Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan :
1. Anggaran belanja adalah suatu rencana kerja untuk periode tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kebutuhan atau jumlah uang yang diperlukan.
2. Anggaran terpadu adalah suatu rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencarian dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
4. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
5. Kegiatan adalah tindakan nyata yang telah diprogramkan untuk dilaksanakan pada periode tertentu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
6. Otorisasi adalah suatu bentuk perwujudan kewenangan yang diberikan kepada pejabat tertentu dalam rangka pengurusan umum keuangan negara untuk mengambil tindakan yang berakibat pengeluaran dan atau penerimaan bagi negara.
7. Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian/Lembaga.
8. Pendanaan adalah kegiatan penyediaan/penyaluran dana untuk mendukung otorisasi yang telah dikeluarkan oleh otorisator dan pembayaran yang dilakukan oleh Pekas atau Bendaharawan/Pemegang Uang yang dlpertanggungjawabkan kepada pihak ketiga.
9. Pagu Indikatif adalah perkiraan pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Kementerian/Lembaga.
10. Pagu Sementara adalah anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan pemerintah pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA (DPR-RI) sebagai acuan dalam penyusunan RKA-KL.
11. Pagu Definitif adalah pagu final anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai bagian dari belanja negara yang telah disepakati antara pemerintah dengan panitia anggaran DPR-RI dalam pembahasan tahap akhir RAPBN.
(1) Peraturan Menteri Pertahanan ini dimaksudkan untuk menjadi ketentuan yang harus dipatuhi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan anggaran pertahanan negara, dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai pedoman oleh Satuan Kerja (Satker) Pengguna Anggaran di lingkungan Departemen Pertahanan (Dephan) dan Tentara Nasional INDONESIA (TNI) dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan anggaran guna merealisasi kegiatan yang akan dilaksanakan.
(2) Ruang lingkup Peraturan Menteri Pertahanan ini meliputi :
a. fungsi anggaran Hanneg;
b. kode program dan anggaran;
c. mekanisme penyusunan program dan anggaran;
d. organisasi pengelolaan program dan anggaran; dan
e. mekanisme otorisasi dan pendanaan.
Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan :
1. Anggaran belanja adalah suatu rencana kerja untuk periode tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kebutuhan atau jumlah uang yang diperlukan.
2. Anggaran terpadu adalah suatu rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencarian dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
4. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
5. Kegiatan adalah tindakan nyata yang telah diprogramkan untuk dilaksanakan pada periode tertentu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
6. Otorisasi adalah suatu bentuk perwujudan kewenangan yang diberikan kepada pejabat tertentu dalam rangka pengurusan umum keuangan negara untuk mengambil tindakan yang berakibat pengeluaran dan atau penerimaan bagi negara.
7. Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian/Lembaga.
8. Pendanaan adalah kegiatan penyediaan/penyaluran dana untuk mendukung otorisasi yang telah dikeluarkan oleh otorisator dan pembayaran yang dilakukan oleh Pekas atau Bendaharawan/Pemegang Uang yang dlpertanggungjawabkan kepada pihak ketiga.
9. Pagu Indikatif adalah perkiraan pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Kementerian/Lembaga.
10. Pagu Sementara adalah anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan pemerintah pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA (DPR-RI) sebagai acuan dalam penyusunan RKA-KL.
11. Pagu Definitif adalah pagu final anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai bagian dari belanja negara yang telah disepakati antara pemerintah dengan panitia anggaran DPR-RI dalam pembahasan tahap akhir RAPBN.
(1) Peraturan Menteri Pertahanan ini dimaksudkan untuk menjadi ketentuan yang harus dipatuhi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan anggaran pertahanan negara, dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai pedoman oleh Satuan Kerja (Satker) Pengguna Anggaran di lingkungan Departemen Pertahanan (Dephan) dan Tentara Nasional INDONESIA (TNI) dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan anggaran guna merealisasi kegiatan yang akan dilaksanakan.
(2) Ruang lingkup Peraturan Menteri Pertahanan ini meliputi :
a. fungsi anggaran Hanneg;
b. kode program dan anggaran;
c. mekanisme penyusunan program dan anggaran;
d. organisasi pengelolaan program dan anggaran; dan
e. mekanisme otorisasi dan pendanaan.
fungsi. sub fungsi dan program pertahanan negara meliputi :
a. fungsi pelayanan umum yaitu sub fungsi lembaga eksekutif dan legislatif masalah keuangan dan fiskal serta urusan luar negeri adalah Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik;
b. fungsi pertahanan terdiri atas :
1. sub fungsi pertahanan negara terdiri atas :
a) Program Pengembangan Pertahanan Integratif;
b) Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat;
c) Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut;
d) Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara;
e) Program Penegakkan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI; dan f) Program Pengembangan Bela Negara.
2. sub fungsi dukungan pertahanan terdiri atas :
a) Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan; dan b) Program Pengembangan Industri Pertahanan.
3. sub fungsi bantuan militer luar negeri adalah Program Kerja Sama Militer Internasional.
4. sub fungsl litbang pertahanan adalah Program Litbang Pertahanan.
5. sub fungsi pertahanan lainnya adalah Program Operasi Bhakti TNI.
Pasal 4
Kriteria struktur program meliputi :
a. mampu mencerminkan paham, sikap dan cara bangsa INDONESIA dalam menyelenggarakan upaya pertahanan negara;
b. mencakup komponen yang jumlahnya terbatas sehingga masih dalam Jangkauan kemampuan manusia untuk mengerjakan keseluruhannya;
c. tiap program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu, mencerminkan fungsi yang khas dan dapat menampung semua kebutuhan pertahanan negara;
d. program mampu menunjukkan keterkaitan dengan tugas pokok negara yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat dalam sasaran yang telah ditetapkan;
e. sebutan maupun definisi dari tiap-tiap program harus memberikan gambaran yang bermakna bagi misi dan visi organisasi;
f. memegang teguh prinslp sistematis dan integratif;
g. disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan dievaluasi secara sistematis terhadap penggunaan sumber daya yang telah diprogramkan;
dan
h. memiliki validitas berdasarkan kondisi yang berlaku.
fungsi. sub fungsi dan program pertahanan negara meliputi :
a. fungsi pelayanan umum yaitu sub fungsi lembaga eksekutif dan legislatif masalah keuangan dan fiskal serta urusan luar negeri adalah Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik;
b. fungsi pertahanan terdiri atas :
1. sub fungsi pertahanan negara terdiri atas :
a) Program Pengembangan Pertahanan Integratif;
b) Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat;
c) Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut;
d) Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara;
e) Program Penegakkan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI; dan f) Program Pengembangan Bela Negara.
2. sub fungsi dukungan pertahanan terdiri atas :
a) Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan; dan b) Program Pengembangan Industri Pertahanan.
3. sub fungsi bantuan militer luar negeri adalah Program Kerja Sama Militer Internasional.
4. sub fungsl litbang pertahanan adalah Program Litbang Pertahanan.
5. sub fungsi pertahanan lainnya adalah Program Operasi Bhakti TNI.
Pasal 4
Kriteria struktur program meliputi :
a. mampu mencerminkan paham, sikap dan cara bangsa INDONESIA dalam menyelenggarakan upaya pertahanan negara;
b. mencakup komponen yang jumlahnya terbatas sehingga masih dalam Jangkauan kemampuan manusia untuk mengerjakan keseluruhannya;
c. tiap program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu, mencerminkan fungsi yang khas dan dapat menampung semua kebutuhan pertahanan negara;
d. program mampu menunjukkan keterkaitan dengan tugas pokok negara yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat dalam sasaran yang telah ditetapkan;
e. sebutan maupun definisi dari tiap-tiap program harus memberikan gambaran yang bermakna bagi misi dan visi organisasi;
f. memegang teguh prinslp sistematis dan integratif;
g. disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan dievaluasi secara sistematis terhadap penggunaan sumber daya yang telah diprogramkan;
dan
h. memiliki validitas berdasarkan kondisi yang berlaku.
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Kegiatan Fungsi Pelayanan Umum terdiri atas :
a. pengelolaan gaji. honorarium dan tunjangan;
b penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran;
c. pelayanan publik atau birokrasi;
d. operasi dan pemeliharaan;
e. operasional Menteri/Ketua Lembaga;
f. pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana;
g. pembinaan pemantauan dan evaluasi;
h. pengelolaan gedung dan rumah negara; dan
i. pengembangan sistem dan evaluasi kinerja.
