PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API STANDAR MILITER DI LUAR LINGKUNGANKEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 12 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 338) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Senjata Api adalah suatu alat yang umumnya terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi. 2. Amunisi adalah suatu rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan. 3. Senjata Api Standar Militer adalah senjata api yang digunakan oleh Militer untuk mematikan dengan kaliber atau ukuran laras mulai dari 5,56 mm ke atas dengan sistem kerja semi otomatis atau full otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi serta yang digunakan dan/atau yang telah menjadi senjata organik Tentara Nasional INDONESIA. 4. Senjata Api Non Standar Militer adalah senjata api yang digunakan oleh Non Militer untuk melumpuhkan maksimal kaliber atau ukuran laras 9 mm dengan proyektil lunak (soft projectile) dengan sistem kerja non otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi serta yang tidak digunakan dan/atau yang bukan menjadi senjata organik Tentara Nasional INDONESIA. 5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 6. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. 7. Instansi Pemerintah Non Kemhan dan TNI yang selanjutnya disebut Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah di luar Kemhan dan TNI yang karena tugas pokok dan fungsinya diberikan izin penggunaan senjata api standar militer dan amunisinya. 8. Instansi Non Pemerintah adalah lembaga masyarakat, organisasi, kesatuan hukum dan badan-badan hukum nasional INDONESIA. 9. Badan Hukum INDONESIA tertentu adalah Badan- Badan Hukum INDONESIA yang berdasarkan perundang-undangan diberikan kewenangan menggunakan senjata api standar militer dan amunisinya. 10. Badan Usaha Non Pemerintah adalah Badan Hukum yang berbentuk perusahaan perseroan (PT.Persero), Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam usaha ekspor, impor senjata api standar militer dan amunisinya. 11. Perorangan adalah orang perseorangan warga Negara INDONESIA atau pejabat negara tertentu. 12. Kapal Laut INDONESIA adalah kapal-kapal milik pemerintah atau milik swasta bukan kapal perang yang masih berada dalam keadaan laik berlayar. 13. Pesawat Udara adalah pesawat udara INDONESIA yang bukan digunakan oleh TNI, yang mempunyai tanda pendaftaran INDONESIA dan tanda kebangsaan INDONESIA serta memenuhi standar kelaikudaraan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 14. Kesatuan Pengamanan adalah Kesatuan yang dibentuk oleh Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan pengamanan pada proyek Pemerintah yang dinyatakan vital. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 16. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI. 2. Ketentuan ayat 1 diubah, antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API STANDAR MILITER DI LUAR LINGKUNGANKEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal II