PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2014 tentang SISTEM PROGRAM DAN ANGGARAN PERTAHANAN NEGARA

PERMEN Nomor 16 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Program dan Anggaran yang selanjutnya disingkat SPA merupakan rangkaian dari ketentuan, prosedur, maupun mekanisme tentang pengelolaan program dan anggaran yang mencakup organisasi pengelolaan program dan anggaran, struktur program dan anggaran, pentahapan dan proses penyusunan program dan anggaran, administrasi pelaksanaan program dan anggaran termasuk ketentuan dan mekanisme otorisasi anggaran, serta pengendalian program dan anggaran. 2. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pertahanan yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi jabatan Eselon I atau Kepala Unit Organisasi Tentara Nasional INDONESIA/Angkatan yang berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang terukur. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 5. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas- tugas pertahanan negara. 6. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Pertahanan yang mempunyai kewenangan penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan 8. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut dan UO TNI Angkatan Udara. 9. Eselon I adalah tingkatan jabatan di lingkungan Kemhan, yaitu Inspektur Jenderal (Irjen), Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktur Jenderal (Dirjen), dan Kepala Badan (Kabadan) serta jabatan lain yang sederajat. 10. Eselon II adalah tingkatan jabatan di lingkungan Kemhan, yaitu Sekretaris (Ses) Itjen/Ditjen/Badan, Direktur, Kepala Biro (Karo) dan Kepala Pusat (Kapus). 11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI. 12. Satker Kemhan adalah Sekretariat Jenderal (Setjen), Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktorat Jenderal (Ditjen), Badan, Pusat, Biro Setjen dan Universitas Pertahanan (Unhan). 13. Badan Pelaksana Pusat yang selanjutnya disebut Balakpus adalah satuan atau tingkatan organisasi di jajaran Markas Besar TNI (Mabes TNI) dan Markas Besar Angkatan (Mabes Angkatan). 14. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi jabatan Eselon II atau sebagian Komando Utama dan Balakpus untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur. 15. Komando Utama yang selanjutnya disebut Kotama adalah satuan atau tingkatan organisasi di jajaran TNI atau Angkatan. 16. Satker TNI/Angkatan adalah satuan atau instansi organisasi di jajaran Mabes TNI/Angkatan selain Kotama dan Balakpus yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara. 17. Anggaran adalah perkiraan/perhitungan mengenai penerimaan/pengeluaran sumber daya dalam sebuah program/kegiatan yang dinyatakan dengan angka untuk periode tertentu. 18. Anggaran Belanja adalah suatu rencana kerja untuk periode tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kebutuhan atau jumlah uang yang diperlukan. 19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan. 20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 21. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 22. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah personel yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada Kemhan dan TNI. 23. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 24. KPA Satker Kemhan adalah Sekjen Kemhan selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1) di lingkungan U.O. Kemhan. 25. KPA Satker TNI/Angkatan adalah Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1) di lingkungan U.O Mabes TNI/Angkatan. 26. Pelaksana/Kasatker adalah tingkatan jabatan dalam organisasi pengelola program dan anggaran Kemhan/TNI yang bertugas untuk melaksanakan program dan anggaran untuk mencapai hasil dan sasaran yang telah ditetapkan. 27. Rencana Strategis Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Renstra Hanneg, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kemhan dan TNI untuk jangka menengah atau periode 5 (lima) tahun. 28. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 29. Rencana Kerja Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Renja Hanneg adalah dokumen perencanaan pembangunan Kemhan dan TNI untuk jangka pendek atau periode 1 (satu) tahun. 30. Rencana Kerja dan Anggaran Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut RKA Hanneg adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Kemhan dan TNI untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman antara lain pada Renja Hanneg. 31. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja-K/L. 32. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran K/L, adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L. 33. Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 34. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA. 35. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh PA menurut Unit Eselon I Kemhan dan TNI. 36. DIPA Petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem, digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk. 37. Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran yang selanjutnya disingkat PPPA adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan pada tingkat unit organisasi, yang setiap programnya berisikan gambaran mengenai sasaran dan prioritas yang ingin dicapai, kebutuhan sumber daya manusia, materiil dan anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. 38. Otorisasi adalah suatu bentuk perwujudan kewenangan yang diberikan kepada pejabat tertentu dalam rangka pengurusan umum keuangan negara untuk mengambil tindakan yang berakibat pengeluaran dan atau penerimaan bagi negara. 39. Otorisator adalah pejabat yang mempunyai hak/wewenang otorisasi atau hak menguasai, untuk mengambil tindakan-tindakan yang dapat berakibat pengeluaran atau penerimaan uang atau barang milik negara. 40. Keputusan Otorisasi yang selanjutnya disingkat KO adalah keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang diberi kewenangan Otorisasi sebagai dokumen pelaksanaan anggaran atas DIPA Petikan Satker Pusat. 41. Keputusan Otorisasi Menteri yang selanjutnya disingkat KOM adalah KO yang diterbitkan oleh Menhan. 42. Keputusan Otorisasi Pelaksanaan yang selanjutnya disingkat KOP adalah KO yang diterbitkan oleh Kepala U.O. 43. Perintah Pelaksanaan Program yang selanjutnya disingkat P3 adalah KO yang diterbitkan oleh Kepala Satker/Pang Kotama/Balakpus penerima KOP. 44. Pendanaan adalah kegiatan penyediaan/penyaluran dana untuk mendukung otorisasi yang dikeluarkan oleh otorisator dan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) kepada Pihak Ketiga. 45. Inisiatif Baru adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran angka dasar (base line) maupun anggaran ke depan. 46. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 47. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung. 48. Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang. 49. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah termasuk transfer uang di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. 50. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. 51. Belanja Lain-lain adalah pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

