PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2020 tentang MEKANISME PENCOCOKAN, PENELITIAN, DAN PEMBAYARAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 15 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

1. Mekanisme adalah interaksi bagian dengan bagian lainnya dalam suatu keseluruhan secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi sesuai tujuan. 2. Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang selanjutnya disingkat BMP adalah hasil minyak bumi/nabati yang diperoleh dari pengolahan langsung bahan dasar atau produk campuran dengan bahan kimia yang menghasilkan bahan untuk digunakan sebagai bahan bakar, minyak mesin, bahan pelumas dan senyawa lain yang perlu bagi pemakaian dan/atau pemeliharaan alat/mesin seperti Aviation Gasoline (Avgas), Aviation Turbine Fuel (Avtur), Premium, Pertamax, Minyak Tanah, Solar/High Speed Diesel/Gas oil (HSD), Minyak Diesel/Marine Diesel Fuel (MDF), Minyak Bakar/Marine Fuel Oil (MFO). 3. Pencocokan BMP adalah kegiatan untuk mengetahui kebenaran dokumen dan fisik BMP yang telah diterima, disimpan dan/atau disalurkan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Unit Organisasi. 4. Penelitian BMP adalah kegiatan untuk mengetahui kebenaran dokumen tagihan BMP yang diterima dari Penyedia Jasa BMP dan dokumen laporan BMP dari satuan pemakai I. 5. Pencocokan dan Penelitian BMP adalah kegiatan untuk mengetahui kebenaran penerimaan fisik BMP dari Penyedia Jasa BMP, untuk efisiensi pelaksanaan penagihan dan tertib administrasi. 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan. 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA untuk menggunakan anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK dalam pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. 9. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM bertanggung jawab secara formil atau administrasif untuk menguji surat perintah pembayaran dan lampirannya yang diajukan oleh PPK. 10. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 11. Kuantum BMP adalah jumlah besaran/banyaknya BMP yang dapat dihitung/diukur atau ditimbang dan digunakan untuk alat utama/alat peralatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. 12. Surat Perintah Penyaluran BMP yang selanjutnya disingkat SP2M adalah dokumen penyaluran BMP dari satuan pemakai I sebagai dasar satuan pemakai II untuk menerbitkan surat perintah pelaksanaan pengambilan BMP. 13. Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP yang selanjutnya disingkat SP3M adalah dokumen pengurusan pengambilan BMP satuan pemakai III ke depot penyedia jasa BMP. 14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari daftar isian pelaksaan anggaran. 15. Satuan pemakai BMP Tingkat I yang selanjutnya disebut Satkai I adalah eselon tertinggi pada Angkatan atau Badan Pelaksana Pusat yang ditetapkan sebagai instansi penerima Surat Alokasi BMP dan atau instansi penerbit SP2M. 16. Satuan pemakai BMP Tingkat II yang selanjutnya disebut Satkai II adalah Komando Utama atau Badan Pelaksana Pusat atau kesatuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Satkai I pada Kementerian Pertahanan/TNI yang ditetapkan sebagai penerima SP2M dan/atau penerbit SP3M. 17. Satuan pemakai BMP Tingkat III yang selanjutnya disebut Satkai III adalah Kesatuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Satkai I pada Kementerian Pertahanan/TNI sebagai penerima SP3M dan melaksanakan pengambilan BMP ke unit/instalasi Penyedia Jasa BMP untuk mendukung pelayanan BMP kepada satuan pemakai BMP. 18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan Negara. 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 20. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 21. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. 22. Unit Organisasi yang selanjutnya disebut UO adalah salah satu tingkatan dalam pengelola program dan anggaran dalam lingkungan fungsi pertahanan yang membawahi beberapa satuan kerja dan/atau komando utama. 23. Kepala Unit Organisasi Kemhan yang selanjutnya disebut Ka UO Kemhan adalah Sekretaris Jenderal Kemhan. 24. Kepala Unit Organisasi TNI yang selanjutnya disebut Ka UO Mabes TNI adalah Panglima TNI. 25. Kepala Unit Organisasi TNI Angkatan yang selanjutnya disebut Ka UO Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan. 26. Marketing Operation Region yang selanjutnya disingkat MOR adalah unit organisasi yang berada di bawah Direktur Pemasaran Korporat Penyedia Jasa BMP yang bertugas memasarkan dan mendistribusikan produk penyedia jasa BMP kepada pelanggan, yang dalam melaksanakan tugasnya membawahi instalasi/ terminal bahan bakar minyak penyedia jasa BMP/terminal transit. 27. Surat Alokasi yang selanjutnya disingkat SA adalah penjabaran dari perintah administrasi distribusi BMP yang menentukan banyaknya BMP yang disediakan untuk masing-masing satuan kerja penerima. 28. Arsip data komputer yang selanjutnya disebut ADK adalah arsip data penyimpanan digital.

BAB IV

PROSEDUR PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 6

Koreksi

Materi Pencocokan dan Penelitian BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan terhadap mekanisme: a. penagihan penggunaan BMP; dan b. pembayaran BMP.

Pasal 7

Koreksi

(1) Dokumen penagihan penggunaan BMP di UO Kemhan dan UO TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan Pencocokan dan Penelitian oleh tim Pencocokan dan Penelitian BMP di bawah supervisi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan untuk bidang kuantum dan Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan untuk bidang anggaran. (2) Penagihan penggunaan BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diajukan oleh penyedia jasa BMP kepada masing-masing UO. (3) Penyedia jasa BMP dalam melakukan penagihan harus melampirkan dokumen rekapitulasi hasil Pencocokan dan Penelitian BMP triwulan.

