PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 11 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Cacat atau Disabilitas adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan. 2. Santunan Cacat adalah santunan yang merupakan Penghargaan pemerintah berbentuk uang yang diberikan sekaligus kepada Prajurit penyandang cacat setelah ditetapkan tingkat dan golongan cacatnya. 3. Tunjangan Cacat adalah tunjangan yang merupakan penghargaan pemerintah berbentuk uang yang diberikan setiap bulan selama hidupnya kepada Prajurit penyandang cacat sesuai dengan tingkat dan golongan cacatnya. 4. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional INDONESIA. 5. Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit. 6. Prajurit Penyandang Cacat adalah Prajurit termasuk Prajurit Siswa yang menderita cacat jasmani dan/atau rohani yang terjadi dalam masa kedinasan. 7. Cacat Berat yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat III adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun, sehingga menjadi beban orang lain. 8. Cacat Sedang yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat II adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu lagi melaksanakan tugas keprajuritan dengan baik namun masih dapat berkarya di luar jajaran TNI. 9. Cacat Ringan yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat I adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan yang bersangkutan terganggu dalam melaksanakan tugas di jajaran TNI. 10. Penghasilan adalah gaji pokok Prajurit ditambah tunjangan isteri atau suami dan anak. 11. Penghasilan Terakhir adalah penghasilan sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH tentang Gaji Pokok. 12. Panitia Evaluasi Kecacatan Prajurit selanjutnya disingkat PEKP adalah panitia yang melaksanakan pengujian dan penilaian kecacatan untuk menentukan tingkat kecacatan, penyebab kecacatan serta untuk mengetahui kemampuan jasmani dan rohani. 13. Ahli Waris adalah suami/isteri dan anak kandung dari Prajurit Penyandang Cacat yang sah menurut hukum. 13. Orang Tua adalah ayah dan ibu dari Prajurit Penyandang Cacat yang sah menurut hukum. 14. Pembayaran Langsung adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar surat keputusan melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. 16. Inpassing adalah penerapan penyesuaian pensiun pokok bagi penerima pensiun yang digunakan sebagai dasar pembayaran pensiun.

BAB II

TINGKAT KECACATAN DAN GOLONGAN KECACATAN

Pasal 2

Koreksi

Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III, Cacat Tingkat II dan Cacat Tingkat I berhak mendapat/menjalankan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III diberhentikan dari dinas keprajuritan. (2) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat II dapat diberhentikan dari dinas keprajuritan. (3) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat I tetap aktif melaksanakan tugas. (4) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang masih mampu melaksanakan pekerjaan atau tugas kedinasan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan. (5) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III yang berprestasi atau mempunyai ketrampilan yang dapat dimanfaatkan oleh Satuan TNI dapat dipertimbangkan oleh Komandan/ Kepala Satuan Kerja masing-masing untuk tetap melaksanakan dinas keprajuritan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III yang berprestasi atau mempunyai keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh Satuan TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 4

Tingkat kecacatan terdiri atas: a. Cacat Tingkat III dengan kriteria: 1. kehilangan kedua anggota gerak bawah; 2. kelumpuhan kedua anggota gerak bawah; 3. kehilangan kedua anggota gerak atas; 4. kelumpuhan kedua anggota gerak atas; 5. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah dan 1 (satu) anggota gerak atas; 6. kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah; dan 1 (satu) anggota gerak atas; 7. kehilangan penglihatan kedua mata; 8. bisu dan tuli; 9. penyakit jiwa berat permanen; atau 10. cacat yang luas dari organ sistem syaraf, pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital. b. Cacat Tingkat II dengan kriteria: 1. kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah; 2. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah; 3. kehilangan 1 (satu) anggota gerak atas; 4. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak atas; 5. kehilangan penglihatan 1 (satu) mata; 6. penyakit jiwa sedang; 7. kehilangan 1 (satu) jari telunjuk atau ibu jari tangan kanan; 8. kehilangan 2 (dua) jari atau lebih tangan kanan; 9. Cacat sebagian dari organ sistem syaraf, pernafasan kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital; 10. bisu; atau 11. tuli. c. Cacat Tingkat I dengan kriteria: 1. gangguan kejiwaan yang ringan; 2. kehilangan 1 (satu) jari tangan atau kaki; 3. berkurangnya fungsi mata; 4. kehilangan daun telinga, namun masih bisa mendengar; atau 5. perubahan klasifikasi atau fungsi organ tubuh yang bernilai lebih rendah dari sebelum mendapat idera/sakit.