BAB II

ORGANISASI PENGELOLA PROGRAM DAN ANGGARAN

Pasal 3

Koreksi

Pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI diselenggarakan: a. melalui pengorganisasian secara berjenjang dengan menggunakan prosedur dan mekanisme otorisasi untuk DIPA Petikan Satker Pusat; b. tanpa menggunakan pengorganisasian secara berjenjang dan DIPA berlaku sebagai otorisasi untuk DIPA Petikan Satker Daerah; c. Menteri memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan (Dirjen Renhan) Kemhan untuk menandatangani DIPA; d. DIPA Induk meliputi DIPA: 1. U.O Kemhan; 2. U.O. Mabes TNI; 3. U.O. TNI AD; 4. U.O. TNI AL; dan 5. U.O. TNI AU; e. DIPA Petikan meliputi: 1. DIPA Petikan Satker Pusat meliputi DIPA a) Satker Kemhan; b) Satker Mabes TNI; c) Satker TNI AD; d) Satker TNI AL; dan e) Satker TNI AU. 2. DIPA Petikan Satker Daerah.

Pasal 4

Tingkatan dalam pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI yang diselenggarakan dalam organisasi secara berjenjang sebagai berikut: a. tingkat kementerian atau tingkat fungsi yaitu Kemhan dalam arti luas sebagai pengemban fungsi utama pemerintahan di bidang pertahanan dan pendidikan, mencakup U.O. Kemhan dan TNI; b. tingkat U.O. sebagai pelaksana program terdiri atas: 1. U.O. Kemhan; 2. U.O. Mabes TNI; 3. U.O. TNI AD; 4. U.O. TNI AL; dan 5. U.O. TNI AU. c. tingkat Kotama, Balakpus, atau Satuan Setingkat Kotama/Balakpus, serta Setjen/Itjen/Ditjen/Badan Kemhan sebagai pelaksana kegiatan atau program.

Pasal 5

Organisasi pengelola program dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebagai berikut: a. penanggungjawab dijabat oleh Menteri selaku Kepala Fungsi (Kafung); b. pengendali dijabat oleh Dirjen Renhan Kemhan selaku Pengendali Fungsi (Dalfung); dan c. pengawas dijabat oleh Dirjen di lingkungan Kemhan selaku Pengawas Fungsi (Wasfung).

Pasal 6

Organisasi pengelola program dan anggaran pada tingkat U.O. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut: a. U.O. Kemhan terdiri atas: 1. penanggungjawab: a) Kepala U.O dijabat oleh Sekjen Kemhan; dan b) Kepala Program Unit Organisasi (Kapro U.O.) Kemhan dijabat oleh Sekjen/Irjen/Dirjen/Kabadan Kemhan. 2. pengendali Program Unit Organisasi (Dalpro U.O.) Kemhan dijabat oleh Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemhan; dan 3. pengawas Program Unit Organisasi (Waspro U.O.) Kemhan dijabat oleh Irjen Kemhan. b. U.O. Mabes TNI terdiri atas: 1. penanggungjawab Kapro U.O. Mabes TNI dijabat oleh Panglima TNI dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk; 2. Dalpro U.O. Mabes TNI dijabat oleh Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI; dan 3. Waspro U.O. Mabes TNI dijabat oleh Irjen TNI/Asisten Panglima TNI. c. Unit Organisasi Angkatan terdiri atas: 1. penanggungjawab Kapro U.O. Angkatan dijabat oleh Kas Angkatan; 2. Dalpro U.O. Angkatan dijabat oleh Asrena Kas Angkatan; dan 3. Waspro U.O. Angkatan dijabat oleh Irjen/Asisten Kas Angkatan.

Pasal 7

Organisasi pengelola program dan anggaran pada tingkat Satker dan Subsatker Kemhan serta Kotama, Balakpus, dan Satker TNI/Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut: a. Satker dan Subsatker Kemhan terdiri atas: 1. penanggungjawab Kepala Kegiatan (Kagiat) dijabat oleh Irjen Kemhan/Dirjen Kemhan/Kapus Kemhan/ Karo Setjen Kemhan/pejabat yang ditunjuk; 2. Pengendali Pelaksanaan Kegiatan (Dallakgiat) dijabat oleh Kepala Bagian Program dan Laporan (Kabag Proglap)/Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU)/ Kepala Bagian Pelaksana Anggaran (Kabag Lakgar); 3. Pengawas Pelaksanaan Kegiatan (Waslakgiat) dijabat oleh Sekretaris di lingkungan Kemhan; dan 4. Kepala Pelaksana Kegiatan (Kalakgiat) dijabat oleh para Pejabat yang ditunjuk (di luar pejabat yang secara fungsional duduk sebagai Was/Dal). b. Kotama, Balakpus, dan Satker TNI/Angkatan terdiri atas: 1. penanggungjawab Kagiat dijabat oleh Pimpinan Kotama/Balakpus/Satker TNI; 2. Dallakgiat dijabat oleh Asren Kotama/Pejabat yang menangani program dan anggaran di Satker TNI/Angkatan yang bersangkutan; 3. Waslakgiat dijabat oleh Inspektur (Ir) dan Asisten Kotama/Dirbin/ Kasubdit/Pejabat setingkat; dan 4. Kalakgiat dijabat oleh Kasatker di lingkungan Kotama atau Pejabat yang ditunjuk (di luar pejabat yang secara fungsional sebagai Was/Dal).

