PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hukum Bagi Veteran Republik Indonesia

PERMEN Nomor 15 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Veteran adalah warga negara INDONESIA yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, atau warga negara INDONESIA yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik INDONESIA. 2. Perlindungan Hukum adalah kegiatan bantuan hukum yang dilaksanakan di pengadilan dan di luar pengadilan, bertindak selaku kuasa, mewakili, mendampingi, membela, atau melakukan tindakan hukum lainnya maupun pemberian nasihat hukum untuk Veteran Republik INDONESIA. 3. Pemberi Perlindungan Hukum adalah Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemberian bantuan hukum di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. 4. Penerima Perlindungan Hukum yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Veteran Republik INDONESIA atau Janda/Duda, Yatim dan/atau Piatu dari Veteran Republik INDONESIA. 5. Yatim dan/atau Piatu dari Veteran Republik INDONESIA adalah anak kandung atau anak tiri yang sah menurut hukum dari Veteran Republik INDONESIA. 6. Pengadilan adalah Lembaga Peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh Pemohon atau Pemberi perlindungan hukum di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, maupun Peradilan Tata Usaha Negara dalam setiap tingkatannya sampai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 7. Surat Kuasa adalah surat pelimpahan wewenang yang diberikan dari Penerima Perlindungan Hukum atau Pemohon kepada Pemberi perlindungan hukum untuk menangani perkara. 8. Perkara Hukum adalah suatu kasus/perkara yang masuk dalam ranah hukum. 9. Hari Kerja adalah hari yang digunakan di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA untuk bekerja selama 5 (lima) hari, mulai hari Senin sampai dengan Jumat. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 11. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 5

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Perlindungan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pemohon harus memenuhi syarat: a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi antara lain identitas Pemohon, tempat dan tanggal waktu kejadian perkara, uraian singkat mengenai pokok persoalan, yang dimohonkan kepada Pemberi Perlindungan Hukum, dan ditandatangani atau cap jempol oleh Pemohon; b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan c. melampirkan copy kartu tanda anggota Veteran Republik INDONESIA; (2) Identitas Pemohon sebagai Veteran Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 6

(1) Dalam hal permohonan diajukan oleh Janda/Duda, Yatim dan/atau Piatu dari Veteran Republik INDONESIA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d melampirkan: a. copy Surat Keputusan Janda/Duda, Yatim dan/atau Piatu Veteran Republik INDONESIA; b. copy Kartu Keluarga; dan c. copy Kartu Tanda Penduduk. (2) Identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan menunjukkan aslinya.

Pasal 7

(1) Pemohon yang tidak mampu mengajukan permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat mengajukan permohonan secara lisan. (2) Dalam hal permohonan yang diajukan secara lisan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Perlindungan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis ditandatangani atau cap jempol oleh Pemohon.

Pasal 8

(1) Pemberian Perlindungan Hukum dilaksanakan bagi Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. (2) Pemberian Perlindungan Hukum meliputi masalah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dilakukan melalui jalur pengadilan dan /atau di luar jalur pengadilan. (3) Pemberian Perlindungan Hukum kepada Pemohon diberikan hingga perkara hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 9

(1) Pemberi Perlindungan Hukum di tingkat pusat dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi hukum di lingkungan Kemhan dan TNI. (2) Pemberian Perlindungan Hukum di daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi hukum di lingkungan TNI.

Pasal 10

(1) Pemberi Perlindungan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Perlindungan Hukum. (2) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja setelah menerima berkas perkara Pemohon.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hukum Bagi Veteran Republik Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14