PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 tentang SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

PERMEN Nomor 16 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

JENIS GRATIFIKASI

Pasal 2

Koreksi

Setiap Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Kemhan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib dilaporkan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pegawai Kemhan dapat tidak melaporkan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diperoleh dari: a. dalam tugas Kedinasan; dan b. di luar tugas Kedinasan. (2) Gratifikasi yang dapat tidak dilaporkan dalam tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. cinderamata dalam kegiatan resmi Kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis; dan b. kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi Penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi Penerima. (3) Gratifikasi yang dapat tidak dilaporkan di luar tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan; b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, dan upacara adat/agama lainnya; c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai Kemhan/Penyelenggara Negara atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak dari Pegawai Kemhan/Penyelenggara Negara; d. pemberian sesama Pegawai Kemhan atau Penyelenggara Negara dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang; e. hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, souvenir, atau hadiah lainnya yang berlaku umum; f. hidangan atau sajian yang berlaku umum; g. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi; h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan i. kompensasi atau penghasilan atas pekerjaan di luar Kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Penerima Gratifikasi.

BAB V

TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 8

Koreksi

(1) Pegawai Kemhan melaporkan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan memuat: a. nama dan alamat lengkap Penerima dan Pemberi Gratifikasi; b. jabatan Pegawai Kemhan atau penyelenggara Negara; c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; e. nilai atau taksiran nilai Gratifikasi yang diterima; dan f. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal Gratifikasi diterima.

Pasal 9

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dicatat dan dilakukan reviu awal. (2) Reviu awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reviu atas kelengkapan laporan; dan b. reviu atas laporan Gratifikasi. (3) Dalam hal diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada pihak Pelapor terkait kelengkapan laporan.

Pasal 10

(1) Hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun dalam bentuk rekapitulasi laporan Gratifikasi. (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama dan alamat lengkap Penerima dan Pemberi Gratifikasi; b. jabatan pegawai Kemhan atau penyelenggara Negara; c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; d. uraian jenis, nilai dan/atau taksiran nilai Gratifikasi; dan e. penjelasan umum.

Pasal 11

Rekapitulasi laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

UPG menyampaikan hasil penetapan status kepemilikan Gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada kesempatan pertama kepada Pelapor.

Pasal 13

Kewajiban penyerahan Gratifikasi yang berbentuk uang dan/atau barang melalui UPG atau secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dilakukan setelah mendapatkan penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 tentang SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16