Pasal 8
Kegiatan Fungsi Pertahanan dalam rangka Pengembangan Kekuatan dan Pembinaan Kemampuan Pertahanan Negara meliputi :
a. pengembangan Sistem meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan doktrin. sistem dan piranti lunak lainnya, baik penyusunan baru maupun penyempurnaan;
b. pengembangan Personel dengan penyelenggaraan termasuk perencanaan, selalu pada posisi siap; meliputi semua kegiatan yang berhubungan rekruitmen, pendidikan pertama prajurit dan PNS pengorganisasian dan perawatan personel agar selalu pada posisi siap;
c pengembangan Materiil meliputi kegiatan yang berhubungan dengan materiil non Alutsista TNI dalam hal pengadaan, pemeliharaan, pembekalan dan penggantian dalam rangka meningkatkan/mempertahankan kondisi materiil yang siap pakai guna mendukung kesiapan satuan;
d. pengembangan Fasilitas meliputi kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan dan pemeliharaan. fasilitas pangkalan termasuk instalasi, konstruksi dan jasa konsultan serta kegiatan perencanaan dan pengorgan isaslannya;
e. penggiatan Fungsi meliputl kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas tentang perencanaan, penelitian, pengembangan, uji coba dan integrasi (penyatuan menjadi keseluruhan) dan doktrin-doktrin pendidikan non dikma, teknik serta tata cara kerja. organisasi, tenaga manusia dan alat peralatan;
f. latihan merupakan kegiatan untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan profesionalisme agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya;
g. operasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara fislk dan terpimpin serta terarah pada satu tujuan tertentu untuk mengatasi keadaan tertentu dalam waktu yang tertentu pula;
h. perbaikan/pemeliharaan/penggantian Alutsista TNI meliputi penambahan jumlah, peningkatan dan mempertahankan kondisi kesiapan Alutsista TNI; dan
i. pengadaan Alutsista TNI untuk menambah kekuatan guna meningkatkan kesiapan operasi.
Pasal 9
Kegiatan Fungsi Pertahanan dalam rangka Penggunaan Kekuatan Pertahanan Negara meliputi :
a. latihan merupakan kegiatan untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan profesionalisme agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya; dan
b. operasi merupakan kegiatan yang dilakukan seeara fisik dan terpimpin serta terarah pad a satu tujuan tertentu untuk mengatasi keadaan tertentu dalam waktu yang ditentukan pula.
Pasal 10
(1) Dalam pelaksanaan penyusunan anggaran kegiatan sebagaimana dil11aksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikelompokkan menjadi tiga kelompok kegiatan sebagai berikut :
a. kegiatan yang bersifat dasar adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar satuan kerja, merupakan syarat minimal berjalannya suatu organisasi atau kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan dalam rangka pemenuhan pelayanan publik/birokrasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh satuan kerja;
b. kegiatan yang bersifat prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk meneapai seeara langsung sasaran program prioritas, output kegiatan-kegiatan prioritas seeara bersama menunjang peneapaian sasaran program prioritas, dan
c. kegiatan yang bersifat penunjang adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan prioritas atau menunjang kegiatan prioritas.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a" mendapat alokasi belanja mengikat, sedangkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf "b" dan "c" mendapat alokasi belanja tidak mengikat
Pasal 11
Matrik hubungan antara program dan kegiatan fungsi pelayanan umum sebagaimana tereantum dalam lampiran I, sedangkan matrik hubungan antara program dan kegiatan fungsi pertahanan sebagaimana tereantum dalam lampiran II.
Kegiatan Fungsi Pelayanan Umum terdiri atas :
a. pengelolaan gaji. honorarium dan tunjangan;
b penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran;
c. pelayanan publik atau birokrasi;
d. operasi dan pemeliharaan;
e. operasional Menteri/Ketua Lembaga;
f. pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana;
g. pembinaan pemantauan dan evaluasi;
h. pengelolaan gedung dan rumah negara; dan
i. pengembangan sistem dan evaluasi kinerja.
Pasal 8
Kegiatan Fungsi Pertahanan dalam rangka Pengembangan Kekuatan dan Pembinaan Kemampuan Pertahanan Negara meliputi :
a. pengembangan Sistem meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan doktrin. sistem dan piranti lunak lainnya, baik penyusunan baru maupun penyempurnaan;
b. pengembangan Personel dengan penyelenggaraan termasuk perencanaan, selalu pada posisi siap; meliputi semua kegiatan yang berhubungan rekruitmen, pendidikan pertama prajurit dan PNS pengorganisasian dan perawatan personel agar selalu pada posisi siap;
c pengembangan Materiil meliputi kegiatan yang berhubungan dengan materiil non Alutsista TNI dalam hal pengadaan, pemeliharaan, pembekalan dan penggantian dalam rangka meningkatkan/mempertahankan kondisi materiil yang siap pakai guna mendukung kesiapan satuan;
d. pengembangan Fasilitas meliputi kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan dan pemeliharaan. fasilitas pangkalan termasuk instalasi, konstruksi dan jasa konsultan serta kegiatan perencanaan dan pengorgan isaslannya;
e. penggiatan Fungsi meliputl kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas tentang perencanaan, penelitian, pengembangan, uji coba dan integrasi (penyatuan menjadi keseluruhan) dan doktrin-doktrin pendidikan non dikma, teknik serta tata cara kerja. organisasi, tenaga manusia dan alat peralatan;
f. latihan merupakan kegiatan untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan profesionalisme agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya;
g. operasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara fislk dan terpimpin serta terarah pada satu tujuan tertentu untuk mengatasi keadaan tertentu dalam waktu yang tertentu pula;
h. perbaikan/pemeliharaan/penggantian Alutsista TNI meliputi penambahan jumlah, peningkatan dan mempertahankan kondisi kesiapan Alutsista TNI; dan
i. pengadaan Alutsista TNI untuk menambah kekuatan guna meningkatkan kesiapan operasi.
Pasal 9
Kegiatan Fungsi Pertahanan dalam rangka Penggunaan Kekuatan Pertahanan Negara meliputi :
a. latihan merupakan kegiatan untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan profesionalisme agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya; dan
b. operasi merupakan kegiatan yang dilakukan seeara fisik dan terpimpin serta terarah pad a satu tujuan tertentu untuk mengatasi keadaan tertentu dalam waktu yang ditentukan pula.
Pasal 10
(1) Dalam pelaksanaan penyusunan anggaran kegiatan sebagaimana dil11aksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikelompokkan menjadi tiga kelompok kegiatan sebagai berikut :
a. kegiatan yang bersifat dasar adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar satuan kerja, merupakan syarat minimal berjalannya suatu organisasi atau kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan dalam rangka pemenuhan pelayanan publik/birokrasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh satuan kerja;
b. kegiatan yang bersifat prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk meneapai seeara langsung sasaran program prioritas, output kegiatan-kegiatan prioritas seeara bersama menunjang peneapaian sasaran program prioritas, dan
c. kegiatan yang bersifat penunjang adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan prioritas atau menunjang kegiatan prioritas.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a" mendapat alokasi belanja mengikat, sedangkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf "b" dan "c" mendapat alokasi belanja tidak mengikat
Pasal 11
Matrik hubungan antara program dan kegiatan fungsi pelayanan umum sebagaimana tereantum dalam lampiran I, sedangkan matrik hubungan antara program dan kegiatan fungsi pertahanan sebagaimana tereantum dalam lampiran II.
Sumber anggaran menunjukkan besaran anggaran yang disediakan oleh pemerintah bagi upaya pertahanan negara yang terdiri dari anggaran induk dan anggaran belanja tambahan :
a. Anggaran Induk (AI), yaitu anggaran terpadu yang disediakan untuk mendukung program pertahanan negara pada Tahun Anggaran Berjalan (TAB) dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG APBN: dan
b. Anggaran Belanja Tambahan (ABT), yaitu anggaran belanja yang disediakan untuk mendukung program pada TAB, dan akan ditetapkan dalam APBN Perubahan (APBN - P) sebelum berakhirnya TAB.
Pasal 13
Jenis dana menggambarkan berbagai macam dana yang telah ditentukan peruntukkannya oleh pemerintah yang terdiri dari dana terpusat, dana dipusatkan, dana devisa dan dana disalurkan :
a. Dana Terpusat, yaitu dana yang oleh Departemen Keuangan tidak disalurkan kepada Dephan dan TNI, dana tersebut digunakan untuk mendukung pembiayaan pengadaan yang penyalurannya melalui regularisasi, antara lain dana untuk jasa listrik, telepon, gas dan air:
b. Dana Dipusatkan. yaitu dana yang disediakan di Dephan, untuk keperluan iuran tabungan wajib, antara lain tabungan wajib perumahan, kesehatan;
c. Dana Devisa, yaitu dana yang digunakan untuk mendukung pembiayaan dan pengadaan barang atau jasa serta peralatan dari luar negeri; dan
d. Dana Disalurkan. yaitu dana yang disalurkan kepada Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Dephan dan TNI untuk mendukung program masing-masing, termasuk pembiayaan atase pertahanan (Athan).
Pasal 14
Bagian, mencerminkan Instansi Pengguna Anggaran (IPA) secara bertingkat meliputi :
a. Departemen Pertahanan dalam arti luas sebagai pengemban fungsi pemerintahan di bidang pertahanan negara;
b. TNI dalam arti luas sebagai pengguna dan pembina komponen utama Pertahanan Negara
c. Unit Organisasi sebagai pelaksana program terdiri dari :
1. Departemen Pertahanan;
2. Mabes TNI;
3. TNI AD:
4. TNI AL: dan
5. TNI AU.
d. Komando Utama (Kotama) dan Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) ataupun badan lain yang setingkat serta satuan kerja sebagai pelaksana kegiatan yang merupakan satuan satu tingkat di bawah unit organisasi.
