PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2019 tentang PEDOMAN REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 13 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. 2. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas Laporan Keuangan. 3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 5. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara. 6. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat Kuasa BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan rekening kas umum negara. 7. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 8. Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut. 9. Berita Acara Rekonsiliasi yang selanjutnya disingkat BAR adalah merupakan dokumen yang menyatakan bahwa proses Rekonsiliasi telah dilaksanakan dan/atau telah menunjukkan hasil yang sama antara data sistem akuntansi umum dan sistem akuntansi instansi. 10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 11. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil DJPBN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 12. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. 13. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kanwil DJKN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. 14. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satker. 15. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN tingkat daerah yang selanjutnya disebut UAKBUN- Daerah adalah unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat KPPN. 16. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPA-W adalah unit akuntansi pada tingkat komando utama/wilayah yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA yang berada dalam komando utama/wilayah kerjanya. 17. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1 adalah unit akuntansi pada tingkat unit organisasi/eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya. 18. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah unit akuntansi pada tingkat kementerian negara yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya. 19. Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada tingkat satker/kuasa pengguna barang. 20. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPB-W adalah unit yang membantu melakukan penatausahaan BMN pada tingkat komando utama/ wilayah. 21. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPB-E1 adalah unit organisasi yang membantu melakukan penatausahaan BMN pada tingkat unit organisasi/eselon I. 22. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPB adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada tingkat kementerian. 23. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. 24. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan. 25. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. 26. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PA/PB adalah Menteri yang mempunyai kewenangan penggunaan anggaran/ barang pada bagian anggaran Kemhan. 27. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPA/KPB adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA/PB untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran/barang pada bagian anggaran Kemhan. 28. Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disingkat SP2S adalah surat pemberitahuan tentang pengenaan sanksi yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN kepada UAKPA yang tidak melakukan Rekonsiliasi sampai batas waktu yang ditentukan. 29. Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disingkat SP3S adalah surat pemberitahuan tentang pencabutan sanksi yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN kepada UAKPA yang telah melakukan Rekonsiliasi sampai batas waktu yang ditentukan. 30. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelolaan daftar isian pelaksanaan anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengelola keuangan untuk pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.

BAB III

Pasal 6

Koreksi

(1) Rekonsiliasi Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan terhadap realisasi belanja dengan data BMN; (2) Rekonsiliasi Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat: a. Satker; b. wilayah; c. unit eselon I; dan d. kementerian.

Pasal 7

Koreksi

(1) Rekonsiliasi internal pada tingkat Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh: a. UAKPA dengan UAKPB; dan b. UAKPA dengan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan. (2) UAKPA dan UAKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan Rekonsiliasi realisasi belanja dengan data BMN secara periodik bulanan, semesteran, dan tahunan. (3) UAKPA dengan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan Rekonsiliasi secara periodik bulanan, semesteran, dan tahunan. (4) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada UAPPA-W.

Pasal 8

(1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan menggunakan aplikasi Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan berbasis web. (2) Aplikasi Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan berbasis web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aplikasi yang menerapkan single database antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada pengguna anggaran. (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan. (4) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR yang dibuat oleh UAKPA. (5) BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani secara elektronik oleh: a. penanggungjawab/petugas dari tingkat UAKPA; dan b. penanggungjawab/petugas dari tingkat UAKPB. (6) Dalam hal penandatanganan BAR secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, BAR ditandatangani secara manual. (7) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan penerbitan BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama tanggal 14 setelah bulan bersangkutan berakhir. (8) Dalam hal tanggal 14 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur atau yang diliburkan, Rekonsiliasi dilaksanakan paling lama pada hari kerja sebelumnya. (9) Dalam hal penyusunan Laporan Keuangan audited terdapat perubahan data Laporan Keuangan yang mempengaruhi Laporan Keuangan UAKPA dan UAKBUN- Daerah, UAKPA melakukan Rekonsiliasi dengan UAKBUN-Daerah. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan format BAR diatur dengan Peraturan Kepala Unit Organisasi.

Pasal 9

(1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara saldo kas di neraca dengan saldo kas di bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan. (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membandingkan saldo kas pada pembukuan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan. (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan sebelum dilaksanakan Rekonsiliasi dengan UAKBUN-Daerah. (4) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam BAR. (5) Format dan bentuk BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara pada Satker pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara.