Pasal 8

Organisasi pengelola anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pengelolaan Program dan Anggaran menggunakan DIPA Petikan untuk Satker Daerah setelah disahkan oleh Menteri Keuangan maka DIPA tersebut langsung berfungsi sebagai otorisasi dalam pelaksanaan anggaran terhadap jenis belanja yang telah ditentukan.

Pasal 10

Pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI yang menggunakan DIPA Petikan Satker daerah yaitu setelah DIPA Petikan diterima oleh Satker daerah maka langsung ditindaklanjuti oleh PPK, PPSPM dan BP.

Pasal 11

Satker Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tipologi Satker sebagai berikut: a. Satker Daerah Mandiri yaitu Satker yang mempunyai Pejabat Perbendaharaannya lengkap; b. Satker Daerah Service Area yaitu Satker yang Pejabat PPSPM nya menginduk pada Organisasi atasnya; dan c. Satker Daerah Activity Area yaitu Satker yang Pejabat PPSPMnya menggunakan Satker yang berdekatan di daerah.

BAB Kedua

Pengorganisasian Secara Berjenjang

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Organisasi pengelola anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA BagianKesatu Pengguna Anggaran

Pasal 12

Koreksi

Menteri merupakan PA yang mempunyai kewenangan atas penggunaan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 13

Koreksi

(1) Menteri selaku PA menunjuk KPA pada Satker Pusat sebagai berikut: a. Sekretaris Jenderal Kemhan sebagai KPA pada Satker Kemhan; b. Panglima TNI sebagai KPA pada Satker Mabes TNI; c. Kepala Staf AD (Kasad) sebagai KPA pada Satker TNI AD; d. Kepala Staf AL (Kasal) sebagai KPA pada Satker TNI AL; dan e. Kepala Staf AU (Kasau) sebagai KPA pada Satker TNI AU. (2) PA menunjuk KPA pada Satker Daerah, pelaksanaannya didelegasikan kepada Ka U.O.

Pasal 14

(1) PA MENETAPKAN Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya untuk Satker Daerah, pelaksanaannya didelegasikan kepada Ka U.O. (2) Penunjukan KPA Satker Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) bersifat ex-officio. (3) Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi PPK dan PPSPM. (4) Kewenangan PA untuk MENETAPKAN Pejabat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada KPA kecuali penetapan PPSPM, dan BP pada DIPA Petikan Satker Pusat. (5) Setiap terjadi pergantian Kepala Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), jabatan KPA langsung dijabat oleh Kepala Satker atau pejabat lain yang baru, setelah dilakukan serah terima jabatan.

Pasal 15

(1) PPK Satker Pusat dijabat oleh Kepala Badan Keuangan Tingkat II yang mempunyai kewenangan hanya untuk menandatangani SPP hasil kompilasi dari PPK atau pejabat yang ditunjuk oleh KPA di masing- masing U.O. (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK mempedomani pelaksanaan tanggung jawab KPA kepada PA. (3) PPK tidak dapat merangkap sebagai PPSPM. (4) PPK membuat dan menandatangani SPP.

Pasal 16

(1) PPK Satker Daerah melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK mempedomani pelaksanaan tanggung jawab KPA kepada PA. (3) PPK tidak dapat merangkap sebagai PPSPM. (4) PPK membuat dan menandatangani SPP.

Pasal 18

(1) PPSPM Satker Daerah dijabat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh KPA. (2) PPSPM melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan SPM.

Pasal 19

(1) Menteri Pertahanan mengangkat Bendahara Pengeluaran DIPA Petikan Satker Pusat. (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Bidang Pelaksana Biaya (Kabid Lakbia) Pusku Kemhan.

Pasal 20

(1) Kepala UO mengangkat Bendahara Pengeluaran DIPA Petikan Satker Daerah. (2) Pengangkatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas usul Pembina Keuangan pada masing- masing UO.

Pasal 21

Ketentuan untuk BP Satker Pusat dan Satker Daerah sebagai berikut: a. BP tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM; b. Kepala Satker menyampaikan surat keputusan pengangkatan dan spesimen tanda tangan Bendahara Pengeluaran kepada: 1. PPSPM; dan 2. PPK. c. BP melaksanakan tugas perbendaharaan atas uang/surat berharga yang berasal dari UP dan pembayaran LS, serta uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP dan bukan berasal dari pembayaran LS yang bersumber dari APBN; d. Pembayaran setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran; dan e. BP dapat dibantu oleh BPP.

BAB IV

ANGGARAN, BELANJA, DANA, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 22

Koreksi

(1) Rincian belanja negara menurut fungsi yang dikelola di Kemhan meliputi: a. fungsi pertahanan; dan b. fungsi pendidikan. (2) Rincian belanja negara menurut subfungsi yang dikelola di Kemhan meliputi: a. subfungsi pertahanan negara; b. dukungan pertahanan; c. bantuan militer luar negeri; d. penelitian dan pengembangan pertahanan; c. pertahanan lainnya; dan f. serta subfungsi pendidikan tinggi.