Pasal 15
Pos, mencerminkan fungsi anggaran yang dialokasikan terdiri dari :
a. fungsi merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
b. sub fungsi merupakan penjabaran dari fungsi:
c. program merupakan penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian/lembaga; dan
d. kegiatan merupakan tindakan nyata yang telah diprogramkan untuk dilaksanakan pada periode tertentu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Sumber anggaran menunjukkan besaran anggaran yang disediakan oleh pemerintah bagi upaya pertahanan negara yang terdiri dari anggaran induk dan anggaran belanja tambahan :
a. Anggaran Induk (AI), yaitu anggaran terpadu yang disediakan untuk mendukung program pertahanan negara pada Tahun Anggaran Berjalan (TAB) dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG APBN: dan
b. Anggaran Belanja Tambahan (ABT), yaitu anggaran belanja yang disediakan untuk mendukung program pada TAB, dan akan ditetapkan dalam APBN Perubahan (APBN - P) sebelum berakhirnya TAB.
Pasal 13
Jenis dana menggambarkan berbagai macam dana yang telah ditentukan peruntukkannya oleh pemerintah yang terdiri dari dana terpusat, dana dipusatkan, dana devisa dan dana disalurkan :
a. Dana Terpusat, yaitu dana yang oleh Departemen Keuangan tidak disalurkan kepada Dephan dan TNI, dana tersebut digunakan untuk mendukung pembiayaan pengadaan yang penyalurannya melalui regularisasi, antara lain dana untuk jasa listrik, telepon, gas dan air:
b. Dana Dipusatkan. yaitu dana yang disediakan di Dephan, untuk keperluan iuran tabungan wajib, antara lain tabungan wajib perumahan, kesehatan;
c. Dana Devisa, yaitu dana yang digunakan untuk mendukung pembiayaan dan pengadaan barang atau jasa serta peralatan dari luar negeri; dan
d. Dana Disalurkan. yaitu dana yang disalurkan kepada Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Dephan dan TNI untuk mendukung program masing-masing, termasuk pembiayaan atase pertahanan (Athan).
Pasal 14
Bagian, mencerminkan Instansi Pengguna Anggaran (IPA) secara bertingkat meliputi :
a. Departemen Pertahanan dalam arti luas sebagai pengemban fungsi pemerintahan di bidang pertahanan negara;
b. TNI dalam arti luas sebagai pengguna dan pembina komponen utama Pertahanan Negara
c. Unit Organisasi sebagai pelaksana program terdiri dari :
1. Departemen Pertahanan;
2. Mabes TNI;
3. TNI AD:
4. TNI AL: dan
5. TNI AU.
d. Komando Utama (Kotama) dan Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) ataupun badan lain yang setingkat serta satuan kerja sebagai pelaksana kegiatan yang merupakan satuan satu tingkat di bawah unit organisasi.
Pasal 15
Pos, mencerminkan fungsi anggaran yang dialokasikan terdiri dari :
a. fungsi merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
b. sub fungsi merupakan penjabaran dari fungsi:
c. program merupakan penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian/lembaga; dan
d. kegiatan merupakan tindakan nyata yang telah diprogramkan untuk dilaksanakan pada periode tertentu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Pasal 16
Pasal 17
Dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan negara, Dephan mendapat tugas untuk mengoptimalkan pendapatan negara non pajak di lingkungan Dephan dan TNI yang meliputi
a. bagian, mencerminkan organisasi anggaran pendapatan/penerimaan untuk negara;
1. Dephan, TNI dan Unit Organisasi; dan
2. Bendahara/Pemegang Kas/Bendahara Penyalur/Bendahara Khusus.
b. pasal dan mata anggaran, mencerminkan objek penenmaan negara bukan pajak.
Dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan negara, Dephan mendapat tugas untuk mengoptimalkan pendapatan negara non pajak di lingkungan Dephan dan TNI yang meliputi
a. bagian, mencerminkan organisasi anggaran pendapatan/penerimaan untuk negara;
1. Dephan, TNI dan Unit Organisasi; dan
2. Bendahara/Pemegang Kas/Bendahara Penyalur/Bendahara Khusus.
b. pasal dan mata anggaran, mencerminkan objek penenmaan negara bukan pajak.
Kode Program dan Anggaran Pertahanan Negara digunakan untuk memudahkan administrasi pertanggungjawaban keuangan negara, antara lain dengan penyajian data sebagai bahan informasi bagi pimpinan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.
(1) Susunan Nomor Kode Program dan Anggaran Belanja terdiri dari :
a. Susunan Nomor Kode Program dan Anggaran Belanja terdiri dari 31 (tiga puluh satu) angka, disusun dalam empat kelompok, yaitu :
1. Nomor Kode Intern;
2. Nomor Kode Bagian;
3. Nomor Kode Pos; dan
4. Nomor Kode Pasal dan Mata Anggaran.
b. Nomor Kode Intern, merupakan Nomor Kode Khusus Fungsi Pertahanan yang ditempatkan dalam kelompok pertama, Mengingat Anggaran Terpadu maka Anggaran tersebut tidak dicantumkan ke dalam nomor kode sehingga Nomor Kode Khusus Fungsi Pertahanan hanya terdiri dari dua angka, dengan susunan :
1. angka ke-1 menunjukkan Sumber Anggaran terdiri atas :
a) kode angka 1 untuk Anggaran Induk (AI);
b) kode angka 2 untuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
2. angka ke-2 menunjukkan Jenis Dana terdiri atas :
a) kode angka I untuk Jenis Dana Terpusat;
b) kode angka 2 untuk Jenis Dana Dipusatkan;
c) kode angka 3 untuk Jenis Dana Devisa; dan d) kode angka 4 untuk Jenis Dana Disalurkan.
c. Nomor Kode Bagian, merupakan Nomor Kode Departemen, Unit Organisasi, Kotama dan Satker terdiri dari sembilan angka yang ditempatkan dalam kelompok kedua, dengan susunan sebagai berikut :
1. angka ke-3, angka ke-4 dan angka ke-5 menunjukkan Departemen terdiri atas :
a) kode angka 012 untuk bagian Pertahanan;
b) kode angka 016/069 untuk bagian pembiayaan lain-Iain/ cadangan umum, dan c) kode angka 062 untuk subsidi dan transfer lainnya.
2. angka ke-6 dan angka ke-7 menunjukkan Unit-unit Organlsasi terdiri atas :
a) kode angka 01 untuk UO Dephan;
b) kode angka 21 untuk UO Mabes TNI;
c) kode angka 22 untuk UO TNI AD;
d) kode angka 23 untuk UO TNI AL; dan e) kode angka 24 untuk UO TNI AU.
3. angka ke-8 dan angka ke-9 menunjukkan Kotama; dan
4. angka ke-10 dan angka ke-11 menunjukkan Satker.
d. Nomor Kode Pos, merupakan Nomor Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program dan Kegiatan terdiri dari sepuluh angka yang ditempatkan dalam Kelompok ketiga, dengan susunan sebagai berikut :
1. angka ke-12 dan angka ke-13 menunjukkan Fungsi , a) kode angka 01 untuk Fungsi Pelayanan Umum; dan b) kode angka 02 untuk Fungsi Pertahanan.
2. angka ke-14 dan angka ke-15 menunjukkan Sub Fungsi terdiri atas:
a) kode angka 01 Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif masalah Keuangan dan Fiskal, serta urusan Luar Negeri;
b) kode angka 01 Sub Fungsi Hanneg;
c) kode angka 02 Sub Fungsi Dukhan;
d) kode angka 03 Sub Fungsi Banmil Luar Negeri:
e) kode angka 04 Sub Fungsi Litbanghan; dan f) kode angka 90 Sub Fungsi Pertahanan lainnya.
3. angka ke-16 dan angka ke-17 menunjukkan Program, terdiri atas:
a) kode angka 09 Prog Penerapan Kepemerintahan Yang Baik b) kode angka 01 Prog Banghan Integratif;
c) kode angka 02 Prog Banghan Matra Darat;
d) kode angka 03 Prog Banghan Matra Laut;
e) kode angka 04 Prog Banghan Matra Udara;
f) kode angka 05 Prog Gak Daulat dan Jaga utuh NKRI;
g) kode angka 06 Prog Bang Bela Negara;
h) kode angka 01 Prog Bangsis dan Strahan:
i) kode angka 02 Prog Bang Industri Pertahanan;
j) kode angka 01 Prog Kerja sama Militer Internasional;
k) kode angka 01 Prog Litbang Pertahanan; dan I) kode angka 01 Prog Operasi Bhakti TNI.
