagimana di maksud Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara regularisasi oleh PT. Pertamina (Persero) Gas Domestik. (2) Pengadaan BBG non PT. Pertamina (Persero) Gas Domestik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 16

Penyimpanan Bahan Bakar Gas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dalam jangka waktu yang lama sebagai persediaan cadangan di simpan didalam tangki khusus BBG sesuai standar yang di tetapkan oleh PT. Pertamina ( Persero) Gas Domestik sekaligus sebagai pelayanan harian kendaraan dinas.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kegiatan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

Kegiatan pendistribusian BBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi kegiatan: a. penyerahan / penerimaan; dan b. penyaluran.

Pasal 19

Kegiatan penyerahan/penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan sebagai berikut: a. setiap penyerahan/penerimaan BBG di lokasi PT. Pertamina (Persero) (Depot/ DPPU/ Instalasi/ Terminal Transit) berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BBG disingkat (SP3M) dan dibuatkan PNBP 109 yang ditandatangani oleh Kepala U.O. dan pihak PT. Pertamina (Persero); b. dalam keadaan darurat, pengambilan BBG dapat mendahului Surat Alokasi (SA) pinjaman dengan syarat didukung Surat Pinjaman yang diterbitkan oleh Kepala U.O. dan Surat Persetujuan dari Panglima TNI dalam hal ini Aslog Panglima TNI dan PT. Pertamina (Persero) Gas Domestik.; dan c. biaya angkut yang timbul akibat penyerahan BBG dibayarkan secara regularisasi.

Pasal 20

Kegiatan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan sebagai berikut: a. dalam rangka penyaluran BBG dari PT. Pertamina (Persero) Gas Domestik diperlukan dokumen sebagai berikut: 1. Delivery Order (DO); 2. Faktur (PNBP-109); 3. Faktur (PB-211) untuk ongkos angkut; b. untuk merealisasi penyaluran BBG dari PT. Pertamina (Persero) Gas Domestik sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan dokumen penyaluran BBG secara berjenjang, sebagai berikut: 1. Surat Perintah penyaluran BBG dalam bentuk Surat Perintah diterbitkan oleh Panglima TNI dalam hal ini Aslog Panglima TNI kepada Kepala Badan Pembekalan TNI; 2. Surat Alokasi (SA) diterbitkan oleh Kepala Badan Pembekalan TNI kepada Kepala Unit Organisasi; dan 3. Kepala Unit Organisasi melaksanakan pengambilan fisik BBG dari PT. Pertamina (Persero) Gas Domestik disalurkan kepada pemakai/pengguna BBG.

Pasal 21

(1) Penyaluran BBG di lingkungan Kemhan dan TNI dapat dilakukan dengan pembekalan silang atas seizin Panglima TNI dalam hal ini Aslog Panglima TNI, dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelayanan BBG untuk kendaraan bermotor TNI yang dilaksanakan oleh Kepala U.O. TNI dengan menggunakan persediaan fisik Kepala U.O. setempat dan atau dengan dasar SP3M; dan b. pembekalan silang BBG dikhususkan untuk kegiatan yang bersifat operasional dan keadaan darurat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembekalan silang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Penghapusan BBG ditetapkan karena: a. rusak, tidak ekonomis, tidak dapat dipakai/diperbaiki; b. untuk meningkatkan efisiensi ekonomis dan teknis; c. hilang kompensasi; dan/atau d. susut. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan BBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Panglima TNI dalam hal ini Kababek TNI membuat Surat Usulan Pembayaran hasil Coklit per Triwulan sebagai wujud pertanggungjawaban pemakaian BBG kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

BAB Kesatu

Rencana Kebutuhan

Pasal 8

Koreksi

(1) Rencana kebutuhan (Renbut) BBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas: a. kebutuhan rutin; dan b. kebutuhan operasi. (2) Kebutuhan rutin dan kebutuhan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek materiil, fasilitas, dan jasa.