Pasal 10

(1) Rekonsiliasi internal pada tingkat wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf b dilaksanakan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W. (2) UAPPA-W dan UAPPB-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Rekonsiliasi realisasi belanja dengan data BMN secara periodik triwulan, semesteran, dan tahunan. (3) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada UAPPA-E1 dan Kanwil DJPBN Kementerian Keuangan.

Pasal 11

(1) Rekonsiliasi internal pada tingkat eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf c dilaksanakan oleh UAPPA-E1 dan UAPPB-E1. (2) UAPPA-E1 dan UAPPB-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Rekonsiliasi realisasi belanja dengan data BMN secara periodik triwulan, semesteran, dan tahunan. (3) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada UAPA.

Pasal 12

(1) pada tingkat kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf d dilaksanakan oleh UAPA dengan UAPB. (2) UAPA dengan UAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Rekonsiliasi realisasi belanja dengan data BMN secara periodik triwulan, semesteran, dan tahunan. (3) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada Menteri Keuangan.

BAB Kesatu

Tingkat Satker

Pasal 7

Koreksi

(1) Rekonsiliasi internal pada tingkat Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh: a. UAKPA dengan UAKPB; dan b. UAKPA dengan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan. (2) UAKPA dan UAKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan Rekonsiliasi realisasi belanja dengan data BMN secara periodik bulanan, semesteran, dan tahunan. (3) UAKPA dengan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan Rekonsiliasi secara periodik bulanan, semesteran, dan tahunan. (4) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada UAPPA-W.

Pasal 8

(1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan menggunakan aplikasi Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan berbasis web. (2) Aplikasi Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan berbasis web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aplikasi yang menerapkan single database antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada pengguna anggaran. (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan. (4) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR yang dibuat oleh UAKPA. (5) BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani secara elektronik oleh: a. penanggungjawab/petugas dari tingkat UAKPA; dan b. penanggungjawab/petugas dari tingkat UAKPB. (6) Dalam hal penandatanganan BAR secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, BAR ditandatangani secara manual. (7) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan penerbitan BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama tanggal 14 setelah bulan bersangkutan berakhir. (8) Dalam hal tanggal 14 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur atau yang diliburkan, Rekonsiliasi dilaksanakan paling lama pada hari kerja sebelumnya. (9) Dalam hal penyusunan Laporan Keuangan audited terdapat perubahan data Laporan Keuangan yang mempengaruhi Laporan Keuangan UAKPA dan UAKBUN- Daerah, UAKPA melakukan Rekonsiliasi dengan UAKBUN-Daerah. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan format BAR diatur dengan Peraturan Kepala Unit Organisasi.

Pasal 9

(1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara saldo kas di neraca dengan saldo kas di bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan. (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membandingkan saldo kas pada pembukuan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan. (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan sebelum dilaksanakan Rekonsiliasi dengan UAKBUN-Daerah. (4) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam BAR. (5) Format dan bentuk BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara pada Satker pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara.

BAB IV

REKONSILIASI EKSTERNAL

Pasal 13

Koreksi

(1) Rekonsiliasi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terhadap Laporan Keuangan dan Laporan BMN. (2) Rekonsiliasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat: a. Satker; b. wilayah; c. unit eselon I; dan d. kementerian.

Pasal 14

Koreksi

Rekonsiliasi eksternal pada tingkat Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh: a. UAKPA dengan KPPN; dan b. UAKPB dengan KPKNL

Pasal 15

(1) UAKPA dengan KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a melaksanakan Rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan Keuangan untuk jenis kewenangan: a. kantor daerah; dan b. kantor pusat. (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebelum disampaikan kepada UAPPA-W untuk tujuan penggabungan. (3) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebelum disampaikan kepada UAPPA-E1 untuk tujuan penggabungan.

Pasal 16

(1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan setiap bulan yang hasilnya dituangkan dalam BAR dan ditandatangani oleh: a. pejabat penanggungjawab Rekonsiliasi atas nama kuasa pengguna anggaran; dan b. kepala seksi yang menangani akuntansi pada KPPN atas nama Kuasa BUN. (2) BAR yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh UAKPA kepada UAPPA- W/UAPPA-El.