4. angka ke-18, angka ke-19, angka ke-20, angka ke-21 menunjukkan kegiatan terdiri atas :
a) program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik;
1) kode angka 0001 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan;
2) kode angka 0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran: dan 3) kode angka 0003 Pelayanan publik atau birokrasi.
b) program Pengembangan Pertahanan Integratif;
1) kode angka 0001 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan;
2) kode angka 0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
3) kode angka 0023 Operasional Menteri/Ketua Lembaga:
4) kode angka 0024 Pembangunan/Pengadaan/Pe- ningkatan Sarana dan Prasarana;
5) kode angka 1151 Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Integratif ;
6) kode angka 1152 Pengembangan Personel Integratif;
7) kode angka 1153 Pengembangan Materiil Integ ratif;
8) kode angka 1154 Pengembangan Fasilitas integratif;
9) kode angka 1155 Penggiatan Fungsi Integratif;
10) kode angka 1156 Latihan Integratif;
11) kode angka 1157 Operasi Integratif;
12) kode angka 1208 Perbaikan/Pemeliharaan/Penggantian Alutsista TNI;
13) kode angka 4434 Penanggulangan Bencana/ Tanggap
darurat; dan 14) kode angka 5405 Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Komunikasi Intelejen.
c) program Pengembangan Pertahanan Matra Darat;
1) kode angka 0001 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan;
2) kode angka 0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
3) kode angka 0003 Pelayanan publik atau birokrasi;
4) kode angka 0024 Pembangunan/Pengadaan/ penlngkatan Sarana dan Prasarana;
5) Kode angka 1158 Pengembangan Sistem dan Evaluasi kinerja Matra Darat;
6) kode angka 1159 Pengembangan Personel Matra Darat;
7) kode angka 1160 Pengembangan Materiil Matra Darat;
8) kode angka 1161 Pengembangan Fasilitas Matra Darat;
9) kode angka 1162 Penggiatan Fungsi Matra Darat;
10) kode angka 1163 Latihan Matra Darat; dan 11) kode angka 1208 Perbaikan/Pemeliharaan/ Penggantian Alutsista TNI.
d) program Pengembangan Pertahanan Matra Laut:
1) kode angka 0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
2) kode angka 0003 Pelayanan publik atau birokrasi;
3) kode angka 0024 Pembangunan/Pengadaan/ Penlngkatan Sarana dan Prasarana;
4) kode angka 1164 Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Laut;
5) kode angka 1165 Pengembangan Personel Matra Laut;
6) kode angka 1166 Pengembangan Materiil Matra Laut;
7) kode angka 1167 Pengembangan Fasilitas Matra Laut;
8) kode angka 1168 Pengiatan Fungsi Matra Laut;
9) kode angka 1169 Latihan Matra Laut; dan 10) kode angka 1208 Perbaikan/Pemeliharaan/ Penggantlan Aiutsista TNI.
e) program Pengembangan Pertahanan Matra Udara;
1) kode angka 0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
2) kode angka 0003 Pelayanan publik atau birokrasi;
3) kode angka 0024 Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana;
4) kode angka 1170 Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Udara;
5) kode angka 1171 Pengembangan Personel Matra Udara;
6) kode angka 1172 Pengembangan Materiil Matra Udara:
7) kode angka 1173 Pengembangan Fasilitas Matra Udara;
8) kode angka 1174 Penggiatan Fungsi Matra Udara;
9) kode angka 1175 Latihan Matra Udara; dan 10) kode angka 1208 Perbaikan/Pemeliharaan/ Penggantian Alutsista TNI.
f) program Penegakkan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI;
1) kode angka 0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemellharaan Perkantoran;
2) kode angka 0003 Pelayanan publik atau birokrasi;
3) kode angka 1176 Pengembangan Personel Penegakkan NKRI;
4) kode angka 1177 Pengembangan Materiil Penegakkan NKRI;
5) kode angka 1178 Operasi Penegakkan NKRI;
6) kode angka 1179 Pengembangan Fasilitas Penegakkan NKRI;
7) kode angka 1180 Penggiatan Fungsi Penegakkan NKRI: dan 8) kode angka 1210 Pembangunan Pos Perbatasan/Pulau Terluar.
g) program Pengembangan Bela Negara;
1) kode angka 0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
2) kode angka 0003 Pelayanan publik atau birokrasi;
3) kode angka 0023 Operasional Menteri/Ketua Lembaga;
4) kode angka 1181 Pengembangan Sistem Bela Negara;
5) kode angka 1182 Pengembangan Personel Bela Negara;
6) kode angka 1183 Pengembangan Materiil Bela Negara;
7) kode angka 1184 Pengembangan Fasilitas Bela Negara;
dan 8) kode angka 1185 Penggiatan Fungsi Bela Negara.
h) program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan;
1) kode angka 0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
2) kode angka 0003 Pelayanan publik atau birokrasi;
3) kode angka 0024 Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana;
4) kode angka 1186 Pengembangan Sistem Strahan;
5) kode angka 1187 Pengembangan Materiil Strahan;
6) kode angka 1188 Pengembangan Fasilitas Strahan;
7) kode angka 1189 Penggiatan Fungsi Strahan; dan 8) kode angka 1207 Pengembangan Strategic Defence Review (SDR), Strategi Raya Pertahanan. Postur Pertahanan dan Kompartemen Strategis.
i) program Pengembangan Industri Pertahanan;
1) kode angka 0002 Penyeienggaraan Operasional Pemeliharaan Perkantoran;
2) kode angka 0003 Pelayanan publik atau birokrasi;
3) kode angKa 1190 Pengembangan Sistem lndustri Pertahanan;
4) kode angka 1191 Pengembangan Materiil Industri Pertahanan;
5) kode angka 1192 Pengembangan Fasilitas Industri Pertahanan, 6) kode angka 1193 Penggiatan Fungsi Industri Pertahanan Negara: dan 7) kode angka 1209 Pengadaan Alutsista TNI.
j) program Kerja sama Militer Internasional;
1) kode angka 0001 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan;
2) kode angka 0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
3) kode angka 0003 Pelayanan publik atau birokrasi;
4) kode angka 1194 Penggiatan Fungsi;
5) kode angka 1195 Pengembangan Sistem Kerjasama Militer;
6) kode angka 1196 Penggiatan Fungsi Kerja sama Millnt;
7) kode angka 1197 Latihan Kerja sama Mil Int; dan 8) kode angka 1198 Operasi Kerja sama Mil Int.
k) program Penelitian Pengembangan Pertahanan;
1) kode angka 0001 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan;
2) kode angka 0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
3) kode angka 0003 Pelayanan publik atau birokrasi;
4) kode angka 1199 Pengembangan Sistem Litbang Pertahanan;
5) kode angka 1200 Pengembangan Materiil Litbang Pertahanan; dan 6) kode angka 1201 Penggiatan Fungsi Litbang Pertahanan.
l) program Operasi Bhakti TNI;
1) kode angka 0001 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan, 2) kode angka 0002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
3) kode angka 0003 Pelayanan publik atau birokrasi;
4) kode angka 1202 Pengembangan Materiil;
5) kode angka 1203 Pengembangan Sistem Operasi Bhakti TNI;
6) kode angka 1204 Pengembangan Materiil Operasi Bhakti TN!:
7) kode angka 1205 Penggiatan Fungsi Operasi Bhakti TNI; dan 8) kode Angka 1206 Operasi Bhakti TNI.
e. Nomor Kode Pasal. merupakan Nomor Kode Pasal, anak pasal, MAK dan sub MAK terdiri dari sepuluh angka yang ditempatkan dalam kelompok keempat dengan susunan sebagai berikut :
1, angka ke 22 dan angka ke 23 menunjukan pasal terdiri atas :
a) kode angka 51 Belanja Pegawai;
b) kode angka 52 Belanja Barang;
c) kode angka 53 Belanja Modal;
d) kode angka 54 Pembayaran Bunga Utang;
e) kode angka 55 Subsidi;
f) kode angka 56 Hibah;
g) kode angka 57 Bantuan Sosial; dan h) kode angka 58 Belanja lain-lain, 2, angka ke-24 menunjukkan anak Pasal;
3, angka ke-25, angka ke-26, angka ke-27 menunjukkan Mata Anggaran Keluaran; dan 4, angka ke-28, angka ke-29, angka ke-30, angka ke-31 menunjukkan Sub Mata Anggaran Keluaran,
(2) Susunan nomor kode program dan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III.
Pasal 20
(1) Susunan Nomor Kode Anggaran Pendapatan.
a. Susunan Nomor Kode Anggaran Pendapatan terdiri dari 16 angka dan disusun dalam 2 kelompok, yaitu:
1. nomor Kode Bagian, dan
2. nomor Kode Pasal.
b. Nomor Kode Bagian, merupakan Nomor Kode Departemen, UO dan Bendahara Pemungut, terdiri atas sepuluh angka yang ditempatkan dalam kelompok pertama dengan susunan :
1. angka ke-1, angka ke-2 dan angka ke-3 menunjukkan Departemen dengan Kode Angka 012;
2. angka ke-4 dan angka ke-5 menunjukkan Unit Organisasi terdiri atas:
a) kode angka 01 untuk UO Dephan;
b) kode angka 21 untuk UO Mabes TNI;
c) kode angka 22 untuk UO TNI AD;
d) kode angka 23 untuk UO TNI AL; dan e) kode angka 24 untuk UO TNI AU.
3. angka ke-6, angka ke-7, angka ke-8, angka ke-9 dan angka ke-10 menunjukkan Bendahara Pemungut.
c. Nomor Kode Pasal. merupakan Nomor Kode untuk Anggaran Pendapatan yang bersumber dari pajak dan non pajak, terdiri dari 6 angka dalam kelompok kedua dengan susunan :
1. angka ke-11 dan angka ke-12 menunjukkan Pasal;
2. angka ke-13 menunjukkan Anak Pasal; dan
3. angka ke-14, angka ke-15 dan angka ke-16 menunjukkan Mata Anggaran Pendapatan
(2) Susunan nomor kode program dan anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.