Pasal 5

Golongan kecacatan ditentukan berdasarkan penyebab kecacatan terdiri atas: a. golongan “C” yaitu kecacatan yang terjadi dalam tugas operasi militer akibat tindakan langsung lawan; b. golongan “B” yaitu kecacatan yang terjadi dalam tugas operasi militer bukan tindakan langsung lawan dan/atau dalam tugas kedinasan; dan c. golongan “A” yaitu kecacatan yang terjadi dalam masa kedinasan bukan dalam operasi militer dan/atau dinas biasa.

Pasal 6

Penetapan kecacatan ditentukan berdasarkan tingkat kecacatan dan golongan kecacatan.

BAB III

BESARAN SANTUNAN CACAT DAN TUNJANGAN CACAT

Pasal 7

Koreksi

(1) Prajurit Penyandang Cacat diberikan Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat sebagai penghargaan pemerintah atas pengorbanannya. (2) Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar tingkat kecacatan dan golongan kecacatan. (3) Penentuan tingkat kecacatan dan golongan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panglima TNI berdasarkan hasil pengujian dan penilaian kecacatan prajurit oleh PEKP. (4) PEKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Perintah Panglima TNI.

Pasal 8

(1) Santunan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan hanya 1 (satu) kali. (2) Santunan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan Panglima TNI tentang Penetapan Kecacatan Prajurit.

Pasal 9

(1) Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan setiap bulan. (2) Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan tentang Pemberhentian dari Dinas Keprajuritan karena Cacat.

Pasal 10

(1) Santunan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada prajurit dengan besaran sebagai berikut: a. Penyandang Cacat Tingkat III golongan C sebesar 18 (delapan belas) kali penghasilan terakhir; b. Penyandang Cacat Tingkat III golongan B sebesar 15 (lima belas) kali penghasilan terakhir; c. Penyandang Cacat Tingkat III golongan A sebesar 8 (delapan) kali penghasilan terakhir; d. Penyandang Cacat Tingkat II golongan C sebesar 15 (lima belas) kali penghasilan terakhir; e. Penyandang Cacat Tingkat II golongan B sebesar 12 (dua belas) kali penghasilan terakhir; f. Penyandang Cacat Tingkat II golongan A sebesar 5 (lima) kali penghasilan terakhir; g. Penyandang Cacat Tingkat I golongan C sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir; h. penyandang Cacat Tingkat I golongan B sebesar 3 (tiga) kali penghasilan terakhir; atau i. Penyandang Cacat Tingkat I golongan A sebesar 2 (dua) kali penghasilan terakhir. (2) Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan kepada prajurit dengan besaran sebagai berikut: a. Penyandang Cacat Tingkat III golongan C sebesar 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir; b. Penyandang Cacat Tingkat II golongan C dan Tingkat III golongan B sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok terakhir; c. Penyandang Cacat Tingkat II golongan B sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok terakhir; d. Penyandang Cacat Tingkat III golongan A sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pokok terakhir; atau e. Penyandang Cacat Tingkat II golongan A sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji pokok terakhir. (3) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat I golongan C, Tingkat I golongan B, dan Tingkat I golongan A tidak berhak menerima tunjangan cacat. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk Prajurit Siswa dengan perhitungan berdasarkan penghasilan atau gaji pokok permulaan Prajurit Karier untuk pangkat yang akan ditetapkan bagi seorang Prajurit Siswa yang lulus pendidikan pertama.