Pasal 8

(1) Masing-masing UO melakukan verifikasi terhadap pengajuan dokumen penagihan penggunaan BMP. (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, masing-masing UO membuat berita acara serah terima dan surat permintaan pembayaran. (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, masing-masing UO menyampaikan surat kepada penyedia jasa BMP untuk melengkapi dokumen.

Pasal 9

(1) Pembayaran BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya telah memenuhi ketentuan. (2) Pembayaran BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PPSPM menerbitkan dan menandatangani SPM. (3) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (4) Penerbitan SPM dan ADK SPM melalui sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pengaman elektronik dari penerbit SPM yang sah. (5) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: a. jenis SPM; b. nama dan kode kementerian/lembaga eselon I dan satuan kerja; c. alamat satuan kerja; d. kode fungsi, subfungsi, program, kewenangan; e. kode kegiatan, output dan akun pembebanan; f. jenis dan tanggal penerbitan dokumen anggaran; g. jumlah dana yang dimintakan dibayar; h. nama pihak penerima pembayaran dan nomor rekeningnya; dan i. nilai SPM yang diajukan.

Pasal 10

Penerbitan SPM melalui sistem aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) PPSPM bertanggung jawab: a. keamanan data pada aplikasi SPM; b. kebenaran SPM dan kesesuaian antara data pada SPM dengan data pada ADK SPM; dan c. penggunaan pengaman elektronik pada ADK SPM.

Pasal 11

(1) PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyampaikan SPM uang persediaan/tambahan uang persediaan/ganti uang persediaan/ganti uang persediaan nihil/pertanggungjawaban tambahan uang persediaan/langsung kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan. (2) Penyampaian uang persediaan/tambahan uang persediaan/ganti uang persediaan/ganti uang persediaan nihil/pertanggungjawaban tambahan uang persediaan/ langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. penyampaian SPM uang persediaan dilampiri dengan surat pernyataan dari KPA; b. penyampaian SPM tambahan uang persediaan dilampiri dengan surat persetujuan pemberian tambahan uang persediaan dari Kepala KPPN; c. penyampaian SPM langsung uang muka dilampiri dengan fotokopi jaminan uang muka; dan d. penyampaian SPM langsung untuk pembayaran retensi dilampiri dengan fotokopi jaminan pemeliharaan.

Pasal 12

(1) Penyampaian SPM kepada KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh petugas pengantar SPM yang ditetapkan oleh KPA atau disampaikan secara elektronik. (2) Penyampaian SPM kepada KPPN oleh petugas pengantar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen pendukung dan ADK SPM yang dilaksanakan melalui front Office penerimaan SPM pada KPPN. (3) Petugas pengantar SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menunjukkan kartu identitas petugas satuan kerja pada saat menyampaikan SPM kepada petugas front Office.

Pasal 13

(1) Dalam hal SPM tidak dapat disampaikan secara langsung ke KPPN, penyampaian SPM beserta dokumen pendukung dan ADK SPM dapat dilakukan melalui kantor pos/jasa pengiriman resmi. (2) Penyampaian SPM melalui kantor pos/jasa pengiriman resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu KPA menyampaikan konfirmasi/ pemberitahuan kepada Kepala KPPN.

Pasal 14

Ketentuan mengenai penyampaian SPM secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 15

Koreksi

Menteri selaku kepala fungsi Pencocokan dan Penelitian BMP berwenang merumuskan dan MENETAPKAN kebijakan pencocokan, penelitian dan pembayaran BMP di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 16

Koreksi

(1) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku pengawas fungsi Pencocokan, Penelitian, dan pembayaran BMP berwenang: a. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Pencocokan, Penelitian, dan pembayaran BMP sesuai kebijakan penggunaan/pemakaian BMP di lingkungan Kemhan dan TNI; b. memberikan supervisi teknis kegiatan Pencocokan dan Penelitian BMP penggunaan/pemakaian BMP di lingkungan Kemhan dan TNI; c. menghadiri dan mengikuti kegiatan Pencocokan dan Penelitian selaku pengawas fungsi pengelolaan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI; d. melaksanakan koordinasi dengan UO Kemhan, UO Mabes TNI, UO Angkatan dan PT. Pertamina (Persero) dalam pengelolaan BMP; e. menerima atau menolak berita acara hasil Pencocokan dan Penelitian BMP apabila dianggap meragukan keabsahannya; f. merekomendasikan/memberikan persetujuan tagihan atas penggunaan/pemakaian BMP satuan yang diajukan oleh penyedia jasa BMP yang telah dilakukan Pencocokan dan Penelitian BMP; dan (2) Pengawas fungsi Pencocokan, Penelitian, dan pembayaran BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Menteri.

Pasal 17

(1) Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan selaku pengendali fungsi berwenang: a. mengusulkan pembayaran hasil Pencocokan dan Penelitian BMP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. mengajukan tambahan anggaran apabila terjadi kekurangan pembayaran akibat peningkatan kebutuhan atau perubahan atau kenaikan harga; (2) Pengendali fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Menteri.

Pasal 18

(1) Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan dan Sekretaris Jenderal Kemhan selaku kepala kegiatan Pencocokan, Penelitian, dan pembayaran BMP di lingkungan UO masing-masing memerintahkan tim Pencocokan, Penelitian dan pembayaran untuk menghadiri dan melaksanakan kegiatan Pencocokan, Penelitian dan pembayaran BMP. (2) Tim Pencocokan, Penelitian, dan pembayaran BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan per kegiatan kepada Kepala UO masing-masing. (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Pencocokan, Penelitian, dan pembayaran BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UO selaku Kepala Kegiatan Pencocokan, Penelitian, dan pembayaran BMP bertanggungjawab kepada Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2020 tentang MEKANISME PENCOCOKAN, PENELITIAN, DAN PEMBAYARAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24