(1) Menteri Keuangan mengeluarkan Pagu Sementara melalui Surat Edaran pada pertengahan Bulan Juni, selanjutnya Menteri Pertahanan dhi Dirjen Renhan Dephan mengeluarkan Surat Pemberitahuan kepada tiap-tiap Unit Organisasi untuk menyusun RKA berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan tersebut;
(2) Berdasarkan Surat Edaran tersebut tiap-tiap Kotama/Satker/PTF Dephan menyusun RKA masing-masing Satker sesuai dengan ayat (1) yang secara bottom up sebagai masukan dalam penyusunan RKA Hanneg;
(3) RKA Hanneg yang sudah disesuaikan dengan Pagu Sementara sebagai bahan masukan RAPBN yang akan dibahas di Komisi I DPR RI. Hasil pembahasan disampaikan kepada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan paling lambat pertengahan bulan Juli, selanjutnya ditelaah kesesuaiannya dengan Pagu Sementara, prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun anggaran sebelumnya dan standar biaya yang telah ditetapkan; dan
(4) Menteri Keuangan menghimpun RKA yang sudah ditelaah, selanjutnya bersama-sama dengan Nota Keuangan dan Rancangan APBN dibahas pada Sidang Kabinet: selanjutnya hasil Sidang Kabinet diajukan oleh Pemerintah kepada DPR selambat-Iambatnya bulan Agustus untuk dibahas bersama dan ditetapkan menjadi UU APBN selambat-Iambatnya akhir Oktober .
Pasal 23
(1) RKA yang telah disepakati DPR RI ditetapkan dalam Peraturan PRESIDEN tentang rincian APBN selambat-lambatnya bulan November;
(2) Peraturan PRESIDEN tentang rincian APBN sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar Departemen Pertahanan untuk menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
(3) Konsep DIPA sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara selambat-lambatnya minggu kedua bulan Desember, selanjutnya konsep DIPA disahkan menjadi DIPA oleh Menteri Keuangan selambat-Iambatnya tanggal 31 Desember; dan
(5) Berdasarkan DIPA, Menteri Pertahanan menyusun Amanat Anggaran Menteri Pertahanan, selanjutnya secara hierarkhis Panglima TNI menyusun PPPA TNI, UO menyusun PPPA UO dan Pang Kotama/Ka Satker/PTF Dephan menyusun program kerja.
Pasal 24
Mekanisme penyusunan program dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 sebagaimana tercantum dalam iarnpiran V.
BAB Kesatu
Pagu Indikatif Pasal21 (1) Rancangan awal RKP yang disiapkan oleh Menteri Negara Perencanaan
(1) Menteri Keuangan mengeluarkan Pagu Sementara melalui Surat Edaran pada pertengahan Bulan Juni, selanjutnya Menteri Pertahanan dhi Dirjen Renhan Dephan mengeluarkan Surat Pemberitahuan kepada tiap-tiap Unit Organisasi untuk menyusun RKA berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan tersebut;
(2) Berdasarkan Surat Edaran tersebut tiap-tiap Kotama/Satker/PTF Dephan menyusun RKA masing-masing Satker sesuai dengan ayat (1) yang secara bottom up sebagai masukan dalam penyusunan RKA Hanneg;
(3) RKA Hanneg yang sudah disesuaikan dengan Pagu Sementara sebagai bahan masukan RAPBN yang akan dibahas di Komisi I DPR RI. Hasil pembahasan disampaikan kepada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan paling lambat pertengahan bulan Juli, selanjutnya ditelaah kesesuaiannya dengan Pagu Sementara, prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun anggaran sebelumnya dan standar biaya yang telah ditetapkan; dan
(4) Menteri Keuangan menghimpun RKA yang sudah ditelaah, selanjutnya bersama-sama dengan Nota Keuangan dan Rancangan APBN dibahas pada Sidang Kabinet: selanjutnya hasil Sidang Kabinet diajukan oleh Pemerintah kepada DPR selambat-Iambatnya bulan Agustus untuk dibahas bersama dan ditetapkan menjadi UU APBN selambat-Iambatnya akhir Oktober .
(1) RKA yang telah disepakati DPR RI ditetapkan dalam Peraturan PRESIDEN tentang rincian APBN selambat-lambatnya bulan November;
(2) Peraturan PRESIDEN tentang rincian APBN sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar Departemen Pertahanan untuk menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
(3) Konsep DIPA sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara selambat-lambatnya minggu kedua bulan Desember, selanjutnya konsep DIPA disahkan menjadi DIPA oleh Menteri Keuangan selambat-Iambatnya tanggal 31 Desember; dan
(5) Berdasarkan DIPA, Menteri Pertahanan menyusun Amanat Anggaran Menteri Pertahanan, selanjutnya secara hierarkhis Panglima TNI menyusun PPPA TNI, UO menyusun PPPA UO dan Pang Kotama/Ka Satker/PTF Dephan menyusun program kerja.
Pasal 24
Mekanisme penyusunan program dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 sebagaimana tercantum dalam iarnpiran V.
Organisasi pengelolaan program dan anggaran pada tingkat Fungsi terdiri atas:
a. penanggung jawab disebut Kepala Fungsi (Kafung) dijabat oleh Menteri Pertahanan;
b. pengendali disebut Pengendali Fungsi (Dalfung) dijabat oleh Dirjen Renhan Dephan;
c. pengawas disebut Pengawas Fungsi (Wasfung) dijabat Dirjen di lingkungan Dephan sesuai bidang,fungsi dan tugasnya; dan
d. pelaksana fungsi disebut Kepala Program (Kapro), untuk TNI dijabat oleh Panglima TNI selaku Kapro TNI, dan untuk Unit Organisasi Dephan dijabat oleh Sekjen Dephan selaku Kapro U.O. Dephan.
Pasal 26
Organisasi pengelolaan program dan anggaran pada tingkat TNI terdiri atas:
a. penanggung jawab disebut Kepala Program (Kapro) TNI dijabat oleh Pang lima TNI:
b. pengendali disebut Pengendali Program (Dalpro) TNI dijabat oleh Asrenum Pang lima TNI;
c. pengawas disebut Pengawas Program (Waspro) TNI dijabat oleh Asisten Panglima TNI: dan
d. pelaksana disebut Kepala Program Unit Organisasi (Kapro U.O) untuk U.O. Mabes TNI dijabat oleh Kasum TNI, dan untuk U.O. Angkatan dijabat oleh Kas Angkatan.
Pasal 27
Pasal 28
Organisasi pengelolaan program dan anggaran pada tingkat Kotama/Satker Eselon Tingkat II ke atas terdiri atas:
a. Satker Eselon Tingkat II ke atas di lingkungan Dephan terdiri atas :
1. penanggung jawab disebut Kepala Kegiatan (Kagiat) dijabat oleh Ses/Kapus/Karo/pejabat yang ditunjuk;
2. pengendali disebut Pengendali Pelaksana Kegiatan (Dallakgiat) dijabat oleh Kabagproglap/Kabag TU;
3. pengawas disebut Pengawas Pelaksana Kegiatan (Waslakgiat) dijabat oleh Dir/lr di lingkungan Dephan; dan
4. pelaksana disebut Kepala Pelaksana Kegiatan (Kalakgiat) dijabat oleh para Pejabat yang ditunjuk. (di luar pejabat yang secara fungsional duduk sebagai Was/Dal).
b. Kotama/Satker Setingkat Kotama di lingkungan TNI/ Angkatan terdiri atas ;
1. penanggung jawab disebut Kepala Kegiatan (Kagiat) dijabat oleh Pang Kotama/Dan/Ka Satker;
2. pengendali disebut Pengendali Pelaksana Kegiatan (Dallakgiat) yang dijabat oleh Asren Kotama/Pejabat yang menangani progar di Satker yang bersangkutan;
3. pengawas disebut Pengawas Pelaksana Kegiatan (Waslakgiat) dijabat oleh Ir dan Asisten Kotama/Dirbin/Kasubdit/Pejabat setingkat; dan
4. pelaksana disebut Kepala Pelaksana Kegiatan (Kalakgiat) dijabat oleh Ka Satker di lingkungan Kotama atau Pejabat yang ditunjuk. (di luar pejabat yang secara fungsional sebagai Was/Dal)
Pasal 29
Organisasi pengelolaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 sebagaimana tercantum dalam lam pi ran VI.
Penyaluran dana untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen otorisasi ditindaklanjuti dengan penyaluran Dana oleh Badan-Badan Keuangan melalui penerbitan Nota Pemindah Bukuan (NPB).
Badan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:
a. Pusku Dephan :
1. berdasarkan tembusan SKOM yang diterima, baik yang berkaitan dengan anggaran penggunaan kekuatan dan anggaran pembinaan yang berslfat integratlf maupun anggaran pembinaan kekuatan, Kapusku Dephan menerbitkan NPB-M sesuai peruntukkannya kepada Kapusku Mabes TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Kabidkudep Pusku Dephan; dan
2. SKOM yang berkaitan dengan anggaran devisa ditujukan kepada Bendahara Devisa Dephan.
b. Pusku TNI berdasarkan tembusan SKOP dan NPB-M yang diterima, baik yang berkaitan dengan anggaran penggunaan kekuatan, anggaran pembinaan kekuatan U.O Mabes TNI dan anggaran pembinaan yang bersifat integratif Kapusku TNI menerbitkan NPB-P kepada Kabagku Pusku TNI dan Pekas Athan:
c. Ditku/Disku Angkatan berdasarkan tembusan SKOP dan NPB-M yang diterima, Dirku/Kadisku Angkatan menerbitkan NPB-P kepada Kaku Kotama/Lakpus;
d. Bidkudep Pusku Dephan berdasarkan tembusan SKOP dan NPB-M yang diterima, Kabidkudep Pusku Dephan menerbitkan NPB-P kepada Pekas U.O. Dephan:
e. Bagku Pusku TNI berdasarkan tembusan SKOP dan NPBP yang diterima, Kabagku Pusku TNI menerbitkan NPB kepada Pekas Rayon TNI; dan
f. Ku Kotama/Lakpus berdasarkan tembusan P-3 dan NPB-P yang diterima Kaku Kotama/Lakpus menerbitkan NPB kepada Pekas Gabrah/Gabpus.
