PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBIAYAAN KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 12 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

Pasal 2

Koreksi

Penyusunan Piranti Lunak/Peraturan atau Naskah di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan oleh Pokja yang dibentuk dengan keputusan atau surat perintah

Pasal 3

Koreksi

Pembentukan Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan apabila terdapat: a. amanat dari peraturan perundang-undangan untuk menyusun Peranti Lunak/Peraturan atau Naskah lebih lanjut; b. kebutuhan untuk menyusun Peranti Lunak/Peraturan atau Naskah berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan kebutuhan organisasi; c. kebutuhan untuk menyusun, mengubah, dan menyempurnakan Naskah; d. kebutuhan untuk melaksanakan bimbingan teknis atau sosialisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan; e. anggaran Pokja yang teralokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

Pasal 4

Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. Pokja tingkat I; b. Pokja tingkat II; dan c. Pokja tingkat III.

Pasal 5

(1) Pokja tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri atau Panglima TNI. (2) Pokja tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kemhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara serta instansi terkait. (3) Pembentukan Pokja tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Keputusan atau surat perintah Pokja tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditandatangani oleh: a. Menhan atau pejabat yang ditunjuk untuk Peranti Lunak/Peraturan atau Naskah yang sudah masuk dalam program legislasi bidang pertahanan; b. Panglima TNI atau pejabat yang ditunjuk untuk Peranti Lunak/Peraturan atau Naskah yang sudah masuk dalam program legislasi bidang pertahanan; dan c. Menhan/Panglima TNI atau pejabat yang ditunjuk untuk Naskah yang telah dibuat.

Pasal 7

(1) Pokja tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Unit Organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI. (2) Pokja tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur internal unit organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI. (3) Pembentukan Pokja tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan pada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Keputusan atau surat perintah Pokja tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Unit Organisasi atau pejabat yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Pokja tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibentuk dan ditetapkan oleh Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat/ Kepala Satuan Kerja. (2) Pokja tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur internal unit organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 10

Keputusan atau surat perintah Pokja tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditandatangani oleh Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat/Kepala Satuan Kerja.

Pasal 11

Produk yang dihasilkan oleh Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa Peranti Lunak/Peraturan atau Naskah.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBIAYAAN KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19