Pasal 23

(1) Sumber anggaran menunjukkan besaran anggaran yang disediakan oleh pemerintah bagi upaya pertahanan negara melalui APBN. (2) APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggaran yang disediakan untuk mendukung program dan kegiatan pertahanan negara pada Tahun Anggaran Berkenaan dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG APBN.

Pasal 24

Jenis belanja terdiri atas: a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang; c. Belanja Modal; dan d. Belanja Lain-lain.

Pasal 25

Jenis dana terdiri atas: a. Dana Terpusat tidak disalurkan Kementerian Keuangan kepada Kemhan/ TNI dan digunakan untuk mendukung tagihan pemakaian bahan bakar minyak dan pelumas, listrik, telepon, gas dan air serta pengadaan barang dan jasa yang dibiayai RMP, fasilitas Pinjaman Luar Negeri/KE serta Pinjaman Dalam Negeri atas beban pagu Kemhan dan TNI; b. Dana Dipusatkan disalurkan dari Kementerian Keuangan kepada Pusku Kemhan dan tidak disalurkan ke U.O./Kotama/Satker yang digunakan untuk pemotongan dan penyetoran Iuran Wajib Pegawai; c. Dana Devisa digunakan untuk mendukung pembiayaan pengadan barang dan jasa, yang pembayarannya menggunakan valuta asing; dan d. Dana Disalurkan digunakan untuk mendukung program masing- masing Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 26

(1) Penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Kemhan dan TNI menggunakan pendekatan tugas dan fungsi serta mempedomani hasil restrukturisasi program dan kegiatan. (2) Organisasi TNI tidak mengenal Eselonisasi, sehingga penyusunan program dan kegiatan berbeda dengan penyusunan program dan kegiatan secara umum di Kemhan maupun Kementerian/Lembaga lainnya.

Pasal 27

Jenis program terdiri atas: a. Program Teknis menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/ masyarakat (pelayanan eksternal); dan b. Program Generik digunakan oleh beberapa Unit setingkat Eselon I yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal).

Pasal 28

Jenis kegiatan terdiri atas: a. Kegiatan Teknis menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/ masyarakat (eksternal) meliputi: 1. kegiatan prioritas nasional dengan output spesifik dalam rangka pencapaian sasaran nasional; 2. kegiatan prioritas Kemhan/TNI dengan output spesifik dalam rangka pencapaian kinerja Kemhan/TNI; dan 3. kegiatan teknis non-prioritas dengan output spesifik dan mencerminkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satker. b. Kegiatan Generik digunakan oleh beberapa Subsatker Kemhan, Kotama, Balakpus, atau Satuan Setingkat Kotama/Balakpus TNI/Angkatan yang memiliki karakteristik sejenis.

Pasal 29

Program dan Kegiatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PERENCANAAN ANGGARAN

Pasal 40

Koreksi

Kemhan mengajukan usulan kebutuhan Kemhan dan TNI sekaligus masukan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kabappenas) dan Menteri Keuangan untuk penyusunan Pagu Indikatif dan rancangan awal RPJMN terdiri atas: a. rencana kebutuhan lima tahunan; dan b. penyesuaian baseline.

Pasal 41

Koreksi

Kemhan mengajukan usulan kebutuhan Kemhan dan TNI sekaligus masukan kepada Menteri PPN/Kabappenas dan Menteri Keuangan untuk penyusunan Pagu Indikatif dan rancangan awal RKP terdiri atas: a. rencana kebutuhan tahunan; b. penyesuaian baseline; dan c. Inisiatif Baru Tahap I.

Pasal 42

(1) Setelah terbitnya Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kabappenas dan Menkeu tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP, Kemhan menyusun Rancangan Renja Hanneg. (2) Rancangan Renja Hanneg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi penyusunan Rancangan RKP.

Pasal 43

(1) Setelah penetapan RKP, Kemhan menyusun Renja Hanneg. (2) Renja Hanneg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Renja U.O. (3) Renja U.O. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Renja Kotama/Balakpus/Satker/Subsatker. (4) Ketentuan teknis mengenai tata cara penyusunan Renja di lingkungan Kemhan dan TNI diatur dengan Peraturan Dirjen Renhan Kemhan.

Pasal 44

(1) Kemhan mengajukan usulan inisiatif baru Tahap II kepada Menteri PPN/Kabappenas dan Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan Pagu Anggaran. (2) Pagu Anggaran Kemhan sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 45

(1) Berdasarkan Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Kemhan menyusun RKA. (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan dalam penyusunan RAPBN. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan RKA diatur dengan Peraturan Dirjen Renhan Kemhan. (mohon dapat ditentukan salah satu saja apakah Permen atau Perdirjen) (4) RKA yang telah disetujui oleh DPR, setiap Satker di lingkungan Kemhan dan TNI dapat memulai proses pelelangan dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah sebelum DIPA tahun anggaran berikutnya disahkan dan berlaku efektif.

Pasal 46

(1) Kemhan mengajukan usulan inisiatif baru Tahap III kepada Menteri PPN/Kabappenas dan Menteri Keuangan, sebagai bahan masukan dalam pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam Berita Acara hasil kesepakatan pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR. (2) Alokasi Anggaran sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 47

(1) Kebutuhan Anggaran yang belum tertampung dalam RKA dan inisiatif baru, dapat diajukan sepanjang memenuhi kriteria antara lain: a. Direktif PRESIDEN; dan b. kebutuhan mendesak. (2) Usulan kebutuhan anggaran yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoptimalkan anggaran dalam DIPA U.O. tahun berjalan.