Pasal 33
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan diatur sebagai berikut :
a. setelah selesainya setiap tahapan (termin) kegiatan diperlukan laporan pelaksanaan Program dan Anggaran, yang meliputi laporan kemajuan fisik kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan (Progress Report); dan
b. ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta ketentuan mengenai pembayaran dan pengadministrasian keuangan akan diatur oleh Ditjen Renhan Dephan.
Pasal 34
(1) Pergeseran Program dan Anggaran diatur sebagai berikut :
a. DIPA pada dasarnya merupakan hasil perencanaan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan Program dan Anggaran. pergeseran terhadap Program dan Anggaran pada dasarnya tidak dibenarkan:
b. apabila pergeseran program dan anggaran tidak dapat dihindari, maka pergeseran tersebut harus mendapat persetujuan dari instansl yang berwenang serta dlproses sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku; dan
c. pergeseran Program dan Anggaran pada dasarnya dapat terjadi dari dua arah, yaitu atas usulan Satker/Kotama dan atas kebijaksanaan/keputusan Pimpinan/Atasan Instansi Pengguna Anggaran (IPA).
(2) Atas usulan Ka Satker maupun atas kebijaksanaan pimpinan, pergeseran diusulkan secara berjenjang kepada pejabat pengelola Program dan Anggaran diatasnya sampai kepada Menhan dalam hal ini Dirjen Renhan Dephan dan setelah menerima usulan pergeseran Program dan Anggaran, Dirjen Renhan Dephan mengadakan analisis dan evaluasi untuk memberikan suatu keputusan dapat tidaknya usulan pergeseran Program dan Anggaran tersebut disetujui.
(3) Apabila usulan pergeseran disetujui akan diterbitkan surat persetujuan dan apabila tidak disetujui akan diberikan jawaban tertulis dan sebelum diterbitkan surat persetujuan oleh Dirjen Renhan Dephan, dilarang menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi.
Pasal 35
Mekanisme otorisasi dan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 sebagaimana tercantum dalam lampiran VII
Pasal 36
(1) Dalam pelaksanaan Program dan Anggaran selain ketentuan pengotorisasian dan penyaluran dana secara umum sebagaimana dimaksud daiam Pasal 30 dan Pasal 31 terdapat ketentuan khusus yang diatur dalam PPPA dan diterbitkan pada setiap tahun anggaran.
(2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pelaksanaan anggaran dengan Dana Terpusat di Depkeu seperti untuk anggaran beras, listrik, telepon, gas dan air serta BMP, dan anggaran untuk Uang Muka Kredit Ekspor (KE); dan
b. pelaksanaan anggaran dengan Dana dipusatkan di Dephan untuk Dana luran Wajib (Dana Pensiun/Tunjangan Hari Tua Perumahan, Dana Pemeliharaan Kesehatan dan Dana Devisa).
(3) Mekanisme pengajuan kebutuhan Alutsista melalui PLN/KE diatur sebagai berikut :
a. Ka U.O./Kas Angkatan mengajukan rencana alokasi PLN/KE kepada Asrenum Panglima TNI dan dikirimkan kepada Menteri Pertahanan dhi Dirjen Renhan Dephan;
b. Dirjen Renhan Dephan menindaklanjuti pengajuan tersebut dengan mengirimkan surat kepada Menneg PPN/Ka Bappenas dan Menteri Keuangan;
c. selanjutnya setelah mendapat rekomendasi dari Menneg PPN/Ka Bappenas, maka Menteri Keuangan mengeluarkan penetapan alokasi kredit ekspor ke Menteri Pertahanan,
d. berdasarkan penetapan alokasi kredit ekspor tersebut Dirjen Renhan Dephan atas nama Menteri Pertahanan memberitahukan penetapan alokasi kepada Ka U O. melalui Panglima TNI:
e. Panglima TNI meneruskan penetapan alokasi fasilitas kredit ekspor kepada Ka U.O. (Kas Angkatan); dan
f. Kas Angkatan/Kasum TNI selaku Ka U.O. mengusulkan proses pengadaan kepada Menhan dan ditindaklanjuti oleh Dirjen Ranahan Dephan.
(4) Mekanisme anggaran melalui PLN/KE sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII.
BAB Kesatu
Otorisasi Anggaran Pasal30 (1) Pelaksanaan Program dan Anggaran dilakukan dengan penerbitan
Penyaluran dana untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen otorisasi ditindaklanjuti dengan penyaluran Dana oleh Badan-Badan Keuangan melalui penerbitan Nota Pemindah Bukuan (NPB).
Badan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:
a. Pusku Dephan :
1. berdasarkan tembusan SKOM yang diterima, baik yang berkaitan dengan anggaran penggunaan kekuatan dan anggaran pembinaan yang berslfat integratlf maupun anggaran pembinaan kekuatan, Kapusku Dephan menerbitkan NPB-M sesuai peruntukkannya kepada Kapusku Mabes TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Kabidkudep Pusku Dephan; dan
2. SKOM yang berkaitan dengan anggaran devisa ditujukan kepada Bendahara Devisa Dephan.
b. Pusku TNI berdasarkan tembusan SKOP dan NPB-M yang diterima, baik yang berkaitan dengan anggaran penggunaan kekuatan, anggaran pembinaan kekuatan U.O Mabes TNI dan anggaran pembinaan yang bersifat integratif Kapusku TNI menerbitkan NPB-P kepada Kabagku Pusku TNI dan Pekas Athan:
c. Ditku/Disku Angkatan berdasarkan tembusan SKOP dan NPB-M yang diterima, Dirku/Kadisku Angkatan menerbitkan NPB-P kepada Kaku Kotama/Lakpus;
d. Bidkudep Pusku Dephan berdasarkan tembusan SKOP dan NPB-M yang diterima, Kabidkudep Pusku Dephan menerbitkan NPB-P kepada Pekas U.O. Dephan:
e. Bagku Pusku TNI berdasarkan tembusan SKOP dan NPBP yang diterima, Kabagku Pusku TNI menerbitkan NPB kepada Pekas Rayon TNI; dan
f. Ku Kotama/Lakpus berdasarkan tembusan P-3 dan NPB-P yang diterima Kaku Kotama/Lakpus menerbitkan NPB kepada Pekas Gabrah/Gabpus.
Pasal 33
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan diatur sebagai berikut :
a. setelah selesainya setiap tahapan (termin) kegiatan diperlukan laporan pelaksanaan Program dan Anggaran, yang meliputi laporan kemajuan fisik kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan (Progress Report); dan
b. ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta ketentuan mengenai pembayaran dan pengadministrasian keuangan akan diatur oleh Ditjen Renhan Dephan.
Pasal 34
(1) Pergeseran Program dan Anggaran diatur sebagai berikut :
a. DIPA pada dasarnya merupakan hasil perencanaan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan Program dan Anggaran. pergeseran terhadap Program dan Anggaran pada dasarnya tidak dibenarkan:
b. apabila pergeseran program dan anggaran tidak dapat dihindari, maka pergeseran tersebut harus mendapat persetujuan dari instansl yang berwenang serta dlproses sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku; dan
c. pergeseran Program dan Anggaran pada dasarnya dapat terjadi dari dua arah, yaitu atas usulan Satker/Kotama dan atas kebijaksanaan/keputusan Pimpinan/Atasan Instansi Pengguna Anggaran (IPA).
(2) Atas usulan Ka Satker maupun atas kebijaksanaan pimpinan, pergeseran diusulkan secara berjenjang kepada pejabat pengelola Program dan Anggaran diatasnya sampai kepada Menhan dalam hal ini Dirjen Renhan Dephan dan setelah menerima usulan pergeseran Program dan Anggaran, Dirjen Renhan Dephan mengadakan analisis dan evaluasi untuk memberikan suatu keputusan dapat tidaknya usulan pergeseran Program dan Anggaran tersebut disetujui.
(3) Apabila usulan pergeseran disetujui akan diterbitkan surat persetujuan dan apabila tidak disetujui akan diberikan jawaban tertulis dan sebelum diterbitkan surat persetujuan oleh Dirjen Renhan Dephan, dilarang menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi.
Pasal 35
Mekanisme otorisasi dan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 sebagaimana tercantum dalam lampiran VII
(1) Dalam pelaksanaan Program dan Anggaran selain ketentuan pengotorisasian dan penyaluran dana secara umum sebagaimana dimaksud daiam Pasal 30 dan Pasal 31 terdapat ketentuan khusus yang diatur dalam PPPA dan diterbitkan pada setiap tahun anggaran.
(2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pelaksanaan anggaran dengan Dana Terpusat di Depkeu seperti untuk anggaran beras, listrik, telepon, gas dan air serta BMP, dan anggaran untuk Uang Muka Kredit Ekspor (KE); dan
b. pelaksanaan anggaran dengan Dana dipusatkan di Dephan untuk Dana luran Wajib (Dana Pensiun/Tunjangan Hari Tua Perumahan, Dana Pemeliharaan Kesehatan dan Dana Devisa).