Pasal 9

Koreksi

rencana kebutuhan BBG disusun sebagai berikut: a. rencana kebutuhan BBG rutin dengan perhitungan pemakai BBG x norma indeks x Hari Bekal; b. rencana kebutuhan BBG operasi dihitung berdasarkan program kerja atau rencana operasi untuk waktu tertentu meliputi: 1. kekuatan Alutsista/Alpal; 2. consumtion, jarak tempuh serta waktu; dan 3. intensitas kegiatan Alutsista/Alpal. c. rencana kebutuhan fasilitas dan jasa BBG disusun berdasarkan program kerja meliputi: 1. pengadaan dan pemeliharaan fasilitas BBG; 2. pengangkutan BBG; 3. penelitian dan pengembangan; dan 4. pemeriksaan mutu BBG. d. rencana kebutuhan sarana administrasi BBG antara lain meliputi bentuk/formulir yang disusun sesuai dengan kebutuhan; dan e. rencana kebutuhan disusun dan diajukan per triwulan dan tahunan sesuai perhitungan yang realistik dan rasional.

Pasal 10

Pengajuan Renbut dilaksanakan melalui: a. Renbut tahunan; dan b. Renbut triwulan.

Pasal 11

(1) Pengajuan Renbut tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diajukan oleh Kepala U.O. kepada Panglima TNI dalam hal ini Aslog Panglima TNI. (2) Renbut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Aslog Panglima TNI kepada Asrenum Panglima TNI, yang selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan dengan tembusan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan yang dilaksanakan bulan Agustus pada tahun berjalan.

Pasal 12

(1) Pengajuan Renbut triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diajukan oleh Kepala U.O. pada akhir bulan kedua triwulan berjalan kepada Panglima TNI dalam hal ini Aslog Panglima TNI. (2) Pengajuan Renbut triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan prioritas sesuai dengan penjabaran DIPA yang telah ditetapkan untuk tiap unit organisasi.

Pasal 13

(1) Pengajuan Renbut untuk mendukung kegiatan/operasi/ latihan yang belum termasuk dalam DIPA unit organisasi harus diajukan terlebih dahulu kepada Panglima TNI. (2) Dalam hal realisasi penggunaan BBG Kemhan dan TNI pada tahun berjalan melebihi alokasi pagu anggaran BBG, maka para pejabat Pembina teknis tingkat U.O. dapat mengajukan permohonan penambahan anggaran BBG kepada Kementerian Keuangan secara berjenjang untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Renbut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Keempat

Pendistribusian

Pasal 18

Koreksi

Kegiatan pendistribusian BBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi kegiatan: a. penyerahan / penerimaan; dan b. penyaluran.

Pasal 19

Koreksi

Kegiatan penyerahan/penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan sebagai berikut: a. setiap penyerahan/penerimaan BBG di lokasi PT. Pertamina (Persero) (Depot/ DPPU/ Instalasi/ Terminal Transit) berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BBG disingkat (SP3M) dan dibuatkan PNBP 109 yang ditandatangani oleh Kepala U.O. dan pihak PT. Pertamina (Persero); b. dalam keadaan darurat, pengambilan BBG dapat mendahului Surat Alokasi (SA) pinjaman dengan syarat didukung Surat Pinjaman yang diterbitkan oleh Kepala U.O. dan Surat Persetujuan dari Panglima TNI dalam hal ini Aslog Panglima TNI dan PT. Pertamina (Persero) Gas Domestik.; dan c. biaya angkut yang timbul akibat penyerahan BBG dibayarkan secara regularisasi.

