PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2012 tentang TATA CARA LAPORAN KEKUATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

PERMEN Nomor 15 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

DATA PNS

Pasal 6

Sasaran dari laporan kekuatan PNS ini untuk memperoleh data kekuatan PNS/CPNS nyata secara tepat, lengkap dan benar serta mutakhir, sehingga dapat dipergunakan untuk: a. menyusun rencana strategi; b. menyusun rencana anggaran; dan c. menunjang penyusunan kebijaksanaan pembinaan PNS.

Pasal 7

(1) Informasi tentang kekuatan PNS yang dibutuhkan merupakan hasil pengolahan dari himpunan data PNS yang dimiliki oleh Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan meliputi: a. rekap kekuatan personel PNS/CPNS dan keluarga (Bentuk Pers 102), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. per golongan tiap Satker (Bentuk Pers 203), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;dan c. per kategori tiap Satker (Bentuk Pers 213), sebagaimanan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Kebutuhan informasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Untuk memenuhi kebutuhan informasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diperlukan data: a. nama Satker/Subsatker/Satminkal/Kotama/Balakpus; b. nama PNS; c. tempat dan tanggal lahir; d. jenis kelamin; e. pangkat/golongan; f. NIP; g. kategori; h. TMT masuk PNS/CPNS; i. status (kawin/tidak kawin); dan j. jumlah anak yang mendapat tunjangan. (2) Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan data rekap kekuatan berkala, dibuat Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan dengan menyusun data meliputi: a. nama Satker; b. pangkat/golongan; c. kekuatan tiap kategori; d. kekuatan istri/suami; dan e. kekuatan anak yang mendapat tunjangan. (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan Laporan PNS bentuk Pers 102, Pers 203, dan Pers 213 serta nominatif, yang bersumber dari himpunan data PNS yang ada, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Data PNS dan data rekap kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikumpulkan, disimpan dan dipelihara dengan menggunakan media komputer yang merupakan kumpulan file induk kekuatan PNS.

BAB III

PELAKSANAAN LAPORAN KEKUATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 9

Organisasi penyusunan laporan kekuatan PNS diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Satker/Subsatker Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan membuat laporan kekuatan Pegawai Negeri Sipil baik bulanan maupun triwulan sesuai dengan bentuk yang ditentukan.

Pasal 11

(1) Laporan Bulanan: a. laporan bulanan menggunakan bentuk 5 Rekap Kekuatan PNS dan keluarga; dan b. setiap Satker/Sub Satker Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan mengirimkan Laporan bulanan kepada Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan up. Kabag Induk PNS pada tanggal 10 setiap bulan. (2) Laporan Triwulan: a. bentuk laporan: 1. bentuk 5, Rekap Kekuatan PNS dan keluarga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 2. bentuk Pers 102, Rekap Kekuatan PNS dan keluarga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan 3. bentuk Nominatif PNS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. b. tiap Satker/Sub Satker Kementerian Pertahanan mengirimkan Laporan Triwulan kepada Karo Kepegawaian Setjen Kementerian Pertahanan up. Kabag Induk PNS pada: 1. Triwulan I (Periode bulan Januari – Maret); 2. Triwulan II (Periode bulan April – Juni); 3. Triwulan III (Periode bulan Juli – September); dan 4. Triwulan IV (Periode bulan Oktober – Desember). c. laporan lain-lain merupakan Laporan yang dikirim atas kebutuhan dengan menggunakan bentuk sesuai permintaan, pelaksanaan pengiriman dari Angkatan tetap melalui 1(satu) pintu (Mabes TNI).

Pasal 12

Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data diatur sebagai berikut : a. Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan yaitu Satker/Sub Satker melakukan kegiatan pemeliharaan data personel dengan berpedoman pada sistem yang telah ada di lingkungan masing-masing Unit Organisasi. b. jadwal pengolahan data dan pengiriman data oleh Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan dilaksanakan sebagai berikut: 1. pengolahan tanggal 15 April untuk kondisi per 31 Maret; 2. pengolahan tanggal 15 Juli untuk kondisi per 30 Juni; 3. pengolahan tanggal 15 Oktober untuk kondisi per 30 September; dan 4. pengelolaan tanggal 15 Januari untuk kondisi per 31 Desember. c. jadwal pengolahan data dan pengiriman data yang dilaksanakan setiap tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk softcopy serta rekapitulasi dalam bentuk hardcopy yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.