Pasal 17

(1) UAKPB dengan KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b melaksanakan Rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan BMN untuk jenis kewenangan: a. kantor daerah; dan b. kantor pusat. (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebelum disampaikan kepada UAPPB-W untuk tujuan penggabungan. (3) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebelum disampaikan kepada UAPPB-E1 untuk tujuan penggabungan.

Pasal 18

(1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan KPKNL setiap periode semester dan tahunan yang hasilnya dituangkan dalam BAR. (2) BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan disampaikan oleh UAKPB kepada UAPPB-W/UAPPB- El.

Pasal 19

Rekonsiliasi eksternal pada tingkat wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh: a. UAPPA-W dengan Kanwil DJPBN Kementerian Keuangan; dan b. UAPPB-W dengan Kanwil DJKN Kementerian Keuangan.

Pasal 20

(1) UAPPA-W dengan Kanwil DJPBN Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a melaksanakan Rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan Keuangan tingkat wilayah. (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum disampaikan kepada UAPPA- E1 untuk tujuan penggabungan.

Pasal 21

(1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan setiap triwulan. (2) Untuk Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UAPPA-W melampirkan salinan BAR seluruh UAKPA di bawahnya untuk bulan terakhir pada triwulan kepada Kanwil DJPBN Kementerian Keuangan. (3) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR yang ditandatangani oleh: a. pejabat penanggungjawab Rekonsiliasi UAPPA-W; dan b. kepala bidang yang menangani akuntansi dan pelaporan pada Kanwil DJPBN Kementerian Keuangan atas nama Kuasa BUN. (4) BAR yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh UAPPA-W kepada UAPPA- E1.

Pasal 22

(1) UAPPB-W dengan Kanwil DJKN Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b melaksanakan Rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan BMN tingkat wilayah. (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum disampaikan kepada UAPPB- E1 untuk tujuan penggabungan.

Pasal 23

(1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan setiap periode semester dan tahunan. (2) Untuk Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UAPPB-W melampirkan salinan BAR seluruh UAKPB di bawahnya untuk bulan terakhir pada setiap periode semester dan tahunan kepada Kanwil DJKN Kementerian Keuangan. (3) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR. (4) BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani dan disampaikan oleh UAPPB-W kepada UAPPB-E1.

Pasal 24

Rekonsiliasi eksternal pada tingkat eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh: a. UAPPA-E1 dengan Direktorat APK DJPBN Kementerian Keuangan; dan b. UAPPB-E1 dengan Direktorat BMN DJKN Kementerian Keuangan.

Pasal 25

(1) UAPPA-E1 dengan Direktorat APK DJPBN Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a melaksanakan Rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan Keuangan terhadap hasil penggabungan Laporan Keuangan UAPPA-W dan UAKPA dengan jenis kewenangan kantor pusat. (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum disampaikan kepada UAPA untuk tujuan penggabungan.

Pasal 26

(1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) bersifat opsional dan dapat dilaksanakan setiap semester. (2) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR yang ditandatangani oleh: a. pejabat penanggungjawab Rekonsiliasi UAPPA-E1; dan b. Kepala Sub Direktorat Akuntansi Kas Umum Negara atas nama BUN.

Pasal 27

(1) UAPPB-E1 dengan Direktorat BMN DJKN Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b melaksanakan Rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan BMN terhadap hasil penggabungan Laporan BMN UAPPB- W dan UAKPB dengan jenis kewenangan kantor pusat. (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum disampaikan kepada UAPB untuk tujuan penggabungan.

Pasal 28

(1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bersifat opsional dan dapat dilaksanakan setiap periode semester dan tahunan. (2) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR.

Pasal 29

Rekonsiliasi eksternal pada tingkat kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh: a. UAPA dengan Direktorat APK DJPBN Kementerian Keuangan; dan b. UAPB dengan Direktorat BMN DJKN Kementerian Keuangan.

Pasal 30

(1) UAPA dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPBN Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a melaksanakan Rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan Keuangan terhadap hasil penggabungan Laporan Keuangan UAPPA- E1. (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk tujuan penggabungan.

Pasal 31

(1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dilakukan setiap semester. (2) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR yang ditandatangani oleh: a. pejabat penanggungjawab Rekonsiliasi UAPA; dan b. Kepala Sub Direktorat Akuntansi Kas Umum Negara atas nama BUN.