(3) Mekanisme pengajuan kebutuhan Alutsista melalui PLN/KE diatur sebagai berikut :
a. Ka U.O./Kas Angkatan mengajukan rencana alokasi PLN/KE kepada Asrenum Panglima TNI dan dikirimkan kepada Menteri Pertahanan dhi Dirjen Renhan Dephan;
b. Dirjen Renhan Dephan menindaklanjuti pengajuan tersebut dengan mengirimkan surat kepada Menneg PPN/Ka Bappenas dan Menteri Keuangan;
c. selanjutnya setelah mendapat rekomendasi dari Menneg PPN/Ka Bappenas, maka Menteri Keuangan mengeluarkan penetapan alokasi kredit ekspor ke Menteri Pertahanan,
d. berdasarkan penetapan alokasi kredit ekspor tersebut Dirjen Renhan Dephan atas nama Menteri Pertahanan memberitahukan penetapan alokasi kepada Ka U O. melalui Panglima TNI:
e. Panglima TNI meneruskan penetapan alokasi fasilitas kredit ekspor kepada Ka U.O. (Kas Angkatan); dan
f. Kas Angkatan/Kasum TNI selaku Ka U.O. mengusulkan proses pengadaan kepada Menhan dan ditindaklanjuti oleh Dirjen Ranahan Dephan.
(4) Mekanisme anggaran melalui PLN/KE sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII.
BAB VII
PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN Pasal37 (1) Pengendalian dilakukan agar pelaksanaan Program dan Anggaran sesuai
Metode Pengendalian diatur sebagai berikut:
a. pengarahan meliputi kegiatan memberikan arahan dalam perencanaan program, anggaran dan pembiayaan agar mengacu kepada unified budget dan berbasis kinerja;
b. pemantauan meliputi kegiatan mempelajari, menelaah dan menganalisis serta mengambil kesimpulan dari semua aspek dan permasalahan dalam pelaksanaan;
c. kunjungan Staf adalah untuk memperoleh gambaran pelaksanaan dari suatu proses perencanaan serta informasi lain yang tidak dapat dilaporkan tertulis perlu dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh staf perencana;
d. menerapkan audit manajemen dan audit operasionai berdasarkan asas profesionalitas dan asas akuntabilitas melalui indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu; dan
e. analisa dan evaluasi untuk memberikan masukan dalam rangka MENETAPKAN, memperhitungkan dan menyempurnakan pelaksanaan program dan anggaran pada tahap selanjutnya.
Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/10/M/XII/2007
tanggal 19 Desember 2007 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(1) Peraturan Menteri Pertahanan ini berlaku di lingkungan Dephan dan TNI.
(2) Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini akan diatur oleh Dirjen Renhan Dephan.
Pasal41 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan pellempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2008 MENTERI PERTAHANAN
JUWONO SUDARSONO
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 22 Oktober 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI
ANDI MATTALATTA
Tujuan Program Pertahanan negara meliputi:
a. program Penerapan Kepemerintahan yang baik bertujuan untuk meningkatkan dukungan administrasi personel dan sarana prasarana perkantoran yang efektif dan efisien:
b. program Pengembangan Pertahanan Integratif bertujuan untuk meningkatkan postur TNI dari kondisi yang ada menuJu kondisi yang direncanakan;
c. program Pengembangan Pertahanan Matra Darat bertujuan untuk meningkatkan postur TNI AD dari kondisi yang ada menuju kondisi yang direncanakan;
d. program Pengembangan Pertahanan Matra Laut bertujuan untuk meningkatkan postur TNI AL dari kondisi yang ada menuju kondisi yang direncanakan;
e. program Pengembangan Pertahanan Matra Udara bertujuan untuk meningkatkan postur TNI AU dari kondisl yang ada menuju kondisl yang direncanakan;
f. program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI bertujuan untuk meningkatkan kedaulatan dan Penegakkan hukum di wilayah daratan, lautan dan udara yurisdiksl NKRI:
g. program Bela Negara bertujuan untuk menyediakan potensi masyarakat dalam hal kesadaran bela negara sebagai cikal bakal pembentukan komponen pertahanan negara;
h. program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan bertujuan untuk menyediakan piranti lunak untuk dijadikan bahan pedoman dalam penyelenggaraan pertahanan negara;
i. program Pengembangan Industri Pertahanan bertujuan untuk menyediakan teknologi dan industri di dalam negeri yang mampu mendukung kebutuhan logistik pertahanan;
j. program Kerja sama Militer Internasional bertujuan untuk membina hubungan dan kerja sama militer antar negara sahabat dalam rangka meningkatkan Confidence Building Measurement (CBM) serta membantu terwujudnya perdamaian dunia;
k. program Penelitian dan Pengembangan Pertahanan bertujuan untuk menyediakan hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan sesuai spesifikasi; dan
l. program Operasi Bhakti TNI bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana fasilitas masyarakat, serta terlaksananya kegiatan pembinaan, penggalangan pada masyarakat guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sasaran Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
a. program Penerapan Kepemerintahan yang baik dengan sasaran mengakomodasi kelancaran kegiatan yang bersifat umum yang meliputi kegiatan : Pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, pelayanan publik atau birokrasi, operasi pemeliharaan, operasi menteri/ketua lembaga, pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana, pemblnaan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan gedung dan rumah negara serta pengembangan sistem dan evaluasi kinerja;
b. program Pengembangan Pertahanan Integratif dengan sasaran mewujudkan kesiapan TNI yang meliputi kekuatan tempur dan bantuan
tempur yang melibatkan matra darat, laut dan udara secara terintegratif guna menjamin penyelenggaraan pertahanan negara secara terpadu;
c. program Pengembangan Pertahanan Matra Darat dengan sasaran mewujudkan kekuatan TNI AD yang meliputi kekuatan satuan tempur, satuan bantuan tempur dan satuan bantuan administrasi agar mampu menyelenggarakan pertahanan negara secara terpusat dan kewilayahan;
d. program Pengembangan Pertahanan Matra Laut dengan sasaran mewujudkan kekuatan TNI AL yang meliputi kekuatan tempur dan bantuan tempur serta kewilayahan agar mampu menyelenggarakan pertahanan laut nusantara
e. program Pengembangan Pertahanan Matra Udara dengan sasaran mewujudkan kekuatan TNI AU yang meliputi kekuatan tempur dan bantuan tempur serta kewilayahan agar mampu menyelenggarakan pertahanan udara nasional:
f. program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI dengan sasaran mewujudkan kesiapan operasional dan penindakan terhadap ancaman dari luar berupa invasi, agresi dan lain sebagainya serta ancaman dari dalam berupa separatisme, terorisme. dan lain sebagainya;
g. program Bela Negara dengan sasaran mewujudkan kesiapan potensi dukungan pertahanan dari masyarakat untuk ditransformasikan menjadi kekuatan komponen pertahanan negara;
h. program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan dengan sasaran mewujudkan rumusan kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan serta perencanaan strategi yang meliputl pembinaan dan pendayagunaan komponen pertahanan negara beserta penganggarannya;
i. program Pengembangan Industri Pertahanan dengan sasaran mewujudkan rumusan kebijakan dalam pengembangan teknologi dan industri pertahanan nasional;
j. program Kerja sama Militer Internasional dengan sasaran meningkatkan kerja sama militer dengan negara-negara sahabat dalam rangka menciptakan kondisi keamanan nasional, regional, dan global serta untuk meningkatkan hubungan antar negara;
k. program Penelitian dan Pengembangan Pertahanan dengan sasaran melakukan penelitian dan pengembangan terhadap strategi dan sistem pertahanan, pendayagunaan sumber daya manusia, kemampuan dan pendayagunaan industri nasional serta penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pertahanan negara; dan
l. program Operasi Bhakti TNI dengan sasaran mewujudkan kemanunggalan TNI Rakyat melalui kegiatan bantuan kemanusiaan dan Bhakti Sosial Kemasyarakatan dalam rangka membantu otoritas sipil untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya keamanan dalam negeri dan peningkatan keseJahteraan masyarakat.