Pasal 48

(1) Berdasarkan Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Kemhan melakukan penyesuaian RKA. (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan yang telah mendapat persetujuan DPR menjadi dasar penerbitan DIPA (DIPA Induk dan DIPA Petikan) yang disahkan oleh Kementerian Keuangan. (3) Setelah RKA disetujui oleh DPR, setiap Satker di lingkungan Kemhan dan TNI dapat memulai proses pelelangan dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah sebelum DIPA tahun anggaran berikutnya disahkan dan berlaku efektif. (4) Berdasarkan DIPA, Kemhan menyusun Amanat Anggaran

Pasal 49

Berdasarkan Amanat Anggaran Menteri, selanjutnya secara berjenjang: a. Kepala U.O. menyusun Petunjuk Pelaksanaan Program Anggaran (PPPA) U.O.; dan b. Panglima Kotama/Kasatker menyusun Program Kerja.

Pasal 50

Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 51

Koreksi

(1) Pelaksanaan Anggaran dimulai setelah DIPA Kemhan yang terdiri atas DIPA Induk dan DIPA Petikan disahkan oleh Menteri Keuangan, berlaku mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. (2) Pelaksanaan DIPA Petikan Satker Pusat melalui otorisasi meliputi KOM, KOP, P3 dan DIPA Petikan Satker Daerah berlaku sebagai otorisasi. (3) Dalam Pelaksanaan Anggaran, Menteri selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyelenggarakan akuntansi dengan membentuk Unit Akutansi Keuangan dan Unit Akutansi Barang. (4) Unit Akutansi Keuangan meliputi: a. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) adalah Baku Tk.I/Pusku Kemhan b. UAPPA-E1 adalah Baku TK. II/Ditku, Disku Angkatan dan Bidkukem Pusku Kemhan c. UAPPA-W adalah Baku Tk. III/Kukotama; dan d. UAKPA adalah Baku Tk. IV/BP Satker (5) Unit Akuntasi Barang meliputi: a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB); b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB- E1); c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W); d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB); dan e. Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB).

Pasal 52

DIPA pada Bagian Anggaran Kemhan terdiri atas : (1) DIPA Induk yang meliputi: a. DIPA UO Kemhan; b. DIPA UO Mabes TNI; c. DIPA UO TNI AD; d. DIPA UO TNI AL; dan e. DIPA UO TNI AU. (2) DIPA Petikan yang meliputi: a. DIPA Petikan untuk Satker Pusat yang terdiri atas: 1. DIPA Satker Kemhan; 2. DIPA Satker Markas Besar TNI; 3. DIPA Satker TNI Angkatan Darat; 4. DIPA Satker TNI Angkatan Laut; dan 5. DIPA Satker TNI Angkatan Udara. b. DIPA Petikan untuk Satker Daerah.

Pasal 53

Pelaksanaan anggaran Kemhan dan TNI diselenggarakan: a. menggunakan prosedur dan mekanisme otorisasi; dan b. DIPA Satker Daerah berlaku sebagai otorisasi.

Pasal 54

(1) Menteri selaku PA merupakan Otorisator tertinggi Kemhan dan TNI . (2) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya didelegasikan secara berjenjang. (3) DIPA Petikan Satker Pusat dilaksanakan melalui mekanisme otorisasi.

Pasal 55

(1) Otorisasi Anggaran dilakukan dengan penerbitan KO, yang ditujukan kepada pejabat yang diberi kewenangan melaksanakan Program dan Anggaran. (2) Penandatanganan Otorisasi dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk. (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Berita Acara Pelimpahan.

Pasal 56

(1) Dasar penerbitan KO sebagai berikut: a. DIPA U.O. dan Amanat Anggaran untuk KO Menhan; b. KO Menhan dan PPPA untuk KO Pelaksanaan; dan c. KOP dan Program Kerja untuk Perintah Pelaksanaan Program, untuk tahun anggaran berjalan. (2) Dasar penerbitan KO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan permohonan penerbitan otorisasi atau rekuisisi serta pengajuan kebutuhan Anggaran melalui penerbitan otorisasi berdasarkan Renlakgiat dan rencana penarikan dana perbulan yang diajukan oleh masing masing U.O.

Pasal 57

(1) Pelaksanaan penerbitan KO sebagai berikut: a. sesegera mungkin setelah KO diatasnya diterima; b. mempertimbangkan jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan; dan c. tidak dibenarkan sebelum KO diatasnya terbit. (2) Pengecualian terhadap ayat (1) huruf c: a. dalam kegiatan operasi; b. untuk keperluan Kontijensi atas izin Panglima TNI/Menteri. (3) Masa berlaku KO yaitu 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 58

Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a. adalah sesuai dengan Organisasi Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi: a. tingkat Kementerian; b. tingkat U.O.; dan c. tingkat Kotama, Balakpus, atau Satuan Setingkat Kotama/Balakpus,serta Setjen/Itjen/Ditjen/Badan Kemhan.