Pasal 20

Kegiatan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan sebagai berikut: a. dalam rangka penyaluran BBG dari PT. Pertamina (Persero) Gas Domestik diperlukan dokumen sebagai berikut: 1. Delivery Order (DO); 2. Faktur (PNBP-109); 3. Faktur (PB-211) untuk ongkos angkut; b. untuk merealisasi penyaluran BBG dari PT. Pertamina (Persero) Gas Domestik sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan dokumen penyaluran BBG secara berjenjang, sebagai berikut: 1. Surat Perintah penyaluran BBG dalam bentuk Surat Perintah diterbitkan oleh Panglima TNI dalam hal ini Aslog Panglima TNI kepada Kepala Badan Pembekalan TNI; 2. Surat Alokasi (SA) diterbitkan oleh Kepala Badan Pembekalan TNI kepada Kepala Unit Organisasi; dan 3. Kepala Unit Organisasi melaksanakan pengambilan fisik BBG dari PT. Pertamina (Persero) Gas Domestik disalurkan kepada pemakai/pengguna BBG.

Pasal 21

(1) Penyaluran BBG di lingkungan Kemhan dan TNI dapat dilakukan dengan pembekalan silang atas seizin Panglima TNI dalam hal ini Aslog Panglima TNI, dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelayanan BBG untuk kendaraan bermotor TNI yang dilaksanakan oleh Kepala U.O. TNI dengan menggunakan persediaan fisik Kepala U.O. setempat dan atau dengan dasar SP3M; dan b. pembekalan silang BBG dikhususkan untuk kegiatan yang bersifat operasional dan keadaan darurat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembekalan silang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

NORMA BEKAL BBG

Pasal 24

Koreksi

Pengguna BBG digolongkan sebagai berikut: a. kendaraan darat; b. mesin stasioner; dan c. alat bantu pendukung Alutsista.

Pasal 25

Koreksi

Besaran Norma Bekal BBG ditentukan melalui: a. buku petunjuk teknik Alut/Alpal pengguna BBG atau observasi lapangan; b. jumlah kekuatan Alut/Alpal Pengguna BBG; dan c. hari Bekal.

Pasal 26

Dasar perhitungan Norma Bekal BBG penggunaan BBG untuk: a. golongan kendaraan, perhitungan ditentukan berdasarkan buku petunjuk tiap golongan kendaraan atau hasil observasi lapangan; b. golongan mesin stasioner, perhitungan ditentukan berdasarkan KVA/buku petunjuk tiap golongan mesin stasioner atau hasil observasi lapangan; c. golongan alat bantu pendukung Alutsista, perhitungan didasarkan pada besarnya kekuatan alat bantu dan data yang tercantum dalam Technical Hand Book (THB) atau Maintenance Manual (MM) tiap-tiap alat bantu berdasarkan observasi lapangan;

Pasal 27

Perhitungan Norma BBG pada penggunaan BBG yaitu Norma BBG x periode tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: a. golongan kendaraan yaitu Norma BBG x jumlah Hari Bekal; b. golongan mesin stasioner yaitu Norma BBG x jumlah Jam Putar Mesin; dan c. golongan alat bantu pendukung Alutsista yaitu Norma BBG x jumlah Hari Bekal.

Pasal 28

Ketentuan golongan Norma Bekal BBG terdiri atas: a. Norma Bekal BBG ranjen yaitu jumlah BBG yang dibutuhkan untuk mendukung tiap penggunaan BBG dalam kegiatan yang bersifat rutin/terprogram, dengan perhitungan Norma BBG x Hari Bekal; b. Norma Bekal BBG pemeliharaan yaitu jumlah BBG yang dibutuhkan untuk mendukung tiap pengguna BBG dalam kegiatan pemeliharaan, dengan perhitungan Norma BBG x waktu putar mesin; dan c. Norma Bekal BBG latihan dan pendidikan yaitu jumlah BBG yang dibutuhkan untuk mendukung tiap Pengguna BBG dalam kegiatan latihan dan pendidikan, dengan perhitungan Norma BBG x jumlah Hari Bekal.

Pasal 29

Ketentuan mengenai norma index BBG diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bahan Bakar Gas di Lingkungan kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kelima

Pasal 22

BAB Keenam

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB VI

Pasal 34

Pasal 35

BAB VII

Pasal 36