PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2014 tentang KEBIJAKAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN

PERMEN Nomor 13 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

POKOK-POKOK KEBIJAKAN

Pasal 2

Koreksi

Pengamanan wilayah perbatasan meliputi : a. menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah; b. mencegah pelanggaran wilayah perbatasan; c. mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam; dan d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah perbatasan melalui : a. patroli keamanan, survei dan pemetaan topografis serta melaksanakan pembinaan teritorial di sepanjang wilayah perbatasan darat; www.djpp.kemenkumham.go.id b. patroli keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, pemetaan perbatasan laut dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut; c. patroli keamanan udara di seluruh wilayah udara nasional, menyelenggarakan pengamatan udara dan pemotretan udara serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara; dan d. pembangunan dan peningkatan kemampuan intelijen secara terintegrasi dengan lembaga pemerintahan terkait di wilayah perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah perbatasan. (2) Kegiatan pengamanan wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui operasi secara terpadu dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 4

Mencegah pelanggaran wilayah perbatasan melalui: a. patroli keamanan darat, patroli keamanan laut, patroli pengintaian udara di sepanjang garis batas dan pintu masuk ke wilayah kedaulatan serta yurisdiksi nasional; b. kerja sama dengan negara tetangga dalam operasi pengamanan perbatasan dan bidang intelijen; c. kerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan masyarakat dalam rangka membantu mengatur arus keluar masuk manusia dan barang serta upaya diplomasi di kawasan perbatasan; d. pengintegrasian sistem pengawasan dengan melakukan kontrol terhadap ruang udara, radar sipil, sistem penginderaan, peringatan dini; dan e. pengintegrasian kemampuan intelijen dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 5

Mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam melalui : a. kerja sama dan koordinasi bersama kementerian/lembaga melalui penempatan personel TNI di Pos Lintas Batas dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas; b. pengembangan sistem informasi intelijen dengan kementerian/lembaga; dan c. patroli keamanan darat, keamanan laut di wilayah yurisdiksi nasional dan pengintaian udara. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 6

Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan, melalui : a. operasi Bhakti dan Karya Bhakti melalui kerja sama kementerian dan lembaga terkait dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan; b. pelaksanaan pembinaan teritorial di wilayah perbatasan darat; c. pelaksanaan pembinaan potensi maritim di wilayah pesisir dan perbatasan laut; d. pelaksanaan pembinaan potensi kedirgantaraan di wilayah perbatasan.

Pasal 7

(1) Pembiayaan terkait operasi pengamanan wilayah perbatasan dilaksanakan sebagai berikut: a. segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan operasi pengamanan wilayah perbatasan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat secara transparan dan akuntabel; b. alokasi anggaran pembangunan kekuatan pertahanan di wilayah perbatasan disesuaikan dengan kebijakan pertahanan negara; dan c. memberikan dukungan operasi bagi personel yang melaksanakan tugas pengamanan di wilayah perbatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pembiayaan terkait operasi pengamanan wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panglima TNI dan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 8

(1) Pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan tugas pengamanan wilayah perbatasan dilaksanakan secara fungsional. (2) Dukungan operasi bagi satuan TNI yang melaksanakan tugas pengamanan wilayah perbatasan berupa sarana transportasi, akomodasi, komunikasi, perlengkapan perorangan dan alat perlengkapan khusus. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan sarana dan prasarana dan dukungan operasi bagi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan oleh Panglima TNI dan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 9

Satuan dan personel pasukan pengamanan wilayah perbatasan ditentukan oleh Panglima TNI.

Pasal 10

(1) Dalam penyelenggaraan pengamanan wilayah perbatasan, Kementerian Pertahanan dan TNI dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, meliputi : a. Kementerian Dalam Negeri; b. Kementerian Luar Negeri; c. Kementerian Keuangan; d. Kementerian Pekerjaan Umum; e. Kementerian Kehutanan; f. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; g. Kementerian Hukum dan HAM; h. Kementerian Perhubungan i. Kementerian Kelautan dan Perikanan; j. Kepolisian Republik INDONESIA; k. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; l. Badan Nasional Pengelola Perbatasan; m. Badan Intelijen Negara; dan n. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. (2) Hubungan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengelolaan batas wilayah negara dan pengamanan wilayah perbatasan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2014 tentang KEBIJAKAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB Kelima

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15