Pasal 59

Pelaksanaan Otorisasi pada tingkat Kementerian sebagai berikut: a. Menteri menerbitkan KOM dan dapat didelegasikan pada Dirjen Renhan; dan b. KOM ditujukan kepada: 1. Sekjen Kemhan selaku KPA U.O. Kemhan berkaitan dengan kebijakan pertahanan negara; 2. Panglima TNI selaku KPA U.O. Mabes TNI berkaitan dengan anggaran pembinaan di U.O. Mabes TNI dan anggaran penggunaan kekuatan U.O. Angkatan; dan 3. Kepala Staf Angkatan selaku KPA U.O. Angkatan berkaitan dengan anggaran pembinaan kekuatan.

Pasal 60

Pelaksanaan Otorisasi pada U.O. Kemhan sebagai berikut: a. Sekjen Kemhan menerbitkan KOP yang ditujukan kepada Kepala Satker Kemhan; b. KOP sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditindaklanjuti dengan penerbitan P3; c. P3 sebagaimana dimaksud dalam huruf b.: 1. diterbitkan oleh Sekjen Kemhan kepada Biro Setjen Kemhan dan Unhan; dan 2. diterbitkan oleh Badan kepada Pusat Badan. d. Satker yang tidak menerbitkan P3, menggunakan KOP untuk melaksanakan kegiatan.

Pasal 61

Pelaksanaan Otorisasi pada U.O. Mabes TNI sebagai berikut: a. Panglima TNI menerbitkan KOP anggaran pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatan; b. KOP sebagaimana dimaksud pada huruf a ditujukan kepada Pimpinan Kotama, Balakpus, atau Satker TNI; c. Pimpinan Kotama, Balakpus, atau Satker TNI: 1. menerbitkan P 3; atau 2. memberlakukan KOP sebagai P3/menggunakan KOP untuk melaksanakan kegiatan. d. Ketentuan yang dimaksud dalam huruf c. diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 62

Pelaksanaan Otorisasi pada U.O.Angkatan sebagai berikut: a. Asrena Angkatan atas nama Kas Angkatan menerbitkan KOP; dan b. KOP sebagaimana dimaksud dalam huruf a. ditujukan kepada Pimpinan Kotama, Balakpus, atau Satker Angkatan.

Pasal 63

Pelaksanaan Otorisasi pada Kotama, Balakpus, atau Satker TNI/Angkatan adalah sebagai berikut: a. Pimpinan Kotama, Balakpus, atau Satker TNI/Angkatan menerbitkan P3 atau dokumen pelaksana kegiatan lainnya; dan b. P3 atau dokumen pelaksana kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a. ditujukan kepada Pimpinan Satuan jajarannya.

Pasal 64

Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 65

Pelaksanaan Anggaran untuk DIPA Petikan Satker Daerah dengan mekanisme DIPA sebagai otorisasi dan dasar pelaksanaan kegiatan terhadap jenis belanja yang ditentukan.

Pasal 66

Badan Keuangan Kemhan dan TNI meliputi: a. Pusat Keuangan (Pusku) Kemhan/Baku Tk. I selaku Bendahara Pengeluaran; b. Pusku TNI/Direktorat/Dinas Keuangan (Ditku/Disku) Angkatan Bidang Keuangan Kementerian (Bidkukem) Pusku Kemhan/Baku Tk.II selaku BPP; c. Bagian Keuangan Pusku TNI, Keuangan Kotama/Balakpus/Baku Tk. III selaku BPP; dan d. Pekas/Baku Tk. IV selaku BPP;.

Pasal 67

Pekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d terdiri atas: a. Pekas Kemhan; b. Pekas Devisa Kemhan; c. Pekas Wilayah dan Pekas Athan di jajaran Pusku TNI; d. Pekas Gabungan Daerah (Gabrah)/Gabungan Pusat (Gabpus) jajaran TNI AD; e. Pekas jajaran TNI AL; dan f. Pekas jajaran TNI AU.

Pasal 68

Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing unit sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (5) sebagai berikut: a. UAPB merupakan Unit Akuntansi BMN pada tingkat Kemhan yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-E1 yang penanggung jawabnya adalah Kepala Badan Ranahan Kemhan; b. UAPPB-E1 merupakan Unit Akuntansi BMN pada tingkat Eselon 1/Unit Akuntansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-W/UAKPB yang penanggungjawabnya adalah Karoum Setjen Kemhan dan Aslog Unit Organsisasi; c. UAPPB-W merupakan Unit Akuntansi BMN pada tingkat Kotama yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB, penanggungjawabnya adalah Aslog/Dirlog Kotama/Balakpus; d. UAKPB merupakan Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang dan/atau menggunakan BMN; e. UAPKPB merupakan Subsatuan Kerja/Pembantu Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN.

Pasal 69

(1) KOM sebagai dasar pengajuan penerbitan SPP-UP. (2) PPK tingkat U.O. mengajukan SPP-UP kepada PPSPM dalam hal ini Kapusku Kemhan dengan tembusan Dirjen Renhan Kemhan dan Irjen Kemhan. (3) PPSPM menerbitkan SPM kepada KPPN. (4) KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Pengeluaran.

Pasal 70

(1) Bendahara Pengeluaran menerbitkan Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPBM) kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Baku Tingkat II (Pusku TNI, Dit/Disku Angkatan dan Bidkukem Pusku Kemhan). (2) Badan Keuangan Tingkat II menyalurkan kepada Baku Tingkat III. (3) Badan Keuangan Tingkat III menyalurkan Nota Pemindah Bukuan (NPB) kepada Baku Tingkat IV.