Pasal 32

(1) UAPB dengan Direktorat BMN DJKN Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b melaksanakan Rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan BMN terhadap hasil penggabungan Laporan BMN UAPPB- E1. (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum disampaikan kepada DJKN Kementerian Keuangan untuk tujuan penggabungan.

Pasal 33

(1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan setiap periode semester dan tahunan. (2) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR yang ditandatangani oleh: a. pejabat penanggungjawab Rekonsiliasi UAPB; dan b. Kepala Sub Direktorat BMN DJKN atas nama BUN.

Pasal 34

Dalam hal Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 30 telah menyelenggarakan single database, Rekonsiliasi hanya dilakukan di tingkat KPPN.

Pasal 35

Dalam hal Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 22, Pasal 27 dan Pasal 32 telah menyelenggarakan single database Rekonsiliasi hanya dilakukan di tingkat KPKNL.

BAB Kedua

Tingkat Wilayah

Pasal 19

Koreksi

Rekonsiliasi eksternal pada tingkat wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh: a. UAPPA-W dengan Kanwil DJPBN Kementerian Keuangan; dan b. UAPPB-W dengan Kanwil DJKN Kementerian Keuangan.

Pasal 20

Koreksi

(1) UAPPA-W dengan Kanwil DJPBN Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a melaksanakan Rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan Keuangan tingkat wilayah. (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum disampaikan kepada UAPPA- E1 untuk tujuan penggabungan.

Pasal 21

(1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan setiap triwulan. (2) Untuk Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UAPPA-W melampirkan salinan BAR seluruh UAKPA di bawahnya untuk bulan terakhir pada triwulan kepada Kanwil DJPBN Kementerian Keuangan. (3) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR yang ditandatangani oleh: a. pejabat penanggungjawab Rekonsiliasi UAPPA-W; dan b. kepala bidang yang menangani akuntansi dan pelaporan pada Kanwil DJPBN Kementerian Keuangan atas nama Kuasa BUN. (4) BAR yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh UAPPA-W kepada UAPPA- E1.

Pasal 22

(1) UAPPB-W dengan Kanwil DJKN Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b melaksanakan Rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan BMN tingkat wilayah. (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum disampaikan kepada UAPPB- E1 untuk tujuan penggabungan.

Pasal 23

(1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan setiap periode semester dan tahunan. (2) Untuk Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UAPPB-W melampirkan salinan BAR seluruh UAKPB di bawahnya untuk bulan terakhir pada setiap periode semester dan tahunan kepada Kanwil DJKN Kementerian Keuangan. (3) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR. (4) BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani dan disampaikan oleh UAPPB-W kepada UAPPB-E1.

BAB Keempat

Tingkat Kementerian

Pasal 29

Koreksi

Rekonsiliasi eksternal pada tingkat kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh: a. UAPA dengan Direktorat APK DJPBN Kementerian Keuangan; dan b. UAPB dengan Direktorat BMN DJKN Kementerian Keuangan.

Pasal 30

Koreksi

(1) UAPA dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPBN Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a melaksanakan Rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan Keuangan terhadap hasil penggabungan Laporan Keuangan UAPPA- E1. (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk tujuan penggabungan.

Pasal 31

(1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dilakukan setiap semester. (2) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR yang ditandatangani oleh: a. pejabat penanggungjawab Rekonsiliasi UAPA; dan b. Kepala Sub Direktorat Akuntansi Kas Umum Negara atas nama BUN.

Pasal 32

(1) UAPB dengan Direktorat BMN DJKN Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b melaksanakan Rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan BMN terhadap hasil penggabungan Laporan BMN UAPPB- E1. (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum disampaikan kepada DJKN Kementerian Keuangan untuk tujuan penggabungan.

Pasal 33

(1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan setiap periode semester dan tahunan. (2) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR yang ditandatangani oleh: a. pejabat penanggungjawab Rekonsiliasi UAPB; dan b. Kepala Sub Direktorat BMN DJKN atas nama BUN.

Pasal 34

Dalam hal Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 30 telah menyelenggarakan single database, Rekonsiliasi hanya dilakukan di tingkat KPPN.

Pasal 35

Dalam hal Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 22, Pasal 27 dan Pasal 32 telah menyelenggarakan single database Rekonsiliasi hanya dilakukan di tingkat KPKNL.

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2019 tentang PEDOMAN REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Keempat

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB V

Pasal 36