Pasal 11

(1) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III golongan C, Tingkat III golongan B, Tingkat III golongan A, Tingkat II golongan C, Tingkat II golongan B, Tingkat II golongan A, Tingkat I golongan C, tingkat I golongan B, dan Tingkat I golongan A dan telah menerima Keputusan Panglima TNI tentang Tingkat dan Golongan Kecacatan, yang meninggal dunia pada tanggal dan setelah diundangkannya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 56 Tahun 2007 dan belum menerima santunan cacat, diberikan santunan cacat. (2) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III golongan C, Tingkat III golongan B, Tingkat III golongan A, Tingkat II golongan C, Tingkat II golongan B, dan Tingkat II golongan A yang meninggal dunia pada tanggal dan setelah diundangkannya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 56 Tahun 2007 dan belum menerima tunjangan cacat, diberikan tunjangan cacat sampai dengan bulan kematiannya. (3) Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada ahli waris. (4) Dalam hal Prajurit Penyandang Cacat tidak mempunyai ahli waris, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat diberikan kepada orang tua atau saudara kandung.

BAB V

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN SANTUNAN CACAT DAN TUNJANGAN CACAT

Pasal 15

Koreksi

(1) Prajurit Penyandang Cacat mengajukan surat Permohonan Santunan Cacat kepada Dan/Kasatker dengan dilampiri: a. kopi Surat Keputusan Penggolongan Cacat; dan b. daftar Pembayaran Penghasilan terakhir. (2) Dan/Kasatker mengajukan rekapitulasi permohonan Santunan Cacat secara berjenjang kepada Panglima TNI u.p. Aspers Panglima TNI. (3) Panglima TNI mengajukan rekapitulasi Santunan Cacat Unit Organisasi kepada Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Renhan Kemhan. (4) Menteri Pertahanan mengirimkan rekapitulasi Santunan Cacat kepada Menteri Keuangan.

Pasal 16

(1) Pengajuan surat permohonan Santunan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh ahli waris melalui PT. ASABRI (Persero) dengan dilampiri: a. kopi Keputusan Panglima TNI tentang Tingkat Kecacatan dan Golongan Kecacatan; b. kopi Surat Keputusan tentang Pemberhentian dari Dinas Keprajuritan; c. daftar Pembayaran Penghasilan Terakhir pada saat meninggal dunia; d. kopi Surat Keterangan Kematian;dan e. surat Keterangan Ahli Waris. (2) Dalam hal Prajurit Penyandang Cacat tidak mempunyai Ahli Waris, pengajuan surat permohonan santunan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua.

Pasal 17

(1) Prajurit Penyandang Cacat yang telah menjalani pensiun sebelum tanggal 1 April 1989 dan telah mendapatkan Keputusan Panglima tentang Tingkat dan Golongan Kecacatan, mengajukan permohonan Santunan Cacat melalui PT. TASPEN (Persero) dengan dilampiri: a. kopi Keputusan Panglima TNI tentang Tingkat dan Golongan Kecacatan; b. kopi Keputusan Pemberhentian dari dinas keprajuritan; c. kopi Keputusan Impassing; dan d. persyaratan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan. (2) Prajurit Penyandang Cacat yang telah menjalani pensiun pada tanggal dan setelah tanggal 1 April 1989 dan telah mendapatkan Keputusan Panglima tentang Tingkat dan Golongan Kecacatan, mengajukan permohonan santunan cacat melalui PT. ASABRI (Persero) dengan dilampiri: a. kopi Keputusan Panglima TNI tentang Tingkat dan Golongan Kecacatan; b. kopi Keputusan Pemberhentian dari dinas keprajuritan; c. kopi Keputusan Impassing; d. kopi nomor rekening Bank yang bersangkutan; dan e. persyaratan administrasi lainnya sesuai ketentuan.

Pasal 18

(1) Pembayaran Santunan Cacat dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung; (2) Pembayaran Santunan Cacat dapat dibayarkan melalui rekening: a. penerima Santunan Cacat; dan/atau b. Bendahara Pengeluaran. (3) Tata cara pembayaran Santunan Cacat dengan mekanisme Pembayaran Langsung sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dirjen Renhan Kemhan.