Pasal 71

Pusku TNI/Ditku/Disku Angkatan/Bidkukem berdasarkan tembusan KOM/KOP dan NPB-M/NPB-P yang diterima, menerbitkan NPB-P/NPB kepada Kaku Kotama/Lakpus/Kabagku Pusku TNI/Pekas Athan/Pekas Kemhan.

Pasal 72

Keuangan Kotama/Balakpus berdasarkan tembusan P3 dan NPB-P yang diterima Kaku Kotama/Pimpinan Balakpus menerbitkan NPB kepada Pekas Gabrah/ Gabpus.

Pasal 73

Mekanisme pembayaran DIPA Petikan Satker Pusat dilaksanakan dengan cara melalui Pembayaran LS, UP, Tambahan Uang Persediaan (TUP), Penggantian Uang Persediaan (GUP) sebagai berikut: a. mekanisme pembayaran dilaksanakan dengan cara pembayaran LS untuk jenis dana terpusat yang sifatnya sudah pasti antara lain untuk keperluan pembayaran Listrik Telepon Gas Air (LTGA), Bahan Minyak dan Pelumas (BMP), Rupiah Murni Pendamping (RMP), Kredit Ekspor (KE), Pinjaman Dalam Negeri (PDN) atau lain-lain Belanja Pegawai. b. Mekanisme pembayaran dengan menggunakan UP/TUP/GUP dilakukan untuk keperluan jenis dana disalurkan.

Pasal 74

Pasal 75

(1) DIPA Petikan Satker Pusat, penerbitan SPP –LS daya dan jasa (LTGA/BMP), RMP, PLN serta PDN oleh Dirjen Renhan Kemhan, dan penerbitan SPP lainnya oleh PPK Satker Daerah. (2) DIPA Petikan Satker Pusat pengajuan SPP-UP oleh PPK tingkat UO (Kabagku Tingkat.II). (3) DIPA Petikan Satker Pusat pengajuan SPP-GUP oleh PPK tingkat UO (Kabagku Tingkat.II). (4) DIPA Petikan Satker Pusat pengajuan SPP-GUP NIHIL oleh PPK tingkat UO (Kabagku Tingkat.II). (5) DIPA Petikan Satker Pusat pengajuan SPP-TUP NIHIL oleh PPK tingkat UO (Kabagku Tingkat.II).

Pasal 76

Pendanaan DIPA Petikan Satker Daerah dana sudah tersedia di KPPN wilayah pelayanan Satker sesuai alokasi anggaran yang tercantum dalam DIPA.

Pasal 77

Mekanisme pembiayaan DIPA Petikan Satker Daerah dilaksanakan dengan cara pembayaran LS dan TUP serta GUP yang disalurkan melalui KPPN di tiap-tiap daerah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri.

Pasal 78

Penerbitan SPP-LS sebagai berikut: a. penerbitan SPP-LS setelah tagihan memenuhi persyaratan; b. penerbitan SPP-LS untuk honor, langganan daya dan jasa, perjalanan dinas dan pengadaan tanah; c. penerbitan SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sesuai bukti- bukti pembayaran LS kepada Pihak Ketiga; dan d. penerbitan SPP-LS untuk Rupiah Murni Pendamping (RMP), Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN).

Pasal 79

Penerbitan SPP-UP sebagai berikut: a. atas dasar Renlakgiat, BP mengajukan UP kepada PPK; b. PPK menerbitan SPP-UP; c. PPP-UP disampaikan kepada PPSPM; d. PPSPM menunjukkan SPM sebagai dasar penerbitan SP2D; dan e. mekanisme pembayaran oleh BP/BPP sesuai ketentuan.

Pasal 80

Penerbitan SPP-GUP sebagai berikut: a. PPK menerbitkan SPP-GUP untuk pengisian UP; b. penerbitan SPP-GUP dilampiri daftar rincian, bukti pengeluaran dan SSP yang telah dikonfirmasikan dengan KPPN; c. perjanjian kontrak beserta faktur pajaknya dilampirkan; dan d. SPP-GUP disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti pendukung diterima.

Pasal 81

Penerbitan SPP-GUP NIHIL sebagai berikut: a. SPP-GUP diterbitkan ; 1. sisa DIPA tidak tersedia (Pagu=UP); 2. sebagai pertanggungjawaban UP pada akhir tahun; dan 3. UP tidak diperlukan. b. BPP-GUP NIHIL merupakan pengesahan pertanggungjawaban UP; dan c. SPP-GUP NIHIL dilengkapi dokumen pendukung sama dengan SPP- GUP.

Pasal 82

Penerbitan SPP-TUP sebagai berikut: a. PPK menerbitkan SPP-GUP dilengkapi rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan BP serta persetujuan permohonan TUP dari Kepala KPPN; b. SPP-TUP disampaikan kepada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah persetujuan dari Kepala KPPN; c. untuk mengesahkan/mempertanggungjawabkan TUP, PPK menerbitkan SPP-PTUP; d. SPP-PTUP disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir pertanggungjawaban TUP; dan e. dokumen pendukung SPP-PTUP sama dengan SPP-GUP.

Pasal 83

(1) PPSPM memeriksa dan menguji SPP beserta dokumen pendukung. (2) PPSPM menerbitkan SPM. (3) Jangka waktu pengujian oleh PPSPM. (4) Penolakan disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima SPP. (5) PPSPM yang dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c untuk Satker Daerah sesuai dengan Tipologi Satkernya.