Tujuan Program Pertahanan negara meliputi:
a. program Penerapan Kepemerintahan yang baik bertujuan untuk meningkatkan dukungan administrasi personel dan sarana prasarana perkantoran yang efektif dan efisien:
b. program Pengembangan Pertahanan Integratif bertujuan untuk meningkatkan postur TNI dari kondisi yang ada menuJu kondisi yang direncanakan;
c. program Pengembangan Pertahanan Matra Darat bertujuan untuk meningkatkan postur TNI AD dari kondisi yang ada menuju kondisi yang direncanakan;
d. program Pengembangan Pertahanan Matra Laut bertujuan untuk meningkatkan postur TNI AL dari kondisi yang ada menuju kondisi yang direncanakan;
e. program Pengembangan Pertahanan Matra Udara bertujuan untuk meningkatkan postur TNI AU dari kondisl yang ada menuju kondisl yang direncanakan;
f. program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI bertujuan untuk meningkatkan kedaulatan dan Penegakkan hukum di wilayah daratan, lautan dan udara yurisdiksl NKRI:
g. program Bela Negara bertujuan untuk menyediakan potensi masyarakat dalam hal kesadaran bela negara sebagai cikal bakal pembentukan komponen pertahanan negara;
h. program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan bertujuan untuk menyediakan piranti lunak untuk dijadikan bahan pedoman dalam penyelenggaraan pertahanan negara;
i. program Pengembangan Industri Pertahanan bertujuan untuk menyediakan teknologi dan industri di dalam negeri yang mampu mendukung kebutuhan logistik pertahanan;
j. program Kerja sama Militer Internasional bertujuan untuk membina hubungan dan kerja sama militer antar negara sahabat dalam rangka meningkatkan Confidence Building Measurement (CBM) serta membantu terwujudnya perdamaian dunia;
k. program Penelitian dan Pengembangan Pertahanan bertujuan untuk menyediakan hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan sesuai spesifikasi; dan
l. program Operasi Bhakti TNI bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana fasilitas masyarakat, serta terlaksananya kegiatan pembinaan, penggalangan pada masyarakat guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sasaran Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
a. program Penerapan Kepemerintahan yang baik dengan sasaran mengakomodasi kelancaran kegiatan yang bersifat umum yang meliputi kegiatan : Pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, pelayanan publik atau birokrasi, operasi pemeliharaan, operasi menteri/ketua lembaga, pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana, pemblnaan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan gedung dan rumah negara serta pengembangan sistem dan evaluasi kinerja;
b. program Pengembangan Pertahanan Integratif dengan sasaran mewujudkan kesiapan TNI yang meliputi kekuatan tempur dan bantuan
tempur yang melibatkan matra darat, laut dan udara secara terintegratif guna menjamin penyelenggaraan pertahanan negara secara terpadu;
c. program Pengembangan Pertahanan Matra Darat dengan sasaran mewujudkan kekuatan TNI AD yang meliputi kekuatan satuan tempur, satuan bantuan tempur dan satuan bantuan administrasi agar mampu menyelenggarakan pertahanan negara secara terpusat dan kewilayahan;
d. program Pengembangan Pertahanan Matra Laut dengan sasaran mewujudkan kekuatan TNI AL yang meliputi kekuatan tempur dan bantuan tempur serta kewilayahan agar mampu menyelenggarakan pertahanan laut nusantara
e. program Pengembangan Pertahanan Matra Udara dengan sasaran mewujudkan kekuatan TNI AU yang meliputi kekuatan tempur dan bantuan tempur serta kewilayahan agar mampu menyelenggarakan pertahanan udara nasional:
f. program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI dengan sasaran mewujudkan kesiapan operasional dan penindakan terhadap ancaman dari luar berupa invasi, agresi dan lain sebagainya serta ancaman dari dalam berupa separatisme, terorisme. dan lain sebagainya;
g. program Bela Negara dengan sasaran mewujudkan kesiapan potensi dukungan pertahanan dari masyarakat untuk ditransformasikan menjadi kekuatan komponen pertahanan negara;
h. program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan dengan sasaran mewujudkan rumusan kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan serta perencanaan strategi yang meliputl pembinaan dan pendayagunaan komponen pertahanan negara beserta penganggarannya;
i. program Pengembangan Industri Pertahanan dengan sasaran mewujudkan rumusan kebijakan dalam pengembangan teknologi dan industri pertahanan nasional;
j. program Kerja sama Militer Internasional dengan sasaran meningkatkan kerja sama militer dengan negara-negara sahabat dalam rangka menciptakan kondisi keamanan nasional, regional, dan global serta untuk meningkatkan hubungan antar negara;
k. program Penelitian dan Pengembangan Pertahanan dengan sasaran melakukan penelitian dan pengembangan terhadap strategi dan sistem pertahanan, pendayagunaan sumber daya manusia, kemampuan dan pendayagunaan industri nasional serta penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pertahanan negara; dan
l. program Operasi Bhakti TNI dengan sasaran mewujudkan kemanunggalan TNI Rakyat melalui kegiatan bantuan kemanusiaan dan Bhakti Sosial Kemasyarakatan dalam rangka membantu otoritas sipil untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya keamanan dalam negeri dan peningkatan keseJahteraan masyarakat.
(1) Pasal dan Mata Anggaran, mencerminkan objek anggaran yang terinci untuk anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain.
(2) Setiap pasal terdiri dari beberapa Mata Anggaran yang diatur dengan ketentuan tersendiri sebagai berikut :
a. belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
b. belanja barang yaitu pembelian barang dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan belanja ini antara lain digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan yang sudah ditetapkan indeksnya dalam Standar Biaya Umum (SBU) dan belanja perjalanan:
c. belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset/inventaris kementerian negara/lembaga dengan kewajiban untuk menyediakan biaya pemeliharaan:
d. bunga yaitu pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal out standing), baik utang dalam negeri maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam keglatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP);
e. subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat, dan jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP);
f. bantuan sosial yaitu transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan;
g. hibah yaitu transfer rutin/modal yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepada organisasi internasional, belanja ini antara lain digunakan untuk hibah kepada pemerintah luar negeri dan organisasi internasional; dan
h. belanja lain-lain yaitu pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, hurufd, huruf e dan huruf 9 dan jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan (BAPP).
(1) Pasal dan Mata Anggaran, mencerminkan objek anggaran yang terinci untuk anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain.
(2) Setiap pasal terdiri dari beberapa Mata Anggaran yang diatur dengan ketentuan tersendiri sebagai berikut :
a. belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
b. belanja barang yaitu pembelian barang dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan belanja ini antara lain digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan yang sudah ditetapkan indeksnya dalam Standar Biaya Umum (SBU) dan belanja perjalanan:
c. belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset/inventaris kementerian negara/lembaga dengan kewajiban untuk menyediakan biaya pemeliharaan:
d. bunga yaitu pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal out standing), baik utang dalam negeri maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam keglatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP);
e. subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat, dan jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP);
f. bantuan sosial yaitu transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan;
g. hibah yaitu transfer rutin/modal yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepada organisasi internasional, belanja ini antara lain digunakan untuk hibah kepada pemerintah luar negeri dan organisasi internasional; dan
h. belanja lain-lain yaitu pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, hurufd, huruf e dan huruf 9 dan jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan (BAPP).
Organisasi pengelolaan program dan anggaran pada tingkat Unit Organisasi (UO) terdiri atas :
a. Unit Organisasi Departemen Pertahanan terdiri atas :
1. penanggung jawab disebut Kepala Program Unit Organisasi Dephan (Kapro U.O. Dephan) yang dijabat oleh Sekjen Dephan;
2. pengendali disebut Pengendali Program Unit Organisasi Dephan (Dalpro U.O. Dephan) yang dijabat oleh Karo Ren Setjen Dephan.
Dalpro sekaligus merangkap sebagai Dalgiat;
3. pengawas disebut Pengawas Program Unit Organisasi Dephan (Waspro UO Dephan) dijabat oleh Irjen, Dirjen/Kabadan di lingkungan Dephan. Waspro sekaligus merangkap sebagai Wasgiat;
dan
4. pelaksana disebut Kepala Kegiatan Unit Organisasi Dephan (Kagiat U.O. Dephan) dijabat oleh Ka Satker/Subsatker di lingkungan Dephan, kecuali bagi Ka Satker yang sudah menduduki sebagai Dalpro/Waspro/Wasglat harus menunjuk salah satu pejabat di lingkungannya sebagai Kapro (Kagiat).
b Unit Organisasi Mabes TNI terdiri atas :
1. penanggung jawab disebut Kepala Program Unit Organisasi Mabes TNI (Kapro UO Mabes TNI) dijabat oleh Kasum TNI;
2. pengendali disebut Pengendali Kegiatan Unit Organisasi Mabes TNI (Dalgiat U.O. Mabes TNI) dijabat oleh Asrenum Panglima TNI;
3. pengawas disebut Pengawas Kegiatan Unit Organisasi Mabes TNI (Wasgiat UO. Mabes TNI) dijabat oleh Irjen TNI, Asisten Panglima TNI; dan
4. pelaksana disebut Kepala Kegiatan Unit Organisasi Mabes TNI (Kagiat U.O. Mabes TNI) dijabat oleh Pang Kotama/Dan/Ka Satker di lingkungan U.O. Mabes TNI, kecuali bagi Ka Satker yang sudah menduduki sebagai DalprolWasprolWasgiat harus menunjuk salah satu pejabat di lingkungannya sebagai Kapro (Kagiat).
c. Unit Organisasi Angkatan terdiri atas :
1. penanggung jawab disebut Kepala Program Unit Organisasi Angkatan (Kapro UO. Angkatan) dijabat oleh Kas Angkatan;
2. pengendali disebut Pengendali Kegiatan Unit Organisasi Angkatan (Dalgiat U.O. Angkatan) dijabat oleh Asrena Kas Angkatan;
3. pengawas disebut Pengawas Kegiatan Unit Organisasi (Wasgiat U.O.
Angkatan) dijabat oleh Irjen dan Asisten Kas Angkatan; dan
4. pelaksana disebut Kepala Kegiatan Unit Organisasi Angkatan (Kagiat U.O Angkatan) dijabat oleh Pang Kotama/Dan/Ka Satker di Lingkungan Angkatan, kecuali bagi Ka Satker yang sudah menduduki sebagai Dalpro/Waspro/Wasgiat harus menunjuk salah satu pejabat di lingkungannya sebagai Kapro (Kagiat).