Pasal 19

(1) Prajurit Penyandang Cacat mengajukan surat permohonan tunjangan cacat bersamaan dengan pengajuan pensiun kepada dan/atau Kasatker untuk diajukan secara berjenjang kepada Panglima TNI dengan dilampiri: a. kopi Keputusan penggolongan cacat; b. persyaratan administrasi pensiun; dan c. kopi nomor rekening Bank yang bersangkutan. (2) Prajurit penyandang cacat yang telah menjalani pensiun mengajukan surat permohonan tunjangan cacat bersamaan dengan peninjauan kembali Surat Keputusan Pensiun kepada PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) dengan dilampiri: a. kopi Keputusan penggolongan cacat; b. persyaratan administrasi peninjauan Keputusan Pensiun; dan c. kopi nomor rekening Bank yang bersangkutan.

Pasal 20

Dan/Kasatker mengajukan Tunjangan Cacat melalui permohonan pemberhentian dari dinas keprajuritan dan pensiun atas nama prajurit Penyandang Cacat secara berjenjang kepada Panglima TNI dengan dilampiri: a. kopi Keputusan Panglima TNI tentang tingkat dan golongan kecacatan; dan b. persyaratan administrasi pensiun.

Pasal 21

(1) Pengajuan surat permohonan Tunjangan Cacat dilakukan oleh ahli waris melalui PT. ASABRI (Persero) dengan dilampiri: a. kopi Keputusan Panglima TNI tentang Tingkat Kecacatan dan Golongan Kecacatan; b. kopi Keputusan tentang Pemberhentian dari Dinas Keprajuritan;dan c. daftar Pembayaran Penghasilan Terakhir pada saat meninggal dunia; d. kopi Surat Keterangan Kematian;dan e. surat Keterangan Ahli Waris. (2) Dalam hal prajurit Penyandang Cacat tidak mempunyai ahli waris, pengajuan surat permohonan tunjangan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua.

Pasal 22

(1) Prajurit Penyandang Cacat yang telah menjalani pensiun sebelum tanggal 1 April 1989 dan telah mendapatkan Keputusan Panglima tentang tingkat kecacatan dan golongan kecacatan, mengajukan permohonan tunjangan cacat melalui PT. TASPEN (Persero) dengan dilampiri: a. kopi Keputusan Panglima TNI tentang Tingkat Kecacatan dan Golongan Kecacatan; b. kopi Keputusan Pemberhentian dari dinas keprajuritan;dan c. persyaratan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan. (2) Prajurit Penyandang Cacat yang telah menjalani pensiun pada tanggal dan setelah tanggal 1 April 1989 dan telah mendapatkan Keputusan Panglima tentang tingkat kecacatan dan golongan kecacatan, mengajukan permohonan tunjangan cacat melalui PT. ASABRI (Persero) dengan dilampiri: a. kopi Keputusan Panglima TNI tentang Tingkat Kecacatan dan Golongan Kecacatan; b. kopi Surat Keputusan Pemberhentian dari dinas keprajuritan;dan c. persyaratan administrasi lainnya sesuai ketentuan.

Pasal 23

Tunjangan Cacat diberikan setiap bulan selama hidup dan dibayarkan bersamaan dengan pensiun.

Pasal 24

Perubahan tingkat kecacatan dan/atau golongan kecacatan ditetapkan berdasarkan Keputusan Panglima TNI melalui uji ulang yang dilaksanakan oleh PEKP.

BAB Kesatu

Prosedur dan Pembayaran Santunan Cacat

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Prosedur Pengajuan Dan Pembayaran Tunjangan Cacat

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Tunjangan Cacat diberikan setiap bulan selama hidup dan dibayarkan bersamaan dengan pensiun.

Pasal 24

Perubahan tingkat kecacatan dan/atau golongan kecacatan ditetapkan berdasarkan Keputusan Panglima TNI melalui uji ulang yang dilaksanakan oleh PEKP.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30