Pasal 84

(1) Penerbitan SPM oleh PPSPM melalui sistem aplikasi dengan memuat PIN PPSPM sebagai tertanda elektronik. (2) PPSPM bertanggungjawab atas. a. keamanan data aplikasi SPM; b. kebenaran SPM dan kesesuaian data SPM dengan ADK SPM; dan c. penggunaan PIN pada ADK SPM. (3) PPSPM menyampaikan SPM-UP/TUP/GUP/NIHIL/PTUP/LS dalam rangkap 2 beserta ADK SPM kepada KPPN. (4) Penyampaian SPM-GUP NIHIL/PTUP pada Satker Pusat dilampiri Surat Pernyataan Belanja (SPB ). (5) Penyampaian SPM atas beban pinjaman/hibah luar negri dilampiri Faktur Pajak. (6) Penyampaian SPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan SPM. (7) Penyampaian SPM kepada KPPN dilakukan oleh Petugas pengantar SPM (8) Pengiriman SPM melalui Kantor Pos/Jasa Pengiriman, konfirmasi kepada KPPN.

Pasal 85

(1) SPM yang digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D. (2) KPPN meneliti dan menguji SPM yang diajukan. (3) Setelah diteliti dan diuji, KPPN mnerbitkan SP2D. (4) SP2D belum dapat diterbitkan apabila Satker belum mengirimkan Kontrak beserta ADK. (5) Pencairan dana SP2D melalui transfer Bank operasional kepada rekening yang dituju. (6) Kegagalan transfer diselesaikan antara KPPN dengan Bank operasional sesuai mekanisme yang berlaku. (7) Untuk DIPA Petikan Satker Pusat, penerbitan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran dan ditindaklanjuti penyaluran dananya dengan menerbitkan Nota Pemindah Bukuan melalui Badan Keuangan Kemhan dan TNI.

Pasal 86

(1) Kelebihan setoran ke Kas Negara dapat diminta pengembaliannya berdasarkan Bukti setor yang syah. (2) Diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang kepada negara. (3) Mekanisme pengembalian sesuai PMK.

Pasal 87

Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sesuai ketentuan pencairan dana pinjaman dan atau hibah luar negeri.

Pasal 88

(1) Koreksi/ralat tidak mengakibatkan perubahan jumlah uang dan sisa pagu DIPA/POK menjadi minus. (2) Perubahan Kode Ba, Eselon I, Satker harus mendapat persetujuan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (3) Koreksi/ralat dapat dilakukan untuk: a. perbaikan uraian pengeluaran dan Kode Bas; b. pencantuman Kode pada SPM; c. koreksi/ralat akibat kegagalan transfer; d. koreksi/ralat SPM pada MA (Akun 6 digit ) sesuai permintaan PPK; e. koreksi/ralat SP2D sesuai koreksi SP2D dari PPSPM disertai koreksi ADK; f. pembatalan SPP dilaksanakan oleh PPK sepanjang belum terbit SP2D; g. pembatalan SPM dilaksanakan oleh PPSPM sepanjang belum terbit SP2D; dan h. pembatalan SP2D telah mendebet Kas Negara.

Pasal 89

(1) Pembayaran dilakukan sebelum TA berakhir. (2) Pengajuan SPM dan SP2D, GUP NIHIL/PTUP DPT dilakukan melampaui TA. (3) Penerbitan SPM-GUP NIHIL/PTUP sebelum penyusunan LK.

BAB Kedua

Otorisasi pada Satker Pusat

Pasal 54

Koreksi

Pasal 55

Koreksi

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

BAB Kedelapan

Mekanisme UP dan TUP Satker Pusat

Pasal 74

Koreksi

(1) Untuk pengajuan UP dan TUP pada Satker Pusat diatur sebagai berikut: a. KPA Satker Pusat mengajukan rencana kebutuhan UP/TUP kepada Menteri Pertahanan selaku PA; b. persetujuan kebutuhan UP/TUP sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat didelegasikan oleh PA kepada pejabat yang ditunjuk; dan c. atas dasar persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPK mengajukan SPP UP/TUP kepada PPSPM DIPA Petikan Satker Pusat. (2) Pengajuan SPP UP dilakukan sesuai dengan kebutuhan dana sebulan dan dapat melampaui besaran UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) pada Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Republik INDONESIA Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013; (3) Dengan mempertimbangkan efektivitas dan fleksibilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja, pencapaian output/kinerja yang ditetapkan dalam DIPA serta pertanggungjawaban anggaran pada Satker Pusat, penggunaan dana UP/TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. dapat digunakan untuk pembayaran kepada penyedia barang/jasa melampaui Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); b. pada setiap akhir hari kerja, UP yang ada pada Kas BP/BPP dapat melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan RI c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan; c. untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP ke KPPN tidak perlu melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing- masing BPP; d. dalam hal terdapat perpanjangan pertanggungjawaban TUP lebih dari 1 (satu) bulan, KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPPN; dan e. KPA dapat mengajukan kembali TUP tanpa menunggu pertanggung jawaban TUP sebelumnya dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan. (4) Dana UP/TUP pada Satker Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola pada Rekening Bendahara Pengeluaran yang ditentukan oleh Menteri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana dari Rekening Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2014 tentang SISTEM PROGRAM DAN ANGGARAN PERTAHANAN NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 18

BAB Kelima

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38